cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 21   22   23   24   25 
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BAGI PENINGKATAN KEGIATAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA PT INDONESIA POWER Raihan Mahdy*, Hendro Saptono, Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (398.196 KB)

Abstract

Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perusahaan yang wajib melaksanakan CSR adalah perusahaan yang bergerak dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Dalam hal ini PT Indonesia Power merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam sehingga memiliki tanggung jawab untuk melakukan CSR. Kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT Indonesia Power adalah untuk meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), sehingga dapat membantu pembangunan negara. Metode penelitan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pertama bagaimana pengaturan hukum mengenai CSR pada PT Indonesia Power dan kedua bagaimana implementasi pelakasanaan CSR bagi peningkatan UKM pada PT Indonesia Power. Berdasarkan hasil peneilitian PT Indonesia Power merupakan perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam sehingga, secara mandatory menjalankan kegiatan CSR berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan regulasi internal dari perusahaan. Pelaksanaan kegiatan CSR pada PT Indoensia Power terbagi menjadi 3 (tiga) aspek utama, yaitu: Program Pelayanan Masyarakat, Pembinaan Hubungan, dan Pemberdayaan Masyarakat. kegiatan Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara peningkatan UKM. Pelaksanaanya dilakukan melalui proses pemberian bantuan, pelatihan dan strategi pemasaran. 
REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN YANG BERBASIS SUSTAINABLE DEVELOPMENT Tutut Ferdiana Mahita Paksi; Suteki Suteki; Tity Wahju Setiawati
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (607.148 KB)

Abstract

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan merupakan izin yang diajukan sebagai tanda penggunaan lahan kawasan hutan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dewasa kini, praktik izin pinjam pakai kawasan hutan banyak menuai permasalahan. Pertama, ditinjau dari segi yuridis terdapat celah permasalahan penetapan batas kawasan hutan, alih fungsi lahan hutan, dan dispensasi penggunaan hutan lindung untuk pertambangan terbuka yang menyebabkan disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 karena alasan kegentingan yang memaksa menurut Presiden. Kedua, permasalahan teknis pada upaya praktik penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan yang tidak clean and clear antar instansi Pemerintah Daerah ditinjau dari kasus yang terjadi di Kecamatan Sajingan Besar, Sambas, Kalimantan Barat dan kasus pendirian pabrik semen dan penambangan batu kapur PT. Semen Indonesia di Kecamatan Gunem, Rembang, Jawa Tengah.Permasalahan di atas diuraikan berdasarkan telaah pendekatan socio-legal sehingga termasuk dalam jenis penelitian non-doktrinal. Data penelitian diperoleh melalui media massa, hasil wawancara dengan informan, dan telaah peraturan perundang-undangan. Metode penentuan informan dilakukan secara purposive sampling untuk mendapatkan key informan dan penetapan informan dengan menggunakan teknik snowball sampling.  Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi data. Sementara metode penyimpulan penelitian dilakukan secara induktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan praktik izin pinjam pakai kawasan hutan dilatarbelakangi oleh tidak harmonisnya antar peraturan perundang-undangan. Selain itu, faktor utama penyebab tidak harmonisnya regulasi dan praktik didasarkan pada penyalahgunaan kewenangan penguasa untuk mementingkan kebutuhan ekonomi daripada keseimbangan ekologi. Pola rekonstruksi yang ditawarkan adalah pemahaman sustainable development yang mengacu pada integrasi pilar ekonomi, pilar ekologi, dan pilar sosial.
ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PERMOHONAN EKSTRADISI SAYED ABBAS OLEH PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PEMERINTAH AUSTRALIA BERDASARKAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA Isabela Siboriana Bone Tuames*, Joko Setiyono, Nuswantoro Dwiwarno
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.019 KB)

Abstract

Penyelundupan manusia kian marak akibat tidak stabilnya keadaan di suatu negara. Salah satu tersangka penyelundupan manusia, Sayed Abbas yang tinggal di Indonesia menyelundupkan manusia ke Australia. Australia mengajukan permohonan ekstradisi ke Indonesia. Namun Indonesia melalui PN Jakarta Selatan menolak permohonan tersebut dengan beberapa alasan. Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya perlawanan ke PT DKI Jakarta atas penolakan tersebut. PT DKI Jakarta mengabulkan upaya perlawanan tersebut dan Sayed Abbas diekstradisi ke Australia. 
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGAWASAN KEUANGANDAN PEMBANGUNAN KANTOR PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH Mandala Minta Nugraha*, Untung Dwi Hananto, Indarja
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (778.016 KB)

