cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jefik Zulfikar Hafizd
Contact Email
hafizd.zulfikar@gmail.com
Phone
+6282124169891
Journal Mail Official
hafizd.zulfikar@gmail.com
Editorial Address
Jalan Perjuangan By Pass Kota Cirebon
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
ISSN : 23550805     EISSN : 25494112     DOI : https://doi.org/10.24235
Core Subject :
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah publishes original and recent studies that focus on normative, empirical, and comparative analyses of Sharia economic law and its application across various modern economic sectors in different countries, particularly in Indonesia. The scope of the journal includes: Sharia law in economic activities, trade, the halal industry, and business governance. Regulation of Islamic finance, banking, the Islamic capital market, Islamic fintech, and other financial instruments. Contracts (aqd) from the perspectives of fiqh al-mu‘āmalāt and positive law, including issues of dispute resolution, Sharia compliance, and international regulatory standards. Business ethics and Sharia governance in corporations, financial institutions, and regulatory authorities. Islamic economic thought, legal theory, and interpretive methodologies (ijtihād) within contemporary economic contexts. Judiciary and dispute resolution in Sharia economic matters, including comparative studies between national (Indonesia) and international jurisdictions. Implementation of Sharia economic law in society. The journal encourages multidisciplinary approaches—covering law, economics, finance, and policy studies—provided that the primary analysis remains grounded in the framework of Sharia economic law.
Arjuna Subject : -
Articles 238 Documents
 1   2   3   4   5 
PENIMBUNAN BARANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM Rika Ariska; Abdul Aziz
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 2 (2015)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v3i2.456

Abstract

Abstrak Penimbunan merupakan salah satu bentuk bagian dalam perdagangan yang tak lain ialah penimbunan barang jual, yang mana si penjual melakukan penimbunan berdasarkan tujuannya masing-masing, salah satunya yaitu demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, si penjual rela menunggu barang jualannya di jual ketika harga pasaran naik. Hal tersebut merupakan bagian jual beli yang dilarang disebabkan merugikan orang lain dan hanya menguntungkan diri sendiri saja. Kata lain disebutkan sebagai Ihtikâr atau monopoli. Maka dari itu, dalam menjalankan bisnis perdagangan atau pun segala urusan mencari rizki lainnya harus menjalankannya dengan adil tidak dengan cara yang merugikan sepihak atau menguntungkan sepihak melainkan berdasarkan dengan cara yang di ridha Allah SWT. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengetahuipengaruh penimbunan barang terhadap stabilitas ekonomi. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penimbunan barang (Ihtikâr). Serta untuk mengetahui bagaimana konsep dasar penimbunan barang (Ihtikâr) secara umum. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif. Dari hasil penelitian, penimbunan barang jual dalam perspektif hukum ekonomi islam yang dilarang ialah berupa penimbunan bahan pokok makanan. Secara ekonomi penjualan bahan pokok makanan yang ditimbun oleh si penjual yaitu berupa sembako, yang dapat mengakibatkan terjadinya inflasi, kenaikan harga pada pasaran yang mengakibatkan pembeli pun merasa kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut tak lain merupakan kebutuhan pangan tiap harinya. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kelaparan yang berawal dari tidak mampunya membeli barang tersebut atau karena kelangkaan barang yang dibutuhkan. Maka dari itu berdagang pun haruslah bersifat adil. Kata Kunci: Penimbunan Barang, Ihtikar, Hukum Ekonomi Islam.AbstractHoarding is one form of inner trade hoarding is none other than the sale of goods, which the seller did hoarding based on their stated objectives, one of which is for profit doubled, the sellers are willing to wait wares on sale when prices the market rose. It is part of buying and selling is prohibited caused harm to others and only benefit yourself only. In other words mentioned as Ihtikâr or monopoly. Therefore, in running a business or trade affairs should be looking for more good luck does not run fairly one-sided manner detrimental or beneficial unilaterally but by the way in the pleasure of Allah SWT. The aim of this study is to determine To know the effect of hoarding goods to economic stability. To determine what factors are causing the accumulation of goods. And to know how the basic concept of hoarding goods in general. The methodology used in this studyused a qualitative approach normative.  From the research, hoarding of goods sold in the perspective of Islamic law which prohibited economy is in the form of hoarding staple foods. Economically sale of staple food stockpiled by the seller in the form of groceries may result in inflation, the rise in prices on the market resulting in buyers also feel difficulty to get the goods is nothing but a daily food needs. This can lead to famine which originated from the inability to buy goods or because of the scarcity of items needed. Therefore trade must also be fair. Keywords: Stockpiling Goods, Ihtikar, IslamicEconomic Law.
TRANSAKSI DROPSHIPPING PERSPEKTIF EKONOMI SYARI’AH Rudiana Rudiana; Achmad Otong Bustomi
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 1 (2015)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v3i1.457

