cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 19   20   21   22   23 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA. (PUTUSAN NO. 02/PID.SUS.ANAK/2015/PN-UNR.KAB.SEMARANG) Nur Rochaeti, A.M.Endah Sri A, Muhammad Husein Reza*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.627 KB)

Abstract

Anak adalah titipan Tuhan kepada kedua orangtua, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai generasi penerus dalam mencapai cita-cita dan eksistensi suatu Negara. Berkenaan dengan yang dimaksud dengan anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 11 tahun 2012 pasal 1 angka 3 yaitu :“Anak yang berkonflik  dengan  hukum  yang  selanjutnya  disebut  anak  adalah anak  yang  telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi  belum  berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Dalam konvensi-konvensi internasional telah mengatur mengenai Perlindungan Anak dan cara pelaksanaan penyelesaian permasalahan anak dalam proses Peradilan Pidana.Negara berkewajiban memenuhi  hak setiap anak atas kelangsungan hidup,tumbuh dan berkembang, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Selain pemerintah, masyarakat dan keluarga bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan. Negara Indonesia berdasarkan isi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  pelaksanaan Perlindungan Anak pada proses Peradilan Pidana Anak tercantum pada  UUSPPA Pasal 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, dan 62 berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan anak diatur pada KUHP pasal 363 ayat 1 ke-5. Dalam pertanggung jawaban tindak pidana, anak tidak seluruhnya berupa pemidanaan. Dalam menjalani proses pemidanaan anak diberikan hak-hak yang sebagaimana di atur pada Pasal 4 butir (a) sampai (g) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak.
IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DALAM KUHP DALAM PUTUSAN PENGADILAN Evi Desi Mustikasari*, Nyoman Serikat Putra Jaya, Laila Mulasari
Diponegoro Law Journal Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (539.771 KB)

Abstract

AbstrakKasus-kasus pencurian ringan seperti pencurian tiga biji kakao, pencurian sandal jepit, pencurian piring dan kasus serupa lainnya diadili dengan tidak mempertimbangkan rasa keadilan. Kasus tersebut termasuk dalam perkara tindak pidana ringan yang semakin hari semakin sering masuk ke Pengadilan, sementara itu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan perubahan dalam KUHP tersebut menyebabkan Mahkamah Agung memandang perlu untuk melakukan penyesuaian nilai rupiah berdasarkan dengan kondisi saat ini melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Kata Kunci: Peraturan Mahakamah Agung, Tindak Pidana Ringan, Putusan Pengadilan.    AbstractMinor burglary cases such as theft of cocoa beans, flip-flops, plate, and other similar cases were prosecuted without the sense of justice. These are included light criminal acts that are increasingly entering the court, while the book of the Criminal Justice Act (PENAL CODE) (KUHP) is not suitable with the current condition. The duration of time required to make changes in the PENAL CODE (KUHP) causing Supreme Court deems it is necessary to make adaptation of rupiah value based on current condition through PERMA No. 2 2012 about the Adjustment Limit of light criminal acts and the amount of the fine in the penal code. Key words :  Supreme Court rules (PERMA), minor crime, court verdict.     
PENEGAKAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI PEMERINTAH KOTA SEMARANG Dimas Adimanggala Danurwenda*, Budi Gutami, Nabitatus Sa’adah
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (586.403 KB)

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran, dimaksudkan untuk membina Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan pelanggaran, berupa hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai pelanggaran yang dilakukan pegawai yang bersangkutan, agar mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Beberapa Pelanggaran disiplin juga terjadi di Pemerintah Kota Semarang. Berkaitan dengan hal tersebut penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Semarang. Rumusan masalah ada 3 (tiga) yaitu pertama bagaimana penegakan hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Semarang, kedua apa yang menjadi dasar pertimbangan penegakan hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Semarang, ketiga bagaimana hambatan dan solusi dalam penegakan hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Semarang.                Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian analisis deskriptif yang bersumber pada studi kepustakaan dan wawancara lalu dianalisis secara kualitatif.Prosedur penegakan hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Semarang sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam peraturan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan dijatuhkannya sanksi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin seperti tidak masuk kerja, penggadaian barang atau inventaris kantor dengan merujuk pada pasal-pasal yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dasar pertimbangan penegakan hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara menjadi dasar pertimbangan bagi pejabat yang berwenang dalam melakukan penjatuhan hukuman disiplin untuk Aparatur Sipil Negaranya. Alasannya yang menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan hukuman disiplin berdampak pada bagian lingkungan kerjanya, instansinya dan negaranya. Hambatan yang terjadi adalah masih tingginya toleransi atasan dalam memberikan izin keluar kantor kepada pegawainya, dan rendahnya kesadaran pegawai. Atasan memiliki rasa kasihan atau ewuh-pekewuh terhadap pegawainya yang melanggar apabila ia harus memberikan surat peringatan tertulis akan berdampak pada penurunan gaji. Selain itu untuk meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Semarang dilakukan penerapan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Hal ini untuk menimbulkan efek jera bagi pegawai yang lain.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN KECIL OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BREBES Amiek Soemarmi, Eko Sabar Prihatin, Ghana Chalid Gandyo*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (515.872 KB)