Abstract

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pengawasan intern terhadap pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab kepada presiden. Dalam kaitannya dengan keuangan negara,pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya korupsi,penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertujupada aparatur atau pegawai negeri, atau lembaga negara/lembaga pemerintahan yang mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh BPKP Perwakilan Povinsi Jawa Tengah dan bagaimana penyelesaiannyaMetode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Yaitu suatu penelitian yang menekankan pada tata perundang-undangan, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat.Berdasarkan hasil penelitian di kantor BPKP Perwakilan Jawa Tengah diketahui bahwa Kendala yang dihadapi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya adalah Keterbatasan sumber daya yang tersedia baik SDM maupun dana disediakan DIPA BPKP, dan juga Makin banyaknya tuntutan kepada BPKP dari para terdakwa kasus korupsi. Dari kendala tersebut BPKP Jawa Tengah melakukakn upaya penyelesaian diantaranya adalah Efisiensi penggunaan sumber daya dan dengan melakukan quality assurance atas seluruh produk BPKP serta meningkatkan jalinan kerja sama dengan APH dalam pemberantasan korupsi.Saran dari penelitian ini adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebaiknya dalam melakukan kegiatan audit internal dapat melibatkan akademisi agar informasi dapat segera sampai. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan provinsi Jawa tengah sebaiknya dapat lebih meningkatkan publikasi dan komunikasi kepada masyarakat awam tentang apa saja tugas,wewenang dan fungsi BPKP.
PENENTUAN HAK DAN PEMANFAATAN TANAH TIMBUL (AANSLIBBING) DI DESA CIMRUTU, KECAMATAN PATIMUAN, KABUPATEN CILACAP Sri Sudaryatmi, Agung Basuki Prasetyo, Rizki Amalia Zulaikha*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (747.517 KB)

Abstract

Tanah timbul yang berada di Segara Anakan tepatnya di Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap terbentuk karena proses alami pengendapan yang terjadi di tepi pantai. Selain itu desa Cimrutu merupakan sebuah kawasan hutan payau tak bertuan yang dikuasai oleh Perum Perhutani yang terletak di petak 5, 6, 7 Resort Cikujang dan masuk dalam wilayah pangkuan hutan KRPH Banyumas Barat dengan luas 1428 Ha. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penduduk desa cimrutu untuk menguasai tanah timbul tersebut serta menentukan hak atas tanah timbul yang kini dikenal dengan nama desa Cimrutu. Kemudian penelitian ini akan dianalisis dengan teori-teori hukum yang berlaku di Indonesia, baik itu menurut hukum adat maupun hukum nasional berupa perundang-undangan serta teori-teori lain yang relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (sosiologis) dengan data yang dianalisis menggunakan metode kualitatif dan dilakukan pengolahan data sehingga akan dirumuskan suatu kesimpulan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada pasal 24 ayat (1) dan (2) PP tersebut ditegaskan bahwa jika tidak tersedia secara lengkap alat pembuktian yang ada seperti bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi maka berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang telah dilakukan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut dapat dilakukan pendaftaran tanah dengan syarat itikad baik dan tidak dalam sengketa. Tetapi, karena pihak Perum Perhutani mengacu pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang disebutkan bahwa kawasan hutan tidak boleh beralih fungsi, maka tanah timbul yang berada di desa Cimrutu tidak dapat memperoleh sertipikat Hak Atas Tanah karena kawasan desa Cimrutu termasuk ke dalam peta kawasan hutan.
GUGATAN TERHADAP JUAL BELI RUMAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN BROSUR Ruth Yiska Lumban Tobing; Suradi Suradi; Dewi Hendrawati
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.702 KB)

Abstract

Pada saat membeli rumah, pembeli biasanya akan melihat terlebih dahulu brosur yang ditawarkan oleh pengembang. Substansi dari brosur yang ditawarkan pada dasarnya harus berisi mengenai fakta-fakta yang sebenarnya terjadi seperti letak perumahan, type rumah, harga serta fasilitas-fasilitas lain yang ditawarkan. Namun, pada kenyataannya ada saja isi brosur yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi seperti spesifikasi rumah yang tidak sesuai ataupun fasilitas-fasilitas yang ditawarkan pada brosur ternyata tidak pernah ada. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui mengenai suatu brosur termasuk kedalam perjanjian atau tidak sehingga konsumen apabila mengalami kerugian dapat mengetahui dasar gugatan yang digunakan pada gugatan termasuk kedalam wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
KEKUATAN HUKUM SERTIPIKAT SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Putusan Nomor 191/B/2014/PT.TUN.SBY) Rifki Khrisna Mahendra*, Ana Silviana, Sukirno
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (492.414 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa antara Pusat Pengelola Komplek Kemayoran dengan Hj. Siti Solehah. Hasil penelitian adalah penyelesaian sengketa pertama diajukan oleh pihak Hj. Siti Solehah pada tingkat pertama di PTUN, banding di PTTUN, dan kasasi MA yang hasilnya adalah memenangkan pihak Pusat Pengelola Komplek Kemayoran, dan pertimbangan hakim MA mengatakan bahwa kepemilikan hak atas tanah seharusnya diajukan di Pengadilan Perdata. Pihak Hj. Siti Solehah mengajukan gugatan pada pengadilan Perdata, setelah melewati acara pemeriksaan pada tingkat pertama di peradilan perdata. hakim memberikan beberapa pertimbangan, pertimbangannya hakim pada tingkat pertama adalah berpendapat bahwa Hj. Siti Solehah benar salah satu ahli waris dari H.Mohd Saleh dengan bukti eks. Hak Eigendom Verponding No. 19886, tentang kepemilikan objek sengketa dari pemegang Hak Eigendom Verponding dari Hj. Siti Solehah tidak pernah didaftarkan, mengenai penguasaan dan pengelolaan objek sengketa majelis hakim berpendapat bahwa saksi dari pihak Hj. Siti Solehah hanya melihat tanpa mengetahui kepemilikan dan penguasaan tanah sengketa.
KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PELAKU KEJAHATAN TERHADAP HARTA BENDA ( STUDI KASUS TERHADAP RECIDIVIS ) Dian Puspita Evariani, Eko Soponyono, Sularto
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.583 KB)