Abstract

AbstrakTransaksi dropshipping yang sekilas mirip dengan bai’ as-salam khususnyasalam paralel, yang merupakan model transaksi penangguhan yang diperbolehkan  dalam  Islam.  Tetapi  ada  sedikit  perbedaan  yaitu  dropship (toko online) tidak menampung barang yang akan dijual. Dengan demikian, hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan status hukum dropshipping dalam ranah hukum ekonomi syari’ah. Jadi untuk menghindari keraguan bertransaksi dalam dropshipping maka harus ada hukum yang jelas secara syari’ah, agar pelaku bisnis bisa leluasa dalam bertransaksi. Tujuan dalam penelitian ini adalah: pertama untuk mengetahui konsep dropshipping dalam dunia bisnis, kedua untuk mengetahui konsep  bai’ as-salam dalam dunia bisnis, dan ketiga untuk mengetahu apakah transaksi dropshipping sejalan dengan konsep bai’ as-salam. Berdasarkan hasil penelitian, transaksi dropshipping merupakan jual beli online dengan cara pesanan tetapi penjual tidak  menyetok  barang,  sedangkan  bai’  as-salam  merupakan  jual  beli pesanan   yang   dihalalkan   oleh   Islam.   Kemudian   dropshipping   dapat dikatakan tidak sejalan dengan konsep bai’ as-salam. Karena tidak terpenuhinya syarat penjual bai’ as-salam oleh dropship (toko online), yaitu di mana dropship tidak pernah menampung barang sehingga tidak memiliki kekuasaan terhadap barang untuk dijual, dan bertindak tidak jujur atas label pengiriman barang yang seolah-olah dropship adalah pemilik dan pengirim barang yang sesungguhnya. Sehingga dropship telah melakukan penjualan barang yang tidak dimiliki yang tidak diperbolehkan dalam hukum ekonomi syari’ah. Kata kunci : Dropshipping, Bai’ as-salam, Hukum Ekonomi Syari’ah.   AbstractThe dropshipping transaction which a glance look like bai’ as-salam, especially parallel salam, which is suspension transaction model that allowed in Islam. But, there is a little difference in the dropship (online store) does not accommodate for sell. Therefore, from that thing makes obscurity of dropshipping law status in the domain of the law economic shariah. So, to avoid the doubt transaction in dropshipping it is should be the shariah clarity of the law, in order that the businessman can be wide in transaction. The goal of this research: (1) To know the dropshipping concept in business world, (2) To  know  bai  as-salam  concept  in  business  world,  and  (3)  To  know  the   dropshipping concept in line with bai as-salam concept. The result shows that, the dropshipping transaction cannot line with bai as-salam concept. Because did not accommodate in bai as-salam seller condition by dropship (online store), namely the dropship never accommodate the commodity so that  the  dropship  have  not  dominance  toward  accommodate  to  sell,  and played dirty on goods dispatch label made as if dropship as owner and real goods dispatch.   So that, the dropship has did accommodate sale which did not have and it is did not allowed in the law of economic shariah. Keywords : Dropshipping, Bai’ as-salam, law of  economic shariah.
PERAN PPN KEJAWANAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR KOTA CIREBON Ridwan Widagdo
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 1 (2015)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v3i1.464