Abstract

Wilayah kelautan dan perikanan di Kabupaten Brebes memiliki potensi perikanan yang diperlukan bagi pemerintah untuk kepedulian terhadap perlindungan hukum bagi nelayan kecil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan hal apa saja yang menjadi kendala dalam upaya perlindungan hukum bagi nelayan kecil di Kabupaten Brebes. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes adalah melakukan Pendaftaran dan pendataan nelayan kecil untuk mendapatkan surat izin penangkapan ikan dan bantuan hukum bagi nelayan, ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah, sesuai Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang – Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Rendahnya kesadaran para nelayan kecil untuk mendaftarkan diri ke Dinas Kelautan dan Perikanan berakibat rendahnya pula perlindungan hukum bagi mereka. Hal lain yang dapat dilakukan yaitu dengan pengawasan dan patroli laut untuk mengurangi adanya pelanggaran. Perlu adanya upaya strategis dan signifikan seperti adanya Peraturan Daerah yang memberikan payung hukum bagi nelayan kecil dalam rangka memberikan perilindungan hukum bagi nelayan kecil khususnya di Kabupaten Brebes.
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERKARA KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI Etty Susilowati, Siti Mahmudah, Muhammad Alfi*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (587.986 KB)

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan di sektor perasuransian berfungsi untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Dalam lingkup pengawasan di sektor perasuransian, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis asuransi. Pengaturan tentang kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi diatur dalam Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang dan Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksananya.Pembahasan dari jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyatan pailit beserta peran Otoritas Jasa Keuangan dalam kepailitan Perusahaan Asuransi beserta peran Otoritas Jasa Keuangan dalam kepailitan Perusahaan Asuransi.Jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian tentang kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terdapat dalam Undang – Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang – Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian serta POJK No.28 Tahun 2015. Otoritas Jasa Keuangan melalui Dewan Komisioner OJK, dalam kedudukannya mewakili para Kreditor, berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi ke Pengadilan Niaga yang melingkupi kedudukan hukum dari Perusahaan Asuransi tersebut. Permohonan tersebut dapat diajukan selama syarat – syarat kepailitan terpenuhi dan belum ada yang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebelumnya serta untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam kepailitan Perusahaan Asuransi adalah untuk mengawasi jalannya kepailitan Perusahaan Asuransi sampai dengan likuidasi dan untuk memastikan bahwa Perusahaan Asuransi tersebut telah melunasi segala kewajibannya kepada para Kreditor.
PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH ATAU ( BUILD OPERATE AND TRANSFER ) DALAM PEMBANGUNAN PASAR KLIWON DI KUDUS Putra Harwanto*, Budi Santoso, Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.914 KB)

Abstract

Keterbatasan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur menjadi salah satu alasan berlangsungnya kerjasama antara pemerintah dan swasta tersebut, dimana pemerintah memerlukan dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan infrastrukturnya namun  pemerintah memiliki keterbatasan dana yang tidak memungkinkan untuk membiayai seluruh pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. Kerjasama Pemerintah dan Swasta berlangsung juga dalam rangka memanfaatkan aset negara yang memberi keuntungan kebedua belah pihak. Berlandaskan hal itu maka kemudian digagaslah suatu Perjanjanjian Kerjasama antara  pemerintah daerah Kabupaten Kudus dengan PT.Karsa Bayu Bangun Perkasa Dalam Rangka Pembangunan / Renovasi Pasar Kliwon.Secara khusus penelitian ini dimaksudkan untuk melihat pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak kerjasama pembangunan / renovasi Pasar Kliwon yangg telah berjalan 19 tahun dengan jangka waktu kontrak bagi tempat usaha selama 20 tahun. Serta melakukan analisa tentang penyelesaian masalah yang timbul dalam Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah Kota Kudus dengan PT.Karsa Bayu Bangun Perkasa dalam rangka Pembangunan / Renovasi Pasar Kliwon.Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kota Kudus dengan PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa dalam pembangunan / renovasi Pasar Kliwon.Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Perjanjian kerjasama dalam rangka Pembangunan / Renovasi Pasar Kliwon telah mengatur hak dan kewajiban Pemerintah Kota Kudus dan PT.Karsa Bayu Bangun Perkasa namun dalam pelaksanaannya terjadi permasalahan mengenai Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak sesuai antara yang di keluarkan pihak BPN dengan isi perjanjian kerjasama Pembangunan / Renovasi Pasar Kliwon.
SISTEM PROPORSIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA Mega Putri Rahayu*, Lita Tyesta A.L.W, Ratna Herawati
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.322 KB)

