cover
Contact Name
Dr. Agnes Fityantica, SH,MH
Contact Email
redaksiprlj@gmail.com
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
redaksiprlj@gmail.com
Editorial Address
Taman Balaraja blok G 2 no.1 RT 03 RW 08 Desa Parahu Kec. Sukamulya
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Policies On Regulatory Reform Law Journal (PRLJ)
ISSN : -     EISSN : 30642957     DOI : https://doi.org/10.59066/pljr
Core Subject :
Policies On Regulatory Reform Law Journal (PRLJ) adalah jurnal ilmiah yang memublikasikan artikel di bidang kebijakan hukum, serta temuan penelitian, kajian hukum, dan diskursus ilmiah. Jurnal ini berfokus pada bidang kebijakan hukum, termasuk kebijakan pemasyarakatan, imigrasi, peraturan perundang-undangan, kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, hak asasi manusia, dan pengembangan hukum nasional, serta kebijakan administratif, pengawasan, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia. Policies On Regulatory Reform Law Journal (PRLJ) menerima artikel berkualitas tinggi yang mencakup perspektif nasional maupun regional mengenai isu-isu hukum dan kebijakan secara umum. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai implementasi dan diskursus pengembangan arah kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia pada tingkat nasional dalam konteks global. Dewan redaksi Policies On Regulatory Reform Law Journal (PRLJ) terdiri dari akademisi dan profesional yang kompeten di bidangnya. Artikel diterima sepanjang tahun. Policies On Regulatory Reform Law Journal (PRLJ)diterbitkan pada bulan Januari, Mei, dan September; jurnal ini merupakan jurnal akademik bidang studi hukum dengan sistem penelaahan double-blind yang diterbitkan oleh CV Era Digital Nusantara.
Arjuna Subject : -
Articles 39 Documents
Kendala Pemenuhan Corporate Social Responsibility PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Terhadap Masyarakat Achmad Rivaldy Nani; Fenty U. Puluhulawa; Zamroni Abdussamad
Policies On Regulatory Reform Law Journal Vol. 2 No. 3 (2026): Policies On Regulatory Reform Law Journal (PRLJ)
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/prlj.v2i3.1688

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menghambat pemenuhan corporate social responsibility oleh PT Pelabuhan Indonesia (persero) terhadap masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena menempatkan data primer yang ada di lingkungan masyarakat sebagai data utama yang akan dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menghambat pemenuhan corporate social responsibility oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terhadap masyarakat adalah kendala pemenuhan corporate social responsibility di PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) terhadap masyarakat di sekitar perusahaan di Desa Labuan Uki, yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran baik dari pihak perusahaan maupun masyarakat; keterbatasan sumber daya; fokus jangka pendek dan anggaran perusahaan; dan kurangnya sistem pengukuran untuk mengevaluasi dampak sosial dan lingkungan dari program CSR. Bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) terhadap masyarakat di sekitar perusahaan di Desa Labuan Uki mencakup bidang lingkungan dan pelestarian alam; bantuan pengelolaan prasarana dan sarana umum; dan bidang kesehatan. Berikut pengelolaan prasarana dan sarana umum yang dilakukan oleh PT Pelindo IV (Persero): Dengan melaksanakan tanggung jawab hukum dalam CSR, PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) berkontribusi pada pengembangan masyarakat yang berkelanjutan dan menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat di Desa Labuan Uki. Inisiatif ini tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan dan lingkungan sekitar.
Faktor Penghambat Kepolisian dalam Penyelesaian Kekerasan Rumah Tangga Siti Deawati Lamusu; Lisnawaty W. Badu
Policies On Regulatory Reform Law Journal Vol. 2 No. 3 (2026): Policies On Regulatory Reform Law Journal (PRLJ)
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/prlj.v2i3.1695

