Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum
INKLUSIF: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum is a double-blind peer-reviewed journal that publishes scholarly research in Islamic law and legal science through interdisciplinary, contextual, and contemporary approaches. The journal provides an academic forum for the development of legal thought, legal reform, and practical legal analysis within Indonesian Muslim society and global contexts. The journal bridges classical and contemporary legal studies by welcoming normative, doctrinal, empirical, comparative, and socio-legal research. Its focus encompasses Islamic law, national legal systems, and contemporary legal issues arising from social, political, economic, technological, and environmental developments. The scope of the journal includes, but is not limited to: Islamic Law and Its Contemporary Application Studies on Islamic criminal law, civil law, family law, economic law, Islamic constitutional thought, fatwas, religious courts, legal pluralism, and the application of Islamic law in Indonesia and other Muslim societies. Criminal Law and Criminal Justice Reform Research on criminal policy, law enforcement, corruption, restorative justice, victim protection, sentencing, penal reform, cybercrime, and contemporary challenges in criminal justice. Civil, Economic, and Business Law Studies on contracts, property, commercial transactions, consumer protection, Islamic finance, halal industry, waqf, zakat governance, MSMEs, corporate responsibility, and economic legal development. Constitutional, Administrative, International, and Human Rights Law Research on constitutionalism, governance, public administration, judicial review, state institutions, international legal norms, human rights, and the relationship between national and global legal orders. Medical, Environmental, Customary, and Contemporary Legal Issues Studies on health law, bioethics, patient rights, environmental justice, climate-related legal issues, customary law, indigenous rights, technology and law, artificial intelligence, data protection, legal ethics, and access to justice. Through interdisciplinary and practice-oriented research, INKLUSIF seeks to strengthen Islamic legal scholarship and legal science by promoting justice, inclusivity, legal certainty, public welfare, and sustainable governance.
Articles
166 Documents
<![CDATA[PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH ]]>
<![CDATA[Muhamad Lutfi Andrian]]>
<![CDATA[ INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 9 No. 1 (2024): Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/inklusif.v9i1.17225
<![CDATA[Peningkatan jumlah kasus pencabulan yang terjadi membuat ketidaknyamanan masyarakat. Apalagi tindak pidana ini sering dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Di Indonesia sangat marak akan kasus pencabulan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat yang ternyata ada disekitar kita. Seperti dilakukan oleh ayah kandung, ayah tiri, paman, kakak kandung, tetangga, guru dan lain-lain. Seperti yang terjadi pada kasus pada penelitian tesis ini, dimana pelaku merupakan paman dari korban yang masih berumur di bawah umur. Untuk itu guna merukunkan kembali hubungan kekeluargaan diantara para pihak dibutuhkan pendekatan restorative justice terhadap penyelesaian permasalahan ini.Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui lebih dalam pendekatan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana pencabulan kepada anak di bawah umur, Kedua untuk mengetahui lebih dalam perspektif maqashid syariah pada pendekatan restorative justice terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, dimana penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan memanfaatkan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan, sumber utama dalam tesis ini yaitu wawancara secara langsung dengan para Advokat pada kantor Trafalgar Law Office serta para pihak baik korban maupun saksi, dan pihak Kepolisian serta melakukan pengumpulan dokumen perkara yang berkaitan dengan penulisan.Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah Pertama bahwa pendekatan restorative justice yang dilakukan oleh tim advokat Trafalgar Law Office terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dengan mendorong pihak keluarga korban dan pelaku agar dapat melakukan musyawarah secara kekeluargaan.. Kedua, Perspektif maqashid syariah atas pendekatan restorative justice yang dilakukan oleh tim advokat Trafalgar Law Office terhadap kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh paman kepada ponakannya tersebut juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar sebagaimana yang disyariatkan dalam hukum Islam. Islam mengajarkan kita untuk untuk saling memaafkan. Seperti prinsip Al-Quran Mua’syarah bi al-ma’ruf keutuhan dan kerukunan kita sesama manusia untuk hidup bahagia, aman, tentram dan damai yang merupakan dambaan setiap orang. ]]>
<![CDATA[PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH ]]>
<![CDATA[Muhamad Lutfi Andrian]]>
<![CDATA[ INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 9 No. 1 (2024): Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/inklusif.v9i1.17225
<![CDATA[Peningkatan jumlah kasus pencabulan yang terjadi membuat ketidaknyamanan masyarakat. Apalagi tindak pidana ini sering dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Di Indonesia sangat marak akan kasus pencabulan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat yang ternyata ada disekitar kita. Seperti dilakukan oleh ayah kandung, ayah tiri, paman, kakak kandung, tetangga, guru dan lain-lain. Seperti yang terjadi pada kasus pada penelitian tesis ini, dimana pelaku merupakan paman dari korban yang masih berumur di bawah umur. Untuk itu guna merukunkan kembali hubungan kekeluargaan diantara para pihak dibutuhkan pendekatan restorative justice terhadap penyelesaian permasalahan ini.Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui lebih dalam pendekatan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana pencabulan kepada anak di bawah umur, Kedua untuk mengetahui lebih dalam perspektif maqashid syariah pada pendekatan restorative justice terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, dimana penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan memanfaatkan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan, sumber utama dalam tesis ini yaitu wawancara secara langsung dengan para Advokat pada kantor Trafalgar Law Office serta para pihak baik korban maupun saksi, dan pihak Kepolisian serta melakukan pengumpulan dokumen perkara yang berkaitan dengan penulisan.Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah Pertama bahwa pendekatan restorative justice yang dilakukan oleh tim advokat Trafalgar Law Office terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dengan mendorong pihak keluarga korban dan pelaku agar dapat melakukan musyawarah secara kekeluargaan.. Kedua, Perspektif maqashid syariah atas pendekatan restorative justice yang dilakukan oleh tim advokat Trafalgar Law Office terhadap kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh paman kepada ponakannya tersebut juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar sebagaimana yang disyariatkan dalam hukum Islam. Islam mengajarkan kita untuk untuk saling memaafkan. Seperti prinsip Al-Quran Mua’syarah bi al-ma’ruf keutuhan dan kerukunan kita sesama manusia untuk hidup bahagia, aman, tentram dan damai yang merupakan dambaan setiap orang. ]]>
<![CDATA[UPAYA PEMULIHAN PSIKOLOGIS ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN MAQASHID SYARI’AH DI YAYASAN RUMAH AMAN WADAH KREATIF CIREBON ]]>
<![CDATA[Sahrul Hanafi]]>;
<![CDATA[Edy Setyawan]]>;
<![CDATA[Samsudin Samsudin]]>
<![CDATA[ INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 9 No. 1 (2024): Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/inklusif.v9i1.17246
<![CDATA[Kasus kekerasn seksual terhadap anak masih kerap terjadi, tragisnya dalam banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak, pelaku paling sering berasal dari lingkungan keluarga atau lingkungan di mana anak tersebut berada (rumah, masyarakat, sekolah, dan lain-lain). Wujud perlindungan dalam Islam termuat dalam konsep Maqashid Syariah yang setidaknya mencakup 5 bentuk perlindungan yakni: hifdz al-din (menjaga agama), hifdz an-nafs (menjaga jiwa), hifdz al-aql (menjaga akal), hifdz an-nasl (menjaga kehormatan/ keluarga) dan hifdz al-mal (menjaga harta). Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui lebih dalam psikologis anak korban kekerasan seksual pasca ditangani oleh Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif Cirebon. Kedua, Untuk mengkaji lebih upaya penanganan secara psikologis yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif Cirebon terhadap anak korban kekerasan seksual. Ketiga, Untuk mengkaji lebih dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual berdasarkan Maqosid Syari’ah.Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, dimana penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan memanfaatkan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mengambil data di lapangan, seperti mengamati lingkungan dan mengambil data yang dibutuhkan untuk penelitian dalam bentuk wawancara. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah Pertana bahwa kondisi psikologis anak sebelum dibina oleh yayasan rumah aman anak cenderung stress, pendiam, mengalami perasaan tidak berharga, bahwa dirinya tidak berguna dan menjadi anak yang tidak diinginkan. Kedua, penangan psikologis yayasan rumah aman adalah dengan pendekatan Exposure therapy,dan Cognitive Therapy. Ketiga, kekerasan seksual ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam dalam konsep Maqashid Syariah berada pada posisi yang sangat urgen, yakni pada tingkatan derajat dharuriyyah.]]>
<![CDATA[UPAYA PEMULIHAN PSIKOLOGIS ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN MAQASHID SYARI’AH DI YAYASAN RUMAH AMAN WADAH KREATIF CIREBON ]]>
<![CDATA[Sahrul Hanafi]]>;
<![CDATA[Edy Setyawan]]>;
<![CDATA[Samsudin Samsudin]]>
<![CDATA[ INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 9 No. 1 (2024): Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/inklusif.v9i1.17246
<![CDATA[Kasus kekerasn seksual terhadap anak masih kerap terjadi, tragisnya dalam banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak, pelaku paling sering berasal dari lingkungan keluarga atau lingkungan di mana anak tersebut berada (rumah, masyarakat, sekolah, dan lain-lain). Wujud perlindungan dalam Islam termuat dalam konsep Maqashid Syariah yang setidaknya mencakup 5 bentuk perlindungan yakni: hifdz al-din (menjaga agama), hifdz an-nafs (menjaga jiwa), hifdz al-aql (menjaga akal), hifdz an-nasl (menjaga kehormatan/ keluarga) dan hifdz al-mal (menjaga harta). Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui lebih dalam psikologis anak korban kekerasan seksual pasca ditangani oleh Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif Cirebon. Kedua, Untuk mengkaji lebih upaya penanganan secara psikologis yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif Cirebon terhadap anak korban kekerasan seksual. Ketiga, Untuk mengkaji lebih dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual berdasarkan Maqosid Syari’ah.Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, dimana penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan memanfaatkan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mengambil data di lapangan, seperti mengamati lingkungan dan mengambil data yang dibutuhkan untuk penelitian dalam bentuk wawancara. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah Pertana bahwa kondisi psikologis anak sebelum dibina oleh yayasan rumah aman anak cenderung stress, pendiam, mengalami perasaan tidak berharga, bahwa dirinya tidak berguna dan menjadi anak yang tidak diinginkan. Kedua, penangan psikologis yayasan rumah aman adalah dengan pendekatan Exposure therapy,dan Cognitive Therapy. Ketiga, kekerasan seksual ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam dalam konsep Maqashid Syariah berada pada posisi yang sangat urgen, yakni pada tingkatan derajat dharuriyyah.]]>
<![CDATA[A Comparison of Domestic Violence Settlement from the Perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia ]]>
<![CDATA[Yani Andriyani]]>;
<![CDATA[Hamzah Fansuri]]>;
<![CDATA[Hamzah Fansuri]]>
<![CDATA[ INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 10 No. 1 (2025): June 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/inklusif.v10i1.20032
<![CDATA[The numerous cases of household violence in Indonesia suggest that the state still has significant work to do in addressing it. Despite having its claim laws, it appears that their execution still has deficiencies. The purpose of this paper is to examine how Islamic Law and Positive Law in Indonesia compare to Domestic Violence. A qualitative method with a normative approach is employed in this research. The research results show that the sanctions prescribed in Islamic law are based on the application of takzir, qishash, and diat. Meanwhile, positive law provides criminal sanctions and fines. The primary objective in criminal acts of physical violence within the family is to deter or punish the perpetrator so that peace and the progression of community life are maintained. The state plays a role in enforcing amar ma'ruf nahi munkar, including in household matters. The state is obliged to provide protection, services, and recovery for victims.]]>
<![CDATA[Juridical Disparity in Interfaith Inheritance Law: A Comparative Study Between Islamic Law and Positive Law in Indonesia ]]>
<![CDATA[Pratama Herry Herlambang]]>;
<![CDATA[Fenny Wulandari]]>
<![CDATA[ INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 10 No. 1 (2025): June 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/inklusif.v10i1.20071
<![CDATA[The plurality of religions in Indonesia presents significant challenges to the multidimensional implementation of the existing inheritance law. A particularly complex issue arises when heirs hold differing religious beliefs, which may occur due to interfaith marriages among their parents or individual conversions by the heirs themselves. This divergence in faith introduces a dualism of norms, as it contrasts the exclusive normative provisions of Islamic law with the inclusive approach espoused by Indonesian positive law, which seeks to promote substantive justice. This current research aims to investigate juridical disparities within interfaith inheritance law through a normative and comparative juridical approach. The findings suggest that the absence of an integrated legal framework leads to legal uncertainty, creating interpretative gaps that adversely affect individual civil rights. Consequently, this research advocates for the reformulation of national inheritance law arrangements and policies, emphasizing a foundation of sustainable and equitable legal pluralism.]]>
<![CDATA[Juridical Disparity in Interfaith Inheritance Law: A Comparative Study Between Islamic Law and Positive Law in Indonesia ]]>
<![CDATA[Pratama Herry Herlambang]]>;
<![CDATA[Fenny Wulandari]]>
<![CDATA[ INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 10 No. 1 (2025): June 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/inklusif.v10i1.20071
<![CDATA[The plurality of religions in Indonesia presents significant challenges to the multidimensional implementation of the existing inheritance law. A particularly complex issue arises when heirs hold differing religious beliefs, which may occur due to interfaith marriages among their parents or individual conversions by the heirs themselves. This divergence in faith introduces a dualism of norms, as it contrasts the exclusive normative provisions of Islamic law with the inclusive approach espoused by Indonesian positive law, which seeks to promote substantive justice. This current research aims to investigate juridical disparities within interfaith inheritance law through a normative and comparative juridical approach. The findings suggest that the absence of an integrated legal framework leads to legal uncertainty, creating interpretative gaps that adversely affect individual civil rights. Consequently, this research advocates for the reformulation of national inheritance law arrangements and policies, emphasizing a foundation of sustainable and equitable legal pluralism.]]>
<![CDATA[Effectiveness of Electronic Court System (E-Court) in Kuningan Religious Court Based on PERMA Number 7 of 2022 ]]>
<![CDATA[Anthon Fathanudien]]>;
<![CDATA[Asep Ridwan Firdaus]]>
<![CDATA[ INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 10 No. 1 (2025): June 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/inklusif.v10i1.20079
<![CDATA[The Kuningan Religious Court, as part of the national justice system, also implements E-Court based on applicable regulations, including PERMA Number 7 of 2022. This study aims to evaluate the impact of E-Court implementation on case resolution time and litigation costs at the Kuningan Religious Court. The research method used by the author is empirical juridical, where this research is descriptive and tends to use analysis and theory as a guideline so that the study focuses on facts in the field. The findings are to develop more measurable and specific effectiveness indicators that are relevant to the context of the Kuningan Religious Court and PERMA Number 7 of 2022. For example, not only measuring the general case resolution time but also measuring the impact of E-Court on specific stages regulated in the new PERMA. With the implementation of PERMA Number 7 of 2022, the Kuningan Religious Court has contributed to the realization of the principles of fast, simple, and low-cost justice. The conclusion obtained is that E-Court at the Kuningan Religious Court is systematically starting from online registration (E-Filling), online payment (E-Payment), online summons of parties (E-Summon), and electronic trials (E-Litigation) has been effective. There are several supporting and inhibiting factors in the Implementation of E-Court, namely in terms of supporting factors are Human Resources (HR) and Adequate Facilities and Facilities, Reducing Litigation Costs and Good Internet Networks while inhibiting factors Constrained Calls and e-court System Network Error.]]>
<![CDATA[Effectiveness of Electronic Court System (E-Court) in Kuningan Religious Court Based on PERMA Number 7 of 2022 ]]>
<![CDATA[Anthon Fathanudien]]>;
<![CDATA[Asep Ridwan Firdaus]]>
<![CDATA[ INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 10 No. 1 (2025): June 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/inklusif.v10i1.20079
<![CDATA[The Kuningan Religious Court, as part of the national justice system, also implements E-Court based on applicable regulations, including PERMA Number 7 of 2022. This study aims to evaluate the impact of E-Court implementation on case resolution time and litigation costs at the Kuningan Religious Court. The research method used by the author is empirical juridical, where this research is descriptive and tends to use analysis and theory as a guideline so that the study focuses on facts in the field. The findings are to develop more measurable and specific effectiveness indicators that are relevant to the context of the Kuningan Religious Court and PERMA Number 7 of 2022. For example, not only measuring the general case resolution time but also measuring the impact of E-Court on specific stages regulated in the new PERMA. With the implementation of PERMA Number 7 of 2022, the Kuningan Religious Court has contributed to the realization of the principles of fast, simple, and low-cost justice. The conclusion obtained is that E-Court at the Kuningan Religious Court is systematically starting from online registration (E-Filling), online payment (E-Payment), online summons of parties (E-Summon), and electronic trials (E-Litigation) has been effective. There are several supporting and inhibiting factors in the Implementation of E-Court, namely in terms of supporting factors are Human Resources (HR) and Adequate Facilities and Facilities, Reducing Litigation Costs and Good Internet Networks while inhibiting factors Constrained Calls and e-court System Network Error.]]>
<![CDATA[The Concept of Childfree Perspective of Law Number 1 Year 1974 on Marriage and Compilation of Islamic Laws ]]>
<![CDATA[Vickry Maulanna Sudrajat]]>;
<![CDATA[Kosim Kosim]]>;
<![CDATA[Didi Sukardi]]>
<![CDATA[ INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 10 No. 1 (2025): June 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/inklusif.v10i1.20107
<![CDATA[Modernization in the current era has brought significant changes to various aspects of life, including the institution of Marriage. One emerging phenomenon is childfree, which refers to a couple's decision not to have children, either through natural birth or adoption. In Indonesian society, the presence of children is often seen as a blessing and a sign of trust in God. Still, the decision to live without children poses unique psychological and economic challenges for some individuals. This study aims to examine the principles of legal regulation related to the concept of childfree based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. The study uses a qualitative method with a normative-descriptive approach, namely normative legal research that relies on literature studies and juridical analysis of legislation and relevant scientific works. Content analysis was used to interpret the data obtained. The results of the study indicate that although legislation emphasizes the importance of offspring in Marriage, there are no explicit provisions prohibiting couples from choosing to live without children. Legally, the child-free practice does not conflict with the marriage regulations in force in Indonesia. However, this decision remains a controversial issue in a society that strongly upholds family values.]]>
