De Recht (Journal of Police and Law Enforcement)
De Recht (Journal of Police and Law Enforcement) focuses on the publication of high-quality scholarly research in the fields of law, policing, and law enforcement. The journal provides a platform for the dissemination of original research, conceptual and theoretical studies, as well as critical reviews that contribute to the advancement of legal knowledge, legal practice, public policy, and the development of law enforcement institutions. Its scope encompasses a wide range of legal disciplines, including philosophy of law, legal theory, sociology of law, constitutional law, administrative law, public and private law, international law, human rights law, environmental law, business law, agrarian law, Islamic law, customary law, criminal law, criminal and civil procedural law, criminology, anti-corruption studies, cybercrime, criminal investigation, and crime prevention. The journal also covers topics related to police management and governance, law enforcement policy and reform, community policing, regional governance, and domestic and international security issues. De Recht welcomes interdisciplinary approaches and accepts contributions from academics, researchers, and legal practitioners that offer innovative perspectives and evidence-based solutions to contemporary legal and law enforcement challenges.
Articles
35 Documents
<![CDATA[HAK PASIEN HIV/AIDS DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN DI RS BHAYANGKARA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Aliffia Eka Syavitri]]>;
<![CDATA[Sri Priyati]]>
<![CDATA[ DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement) Vol. 1 Issue. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah jenis virus yang mengganggu fungsi sel darah putih dalam tubuh manusia sehingga menyebabkan penurunan kekebalan tubuh. Penurunan kekebalan ini akan menyebabkan munculnya beberapa gejala penyakit yang berkembang menjadi AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). HIV/AIDS masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang penting dan terus meningkat sehingga menjadi masalah kesehatan di tingkat global. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji UU HAM, UU Kesehatan dan UU Rumah Sakit ditinjau dari substansi hukum yang telah mengatur objek perlindungan hak-hak ODHA. /AIDS; untuk mengetahui dan mengkaji perilaku petugas kesehatan di rumah sakit dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak orang dengan HIV/AIDS, dan untuk menganalisis substansi hukum dan perilaku petugas kesehatan di rumah sakit yang mencerminkan budaya hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi hukum dan perilaku tenaga kesehatan di rumah sakit belum sepenuhnya berfungsi mendorong lahirnya budaya melindungi hak-hak orang dengan HIV/AIDS.]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIFIKAT TANAH ATAS TERBITNYA SERTIFIKAT GANDA ]]>
<![CDATA[Akbar Rizal Vahlevi]]>;
<![CDATA[Kunarso Kunarso]]>
<![CDATA[ DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement) Vol. 1 Issue. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa UUPA menjadikan keinginan yang terkandung pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai suatu landasaan dimana menjelaskan bahwa Bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah. Menjadi lebih tepat dan benar apabila Negara memegang peran sebagai Badan Penguasa atas rakyat. Pada sudut pandang inilah dapat dilihat arti yang ada pada salah satu ketentuan UUPA yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara”. Pada pasal tersebut, menjelaskan bahwa negara hanya berhak untuk “menguasai”, bukan “memiliki” berdasarkan tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, maka negara dapat memberikan tanah tersebut kepada badan hukum atau individu yang dianggap pantas atau berhak dengan melihat keperluan dan keperuntukan atas tanah tersebut seperti hak milik, atau HGU dan bahkan HGB atau hak-hak lainnya dengan berlandaskan peruntukan dan pelaksanaan tugasnya masing-masing. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan peraturan hukum pidana positif yang berlaku dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Apa persyaratan untuk memperolehan hak kepemilikan hak atas tanah berdasarkan hukum pertanahan di Indonesia? dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan akibat adanya sertifkat. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka hasil yang dididapatkan pada penelitian ini ialah Peraturan dasar pertanahan dan pengaturan hak kepemilikan tanah di Indonesia berlandaskan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dan Penyelesaian sengketa akibat adanya sertfikat ganda hak atas tanah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui banding administrasi dan melalui gugatan pengadilan. Banding administrasi merupakan upaya penyelesaian secara administrasi yang dilakukan oleh instansi yang mengeluarkan suatu keputusan. Cara kedua adalah melalui gugatan yang dilayangkan kepada badan yang mengeluarkan keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara.]]>
<![CDATA[PERAN SERTA HAMBATAN FUNGSIONALISASI JAKSA PENGACARA NEGARA DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA: STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO ]]>
<![CDATA[Iska Tirta Adiyaksa]]>;
<![CDATA[Dossy Iskandar Prasetyo]]>
<![CDATA[ DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement) Vol. 1 Issue. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kejaksaan lembaga penegak hukum supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia dilakukan melalui fungsi penyidikan dan penuntutan. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara seperti yang diatur dalam pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 memiliki kuasa khusus untuk bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah baik didalam maupun diluar pengadilan yang merupakan tugas dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 dan peraturan Jaksa Agung Per-025/A/JA/11/2015 tentang petunjuk pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Penelitian bersifat empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang terdiri dari wawancara dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisa melalui analisa deskriptif kualitatif dengan hasil bahwa Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah berusaha semaksimal mungkin untuk pelaksanaan tugas nya dalam tahun 2019-2021 telah menangani berbagai penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dimana dibagi menjadi 2 kategori yaitu berupa Pendampingan Hukum dan juga bantuan hukum secara litigasi maupun non litigasi mewakili pihak-pihak (Pemerintah Daerah, BPJS, BUMD/N) untuk melakukan perlindungan maupun pemulihan hak.]]>
<![CDATA[ANALISA PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMPANG DALAM MENERTIBKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN PASIR BATU (STUDI DI DESA GUNUNG RANCAK, KECAMATAN ROBATAL, KABUPATEN SAMPANG) ]]>
<![CDATA[Jejein Indramayu Putra]]>;
<![CDATA[Vera Rimbawani Sushanty]]>
<![CDATA[ DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement) Vol. 2 Issue. 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55499/derecht.v2i3.163
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mengidentifikasi akibat penambangan batupasir di Desa Gunung Rancaki, Kec. Robatali terhadap kerusakan lingkungan ramai dengan kunjungan dari UUi no. 32 Tahun 2009 dan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam penambangan batupasir yang ilegal dan berdampak negatif bagi masyarakat serta kewajiban untuk membuat karya tulis tugas akhir berupa penelitian pelaksanaan atas peraturan UUi No 32 Tahun 2009 2009 tentang penambangan batupasir di Desa Gunung Rancak. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Tipe ini merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui gejala dan permasalahan sosial yang terkait dengan regulasi di Negara Indonesia. Penulis menggunakan teknik wawancara dengan berbagai pihak antara lain Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang, Kepala Desa Gunung Rancak dan Masyarakat Desa Gunung Rancak mengenai kegiatan penambangan batupasir di Desa Gunung Rancak. Hasil dari penelitian ini adalah hasil kegiatan penambangan di Desa Gunung Rancak, Kec. Kuat menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan, baik dalam kategori abiotik maupun biotik. Dampak kegiatan penambangan batupasir ilegal terhadap masyarakat dan pemerintah daerah memberikan dampak negatif dan berbagai ketentuan yang tertuang dalam UU No. 32 tahun 2009.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MAGANG DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[Rindika Triananda Agista]]>;
<![CDATA[Siti Ngaisah]]>
<![CDATA[ DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement) Vol. 1 Issue. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mengenai bentuk perjanjian magang dan bentuk perlindungan hukum pekerja magang serta ketetapan upah tenaga kerja magang. Metode penelitian yuridis normatif. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan terutama mengenai bagaimana pemenuhan hak seorang tenaga kerja magang yang telah memenuhi seluruh kewajiban dalam pelaksanaan program pemagangan. Penelitian ini sangat penting dilakukan karena hak dan kewajiban tenaga kerja magang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mengenai hak dan kewajiban pekerja magang sesuai dengan PERMENAKER 6/2020. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah secara bertahap terlibat dalam menangani masalah ketenagakerjaan sejak saat itu melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian pengaturan mengenai hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Perjanjian magang dilakukan berdasarkan: Hak dan kewajiban peserta magang, hak dan kewajiban penyedia pemagangan, program magang, periode Pelajar dan jumlah uang saku yang diatur dalam PERMENAKER No. 6 dari 2020. Upah sesuai dengan Hukum Ketenagakerjaan adalah hak pemagang yang diterima uang saku dari perusahaan yang ditentukan sesuai dengan kontrak kerja, perjanjian atau persyaratan hukum, termasuk ganjaran kepada pekerja magang. Undang-Undang No. 13 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu: perlindungan keselamatan kerja, kesehatan kerja dan perlindungan norma kerja perlindungan atas jaminan sosial tenaga kerja.]]>
<![CDATA[LEGALITAS CRYPTOCURENCCY SEBAGAI ALAT TRANSAKSI MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG ]]>
<![CDATA[Moch Nurkholis Pratama]]>;
<![CDATA[Indi Nuroini]]>
<![CDATA[ DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement) Vol. 1 Issue. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Seiring dengan kemajuan zaman melahirkan jenis mata uang baru berbasis cryptocurenccy dengan mata uang utamanya yaitu bitcoin. Bitcoin sendiri adalah salah satu mata uang cryptocurrency dimana bitcoin berfungsi sebagai alat tukar modern dengan bantuan internet, dengan kata lain bitcoin adalah uang modern. Adapun dampak bitcoin adalah sebagai ladang kriminalitas terutama dalam pencuciang uang, koruptor merajalela serta bentuk penipuan, sarana penjualan barang ilegal seperti obat-obatan terlarang dan terorisme. Hasil penelitian menunjukan bahwa fenomena bitcoin di Indonesia sendiri masih belum legal karena bertentangan dengan undang-undang no. 7 tahun 2011 mengenai mata uang Indonesia adalah rupiah jadi selain itu dilarang, tidak adanya underlying (cadangan aset) oleh pemerintah. Ulama indonesia mui juga mengeluarkan fatwa bahwa bitcoin hukumnya haram jika digunakan sebagai alat transaksi karena bertentangan dengan undang- undang yang berlaku.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM HAL UPAH MINIMUM ]]>