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga dapat melibatkan pelaku dan korban dan biasanya terjadi di antara anggota keluarga yang tinggal bersama. Agresi ini dapat berupa ancaman serta kekerasan verbal atau fisik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menghambat pihak kepolisian dalam penyelesaian kekerasan rumah tangga, khususnya berkenaan dengan kekerasan fisik. Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena menempatkan data primer yang ada di lingkungan masyarakat sebagai data utama yang akan dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menghambat kepolisian dalam penyelesaian kasus KDRT yakni kurangnya dukungan laporan dari korban KDRT, di mana ia tidak menyadari dirinya menjadi korban dan perbuatan pelaku dapat diberi hukuman. Selain itu, ada perasaan malu karena aib rumah tangga tersebar dan juga perasaan takut akan ancaman yang berulang. Kesulitan dalam pembuktian, disebabkan korban kurang kooperatif dan tidak mau mengungkap kejadian secara rinci dan jelas. Selain itu, karena masalah dalam rumah tangga, tidak banyak yang mengetahui dan mau menjadi saksi atas KDRT yang menimpa seorang perempuan. Fasilitas dan sarana prasarana masih kurang, termasuk pengenaan biaya visum et repertum yang tidak dapat diakomodasi oleh pemerintah atau negara melalui anggaran kepolisian, juga terbatasnya ruang konsultasi, sumber daya manusia, khususnya tenaga ahli atau psikolog, yang belum tersedia, dan anggaran operasional yang belum mencukupi di bagian PPA, seperti biaya olah Tempat Kejadian Perkara.
Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Penyebaran Data Pribadi dalam Pinjaman Online Aldi Alpiyanto Abidun; Weny Almoravid Dungga; Moh. Taufiq Zulfikar Sarson
Policies On Regulatory Reform Law Journal Vol. 2 No. 3 (2026): Policies On Regulatory Reform Law Journal (PRLJ)
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/prlj.v2i3.1716

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap penyebaran data pribadi pada pinjaman online. Penelitian ini merupakan penelitian normative yang dianalasis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya tidak ada pengaturan khusus terkait perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hanya saja, dalam Pasal 26 UU tersebut secara eksplisit memuat ketentuan terkait data pribadi, di mana isinya menjelaskan bahwasanya “Penggunaan setiap informasi lewat media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Selanjutnya, pada ayat (2) dijelaskan bahwa “Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Kendala dalam upaya pemberian perlindungan hukum terhadap kasus penyebarluasan data pribadi debitur dalam pinjaman online berasal dari faktor internal berupa kesadaran hukum yang kurang; keterbatasan akses informasi; masyarakat gampang tertarik pada hal yang berbau kemudahan; kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Faktor eksternal yaitu belum efektifnya penegakan peraturan perundang-undangan; kurangnya sarana untuk melaporkan pelanggaran; dan kemajuan teknologi erat kaitannya dengan risiko pelanggaran privasi sebagai konsekuensi terhadap penggunaan teknologi modern.
Optimalisasi Peran Justice Collaborator dalam Asset Recovery Pada Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kepastian Hukum Mays Amelia
Policies On Regulatory Reform Law Journal Vol. 2 No. 3 (2026): Policies On Regulatory Reform Law Journal (PRLJ)
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/prlj.v2i3.2824