Abstract

Law enforcement is a legal certainty that promotes excessive legisme view, a constraint entry legal principles and values (justice) who want to uphold the law in court. Law enforcement to ignore the value of justice can affect the image of the legal and law enforcement in the public eye. Policies regarding the criminal responsibility  of  judges  in  decisions  on  PN  Semarang   what  recidivis  in accordance with the rules of the Penal Code governing recidive or even  seen  a case  with  more  discretion.  The  problem  is   how  the  policy  of   criminal responsibility by judge recidivis in the present and how the settings in the future. This thesis first discusses the policies of criminal responsibility by perpetrators of crimes against property  especially recidivis theft relating to the setting of the Criminal Code. Second, the concept of  repetition in settings offender Criminal Code of 2012.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TINDAKAN GADAI SAHAM YANG DILAKUKAN OLEH MANAJER INVESTASI TERHADAP EFEK INVESTOR Afani Widiati*, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (632.849 KB)

Abstract

Kegiatan perdagangan efek dan saham di pasar modal melibatkan pihak antara lain lembaga jasa keuangan, pengawas, dan tentunya investor yang menanamkan sahamnya di pasar modal. Lembaga jasa Keuangan yang berwenang untuk mengelola dana investor khususnya dalam bentuk reksa dana adalah Manajer Investasi. Bentuk pengelolaan Manajer Investasi salah satunya adalah dengan melakukan gadai saham yang sesuai dengan UU pasar modal dan peraturan terkait yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Gadai Saham ini bertujuan untuk menjadi salah satu alternatif bagi investor yang membutuhkan dana yang cepat serta ingin meningkatkan returnnya tanpa perlu kehilangan aset yang dimilikinya. Gadai saham ini dilakukan oleh Manajer Investasi dengan seizin dari investor atau pemilik sahamnya. Sehingga semata mata kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan manfaat kepada investor dari Manajer Investasi. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diperoleh investor atas tindakan gadai saham yang dilakukan manajer investasi terhadap efek yang dinvestasikan dan juga untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh manajer investasi kepada investor terhadap efek dan saham yang digadaikan tanpa seizin pihak investor
PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER DI LINGKUNGAN KOMANDO RESORT MILITER 081/DHIROTSAHA JAYA Yudha Wira Pratama*, Budi Gutami, Nabitatus Saadah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.096 KB)

Abstract

Hukum disiplin militer saat ini diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yang menggantikan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia karena dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan TNI. Tampaknya beberapa pelanggaran yang terjadi di Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya menarik untuk dilakukan penelitian, terlebih terkait penegakan hukum disiplin militer dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran disiplin berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Penelitian ini mengangkat 2 (dua) permasalahan yaitu pertama bagaimana penerapan UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer di Lingkungan Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya, kedua bagaimana kendala yang dihadapi oleh Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya dalam rangka penerapan UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan apa solusi untuk menangani masalah tersebut. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian analisis deskriptif yang bersumber pada studi kepustakaan dan wawancara lalu dianalisis secara kualitatif. Tolak ukur penegakkan disiplin prajurit di Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya dengan menaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditentukan. Kecenderungan perilaku pelanggaran disiplin dipengaruhi oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal. Prajurit di lingkungan Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya sudah mengetahui aturan disiplin militer, walaupun tidak menjelaskan secara rinci isi dari aturan tersebut. Kendala penerapan disiplin militer adalah mengenai minimnya sarana dan prasarana, kendala pada setiap individu dan kendala masalah kesejahteraan.

Page 23 of 157 | Total Record : 1565

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue