cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erfan Wahyudi
Contact Email
erfan.wahyudie@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
erfan.wahyudie@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gajah Mada No.1, Leneng, Kec. Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Bar. 83522
Location
Kab. lombok tengah,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Perlindungan Masyarakat Bestuur Praesidium
Published by Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Nusa Tenggara Barat
ISSN : -     EISSN : 30641756     DOI : https://doi.org/10.33701/jpmbp
Core Subject :
Jurnal Perlindungan Masyarakat Bestuur Praesidium is a national journal published by the IPDN Kampus NTB since 2024 with E-ISSN : 3064-1756. This journal publishes articles on research results and literature review in the field of Governance. Jurnal Perlindungan Masyarakat Bestuur Praesidium is committed to becoming the best national journal by publishing quality articles in Indonesian and English and becoming the main reference for researchers. All submissions are blind and reviewed by peer reviewers. All papers can be submitted in BAHASA INDONESIA or ENGLISH. Scope : PEMERINTAHAN : Ilmu Pemerintahan Aduan dan Penertiban Ilmu Hukum Ilmu Politik Administrasi Publik Kebijakan dan Strategi Pemerintahan MANAJEMEN Manajemen Sumber Daya Manusia Manajemen Pemerintahan Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik Manajemen Kebencanaan Manajemen Keuangan Manajemen Pemasaran Manajemen Informatika Manajemen Operasional Manajemen Strategis Perilaku Organisasi Manajemen Syariah Manajemen Pengetahuan Kewiraswastaan IT Management E-Business dan E-Commerce Enterprise Resource Plannin (ERP) Supplier Chain Management (SCM) Customer relationship management (CRM) Customer Knowledge Management
Arjuna Subject : -
Articles 35 Documents
 1   2   3   4 
Peran DPRD Kota Mataram dalam Membentuk Peraturan Daerah yang Responsif terhadap Permasalahan Perkotaan Abdul Wahab
Jurnal Perlindungan Masyarakat: Bestuur Praesidium Vol. 2 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : IPDN Kampus NTB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran DPRD Kota Mataram dalam membentuk peraturan daerah yang responsif terhadap permasalahan perkotaan. Kajian ini dilatarbelakangi oleh semakin kompleksnya persoalan kota, seperti lingkungan hidup, keterbatasan ruang terbuka hijau, permukiman, kemacetan, ketertiban umum, dan pelayanan publik, yang membutuhkan regulasi daerah yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-yuridis. Data diperoleh melalui observasi lapangan, studi dokumen, dan analisis bahan hukum yang berkaitan dengan fungsi legislasi DPRD, pembentukan peraturan daerah, hukum responsif, dan tata kelola perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DPRD Kota Mataram dalam pembentukan perda responsif dijalankan melalui peran representatif, deliberatif, dan korektif. Peran tersebut diwujudkan dalam penyerapan aspirasi masyarakat, pembahasan rancangan perda, pengujian kebutuhan hukum daerah, serta pengawasan terhadap implementasi perda. Namun, pembentukan perda responsif masih menghadapi hambatan berupa agenda legislasi yang cenderung administratif, belum optimalnya penggunaan data empiris, partisipasi publik yang masih formal, keterbatasan koordinasi dengan perangkat daerah teknis, dan lemahnya evaluasi perda yang telah berlaku. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan fungsi legislasi DPRD Kota Mataram sebagai instrumen penyelesaian persoalan perkotaan secara terpadu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan perda responsif perlu diperkuat melalui program legislasi berbasis masalah kota, naskah akademik berbasis data, partisipasi publik substantif, koordinasi kelembagaan, dan evaluasi perda secara berkelanjutan.
Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Mataram sebagai Wujud Negara Hukum Demokratis Nana Rospin; Abdul Wahab
Jurnal Perlindungan Masyarakat: Bestuur Praesidium Vol. 2 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : IPDN Kampus NTB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Mataram sebagai wujud negara hukum demokratis. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya transparansi pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada warga, khususnya dalam penyediaan informasi mengenai kebijakan, anggaran, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan kinerja pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-yuridis. Data diperoleh melalui observasi, studi dokumen, dan analisis bahan hukum yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, transparansi pemerintahan, akuntabilitas publik, dan prinsip negara hukum demokratis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Mataram telah memiliki dasar kelembagaan keterbukaan informasi melalui keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, daftar informasi publik, kanal permohonan informasi, mekanisme keberatan, serta publikasi informasi melalui media digital. Akan tetapi, pelaksanaan keterbukaan informasi masih menghadapi hambatan berupa kecenderungan keterbukaan yang bersifat formal, belum optimalnya pemutakhiran data, keterbatasan koordinasi antara PPID utama dan PPID pelaksana, belum meratanya budaya transparansi dalam birokrasi, serta rendahnya literasi warga mengenai hak atas informasi publik. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan keterbukaan informasi publik sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dan demokratis Pemerintah Kota Mataram kepada warga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterbukaan informasi publik perlu diperkuat melalui standar pengelolaan informasi yang jelas, koordinasi kelembagaan yang efektif, kanal digital yang inklusif, penyediaan informasi yang berorientasi pada pertanggungjawaban, serta peningkatan literasi warga mengenai hak atas informasi publik.
Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pemerintahan Kota Mataram Perspektif Hukum Tata Negara Muhammad Suhardi; Abdul Wahab
Jurnal Perlindungan Masyarakat: Bestuur Praesidium Vol. 3 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : IPDN Kampus NTB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi prinsip good governance dalam Pemerintahan Kota Mataram dari perspektif hukum tata negara. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya tata kelola pemerintahan kota yang partisipatif, akuntabel, dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta mewujudkan prinsip negara hukum demokratis pada tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-yuridis. Data diperoleh melalui observasi, studi dokumen, dan analisis bahan hukum yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, pelayanan publik, keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi good governance dalam Pemerintahan Kota Mataram telah diwujudkan melalui mekanisme partisipasi masyarakat, layanan pengaduan, keterbukaan informasi publik, laporan pertanggungjawaban, peningkatan pelayanan publik, dan penggunaan kanal digital pemerintahan. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya substantif, informasi pertanggungjawaban yang belum seluruhnya mudah dipahami warga, koordinasi antarperangkat daerah yang belum optimal, keterbatasan integrasi data, serta perlunya evaluasi kebijakan berbasis hasil. Kebaruan penelitian ini terletak pada penilaian good governance sebagai ukuran hukum tata negara, bukan hanya konsep administrasi publik, dengan menempatkan partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas sebagai indikator utama tata kelola Pemerintahan Kota Mataram. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan good governance perlu dilakukan melalui perluasan partisipasi warga, transparansi informasi yang komunikatif, integrasi kanal pengaduan, koordinasi kelembagaan, dan evaluasi kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Akuntabilitas Algoritmik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Digital melalui GovTech Indonesia Ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Yorman; Abdul Wahab
Jurnal Perlindungan Masyarakat: Bestuur Praesidium Vol. 3 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : IPDN Kampus NTB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis akuntabilitas algoritmik dalam penyelenggaraan pelayanan publik digital melalui GovTech Indonesia atau INA Digital ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Fokus utama penelitian ini adalah menempatkan sistem digital terintegrasi pemerintah bukan hanya sebagai inovasi teknologi, tetapi sebagai objek pertanggungjawaban hukum administrasi yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi warga negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan legalistik-empiris dan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan GovTech, dokumen SPBE, serta literatur ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis berdasarkan asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, ketidakberpihakan, tidak menyalahgunakan kewenangan, kepentingan umum, pelayanan yang baik, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi layanan digital pemerintah melalui GovTech mempercepat pelayanan publik, tetapi juga menimbulkan risiko hukum berupa kesalahan data, opasitas algoritma, bias sistem, kegagalan interoperabilitas, dan ketidakjelasan tanggung jawab ketika sistem digital merugikan masyarakat. Akuntabilitas algoritmik memerlukan kejelasan dasar hukum, validasi data, audit sistem, pengawasan manusia, hak atas penjelasan, mekanisme keberatan, koreksi data, dan pemulihan hak warga. Kontribusi penelitian ini terletak pada perumusan GovTech sebagai tindakan administrasi modern yang harus tunduk pada AUPB agar pelayanan publik digital tetap sah, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ditinjau dari Prinsip Desentralisasi Asimetris dan Akuntabilitas Demokratik Yorman; Abdul Wahab
Jurnal Perlindungan Masyarakat: Bestuur Praesidium Vol. 1 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : IPDN Kampus NTB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam sistem pemerintahan daerah khusus ditinjau dari prinsip desentralisasi asimetris dan akuntabilitas demokratik. Fokus utama penelitian ini adalah menilai apakah model pemerintahan khusus IKN mencerminkan desentralisasi asimetris yang akuntabel atau justru memperlemah representasi demokratis lokal. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan legalistik-empiris dan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, literatur hukum tata negara, serta kajian akademik yang relevan dengan Otorita IKN, pemerintahan daerah khusus, desentralisasi asimetris, dan akuntabilitas demokratik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otorita IKN memiliki karakter kelembagaan hibrida karena secara normatif menjalankan fungsi pemerintahan daerah khusus, tetapi secara organisatoris memiliki relasi vertikal yang kuat kepada Presiden. Ketiadaan kepala daerah hasil pemilihan langsung dan DPRD sebagai lembaga perwakilan lokal menimbulkan persoalan akuntabilitas demokratik. Kekhususan IKN dapat dibenarkan dalam kerangka desentralisasi asimetris sepanjang disertai mekanisme partisipasi, pengawasan, transparansi, dan pertanggungjawaban yang memadai. Kontribusi penelitian ini terletak pada penempatan Otorita IKN sebagai model pemerintahan khusus yang harus diuji bukan hanya dari efektivitas pembangunan, tetapi juga dari jaminan representasi dan kontrol demokratis warga.

Page 4 of 4 | Total Record : 35

 1   2   3   4 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2026): Maret 2026 Vol. 2 No. 2 (2025): September 2025 Vol. 2 No. 1 (2025): Maret 2025 Vol. 1 No. 2 (2024): September 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): Maret 2024