<![CDATA[anita nita]]>
<![CDATA[ DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement) Vol. 2 Issue. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55499/derecht.v2i1.175
<![CDATA[The employment relationship between an employee and an employer is actually a civil relationship based on an agreement between both parties to obtain their respective rights and carry out their obligations. These rights and obligations are stated in the work agreement which is made in writing or verbally. The work agreement must clearly regulate working hours and hours, amount of wages, date of payment of wages, overtime pay, health protection, and so on. However, legal protection for workers does not seem to be felt yet, while legal sanctions seem less frightening for entrepreneurs.]]>
<![CDATA[POLICE EFFORTS IN HANDLING THE CONFLICT BETWEEN THE LOYAL HEART OF TERATE BROTHERHOOD SILAT COLLEGE AND THE FAITHFUL BROTHERHOOD OF WINONGO IN THE JURISDICTION OF THE MADIUN POLICE ]]>
<![CDATA[Gilang Ilhami]]>;
<![CDATA[Karim]]>
<![CDATA[ DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement) Vol. 2 Issue. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55499/derecht.v2i1.212
<![CDATA[Constitutional Court Decision Number 137/PUU-XIII/2015 and Constitutional Court The Pencak Silat Pencak Silat Brotherhood of Setia Hati Terate and Brotherhood of Setia Hati Winongo in Madiun are in the spotlight because of the conflict that occurred between the two organizations. This conflict raises various security problems in the region. The police's efforts to overcome this conflict were carried out using various strategies, such as a persuasive approach, dialogue and firm action against perpetrators of violence. This research aims to get an overview of the punishment given to members of martial arts schools in Indonesia in general and at large.This research uses empirical methods, or legal research which focuses on how cases will be handled, based on legal provisions or statutory regulations, and then connected to facts or realities that actually occur in society regarding the mitigation efforts that have been carried out by the Madiun Police. The results of this research show the inability of individual members of the silat college to understand the goals and teachings of the Pesilat college, in this case they do not understand and practice the Noble Principles and do not apply the teachings, rules and goals that a silat should have. ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION AGAINST CHILD RAPE VICTIMS IN THE FAMILY ENVIRONMENT (STUDY AT UPTD PPA SIDOARJO DISTRICT ]]>
<![CDATA[Corona Hedo Puspitasari]]>;
<![CDATA[Jonaedi Efendi]]>
<![CDATA[ DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement) Vol. 2 Issue. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55499/derecht.v2i1.213
<![CDATA[Sexual violence against children in Indonesia continues to increase every year. Perpetrators of violence come from various backgrounds, including those closest to the victim. Sexual violence can occur in various places, including in homes that should be the safest place for children. This study aims to analyze the implementation of legal protection for child rape victims in the family environment. This research is empirical legal research, namely legal research based on facts in the field or direct observation. This research uses qualitative descriptive methods and uses data collection through observation, interviews and documentation at the Technical Implementation Unit of the Women and Children Protection Area (UPTD PPA) Sidoarjo Regency. Thegovernment has issued implementing regulations for the Child Protection Law through Government Regulation No. 78 of 2021 concerning Special Protection for Children, which includes special protection for child victims of sexual crimes. Special protection for children is carried out in the Regional Technical Implementation Unit referring to established service standards. The results of this study concluded that the government imposed a penalty for perpetrators of child rape in the family environment with an additional penalty of 1/3 (one-third) of the criminal threats that should be received and UPTD PPA Sidoarjo Regency has implemented legal protection in accordance with applicable regulations Starting from mentoring, psychological assistance and others. However, there are still several problems that hinder the implementation of child protection such as low public awareness, insufficient reporting rates, unpreparedness of witnesses, and other factors that can hinder the judicial process.]]>
<![CDATA[JUDGEMENT, LEGAL ATTEMPT AND EXECUTION OF CRIMINAL LAW IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Miftachur R Habibi]]>
<![CDATA[ DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement) Vol. 2 Issue. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55499/derecht.v2i1.215
<![CDATA[The judge's decision must be considered correct until there is a higher decision thatannuls it. The judge's decision must be based on the principles of real justice notmere procedural justice. the judge's decision must be based on the applicable laws and regulations. Sentencing, legal remedies and execution of criminal decisions have been stipulated in the Criminal Code (KUHP). In the implementation of execution against the defendant, supervision is carried out by the judge. This is to ensure that theimplementation is in accordance with the verdict and is carried out properly.]]>