Abstract

Tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian pada keuangan negara, tetapi juga menghambat laju pembangunan dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Di luar tujuan pemidanaan pelaku, pengembalian aset (asset recovery) menempati posisi sentral dalam penanganan perkara korupsi. Sayangnya, proses pelacakan dan pengembalian aset hasil kejahatan ini kerap terkendala oleh modus operandi yang semakin kompleks, keterlibatan pihak ketiga sebagai sarana penyamaran, serta penyembunyian aset melalui beragam instrumen keuangan. Dalam situasi tersebut, Justice Collaborator hadir sebagai instrumen strategis yang membantu aparat penegak hukum membongkar jaringan pelaku dan menelusuri aliran dana hasil korupsi. Penelitian ini mengkaji sejauh mana efektivitas peran Justice Collaborator dalam mengoptimalkan pengembalian aset pada perkara korupsi, sekaligus mengevaluasi memadai tidaknya insentif hukum yang tersedia bagi pelaku yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum, dengan merujuk pada kerangka hukum terbaru pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Kajian dilakukan melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Justice Collaborator berkontribusi signifikan dalam mempercepat pengungkapan aset, memperluas cakupan informasi mengenai pihak-pihak yang terlibat, sekaligus meningkatkan peluang pemulihan kerugian negara. Meski demikian, efektivitas lembaga ini masih dibayangi hambatan mendasar berupa fragmentasi regulasi, ketiadaan standar kuantitatif besaran pengurangan pidana, serta ketergantungan pada diskresi hakim yang bersifat subjektif. Penguatan regulasi dan harmonisasi kebijakan menjadi kebutuhan mendesak untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong partisipasi pelaku dalam mendukung keberhasilan asset recovery pada perkara korupsi.
Reformulation of Criminal Sanctions In Law Number 45 of 2009 on Fisheries Dwita Sulistiyawati; Aan Asphianto; Muhamad Romdoni
Policies On Regulatory Reform Law Journal Vol. 3 No. 1 (2026): Policies On Regulatory Reform Law Journal (PRLJ)
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/prlj.v3i1.2809

Abstract

Fishery crimes often occur in the waters of the Republic of Indonesia. The sanctions imposed on perpetrators of fisheries crimes are regulated by Law Number 45 of 2009, amending Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, in the form of imprisonment and fines. One form of fisheries crime is fish bombing, which falls under destructive fishing, a type of fisheries crime that damages the marine environment and its ecosystem. Sanctions for perpetrators of destructive fishing in the Fisheries Law only focus on punishing the offenders and are considered to neglect the damaged marine environment. Purpose: to analyze the deterrent effect of sanctions on perpetrators of destructive fishing under the Fisheries Law and how to reformulate criminal sanctions for perpetrators of fisheries crimes using explosives under the Fisheries Law, employing the theory of punishment and the theory of legal renewal. Methods: used is normative juridical. The data sources used are secondary sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials that are analyzed qualitatively. Results: that the sanctions in the Fisheries Law are considered not to provide a maximum deterrent effect. Implications: as evidenced by the continued prevalence of fish bombing perpetrators, an increase in destructive fishing cases, and the presence of recidivists in fish bombing cases committing similar crimes. Additionally, the damaged marine environment needs to be rehabilitated, which requires the reformulation of criminal sanctions using a double track system, namely the combination of prison sentences with action sanctions. Conclusion: The proposed action sanction is the obligation to repair/recover the damage caused to the marine ecosystem by the crime, where the perpetrator participates in rehabilitating the marine environment, such as damaged coral reefs, or is obliged to provide 50 (fifty) mangrove saplings and carry out planting and maintenance of mangrove trees in coastal areas.
Meaningful Public Participation in the Legislative Process as a Legal Policy in Indonesia Yusqiy Ahliyan
Policies On Regulatory Reform Law Journal Vol. 3 No. 1 (2026): Policies On Regulatory Reform Law Journal (PRLJ)
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/prlj.v3i1.2810

Abstract

The formation and amendment of laws and regulations are academic and political contestations that lead to the implementation of democratic life. With binding force, a legislative product is expected to be able to provide justice and harmony in creating public welfare. Meaningful participation of the public in the legislative process is required for the formation or amendment of laws as legal politics that accommodate public participation as the subject of the law in accordance with Article 96 of the PPP Law No. 13 of 2022. However, the reality is that meaningful participation is still far from the article a quo, so that the resulting legal products are not optimal. Therefore, to form laws and regulations that have legitimacy or strong social roots in order to minimise the rejection of laws and regulations that have been promulgated, the process of forming laws and regulations gives the public the right to provide input and provides access to the public to carry out these activities. Using a juridical point of view, the background of writing this research is to review the implications of strengthening the application of the paradigm of meaningful participation in the legislative process after the issuance of Constitutional Court Decision No. 91/PUU XVIII/2020 as the legal politics of society as the highest element of sovereignty in the constitution, and provide ideas for its application with a comparative study of the legislative process in South Africa. The results showed that the institution holding the authority to form legislation in its implementation is still far from the normed article and has not provided the right of public participation in government
Realizing Agrarian Justice for Indigenous Peoples in Indonesia through Agrarian Reform Based on Pancasila Philosophy Agsel Awanisa; Yulia Neta; Muhammad Syirazi Neyasyah
Policies On Regulatory Reform Law Journal Vol. 3 No. 1 (2026): Policies On Regulatory Reform Law Journal (PRLJ)
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/prlj.v3i1.2818

Abstract

The purpose of this study is to analyze the agrarian reform policy in Indonesia based on the perspective of justice in the philosophical foundation of Pancasila. Land within the territory of the Republic of Indonesia is a gift from God Almighty for the entire Indonesian nation which is controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. But in reality, there are still inequality of land tenure and ownership. This research was conducted using a historical approach, a statute approach and a concept approach. The results of the study show that philosophically, policies regarding agrarian reform which aim to achieve an even distribution of the structure of control, ownership, use and utilization of land, have been in line with the perspective of justice in the Pancasila philosophy, namely in the context of realizing equality and justice for the prosperity of the Indonesian people.
Technical Approval for Compliance with Emission Standards as a Government Administrative Decision Yusuf Adiwinata Damanhuri
Policies On Regulatory Reform Law Journal Vol. 3 No. 1 (2026): Policies On Regulatory Reform Law Journal (PRLJ)
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/prlj.v3i1.2881

Abstract

This research aims to analyze the legal position of Technical Approval for Compliance with Emission Quality Standards (Pertek BME) as a Government Administrative Decision and to examine the legal authority and procedures for its issuance from the perspective of administrative law. This research employs normative legal research using the statutory and conceptual approach. The results demonstrate that Pertek BME constitutes an administrative law instrument issued by a government body or official based on authority granted by legislation and produces legal consequences for business and/or activity operators. Therefore, its issuance must comply with the principles of legality, authority, procedure, substance, and the General Principles of Good Governance as regulated under Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. The legal basis for its issuance is primarily derived from Government Regulation Number 22 of 2021, particularly provisions concerning the obligation to obtain Technical Approval for compliance with Emission Quality Standards, and is technically implemented through Minister of Environment and Forestry Regulation Number 5 of 2021. The issuance procedure includes submission of an application, submission of technical documents, evaluation and verification, substantive assessment, document revision, and issuance of the administrative decision. Accordingly, Pertek BME serves not only as a technical requirement for emission control but also as a preventive governmental instrument that provides legal certainty while ensuring environmental protection.
Legal Responsibility of Officials for Policies Resulting in State Financial Losses Siti Arifathul Affwa; Rizky Akbar Ramadhan; Hasbi Albani; Harmoko Harmoko
Policies On Regulatory Reform Law Journal Vol. 3 No. 1 (2026): Policies On Regulatory Reform Law Journal (PRLJ)
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/prlj.v3i1.2926

Abstract

Government officials' policies that result in state financial losses often give rise to debate regarding the boundary between administrative errors and criminal acts of corruption. Unclear parameters of legal accountability have the potential to criminalize policies taken in good faith and undermine legal certainty in governance. This study aims to analyze the legal accountability of officials for policies that result in state financial losses from the perspective of State Administrative Law and to determine the boundary between administrative and criminal accountability. This study is a normative legal study using a statute approach and a conceptual approach. The results indicate that not every state financial loss can be classified as a criminal act of corruption. These losses can arise from policy risk, administrative error, or abuse of power. Legal accountability must first be placed within the State Administrative Law regime by examining the administrative aspects and abuse of authority. Criminal liability can only be imposed if there is an unlawful abuse of authority that fulfills the elements of a criminal act of corruption, including intent and the intention to obtain illicit benefits. A clear distinction between administrative and criminal law regimes provides legal certainty for officials acting in good faith while also supporting the effectiveness of corruption eradication.

Page 4 of 4 | Total Record : 39