Journal of Political and Development Issues
Focus and Scope Journal of Political and Development Issues berfokus pada kajian mengenai hubungan antara politik, tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, dan proses pembangunan. Jurnal ini memandang pembangunan sebagai proses politik yang melibatkan relasi kekuasaan, kepentingan aktor, pengambilan keputusan, distribusi sumber daya, serta partisipasi masyarakat. Ruang lingkup jurnal meliputi: Politik Pembangunan Kajian mengenai relasi kekuasaan, kepentingan politik, institusi, dan aktor dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan. Tata Kelola Pemerintahan dan Kebijakan Publik Mencakup formulasi dan implementasi kebijakan, pelayanan publik, desentralisasi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan inovasi pemerintahan. Pembangunan Lokal, Perdesaan, dan Wilayah Perbatasan Mencakup pembangunan desa dan kampung, pemerintahan lokal, pemberdayaan masyarakat, ketimpangan wilayah, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan. Demokrasi dan Partisipasi Politik dalam Pembangunan Mencakup demokrasi lokal, pemilu, partai politik, representasi, kewarganegaraan, gerakan masyarakat sipil, dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan. Keadilan Sosial dan Pembangunan Inklusif Mencakup politik gender dan identitas, kelompok marginal, masyarakat adat, kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, konflik sosial, dan pemerataan pembangunan. Politik Lingkungan dan Sumber Daya Alam Mencakup tata kelola sumber daya alam, konflik agraria, pembangunan berkelanjutan, perubahan lingkungan, serta dampak sosial dan politik dari kebijakan pembangunan. Jurnal ini menerima artikel hasil penelitian, kajian konseptual, studi kasus, dan analisis komparatif pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional. Prioritas diberikan kepada artikel yang memiliki kontribusi teoretis dan empiris dalam menjelaskan persoalan politik dan pembangunan.
Articles
18 Documents
<![CDATA[Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Camat Kendari Barat Kota Kendari ]]>
<![CDATA[Hasriani Saeli]]>;
<![CDATA[Justawan Justawan]]>;
<![CDATA[Nur Jannah]]>
<![CDATA[ Journal of Political and Development Issue Vol. 1 No. 1 (2024): Isu Politik dan masalah pembangunan di Negara Berkembang ]]>
Publisher : <![CDATA[PAPSEL RESEARCH AND CONSULTANT ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1234/jpdi.v1i1.35
<![CDATA[Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance pada Kantor Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, serta tingkat efektivitas kerja pegawai pada kantor tersebut. Penelitian ini berusaha untuk menilai penerapan prinsip-prinsip Good Governance pada Kantor Kecamatan Kendari Barat di Kota Kendari, serta mengevaluasi tingkat efektivitas kerja pegawai pada kantor yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di Kantor Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari yang berjumlah 18 orang. Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari seluruh pegawai di Kantor Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari yang berjumlah 18 orang, dengan satu orang informan yaitu kepala Kantor Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik berdampak positif terhadap efisiensi kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari.]]>
<![CDATA[Kebijakan Pupuk Bersubsidi Dalam Mendorong Pertanian Berkelanjutan di wilayah perbatasan Kabupaten Merauke ]]>
<![CDATA[Devi Dwi Saputri]]>;
<![CDATA[Aenal Fuad Adam]]>
<![CDATA[ Journal of Political and Development Issue Vol. 1 No. 1 (2024): Isu Politik dan masalah pembangunan di Negara Berkembang ]]>
Publisher : <![CDATA[PAPSEL RESEARCH AND CONSULTANT ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Paradigma pelaksanaan suatu program atau kebijakan dalam pembangunan memerlukan yang namanya partisipasi, terutama dalam proses perencanaan yang menuntut partisipasi masyarakat untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuannya seperti halnya pada kebijakan pupuk bersubsidi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kebijakan pupuk bersubsidi dalam mendorong pertanian berkelanjutan di Kampung Anumbob Distrik Kurik Kabupaten Merauke. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu, reduksi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kebijakan pupuk bersubsidi di Kampung Anumbob Distrik Kurik Kabupaten Merauke berdasarkan indikator (1) efektifitas, masih belum efektif karna terdapat prinsip yang belum terlaksanakan sepenuhnya, (2) efisiensi, masih belum efisien meski tidak memelurkan dana yang besar namun memerlukan usaha yang besar dalam pelaksanaanya agar tercapai tujuan yang diinginkan, (3)kecukupan, penyaluran pupuk berubsidi belum mencukupi semua kebutuhan petani, (4)perataan, penyaluran sudah merata (5) resposivitas, responsivitas petani sangat baik namun petani mengharapkan pemerintah lebih tanggap dalam menanggapi masalah-masalah terkait kebijakan pupuk bersubsidi, (6) ketepatan, kebijakan ini sangat tepat karena mempunyai pengaruh besar bagi petani dalam memnuhi kebutuhan pertaniannya.]]>
<![CDATA[Keterlibatan Dan Berkesinambungan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Lahan Perhutani Untuk Pembangunan Desa ]]>
<![CDATA[Nanda Nugraha]]>
<![CDATA[ Journal of Political and Development Issue Vol. 1 No. 1 (2024): Isu Politik dan masalah pembangunan di Negara Berkembang ]]>