Abstract

Di Indonesia telah berulang kali dilangsungkan pemilu. Salah satu aspek yang penting dalam penyelenggaraan pemilu adalah sistem pemilu yang digunakan. Terdapat berbagai macam sistem pemilu yang pernah diterapkan di Indonesia, salah satunya adalah sistem proporsional. Terdapat dua macam sistem proporsional yang pernah diterapkan di Indonesia yaitu sistem proporsional daftar tertutup dan sistem proporsional daftar terbuka. Kedua sistem ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Untuk itu perlu adanya pemahaman mengenai perkembangan sistem proporsional dalam pemilu legislatif di Indonesia, dan apa kelebihan serta kekurangan dari masing- masing sistem, sehingga dapat diketahui alasan dipilihnya sistem tersebut dalam pemilu legislatif di Indonesia.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka untuk memperoleh data sekunder, dan teknik analisis data secara deskriptif analitis.Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa perkembangan sistem pemilihan umum legislatif di Indonesia tidak mengalami banyak perubahan semuanya menggunakan proporsional, hanya saja pada masa sebelum reformasi sistem proporsional yang digunakan adalah sistem proporsional daftar tertutup, sedangkan setelah reformasi menggunakan sistem proporsional daftar terbuka. Selain itu masing- masing sistem memiliki kelebihan dan kelemahan yang dapat dilihat dari segi tingkat proporsionalitas perwakilan, sistem kepartaian, lembaga perwakilan, dan hubungan antara wakil yang terpilih dengan pemilih.
KAJIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS KASUS LELANG TERHADAP TANAH JAMINAN PIHAK DEBITUR WANPRESTASI YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN (SUATU STUDI KASUS ATAS PUTUSAN MA NOMOR : 192 PK/PDT/2008) Jessica Uta Priscilla Liesanggoro*, R.Suharto, Yuli Prasetyo Adho
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (560.14 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kajian hukum terhadap eksekusi lelang tanah jaminan PT. Amerin Abdi Nusa Container Industry (PT. AMERIN ANCI) dan mengetahui kajian hukum terhadap putusan hakim Mahkamah Agung.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian yang didapat, menunjukkan bahwa : 1). Eksekusi lelang tanah jaminan PT AMERIN ANCI tersebut sudah tepat berdasarkan  Vendu Reglement 1908:189 tentang Peraturan Penjualan di Muka Umum di Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 2). Putusan Mahkamah Agung atas Perkara Pelelangan Obyek Jaminan Milik PT. AMERIN ANCI telah tepat dan sesuai dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 304/KMK.01/2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG.Kesimpulan dari penulisan hukum ini, bahwa lelang yang diadakan oleh kantor lelang dan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada kasus PT.AMERIN ANCI telah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN UDARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2009 Evilola P.M.P*, Rinitami Njatrijani, Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (712.53 KB)

Abstract

Pengangkutan udara saat ini tidak dapat diragukan lagi, dimana perkembangan tersebut masuk pada tahap berkembang pesat. Pesatnya perkembangan dari angkutan udara ini sendiri didorong oleh kebutuhan para penggunanya maupun penyedia jasa. Namun dengan banyaknya perusahaan angkutan udara terdapat persaingan di dalam memperoleh para pengguna jasa. Hal ini memicu persaingan dalam penawaran harga tiket yang relatif lebih murah untuk menarik penumpang sebanyak-banyaknya. Keadaan dikawatirkan menjadikan maskapai tidak memberikan pelayanan yang berkesesuaian dengan peraturan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa.Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.Tidak banyak perbedaan pelaksanaan perlindungan hukum dari pihak Garuda Indonesia sebagai pelaku usaha dengan apa yang tertera dalam Undang-undang No 1 Tahun 2009. Hal tersebut dapat di lihat dengan adanya tanggungjawab dan ganti kerugian dalam pelaksanaan perlindungan hukum diantaranya kematian, cacat tetap atau lukanya penumpanag, hilangnya bagasi dan penundaan penerbangan
PENAGIHAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN SANDERA PAJAK (GIJZELING) DI LINGKUNGAN KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II Norma R.K.Z.*, Budi Ispriyarso, F.C. Susila Adiyanta
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (484.998 KB)

Abstract

Salah satu kunci keberhasilan penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Namun demikian, apabila wajib pajak ternyata tidak membayar pajak, maka terhadapnya perlu diberikan tindakan tegas untuk dapat memaksa wajib pajak tersebut melunasi utang pajaknya. Salah satu bentuk tindakan tersebut adalah melalui penagihan pajak berupa penyanderaan (gijzeling). Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya ditempat tertentu. Pada tahun 2015, penyanderaan (gijzeling) telah dilaksanakan di Indonesia seperti di Kanwil DJP Jawa Tengah I dan Kanwil DJP Jawa Tengah II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan penggunaan penyanderaan (gijzeling) oleh lingkungan kerja Kanwil DJP Jawa Tengah I dan Kanwil DJP Jawa Tengah II, pelaksanaan penagihan pajak dengan menggunakan sandera pajak di lingkungan kerja Kanwil DJP Jawa Tengah I dan Kanwil DJP Jawa Tengah II, dan juga hambatan dan upaya untuk mengatasi hambatan dari pelaksanaan gijzeling yang terjadi di lapangan.

Page 21 of 157 | Total Record : 1565

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue