Articles
1,565 Documents
<![CDATA[PERTANGGUNGAWABAN HUKUM PENYELENGGARA KEGIATAN PARIWISATA RUANG ANGKASA DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Roy Akase*, Nanik Trihastuti, Agus Pramono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (653.291 KB)
<![CDATA[Bentuk pemanfaatan sumberdaya ruang angkasa yang sangat cepat mengikuti laju perkembangan teknologi yang awalnya hanya dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang disebut negara, akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak pihak swasta yang telah melakukan penelitian dan pengembangan teknologi ruang angkasa menjadikan kegiatan yang dapat dilakukan di ruang angkasa tidak hanya dapat dilakukan oleh negara untuk keamanan saja, pihak swasta masuk sebagai pihak yang melakukan perdagangan jasa maupun barang. Kegiatan pariwisata ruang angkasa adalah salah satu jenis contoh kegiatan perdagangan jasa di ruang angkasa oleh pihak swasta.Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah: apa saja peraturan yang mendasari kegiatan pariwisata ruang angkasa dan bagaimana pertanggungjawaban hukum yang ada di dalam kegiatan wisata ruang angkasa.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data dalam penelitian ini yaitu bahan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga Konvensi internasional yang digunakan sebagai dasar hukum kegiatan pariwisata ruang angkasa yaitu, Space Treaty 1967, Liability Convention 1972 dan Registration Agreement 1975. Permasalahan mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap keselamatan wisatawan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh negara peluncur, namun demikian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu pihak yang menyelenggarakan kegiatan wisata ruang angkasa.]]>
<![CDATA[POLA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA PETERNAK PLASMA DENGAN PETERNAK INTI DI KABUPATEN KENDAL ]]>
<![CDATA[Budiharto, Paramita Prananingtyas, Cicilia Prizka Dianita*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (278.479 KB)
<![CDATA[Indonesia sebagai negara berkembang memiliki banyak sektor usaha kecil dan menengah yang dikelola oleh masyarakat seperti peternakan. Keterlibatan hukum sangat diperlukan apabila antar pelaku usaha peternakan tersebut melakukan kerjasama. Dalam kerjasama, hukum memberikan peran yang penting agar para pihak yang melakukan kerjasama dapat terjamin hak dan kewajibannya. Hal tersebut diwujudkan dengan suatu perjanjian kerjasama kemitraan yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat dan telah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pola kerjasama kemitraan antara peternak plasma dengan peternak inti di Kabupaten Kendal khususnya pada peternak di Kecamatan Sukorejo, bagaimanakah pelaksanaan pola kerjasama kemitraan antara peternak plasma dengan peternak inti di Kabupaten Kendal, dan bagaimana hambatan pelaksanaan pola kerjasama kemitraan antara peternak plasma dengan peternak inti di Kabupaten Kendal.Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena disamping melalui pendekatan yuridis, penelitian ini juga memerlukan data-data yang ada di lapangan berdasarkan kenyataan yang ada yang kemudian dipergunakan untuk menganalisis dan membuat kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. Sedangkan Spesifikasi penelitian bersifat diskriptif analisis yaitu penelitian yang bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian tertentu untuk mengambil kesimpulan secara umum dari obyek masalahnya.Hasil penelitian menunjukan bahwa pola kerjasama yang digunakan oleh peternak yang ada di Kabupaten Kendal adalah pola kerjasama inti plasma. Dimana dalam pelaksanaan perjanjiannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai perjanjian secara umum, Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1997 tentang kemitraan, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/Ot.210/10/1997 Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai kerjasama kemitraan antara peternak inti dan peternak plasma. Mengenai permasalahan dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan ini adalah permasalahan wanprestasi; keadaan memaksa atau overmacht yang membuat pihak peternak plasma ataupun peternak inti tidak dapat melakukan prestasinya; dan mengenai ganti kerugian yang harus dilakukan oleh pihak yang tidak melakukan prestasi.]]>
<![CDATA[TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TERKAIT IZIN PENDIRIAN MINIMARKET ]]>
<![CDATA[Primas Raras Priambodo]]>;
<![CDATA[Henny Juliani]]>;
<![CDATA[Nabitatus Sa’adah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (562.726 KB)
|
DOI: 10.14710/dlj.2018.22795
<![CDATA[Pengaturan mengenai perizinan minimarket di Kabupaten Pekalongan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014. Adanya pengaturan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pihak pengelola minimarket telah memenuhi persyaratan yang diperlukan sebelum membuka usaha minimarket di Kabupaten Pekalongan. Persyaratan yang ditetapkan antara lain adalah memiliki izin usaha toko modern, melakukan kemitraan dengan Usaha Kecil Menengah (UKM), serta jarak minimarket dengan pasar tradisional tidak boleh kurang dari 1000 meter, namun ternyata masih ada minimarket yang belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Tercatat pada tahun 2017 ada tujuh minimarket di Kabupaten Pekalongan yang ditutup karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan telah melakukan beberapa tindakan untuk menindak minimarket yang bermasalah tersebut. Langkah-langkah yang telah ditempuh antara lain dengan melakukan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, serta pencabutan izin usaha bagi minimarket yang tidak memnuhi ketentuan yang berlaku.]]>
<![CDATA[KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN HUBUNGAN LUAR NEGERI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL ( STUDI KASUS TINDAKAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA ACEH MENGAMBIL ALIH BAITUL ASYI DI ARAB SAUDI TANPA MELALUI HUBUNGAN KONSULER RI ) ]]>
<![CDATA[Khalida Mutia*, Kholis Roisah, Kabul Supriadhie]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (475.06 KB)
<![CDATA[Pemerintah Daerah Istimewa Aceh tahun 2006 melakukan pengambil alihan asset wakaf yang diberikan Habib Bugak Asyi, asset tersebut dikenal sebagai Baitul Asyi berada di Arab Saudi. Namun pada upaya sebelumnya Indonesia melalui hubungan diplomatik tahun 1980 tidak membuahkan hasil, karena upaya tersebut menurut Mahkamah Syariah Arab, tidak sesuai dengan ikrar wakaf yang diucapkan Habib Bugak Asyi pada tahun 1800 serta Indonesia dirasa tidak berwenang dalam hal ini. Penelitian ini mengambil permasalahan bagaimana kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan tindakan hukum yang melampaui batas wilayah negara menurut hukum internasional dan bagaimana iplikasi hukum pengambilan asset Baitul Asyi di Arab Saudi oleh Pemerintah Daerah Aceh. Metode pendekatan di gunakan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian digunakan deskriptif. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Kesimpulan penelitian ini menunjukan pemerintah daerah memiliki kapasitas dalam melakukan hubungan luar negeri namun terbatas pada kewenangan yang diberikan Undang-undang. Tindakan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh dalam mengambil alih Baitul Asyi dilakukan dengan kordinasi dengan Kemenlu dan Kemenag.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM HAL TERDAPAT SERTIPIKAT GANDA ]]>
<![CDATA[Wandha Noviaditama, Hj. Endang Sri Santi, Triyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (242.325 KB)
<![CDATA[According to the National Land Agency, the number of parcles of land in Indonesia is now no less than 80 million plane. When considering the main points of BAL clear objectives that should land the plane, have to be given legal certainty for the owners of the parcels of land in question. However, the reality is not so, for the achievement od land registration is done up to now has not been as expected. Thus there are many plots that do not have legal certainty. This shows how much the burden borne by the BAL to alleviate the legal uncertainty regarding the rights of the land to the owners of land in Indonesia. The purpose of this study was to determine the factors causing multiple certificates to Semarang city and for the consideration of the judges already know or do not conform with the provisions of the law in deciding disputes multiple certificates. The research was conducted using the normative jurdicial approach to discover and get to know whether and how the positive law of the particular problem. So the research approach used in this research is an approach that is normative juridical (Legal Research). The method of data collection was done by using the documentation, which is solely derived from the laws and decisions of the courts in resolving land disputes. Factors contributing to the dual certificate is due to incomplete registration maps, human factors, expansion area, improper administration in villages and spatial changes by the city goverment. Of all the factors mentioned above and the inaccuracy caused by negligence land office Semarang role in examining and researching the physical data and juridical data and assessment of the truth of the evidence of land ownership by checking warkah land office is in the city of Semarang. Consideration of the judges on the incidence of multiple certificates can be reached by 2 ways, by resolving disputes through the nasional land agency and by resolving through the courts.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TYING AGREEMENT DALAM PENGGUNAAN GANTRY LUFFING CRANE TERHADAP KEGIATAN BONGKAR MUAT DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK (PUTUSAN NOMOR 12/KPPU-I/2014) ]]>
<![CDATA[Pradipta Braja Negara*, Hendro Saptono, Siti Mahmudah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (597.079 KB)
<![CDATA[Persaingan usaha merupakan suatu hal yang wajar dalam melakukan kegiatan usaha, persaingan usaha yang baik akan menimbulkan iklim usaha yang positif dan berinovasi. Namun, adapula persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha yang ingin mempercepat keuntungan yang dapat merugikan pelaku usaha lain maupun konsumen. Tying agreement yang dilakukan oleh PT. Pelindo II (Persero) dan PT. MTI memiliki dampak positif seperti efektivitas bongkar muat yang lebih cepat, efisien dan menuju pelabuhan modern. Namun tying agreement ini memiliki dampak negatif, seperti pemilik kapal diwajibkan untuk melakukan bongkar muat menggunakan alat gantry luffing crane dimana alat ini hanya dimiliki oleh PT. Pelindo II (Persero) di dermaga 101, 101 utara, dan 102, dan PT. MTI di dermaga 114 dan 115, kemudian ada sanksi yang akan diberikan oleh pemilik kapal yang tidak menggunakan crane tersebut yaitu tidak dilayani dan space dermaganya didahulukan kepada pengusaha yang memakai gantry luffing crane. Kewajiban ini menghilangkan kebebasan pengusaha kapal untuk memilih sendiri dengan apa dia melakukan bongkar muat dan banyak perusahaan penyewa alat bongkar muat yang rugi bahkan tutup dengan adanya kebijakan tersebut. KPPU sebagai lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi kepada PT. Pelindo II (Persero) dan PT. MTI karena telah melanggar pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Saran yang diberikan adalah PT. Pelindo II (Persero) sebagai BUMN seharusnya lebih mencermati kebijakan yang akan dikeluarkan, jangan berdalih “demi kepentingan umum” namun ternyata malah merugikan pihak lain.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI UU NOMOR 7 TAHUN 2014 TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN PURBALINGGA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ]]>
<![CDATA[Ahmad Nur Shadiq*, Rinitami Njatrijani, Muzayyanah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (323.683 KB)
<![CDATA[Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan titik awal terjadinya perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Salah satu pilar utama dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah pembangunan ekonomi yang berimbang. Bentuk perwujudannya yakni dengan memberikan bantuan teknis pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purbalingga telah melakukan upaya-upaya dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM meliputi pemberian fasilitas, bantuan promosi, pelatihan-pelatihan dan penyusunan ketentuan terkait IUMK. Adapula kendala yang dihadapi Dinas terkait pemberdayaan UMKM yakni keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten dan SDM yang masih lemah. Selain itu, adapula kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM yakni keterbatasan modal, masalah bahan baku, kurangnya SDM, peralatan yang kurang mendukung dan terbatasnya jangkauan pemasaran. Dengan adanya kendala yang masih dihadapi Dinas maupun UMKM maka diperlukan suatu legislasi baik dari pusat hingga daerah yang benar-benar memberikan solusi atas permasalahan UMKM. Selain itu, suatu peningkatan SDM melalui dunia pendidikan dalam pembekalan siswa siswi dan/atau mahasiswa terkait peluang dan tantangan dalam menghadapi MEA agar siswa siswi dan/atau mahasiswa mampu memanfaatkan peluang yang ada dengan diberlakukannya MEA. Kemudian dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM, diperlukan suatu pendataan, pemberdayaan, pemantauan dan pendampingan UMKM agar kendala yang dihadapi UMKM dapat didata dan disusun sesuai tingkat kepentingannya, sehingga pemberdayaan UMKM dapat dilaksanakan sampai tuntas.]]>
<![CDATA[TINJAUAN TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA OUTSOURCING DI PERUSAHAAN PERBANKAN (STUDI DI BANK BNI KCU UNDIP SEMARANG) ]]>
<![CDATA[Dinda Sarastifayani]]>;
<![CDATA[Sonhaji Sonhaji]]>;
<![CDATA[Solechan Solechan]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (241.243 KB)
<![CDATA[Penelitian dengan judul ”tinjauan terhadap kesejahteraan pekerja outsourcing di perusahaan perbankan” ini bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan yang diberikan kepada pekerja outsourcing yang dipekerjakan di Bank BNI KCU Undip Semarang dan hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh PT. Persona Prima Utama selaku perusahaan penyedia jasa dalam memberikan kesejahteraan terhadap pekerja. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kedua perusahaan yaitu Bank BNI KCU Undip Semarang dengan PT. Persona Prima Utama tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun demikian, baik dari Bank BNI KCU Undip Semarang maupun PT. Persona Prima Utama telah memberikan kesejahteraan kepada pekerja outsourcing dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan lainnya. Namun, hambatan masih ditemukan dalam pemberian kesejahteraan pekerja outsourcing berkaitan dengan upah serta fasilitas kesejahteraan.]]>
<![CDATA[PROSES PEMBENTUKAN KABUPATEN CILACAP BARAT SEBAGAI UPAYA PEMEKARAN KABUPATEN CILACAP ]]>
<![CDATA[Rosiful Amirudin*, Lita Tyesta A.L.W, Indarja]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (465.173 KB)
<![CDATA[Pembentukan daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan daerah yang bersandingan, atau penggabungan beberapa daerah. Permasalahan yang diangkat ialah Bagaimana prosedur pembentukan daerah Kabupaten melalui pemekaran; Bagaimana proses pembentukan Kabupaten Cilacap Barat melalui pemekaran Kabupaten; serta Bagaimana kendala dan upaya dalam pemekaran Kabupaten Cilacap. Metode yuridis normatif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan, dimana menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis yang merupakan titik fokus dari penelitian tersebut. Persyaratan yang dicapai oleh Calon Kabupaten Cilacap Barat dalam proses pemekaran hampir terpenuhi semuanya, hanya beberapa persyaratan yang belum terpenuhi mengingat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang belum diterbitkan oleh Pemerintah. Berdasarkan persyaratan yang dicapai dalam pembentukan daerah melalui pemekaran daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Cilacap layak untuk dimekarakan dengan membentuk Daerah Persiapan Kabupaten Cilacap Barat demi kesejahteraan masyarakat.]]>
<![CDATA[PERANAN PERSERIKATAN BANGSA- BANGSA DAN AFRICAN UNION (AU) DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK BERSENJATA NONINTERNASIONAL DI DARFU ]]>
<![CDATA[Balqis Hanya Alfiana, Joko Setiyono*), Elfia Farida]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (330.6 KB)
<![CDATA[Non-International armed conflict that occured in Darfur Sudan is the continued conflict between Northern Sudan and Southern Sudan. It seemed a coincidence that the Darfur crisis broke out soon after the signing of Machakos Protocol, 20 July 2002. The conflict involving the Sudan’s government aided militant group called the Janjaweed against the rebel Sudan Liberation Movement / Army (SLM / A) and the Justice Equality Movement (JEM) which is based on the struggle for natural resources between community groups Arab and groups nonArab who’s live in Darfur. Janjaweed accused of human rights violations, including torture, kidnapping, rape, looting and other. This became the international spotlight. Therefore, the United Nations (UN) and African Union (AU) decided to intervention in to Darfur conflict by acting as a mediator to reach a peace agreement between Sudan’s government, SLM/Aand JEM. The Sudanese government presurred by United Nations and the African Union to support ongoing Peacekeeping Operation. UNAMID managed to bring peace to the Sudan by signing the "Doha Document" on February 23, 2010 in Doha, Qatar. This document contains the ceasefire agreement and agreed to work toward a full peace agreement by the Sudanese government, the Janjaweed, the SLM / A and JEM.]]>
