Articles
1,565 Documents
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB BANK ATAS KERUSAKAN MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI YANG DIKELOLA PIHAK KETIGA ]]>
<![CDATA[Evan Budi Pratama*, Budiharto, Siti Mahmudah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (604.494 KB)
<![CDATA[Industri perbankan pada masa kini telah banyak mengadopsi perkembangan teknologi. Salah satu bentuk adopsi teknologi dalam perbankan adalah adanya mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang berfungsi memudahkan nasabah dalam menggunakan jasa bank, terutama yang terkait dengan simpanan dana nasabah. Nasabah sebagai pengguna Anjungan Tunai Mandiri terkadang tidak mengetahui bahwa mesin Anjungan Tunai Mandiri milik bank dapat mengalami kerusakan dan pengelolaanya dilakukan oleh pihak ketiga yaitu alih daya (outsourcing), dimana hal ini menimbulkan kerawanan terhadap keamanan nasabah yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian terhadap nasabah. Bank sebagai lembaga yang berlandaskan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian dalam setiap aktivitasnya tidak boleh melalaikan tanggung jawabnya terhadap kerugian nasabah akibat kerusakan mesin Anjungan Tunai Mandiri yang dikelola pihak ketiga. Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan contoh kasus dari putusan No. 150/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. mengenai gugatan H.Helme Sholeh melawan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.]]>
<![CDATA[PROSEDUR PENJUALAN LELANG ATAS ASET KENDARAAN MILIK UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
<![CDATA[Sari Pratama Putriningsih*, R. Benny Riyanto, Marjo]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (405.634 KB)
<![CDATA[ Barang milik negara merupakan barang milik bersama untuk menunjang kegiatan pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, sehingga apabila akan dilakukan penjualan terhadapnya, harus dilakukan dengan cara lelang. Kendaraan dinas yang digunakan oleh Universitas Diponegoro yang sumber pendanaannya berasal dari APBN merupakan barang milik negara yang proses penjualannya melalui lelang di KPKNL Semarang. Pelaksanaan Lelang atas barang milik negara termasuk dalam lelang non eksekusi wajib seperti yang tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan lelang pada barang milik negara khususnya kendaraan milik Universitas Diponegoro yang telah memenuhi syarat untuk dilakukan penjualan secara lelang, nilai limit mempengarui penjualan barang milik negara dan hambatan yang terjadi saat pelaksanaan lelang serta cara mengatasi hambatan tersebut. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. yuridis empiris adalah penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan prosedur penjualan lelang atas aset kendaraan milik Universitas Diponegoro, namun diuji pula dengan kebenaran atau prakteknya dalam kehidupan masyarakat. Memandang hukum sebagai law in action yang menyangkut pertautan antara hukum dengan pranata-pranata sosial. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis.Metode pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan menggunakan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.Hasil penelitian yang dapat dikemukakan berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah lelang atas aset kendaraan milik Universitas Diponegoro dilakukan oleh KPKNL Semarang selaku pejabat lelang yang berwenang atas pelaksanaan lelang atas barang milik negara dan lelang dilaksanakan di Universitas Diponegoro selaku pemohon lelang. Masyarakat selaku peserta lelang diharapkan mengetahui dan mematuhi peraturan lelang. Harga penjualan lelang ditentukan oleh beberapa aspek setelah adanya penelitian oleh DLLAJR selaku pejabar yang berwenang memeriksa kendaraan. Kendala dapat terjadi pada saat pelaksanaan lelang namun kendala yang terjadi bukan pada teknis pelaksanaan lelang melainkan diluar dari teknis pelaksaan proses lelang.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 8/Pidsus/2014 jo PENGADILAN TINGGI NO. 296/Pid Sus/2014/PT Smg jo MAHKAMAH AGUNG NO. 1416 K/Pid/2015 ) ]]>
<![CDATA[Bryan Roberto Mahulae *, Pujiyono, AM. Endah Sri]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (615.379 KB)
<![CDATA[Dewasa ini di Indonesia marak kejahatan eksploitasi terhadap anak, baik itu yang dieksploitasi dengan berjualan, memanfaatkan tenaga, memeras, mengemis, hingga melacur atau eksploitasi seksual yang dilakukan oleh orangtua sendiri maupun oknum atau pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pada hakekatnya anak adalah suatu masa pertumbuhan manusia dimana pada masa ini anak menyerap segala hal baik infomasi, tindakan, kebiasaan dan karakter dari lingkungan sekitarnya yang tentu saja ini menjadi sangat rentan bagi anak itu sendiri, oleh karena itu Anak membutuhkan suatu perlindungan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN BONGKAR MUAT BARANG PADA PT PELABUHAN INDONESIA III CABANG TANJUNG INTAN CILACAP ]]>
<![CDATA[Mirade Architania Rifani*, Rinitami Njatrijani, Hendro Saptono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (441.729 KB)
<![CDATA[Kegiatan bongkar muat barang adalah kegiatan yang mendukung kelancaran angkutan dari dan ke kapal ke suatu pelabuhan sehingga kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal mempunyai kedudukan yang penting. Kondisi geografis Indonesia yang merupakan Negara Kepulauan dimana jauh lebih luas dibanding daratannya maka sudah merupakan hal yang wajar pembangunan dan pengaturan transportasi laut perlu mendapat perhatian yang besar, sehingga mendukung kelancaran angkutan laut yang salah satunya antara lain kegiatan bongkar muat barang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui legalitas pelaksanaan kegiatan usaha bongkar muat yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Intan Cilacap. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sejak pendiriannya PT. Pelindo III Cabang Tanjung Intan dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat terbilang lancar dengan mengantongi izin usaha sebagai Badan Usaha Pelabuhan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991 Tentang Pendirian PT Pelindo III. Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014, pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang sedikit terhambat karena adanya aturan mengenai izin khusus yang wajib dimiliki oleh setiap Perusahaan Bongkar Muat. Tidak dimungkinkan PT. Pelindo III mengubah akta pendirian perusahaan menjadi khusus melakukan kegiatan bongkar muat barang sehingga perlu dibuatnya Kantor Cabang Perusahaan Bongkar Muat di Pelabuhan dalam Provinsi setempat.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG DALAM PENATAAN TRANSPORTASI ]]>
<![CDATA[Elva Novitasari]]>;
<![CDATA[Indarja Indarja]]>;
<![CDATA[Untung Sri Hardjanto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (216.111 KB)
<![CDATA[Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2016 menjelaskan bahwa salah satu fungsi Dinas Perhubungan adalah melakukan penataan transportasi di Kota Semarang. Dinas Perhubungan Kota Semarang mempunyai tugas yaitu: merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi bidang Lalu Lintas, bidang Angkutan dan bidang Analisis Dampak Lalu Lintas. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: bagaimana pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam penataan transportasi dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan dan dokumen-dokumen untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah penataan transportasi di Kota Semarang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi dinas perhubungan dilakukan melalui tiga fungsi, yaitu sebagai pembuat kebijakan (regulator), sebagai penyedia fasilitas (fasilitator), dan sebagai pengawas (evaluator). Hambatan yang ditemui oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam melakukan penataan transportasi antara lain: adanya beberapa kritik dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan upaya yang dibuat oleh Dinas Perhubungan, sehingga dalam pelaksanaannya belum optimal karena adanya kendala tersebut. Hambatan lain yang dihadapi adalah Dinas Perhubungan sebagai fasilitator, masih menemui kontroversi sehingga pengguna jalan baik pengemudi kendaraan, angkutan maupun pejalan kaki kurang memanfaatkan sarana dan prasarana karena kurang nyamannya sarana dan prasarana tersebut. Upaya untuk mengatasi hambatan adalah dengan mengevaluasi dan memperbarui kebijakan untuk menekan pertumbuhan kendaraan pribadi, membuat kebijakan bagi angkutan umum. Kebijakan tersebut tidak memberatkan sebelah pihak sehingga dapat menghasilkan mufakat yang win-win solution antara masyarakat dan pemerintah. Upaya-upaya tersebut dengan cara meningkatkan kualitas infrastruktur dari segi sarana dan prasarana seperti perbaikan kendaraan dan aturan-aturan lalu lintas, dan meningkatkan kualitas angkutan umum. Dengan adanya peningkatan tersebut diharapkan masyarakat dapat dengan nyaman menikmati fasilitas angkutan umum.]]>
<![CDATA[TENGGAT WAKTU PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Rahmawati*, Ro’fah Setyowati, Islamiyati]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (441.876 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum terhadap waktu pembagian harta warisan dalam perspektif hukum islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian diperoleh bahwa pembagian harta warisan sebaiknya disegerakan karena hal ini diatur secara tersirat di Q.S. Al-Imran Ayat 133 dan Q.S. An-Nisa’ Ayat 13-14. Selain itu, dipertegas dengan asas kematian dan asas ijabri yang terdapat didalam asas-asas kewarisan Islam. Hal tersebut juga sesuai dengan Sabda Rasulullah yang menyerukan bersegeralah berbuat kebaikan sebelum fitnah datang. Selain itu, kita sebagai manusia diwajibkan untuk mempelajari ilmu faraidh sesuai ketentuan Al-Qur’an dan sabda Rasulullah yang menyerukan untuk mempelajari Al-Qur’an dan ajarkan kepada orang lain serta mempelajari ilmu faraidh untuk menghindari pertengkaran mengenai pembagian warisan. Pada masyarakat muslim Desa Tegalkuning Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo khususnya masih menggunakan ketentuan kewarisan yang turun temurun berada di sekitar wilayahnya. Hal tersebut tidak terlepas dari ketentuan hukum Islam dalam pembagian harta warisnya. Selain itu, terhadap waktu pembagian harta warisan kepada ahli waris oleh pewaris biasanya dilakukan dengan menunggu kedua orang tua (pewaris) meninggal dunia. Sebab kesepakatan ahli waris yang paling diutamakan dan adanya asas kekeluargaan yang mendukung dalam pembagian kewarisan tersebut. Oleh karena itu, selama tidak menimbulkan kerugian ahli waris lainnya, maka hal tersebut masih sesuai dengan ketentuan kewarisan Islam. Dengan demikian, menurut ketentuan di atas tersebut apabila dilakukan dengan tepat, maka tidak ada ahli waris yang akan terganggu atau teraniaya hak- haknya. Sehingga menghindari untuk terjadi konflik internal dalam keluarga. Sehingga dapat menimbulkan maghfirah dan menjauhkan mudharat bagi umat muslim khususnya ahli waris.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN KENDAL ]]>
<![CDATA[R. OktaDasananta Bawono Putro, Amiek Soemarmi, Indarja]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (225.659 KB)
<![CDATA[Dynamics of Marine and Fisheries Policy at Kendal in response to the enactment of decentralization of authority in various areas as a consequence of the passing of the era of reform and regional autonomy. Kendal as coastal areas also helped respond to all changes to the decentralization of authority over policy implementation in the marine and fisheries sector experience as the climate dynamics of democratization in all spheres. This study aims to investigate the implementation of marine affairs and fisheries in Kendal and determine barriers to Kendal County Government, especially related field of marine affairs and fisheries, and what steps are done The research methodology used in this study is normative. The data used are primary data is data obtained directly from the field through interviews and secondary data in the form of literary study. Analysis of the data used is descriptive qualitative conclusions deductively withdrawal The results were obtained: 1) The field of maritime affairs and fisheries in Kendal only a small fraction of all administrative matters submitted epada Autonomous Region or District 31 Kota.Pemerintah determine governmental affairs handed over to the District, 1 (one) of them matters The field of marine and fisheries governance. Of 1 (one) Field of marine and fisheries, 9 (nine) Sub Division handed over to the autonomous regional government district / municipality. 9 (nine) Sub-division is a small part of all the fields that must be taken care of authority by the State Government on behalf of the rights of the State Controlling. 2) Barriers and effort in implementing the authority of government affairs and fisheries marine field is still very small, Kendal regency administration has not been a lot of obstacles. But the necessary further steps to comply with the provisions in force at this time, in accordance with the development of the state]]>
<![CDATA[ANALISA YURIDIS ATAS TANGGUNG JAWAB UNDERWRITER DALAM PRAKTEK PENUTUPAN POLIS ASURANSI JIWA ]]>
<![CDATA[Paramita Prananingtyas, Sartika Nanda Lestari, Chiqita Maurich Sandayna*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (570.352 KB)
<![CDATA[Underwriting merupakan bagian penting dalam proses penutupan polis khususnya dalam asuransi jiwa. Dalam proses underwriting, terdapat seorang Underwriter yang merupakan pihak yang melakukan penaksiran dan penggolongan risiko Calon Tertanggung, mengatur besaran premi, serta besaran klaim.Penelitian ini akan melakukan kajian terhadap pelaksanaan Underwriter yang ada dalam perusahaan asuransi jiwa yaitu PT. Astra Aviva Life, tanggung jawab Underwriter dan bentuk pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Underwriter.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data dalam penelitian ini berupa wawancara, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka.Hasil penelitian yang didapat, menunjukkan bahwa pelaksanaan underwriting dalam perusahaan asuransi jiwa dimulai dari memasarkan polis, pemeriksaan untuk menggolongkan risiko Calon Tertanggung sebagai dasar dalam menentukan besaran tarif premi, hingga pembuatan dan penerbitan polis.Underwriter bertanggung jawab dalam menciptakan standar seleksi dan memberikan keputusan atas semua nasabah hingga terjadinya polis. Akibat hukum Underwriter apabila persyaratan Calon Tertanggung terpenuhi adalah dengan terbitnya polis tersebut yang merupakan bentuk perjanjian asuransi, apabila terdapat kesalahan, perusahaan akan bertanggung jawab sepenuhnya. Otoritas Jasa Keuangan tidak melakukan pengawasan terhadap Underwriter, hanya terhadap perusahaan asuransi melalui laporan perusahaan.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM MENDIRIKAN BANGUNAN TANPA IZIN DI ATAS TANAH HAK MILIK ORANG LAIN (Studi Kasus Putusan MA Nomor 3028K/Pdt/2012) ]]>
<![CDATA[Fanny Devianindita*, Ana Silviana, Sukirno]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (422.795 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan MA Nomor 3028 K/Pdt/2012 jika ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan dan mengetahui akibat hukum mendirikan bangunan tanpa izin di atas tanah Hak Milik orang lain. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam Putusan MA Nomor 3028 K/Pdt/2012 menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Haryadi dengan pertimbangan Putusan Judex Factie tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga kembali pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta. Sedangkan, akibat hukum mendirikan bangunan tanpa izin di atas tanah Hak Milik orang lain dalam Putusan MA Nomor 3028 K/Pdt/2012 terhadap sertipikat tanahnya adalah Sertipikat Hak Milik tetap menjadi atas nama Shaldy Adhy Sandjaja bin Soekadi dan berkekuatan hukum tetap, sedangkan terhadap bangunan di atas tanahnya adalah bangunan harus dikosongkan serta dirobohkan dan tanah kapling dikembalikan kepada Shaldy Adhy Sandjaja bin Soekadi. Kesimpulan penulisan hukum ini adalah Keputusan Majelis Hakim Mahkamah Agung sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.]]>
<![CDATA[ASAS HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN LAUT TIMOR (CMAST) ANTARA TIMOR LESTE DENGAN AUSTRALIA DALAM PERSPEKTIF KAJIAN HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DBERDASARKAN KONVENSI 1969 ]]>
<![CDATA[Andika Rahmadoni*, Agus Pramono, L.Tri Setyawanto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (741.941 KB)
<![CDATA[Perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai satu subjek hukum internasionl yang diatur oleh hukum internasionl dan berisikan ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum. Apabila ada salah satu pihak dalam perjanjian yang tidak mentaati aturan-aturan yang telah diputuskan sebelumnya, maka pihak yang dirugikan dapat memutuskan untuk membatalkan/memutuskan perjanjian tersebut. Faktor-faktor pembatalan suatu perjanjian internasional terdiri dari macam-macam sebab akibat baik itu ireguralitas formal aupun ireguralitas substansial. Kedudukan Hukum antara Timor Leste dan Australia adalah sama kuat dan tidak bisa satu pihak dalam perjanjian tersebut merasa berkuasa serta harus ditaati sebagai Hukum baru oleh setiap pihak yang ada dalam perjanjian(Azas Pacta Sun Servanda). Timor Leste ingin perjanjian CMAST dibatalkan telah sesuai dengan perspektif Hukum Perjanjian Internasional menyangkut Australia sudah dari awal tidak menunjukan iktikad baik (melanggar azas good faith) karena Australia melakukan pelanggaran substansial yaitu spionase yang dilakukan di kantor kedubes Timor Leste di Canbera.]]>