Abstract

AbstrakPemberdayaan masyarakat pesisir sangat diperlukan karena seharusnya masyarakat pesisir sejahtera karena potensi sumber daya alamnya yang besar. Namun pada kenyataannya hingga saat ini sebagian besar masyarakat pesisir masih merupakan bagian dari masyarakat yang tertinggal dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Penelitian ini bertujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi Masyarakat Pesisir Kejawanan Kota Cirebon dan Peran PPN dalam Pemberdayaan masyarakat ekonomi Pesisir Kejawanan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode wawancara terhadap informan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kehidupan para nelayan di wilayah PPN Kejawanan Cirebon dalam keadaan memprihatinkan, karena dalam sekali melaut pendapatan mereka tidak sebanding dengan pengeluaran untuk solar, makan/minum, dan logistik lainnya. Sementara kondisi tempat pelelangan ikan tidak semuanya aktif  hanya satu. Pemberdayaan yang dilakukan PPN Kejawanan belum cukup mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.  Kata Kunci: PPN Kejawanan, Ekonomi, Masyarakat PesisirAbstractEmpowerment of coastal communities is indispensable for coastal communities should prosper because of its natural resource potential is huge. But in fact up to now most coastal communities they are part of society is left behind compared to other population groups. The aim of this study This study aims to determine the condition of Cirebon city Kejawanan Coastal Communities and the role of VAT in the Coastal Economic Community Empowerment Kejawanan This study used a qualitative approach, method of interviews with informants. Research results show that the life of the fishermen in the area of VAT Kejawanan Cirebon in a state of concern, because in their income once at sea is not worth the expense for diesel, eating / drinking, and other logistics. While the condition of the fish auction is not all active for only one. Empowerment VAT Kejawanan not quite been able to improve the welfare of fishermen. Keywords: VAT Kejawanan, Economics, Coastal Communities
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA MAKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Didi Sukardi
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 1 (2015)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v3i1.465

Abstract

Abstrak Masalah perlindungan konsumen dalam perpektif hukum Islam, sangat penting, karena penduduk Indonesia mayoritas  beragama Islam, dengan demikian semestinya nilai-nilai ajaran Islam melandasi peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan perekonomian masyarakat dalam berbagai bidang. Norma dan etika merupakan jiwa ekonomi Islam yang membangkitkan kehidupan setiap peraturan dan syariatnya. Dalam Islam pun mengajarkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (bergizi). Tujuan dari penulisan ini adalah untuk : (1) Mengetahui perlindungan konsumen terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan dalam hukum Islam, dan (2) Mengetahui pandangan Islam terhadap produk makanan mengandung bahan kimia berbahaya. Hasil dari kajian tersebut menunjukkan bahwa : (1) Perlindungan hukum terhadap konsumen dari bahan-bahan kimia berbahaya pada makanan adalah sangat diperlukan, tidak terkecuali dengan hukum Islam, karena hukum Islam dalam menetapkan aturan-aturan melalui al-Qur'an dan Hadits adalah semata-mata melindungi kelima hal (maqashid asy- syari'ah) yaitu perlindungan agama (hifdlu ad-din), jiwa (hifdlu an-nafs), akal (hifdlu al-aql), keturunan (hifdlu an-nasl) dan perlindungan terhadap harta (hifdlu al-mal), (2) Mengkonsumsi makanan yang berbahaya bagi tubuh hukumnya adalah haram karena dapat mengakibatkan kerusakan organ tubuh, kegagalan kelenjar dalam memproduksi hormon sehingga terjadi penyumbatan energi di urat syaraf, kelainan itulah yang membuat orang depresi, sehingga keseimbangan mentalnya terguncang. (3) Secara umum, dalam agama Islam pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan kesehatan manusia, dan (4) Dalam Islam, memakan atau meminum minuman yang haram bagi seseorang akan mengakibatkan amal ibadahnya tidak akan diterima selama 40 hari dan merupakan suatu tindakan yang mengakibatkan dosa. Kata Kunci :  Perlindungan Konsumen, Bahan Kimia Berbahaya dan Hukum IslamAbstract Consumer protection issues in the perspective of Islamic law, is very important, because the majority of the Indonesian population is Muslim, thus proper moral values of Islam underlie the legislation governing public economic activities in various fields. Norms and ethics of the economic soul of Islam that evokes the life of every rule and Sharia. In Islam also teaches to eat food that is lawful and good (nutritious). The purpose of this paper is to: (1) Determine the protection of consumers against the use of hazardous chemicals on food in Islamic law, and (2) Know the Islamic perspective on food products contain harmful chemicals. The results of the study show that: (1) The legal protection to consumers from harmful chemicals in food is very necessary, is no exception to the law of Islam, because Islamic law in setting the rules through the Qur'an and the Hadith is simply -mata protect these five things (maqashid asy- shari'ah), namely the protection of religion (hifdlu ad-din), soul (hifdlu an-nafs), mind (hifdlu al-aql), descent (an-nasl hifdlu) and the protection of property (hifdlu al-mal), (2) Consume foods that are harmful to the body is haraam because it can result in organ damage or failure glands produce hormones resulting in blockage of energy in the nerves, disorder that makes people depressed, so a balance mentally shaken , (3) In general, in the religion of Islam basically all foods and beverages derived from plants, vegetables, fruits and animals are halal except for the toxic and harmful to human health, and (4) in Islam, eating or drinking is unlawful for a person will lead to charity worship will not be accepted for 40 days and is an act that led to sin. Keywords: Consumer Protection, Hazardous Chemicals and Islamic Law
PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PENERIMA FIDUSIA DENGAN OBYEK BANGUNAN DIATAS TANAH HAK PAKAI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA Leliya Leliya; Hariman Dianofita
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2016)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v4i1.746