Publisher : <![CDATA[PAPSEL RESEARCH AND CONSULTANT ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1234/jpdi.v1i1.53
<![CDATA[This research is motivated by the lack of regulations on forest area lending, the incompatibility between the implementation and cooperation agreements and the lack of awareness of forest village communities in maintaining forests. The formulation of the problem in this study is: How is the participation of Forest Village Community Institutions in the use of forestry land in Langkaplancar Village, Langkaplancar District, Pangandaran Regency? The research method used by the researcher is qualitative research. The informants in this study were 5 people. The data collection techniques in this study are observation, interviews and documentation. The analysis steps carried out are data reduction, data display and data verification. The results of the study show that the participation of forest village communities in Perhutani's land use in Langkaplancar Village, Langkaplancar District, Pangandaran Regency has not been optimal. This is shown from 4 dimensions as a measuring tool, 2 dimensions are optimal and 2 dimensions are not optimal. The dimensions of participation in decision-making are the lack of optimal indicators of planning deliberation, the indicators of planning preparation and the lack of optimization of indicators of planning approval. The dimension of participation in implementation is optimal. The dimension of participation in taking benefits has been optimal and the dimension of participation in evaluation has not been optimal, such as in examining finances has not been optimal and the monitoring carried out on activities carried out by the Forest Village Community Institution has not been optimal.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pelayanan Dana Pensiun Asn Melalui Program Taspen Smart Card Di Kabupaten Pinrang ]]>
<![CDATA[Fitriani Sari Razak Handayani]]>;
<![CDATA[Ahmad Aminuddin]]>;
<![CDATA[Hadija Nur]]>
<![CDATA[ Journal of Political and Development Issue Vol. 1 No. 1 (2024): Isu Politik dan masalah pembangunan di Negara Berkembang ]]>
Publisher : <![CDATA[PAPSEL RESEARCH AND CONSULTANT ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1234/jpdi.v1i1.54
<![CDATA[This study aims to analyze the Effectiveness of Pension Fund Services Through the Taspen Smart Card Program in Pinrang Regency. The type of research used in this study is a combination of concurrent triangulation design method (a balanced mixture of quantitative and qualitative), namely quantitative and qualitative with instruments in the form of questionnaires and interviews. The determination of the sample in this study uses probability sampling techniques, and the determination of informants using purposive sampling 49 even though the category is participants in the Taspen Smart Card Program and because the existing population is too large and difficult to reach one by one, the number of samples taken in this study is 40 people and 2 informants. The data collection techniques used are observation, questionnaires, interviews, and documentation. The data analysis technique uses regression analysis. The validity of the data was obtained through validity tests and reliability tests. The results of this study show that the influence of the implementation of the Taspen Smart Card Program on the Effectiveness of State Civil Apparatus (ASN) Pension Fund Services in Pinrang Regency is going very well. This is based on the average score obtained from the statement item of 139.6 or 87.25% which indicates that the implementation of the Taspen Smart Card Program occupies the very good category. Then the study also showed that the implementation of the Taspen Smart Card Program had a positive and significant effect on the Effectiveness of State Civil Apparatus (ASN) Pension Fund Services in Pinrang Regency by 33.3% and the rest was 66.7% due to other programs issued by the government]]>
<![CDATA[Good Governance: Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Pemerintahan Desa Di Kecamatan Binuang ]]>
<![CDATA[Umi Umairah Suhardi]]>;
<![CDATA[fitriani Razak]]>;
<![CDATA[Nurhaerani Tenriwaru]]>;
<![CDATA[Zainuddin Losi]]>
<![CDATA[ Journal of Political and Development Issue Vol. 1 No. 2 (2025): Isu Politik dan pembangunan di negara berkembang ]]>
Publisher : <![CDATA[PAPSEL RESEARCH AND CONSULTANT ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1234/jpdi.v1i2.104
<![CDATA[Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam rangka pembangunan suatu bangsa. Begitu pula dalam pembangunan desa. Pengembangan Kapasitas SDM aparatur desa dalam rangka mewujudkan Good Govenance, harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tata kelola yang baik pula. Untuk menilai kemampuan perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan desa, dapat dilakukan melalui pemetaan terhadap perangkat desa tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode kualitatif, yang bersifat deskriptif. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk memahami kapasitas perangkat desa dalam mengelola pemerintahan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta mengevaluasi upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Binuang untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam menjalankan tugas pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pada aparatur desa batetangnga memberikan pengaruh pada kinerja aparat desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada pemerintahan, sebab semakin tinggi tingkat pendidikan seorang aparat maka cara berpikir mereka akan semakin baik pula. Adapun upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM aparat desa yakni melakukan analisis kebutuhan, menyelenggarakan pelatihan bimbingan teknis dalam peningkatan kualitas untuk menghadapi perkembangan teknologi, melaksanakan evaluasi pada setiap pelatihan, membuka ruang partisipasi publik, dan perlunya koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan pelatihan secara berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan ]]>
<![CDATA[Nur Halimah Al Fauziah]]>;
<![CDATA[Aenal Fuad Adam]]>
<![CDATA[ Journal of Political and Development Issue Vol. 1 No. 2 (2025): Isu Politik dan pembangunan di negara berkembang ]]>
Publisher : <![CDATA[PAPSEL RESEARCH AND CONSULTANT ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1234/jpdi.v1i2.105
<![CDATA[The purpose of the study was to determine the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2017 Concerning the Empowerment and Protection of Women carried out by the Women's Empowerment Service of Merauke Regency in the Protection of Women in the household realm recognized by the state from acts of violence in Merauke City. According to Van Metter and Van Horn, the theory used is the Policy Implementation theory. This study uses a qualitative approach and a case study research type. Data collection techniques are interviews, observation, and documentation—data analysis techniques include data reduction, data presentation, and conclusion. The number of informants is ten informants. Based on the results of this study, it can be concluded that the inter-organizational communication indicator could be more optimal. In the aspect of communication within the organization itself, there has been no socialization program on regional regulations for human resources and aspects of prevention efforts because they have yet to utilize social media, which is currently trending in disseminating information. Policy Resource Indicators, human resources, and facilities already exist but still have obstacles, namely internal obstacles, there are no special officers who manage the gender data system, and external barriers, namely the personnel of each victim themselves because of their marital status, which is not yet legal and economic dependence on the perpetrator who is the backbone of the family and physical facilities, there are no safe houses or shelters.]]>
<![CDATA[Strategi Pelayanan Publik Dalam Pemilahan Sampah Di Kota Makassar (Studi Pada Bsu Asoka V Makassar) ]]>
<![CDATA[MULKHAERI IKRAM]]>;
<![CDATA[Eka Wahyuni]]>;
<![CDATA[Monica Ayu]]>
<![CDATA[ Journal of Political and Development Issue Vol. 1 No. 2 (2025): Isu Politik dan pembangunan di negara berkembang ]]>
Publisher : <![CDATA[PAPSEL RESEARCH AND CONSULTANT ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1234/jpdi.v1i2.124
<![CDATA[Permasalahan sampah di Indonesia menjadi topik utama yang sampai saat ini membutuhkan berbagai solusi untuk menanganinya. Berbagai macam program kemudian dibuat sebagai langkah alternatif untuk meminimalisir masalah persampahan, salah satunya Bank Sampah. Keberadaan Bank Sampah manjadi tugas bagi para kelompok pelayanan publik agar dapat memberikan peran yang maksimal untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosesm implementasi strategi oleh lembaga pelayanan publik dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar, khususnya BSU Asoka V. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptis dengan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang bermaksud mendeskripsikan hasil penelitian dan berusaha menemukan gambaran menyeluruh mengenai suatu keadaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa impelentasi strategi oleh lembaga pelayanan publik dalam pengelolaan sampah sudah berjalan dengan baik dengan melibatkan berbagai pihak dari pemerintah, kelompok masyarakat, dan swasta. Keberadaan inovasi dalam mengelolah sampah dan respon terhadap kebutuhan serta upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk peduli lingkungan oleh lembaga pelayanan publik membawa hasil melalui peningkatan jumlah bank sampah yang dibina serta nasabah bank sampah. Namun tentu saja mempertahankan kekonsistenan dan menanamkan mindset masyarakat untuk mengelola sampah perlu dijaga bahkan ditingkatkan untuk menjaga eksistensi keberadaan program Bank sampah.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Merauke ]]>
<![CDATA[Eko Rachmat Saputro]]>;
<![CDATA[Natalia Suryani Purba]]>;
<![CDATA[Nur Jalal]]>;
<![CDATA[Muhammad Adrian]]>
<![CDATA[ Journal of Political and Development Issue Vol. 1 No. 2 (2025): Isu Politik dan pembangunan di negara berkembang ]]>
Publisher : <![CDATA[PAPSEL RESEARCH AND CONSULTANT ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1234/jpdi.v1i2.125
<![CDATA[The struggle of women to achieve prosperity and justice, which has been carried out for a long time, has not been able to raise the dignity of women to be equal to men. Law number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence very clearly mandates that every act against someone, especially women, which results in violence or physical, sexual, psychological suffering and/or domestic neglect includes threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the domestic sphere. This research aims to analyze the implementation of policies to protect women victims of domestic violence in Merauke City. The method used in this research uses a qualitative approach to explore an in depth understanding of this phenomenon, with data sources in the form of primary and secondary data. Primary data was obtained through in-depth interviews with relevant informants, while secondary data was obtained from supporting documents related to policies and their implementation. Data collection was carried out through observation, interviews, and documentation. Data analysis was done using Miles and Huberman's interactive approach, including data reduction, presentation, and conclusion. Results of this research The results of the study show that the implementation of the policy to protect women victims of domestic violence in Merauke Regency faces several challenges, including limited human resources and facilities. Still, collaborative efforts between the regional government and local communities have positively contributed to its implementation. This research recommends that related parties increase policy effectiveness by strengthening institutional capacity, public awareness, and cross-sector collaboration. Thus, it is hoped that this research can improve women's protection services and policies in Merauke Regency]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah Kampung Dalam Pengelolaan Dana Kampung Kweel, Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke ]]>
<![CDATA[Wa Ode Sitti Mardiana]]>;
<![CDATA[David Laiyan]]>;
<![CDATA[ROYBERTUS OSSOR]]>
<![CDATA[ Journal of Political and Development Issue Vol. 1 No. 1 (2024): Isu Politik dan masalah pembangunan di Negara Berkembang ]]>
Publisher : <![CDATA[PAPSEL RESEARCH AND CONSULTANT ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1234/jpdi.v1i1.127
<![CDATA[ABSTRACT This study discusses the role of the Village Government in managing village funds in Kweel Village, Elikobel District, Merauke Regency, based on Permendagri Number 20 of 2018. The method used is descriptive qualitative through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the management and use of Kweel village funds are in accordance with and follow Permendagri Number 20 of 2018 and in accordance with the regulations, but there are still weaknesses in financial administration and low community participation. These are factors that hinder the Kweel village government in carrying out the development of Kweel village. lack of affirmation to the community and weak community participation so that the achievement of village goals is not optimal. To overcome these obstacles, active community involvement is needed in development planning so that it is in accordance with local needs so that the targets of development are in accordance with the wishes of the community. Keywords: Village Government, Village Funds, Management]]>
<![CDATA[Pengelolaan Alokasi Dana Kampung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kampung Man Way Bob Distrik Muting Kabupaten Merauke ]]>
<![CDATA[Natalia Suryani Purba]]>;
<![CDATA[Eko Rachmat Saputro]]>;
<![CDATA[Dapot Pardamean Saragih]]>;
<![CDATA[Bonefasius Facunda]]>
<![CDATA[ Journal of Political and Development Issue Vol. 1 No. 1 (2024): Isu Politik dan masalah pembangunan di Negara Berkembang ]]>
Publisher : <![CDATA[PAPSEL RESEARCH AND CONSULTANT ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1234/jpdi.v1i1.128
<![CDATA[Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pentingnya pemahaman yang baik tentang mekanisme pengelolaan dana desa yang tepat sasaran dan bermanfaat. Penggunaan dana desa di desa Man way Bob dilakukan oleh pemerintah desa dan seringkali tidak diketahui oleh masyarakat, pembahasan rencana penggunaan dana desa tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat tidak mengetahui besaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah. Beberapa pelaksanaan program kerja di desa Man Way Bob tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Administrasi di kantor desa man way bob kecamatan muting dalam pengelolaan administrasi belum dapat dikelola dengan baik, dikarenakan minimnya ketersediaan sarana dalam pengelolaan administrasi, serta minimnya sumber daya manusia yang tidak dapat mengoperasikan komputer. Pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan di desa man way bob tidak transparan kepada masyarakat sehingga masyarakat cenderung apatis terhadap apa yang terjadi. Tidak ada mekanisme atau informasi tentang bagaimana pengendalian pengeluaran, tidak ada penjelasan tentang pengawasan dan evaluasi setelah pelaksanaan program penggunaan dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Man Way Bob Distrik Muting Kabupaten Merauke. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan, lokasi penelitian di Desa Man Way Bob Distrik Muting Kabupaten Merauke. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknis analisis data menggunakan sumber menurut Denzin dan Lincoln yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Man Way Bob Distrik Muting Kabupaten Merauke masih belum optimal, kurangnya transparansi mengenai pengelolaan dana desa dan publikasi laporan keuangan serta rencana penggunaan dana desa kepada masyarakat. dalam pelaksanaannya masyarakat kurang dilibatkan secara cukup karena kurangnya sosialisasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.]]>