Abstract

Abstrak           Dampak peristiwa ekonomi pada era reformasi adalah daya beli masyarakat yang semakin menurun dikarenakan naiknya harga kebutuhan pokok. Dunia usaha juga mengalami dampak buruknya, terkait dengan hal tersebut pemerintah mengupayakan agar para pelaku bisnis tetap dapat menjalankan usahanya dengan menyediakan dana pinjaman. Salah satu syarat untuk memperoleh pinjaman tersebut adalah harus memiliki jaminan, menurut pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia, benda tidak berupa bangunan diatas tanah hak sewa dapat dijadikan obyek fidusia. Termasuk didalamnya adalah bangunan diatas tanah hak pakai dapat dijadikan obyek fidusia berdasar  pasal 12 ayat (1b) Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 Tentang rumah susun. Sehingga dipertanyakan tentang perlindungan hukum terhadap kreditur penerima fidusia jika debitur wanprestasi. Dan dapat diketahui bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) dan pasal 13 Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun dan Pasal 15 ayat (2a) Undang-Undang No.4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman bangunan diatas tanah hak pakai dapat dijadikan obyek jaminan fidusia . Bangunan yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia adalah rumah susun yang dalam proses pembangunan. Rumah susun ini diterima sebagai obyek jaminan fidusia tanpa menjaminkan tanahnya. , karena rumah susun  tersebut memiliki sertifikat tersendiri. Apabila debitur wanprestasi berdasar pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Fidusia kreditur penerima Fidusia memiliki hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara parate eksekusi.  Kata kunci: perlindungan hukum, hak pakai, fidusia               Abstract           The impact of economic events in the reform era is that people's purchasing power has declined due to rising prices of basic necessities. The corporate world is also experiencing these negative impacts, related to the government to strive for the business person can still run their business by providing loan funds. One of the conditions for obtaining such loans is need to have a guarantee, according to article 1, paragraph (4) of Law No. 42 of 1999 on Fiduciary, the object is not the form of the building above ground lease rights can be the object of a fiduciary. Included are building on land use rights can be the object of a fiduciary under Article 12 paragraph (1b) of Law No. 16 Year 1985 About the flats. So the question of legal protection against creditors of the fiduciary recipient if the debtor defaults. And it is known that pursuant to Article 12 paragraph (1) and article 13 of Law No. 16 1985 On Flats and Article 15 (2a) of Act 4 of 1992 on Housing and Residential buildings on the land use rights can be the object of fiduciary. The building that can be the object of fiduciary are flats in the development process. This apartment is accepted as an object of fiduciary without land offers. , Because the apartment has its own certificate. If the debtor defaults under Article 15 paragraph (2) of Law Fiduciary Fiduciary receiver creditor has the right to sell the objects that become the object of fiduciary manner of execution parate. Keywords: legal protection, right to use, fiduciary
SISTEM PENGUPAHAN TENAGA KERJA HOME INDUSTRIPERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Moh. Mabruri Faozi; Putri Inggi Rahmiyanti
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2016)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v4i1.747

Abstract

ABSTRAKRumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana sistem pengupahan tenaga kerja di Home Industri Konveksi ABR dan Bagaimana sistem pengupahan tenaga kerja di Home Industri Konveksi ABR perspektif ekonomi Islam. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem pengupahan tenaga kerja di Home Industri Konveksi ABR dan untuk mengetahui sistem pengupahan tenaga kerja di Home Industri Konveksi ABR perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan  pendekatan kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian, sistem pengupahan tenaga kerja Home Industri Konveksi ABR menggunakan sistem pengupahan borongan yang dikombinasi dengan sistem upah menurut hasil, jumlah upah tenaga kerja dikaitkan dengan jumlah hasil produksi dikalikan dengan jumlah upah yang ditetapkan, ditambah upah lembur, tunjangan makan, dan tunjangan THR. Jumlah upah yang diperoleh tidak sama karena adanya perbedaan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab dan jabatan pekerjaan. Secara aplikasinya sistem pengupahan tenaga kerja Home Industri Konveksi ABR telah sesuai dengan ekonomi Islam.  Kata kunci: Ekonomi Islam, Pengupahan, Tenaga Kerja  ABSTRACTThe problems raised in this research is about how the system of wage labor in Home Industry Convection ABR and How the wage system of labor at Home Industry Convection ABR Islamic economic perspective. The purpose of this study is to determine the wage system of labor at Home Industry Convection ABR and to know the system of wage labor in Home Industry Convection ABR Islamic economic perspective. The method used in this research is using qualitative descriptive approach. From the research, the system of wage labor Home Industry Convection ABR uses a system of wage contract, combined with the wage system according to the results, the amount of labor associated with the number of production multiplied by the amount of wages that are set, plus overtime, meal allowance, and benefits THR, Total wages earned are not the same because of differences in job performance, job type, job risks, responsibilities and job titles. In the application of labor remuneration system Home Industry Convection ABR accordance with Islamic economics. Keywords: Islamic Economics, Wages, Labor  
PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF BAGI KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI ZAKAT CENTER CIREBON Juju Jumena; Akhmad Izzudin
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2016)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v4i1.750

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mekanisme pengelolaan zakat di Zakat Center Cirebon, dan dampak kesejahteraan mustaḥiq yang ada di Zakat Center Cirebon. Pengelolaan zakat harus diarahkan sebagai instrument untuk membangun tarap kehidupan kesejahteraan umat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersumber dari data-data yang dihasilkan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun upaya pengumpulan data yang digunakan dengan teknik: observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan triangulasi data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat di Zakat Center Cirebon dalam bidang penghimpunan dana dan penyaluran dana, pihak Zakat Center Cirebon selalu mengutamakan komitmen, konsisten dan transparan kepada para donatur dan selalu amanah, transparan dan konsisten kepada para mustahik. Dengan menerapkan program seperti itu maka dapat memberikan kontribusi untuk mensejahterakan mustaḥiq.Kata Kunci : Pengelolaan zakat, Kontribusi, Kesejahteraan mustahik. AbstractThis study aims to describe the mechanism of  zakat management in Zakat Center Cirebon, and the impact of mustahik welfare that is in Zakat Center Cirebon. The Management of zakat must be directed as an instrument to build the people life level, especially through the fund program and the distribution and utilization of fund program. The research methodology that is used is qualitative methodology that is sourced from the data that is produced by using descriptive approach. To collect the data that is used by technique of: observation, interviews and documentation. The data analysis technique in this research is using data triangulation. Based on this research and discussion result, it can be known that the management of zakat in Zakat Center Cirebon is clear and give a big contribution for the mustahik welfare, which the accumulation process and the zakat distribution of funds has been done well.  Keywords: Zakat management, Contribution, Mustahik welfare. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AL FALAH SUMBER KABUPATEN CIREBON Ubaidilah Ubaidilah; Dian Puji Rahmawati
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2016)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v4i1.751

Abstract

AbstrakTujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui proses kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan di BMT Al Falah serta mengetahui faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah BMT Al Falah Sumber Cirebon. Kemudian tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Al Falah Sumber Cirebon.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan  pendekatan deskriptif. Oleh karena itu peneliti melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap data yang diperoleh dan menggunakan teknik triangulasi, dengan tujuan untuk mendapatkan kevalidan data. Setelah itu, menganalisisnya melalui reduksi data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan.Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penerapan kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Al Falah Sumber Cirebon  berjalan secara efektif sesuai dengan SOP menggunakan 3R ( Reschedulling, Reconditioning, Restructuring ).  Analisis pembiayaan yang  digunakan adalah dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan metode 5C. Dengan pola pengelolaan risiko tersebut BMT Al Falah Sumber Cirebon dapat melakukan kegiatan operasionalnya. Kata kunci : implementasi, penyelesaian, pembiyaan AbstractThe purpose of this research is to investigate the process of settlement policy financing problems are applied at BMT Al Falah and to know the factors that cause financing problems BMT Al Falah Sumber. Then, the main purpose of this study was to determine the completion of the financing problems of policy implementation in BMT Al Falah Sumber.This research is a qualitative descriptive approach. Therefore, researchers conducted observations, interviews, documentation and literature. Researchers re-checking of data obtained and using triangulation techniques, with the aim to obtain the validity of the data. After that, analyze through data reduction, data presentation, and of making conclusions.The results of this study showed that the implementation of the settlement policy financing problems in BMT Al Falah Sumber run effectively in accordance with SOP using the 3R (rescheduling, Reconditioning, Restructuring). Analysis of the financing is to use the precautionary principle and the method 5C. With the risk management scheme BMT Al Falah Sumber can perform operations. Keywords: implementation, completion, financing 
EFEKTIVITAS PEMASARAN HIJABSTORY CABANG CIREBON Sri Rokhlinasari; Deyanti Deyanti
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2016)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v4i1.753

Abstract

Abstrak Efektivitas pemasaran adalah sejauh mana perusahaan mencapai sasaran yang telah disepakati atau ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa apabila suatu pemasaran dapat dilakukan dengan baik sesuai yang direncanakan atau ditargetkan sesuai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan efektif pemasarannya.  Dalam penelitian ini, mengangkat suatu permasalahan yaitu bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan oleh Hijabstory dalam memasarakan produknya, bagaimana pertumbuhan pemasaran Hijabstory dan bagaimana efektivitas pemasaran pada Hijabstory. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui strategi pemasaran Hijabstory yang meliputi bauran pemasaran, strategi bersaing, perluasan jaringan bisnis, dan suber daya manusia (SDM), untuk mengetahui pertumbuhan Pemasaran Hijabstory  dari tahun ke tahunnya selama 4 tahun terakhir, dan efektivitas pemasaran Hijabstory dari jumlah total omsetnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini yaitu pada Hijabstory Cabang Cirebon. Jenis penelitian yang digunakan merupakan perpaduan antra penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yakni penelitian yang menyimpulkan data-data dilapangan berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan, wawancara, dan penelitian lapangan.Hasil dari penelitian ini adalah pemasaran Hijabstory menggunakan strategi pemasaran atau bauran pemasaran, pertumbuhan pemasaran Hijabstory mengalami peningkatan yang signifikan pada setiap tahunnya dan efektivitas pemasaran Hijabstory dari jumlah total omsetnya terus mengalami peningkatan, maka hal tersebut bisa dikatan efektif dalam pemasarannya. Karena dengan menggunakan strategi pemasara, petumbuhan pemasaran dan efektivitas pemasaran dari jumlah total omsetnya terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun yang signifikan. Kata kunci: Efektivitas, Pemasaran, Efektivitas Pemasaran                                                                           Abstract The effectiveness of marketing is the extent to which the objectives that have been agreed or previous set. Thus it can be interpreted that if marketing can be done as planned or at appropriate target objectives of the company that has been set, it can be effective in its marketing. The problem that the research investigated in this research are how marketing strategy that used by hijabstory in market its product, how the growth of hijabstory marketing and how the effectiveness of hijabstory marketing  in hijabstory. The aims of this research are to know marketing strategy of hijabstory that consist of mixed marketing, compete strategy, expansion of business network, and human resources (HR), to know the growth of hijabstory marketing in a year to year during 4 years, and the effectiveness of hijabstory marketing from the amount of its turnover.The method of this research is descriptive qualitative research. The object of this research is hijabstory in Cirebon region. Kinds of this research is mixed between library research and field research that conclude the result of research by  collecting data from interview and documentation. Thecniques of collecting data of this research are library research, interview and field research.The result shows that hijabstory marketing in this research used marketing strategy or marketing mixed, the growth of hijabstory marketing  increased significally in every year and  the effectiveness of hijabstory marketing from the amount of turnover has increased also,  it indicates that hijabstory marketing that the research investigated is effective in marketing perspective. Because by using marketing strategy, the growth of marketing and the effectiveness of marketing from the amount of turnover always increased from a year to year significally.  Keywords: Effectiveness, Marketing, The Effectiveness of Marketing 
PERLINDUNGAN KONSUMEN JAJANAN PASAR BERDASARKAN PASAL 8 DAN PASAL 62 PERATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Moch. Endang Djunaeni; Intan Alfiah
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2016)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v4i1.754

Abstract

AbstrakAdapun  permasalahan  yang  diangkat  dari  penelitian  ini  yaitu  Bagaimana Implementasi  Undang  -  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen terhadap  produk  jajanan  pasar  di  pasar  kue  plered  Kab.  Cirebon  dan  Sanksi  apa  yang diterapkan oleh pemerintah untuk pedagang yang melanggar Undang  -  Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen yang termuat di dalam pasal 8 dan pasal 62. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  (field  research)  yang  didasarkan  studi kasus pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Cirebon. Penelitian ini mengambil perhatian pada masalah alasan mengapa produk  jajanan  pada IKM di Kota Cirebon belum tercantum  masa  kadaluwarsa.  Pada  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif,  penelitian  diskriptif  yaitu  penelitian  yang menggambarkan  data  dan  informasi  dilapangan  berdasarkan  fakta  yang  diproses dilapangan  secara  mendalam.  Sumber  data  yang  diperoleh  yaitu  Data  primer  dan  Data Sekunder.  Pengambilan  data  dengan  melakukan  Studi  Kepustakaan,  Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.Dalam hasil analisis penulis mendapatkan pemahaman dalam Implementasi  Undang -undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  terhadap produk jajanan  pasar di asar kue plered Kab. Cirebon perlu adanya sosialisasi secara bertahap agar tidak terjadinya  kerugian  bagi  konsumen.  Pemerintah  harus  terus  berupaya  meningkatkan perlindungan  terhadap  konsumen  mengingat  masih  banyaknya  jajanan  pasar  yang  tidak berlabel  masa kadaluarsa  yang  beredar di  masyarakat yang  melanggar ketentuan Pasal 8 ayat  (1)  huruf  i   Undang  -  Undang  Perlindungan  Konsumen  yang  diatur  pada  pasal  62 tentang  sanksi  yang  melanggar  Undang  -  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen.Kata kunci : Jajanan Pasar, Perlindungan Konsumen, Penerapan Sanksi    Abstract The issues raised from this research that How Implementation Act - Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection against market snacks products in the market cakes Plered Kab. Cirebon and what sanctions are imposed by the government for the traders who violate the Act - Act No. 8 of 1999 on consumer protection contained in Article 8 and Article 62. This research is a field (field research) that is based on a case study of Small and Medium Industry (SMEs) in the city of Cirebon. This study takes the attention on the problem of the reason why the product snacks on SMEs in the city of Cirebon not listed expiration date. In the method used in this research is descriptive qualitative, descriptive research is research that describe the data and information in the field based on the fact that the field is processed in depth. Sources of data obtained by the primary data and secondary data. Retrieval of data by conducting literature study, interviews, observation, and documentation.In the analysis results writers gain understanding in the implementation of Law OF No. 8 of 1999 on Consumer Protection against products asar pastry snacks in Plered Kab. Cirebon socialization needs to be gradual to avoid the occurrence of harm to consumers. The government must continue to improve the protection of consumers considering many snacks that are not labeled expiration period that is circulating in the community which violate the provisions of Article 8 paragraph (1) letter i Law - Consumer Protection Act set out in Article 62 of sanctions violated Law - Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Keywords: Snacks Market, Consumer Protection, Application of Sanctions 

Page 2 of 24 | Total Record : 238

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2026) Vol. 10 No. 2 (2025) Vol. 10 No. 1 (2025) Vol. 9 No. 2 (2024) Vol. 9 No. 1 (2024) Vol. 8 No. 2 (2023) Vol. 8 No. 1 (2023) Vol. 7 No. 2 (2022) Vol. 7 No. 1 (2022) Vol. 6 No. 2 (2021) Vol. 6 No. 1 (2021) Vol. 5 No. 2 (2020) Vol. 5 No. 1 (2020) Vol. 4 No. 2 (2019) Vol. 4 No. 1 (2019) Vol. 3 No. 2 (2018) Vol. 3 No. 1 (2018) Vol. 2 No. 2 (2017) Vol. 2 No. 1 (2017) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) More Issue