Al-Azhar Islamic Law Review
The aims of the Al-Azhar Islamic Law Review is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Islamic Jurisprudence (fiqh); Private Law; Criminal Law (fiqh jinayah); Islamic Philosophy; Islamic Legal Policy; Administrative Law; Constitutional Law.
Articles
66 Documents
<![CDATA[Asas Publisitas Pada Pelaksanaan Program Nasional Agraria dalam Rangka Mewujudkan Efektivitas Pelayanan Publik ]]>
<![CDATA[Rakhmat Wiwin Hisbullah]]>;
<![CDATA[Farida Patittingi]]>;
<![CDATA[Muhammad Ilham Arisaputra]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 1 NOMOR 1, 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Program Nasional Agraria (PRONA) adalah rangkaian kegiatan pensertipikatan tanah secara masal, pada suatu wilayah administrasi desa/kelurahan atau sebutan lain atau bagian-bagiannya. Saat ini, pelaksanaan PRONA di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria. Pelaksanaan PRONA merupakan tanggung jawab Negara sehingga untuk pelaksanaannya dibebankan kepada Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Kantor Pertanahan kabupaten/kota. Dengan demikian, pelaksanaan PRONA erat pula kaitannya dengan tindakan pemerintahan. Selain berkaitan dengan tindakan pemerintahan, PRONA berkaitan pula dengan pelayanan publik. Untuk itu, maka perlu untuk memperhatikan asas-asas dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Penerimaan Gaji Aparatur Sipil Negara Secara Ilegal dalam Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Arif Suhartono]]>;
<![CDATA[M. Said Karim]]>;
<![CDATA[Marwati Riza]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 1 NOMOR 2, 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak atas gaji pegawai negeri sipil yang sedang menjalani proses hukum serta menganalisis kualifikasi tindak pidana korupsi dalam lingkup Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Soppeng dan SKPD Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil yang sedang menjalani proses hukum diatur dalam Pasal 281 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN dimana ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan sebagai tersangka tidak diberikan penghasilan. Sebaliknya, diberikan uang pemberhentian sementara. Uang pemberhentian sementara diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai ASN sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Uang pemberhentian sementara tersebut diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.]]>
<![CDATA[Takbir Salat Id; Dalam Pandangan Ulama Mazhab dan Kritik Hadisnya ]]>
<![CDATA[Abdul Rahman Sakka]]>;
<![CDATA[Najamuddin Marahamid]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 1 NOMOR 2, 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salat id sejatinya dilaksanakan sesuai dengan sunah Nabi. Kenyataannya umat Islam berbeda dalam melaksanakan takbir salat id. Perbedaannya tidak terlepas dari mazhab yang menjadi pegangannya. Penelitian ini akan mengungkapkan pendapat mazhab fiqh dengan metode deskriptif komparatif dan kritik hadisnya dengan metode takhrij. Dengan tujuan mengetahui dan menentukan pendapat yang lebih kuat berdasarkan hadis yang sahih atau minimal hasan.]]>
<![CDATA[Pemenuhan Hak Narapidana Memperoleh Pelatihan Kerja dan Upah atas Pekerjaan yang Layak ]]>
<![CDATA[Akbar Akbar]]>;
<![CDATA[Slamet S. Soewondo]]>;
<![CDATA[Nur Azisa]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 1 NOMOR 2, 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sistem pemasyarakatan bukan saja menjadikan narapidana sebagai objek, melainkan juga subjek atas kodratnya sebagai manusia. Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik di tengah masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik (empirical research). Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana di Lapas Klas I Kota Makassar sudah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PP.02.01 Tahun 1990 terkait besaran upah yang diterima narapidana 50% sebagai insentif karya narapidana, 35% sebagai dana penunjang pembinaan narapidana, 15% disetor ke Kantor Kas Negara. Konsep ideal pemidanaan terhadap narapidana dengan metode pemberian pelatihan dan diperkerjakan dikombinasi dengan program asimilasi sekaligus memberikan pekerjaan yang layak bagi narapidana.]]>
<![CDATA[Analisis Perjanjian Antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha di Sulawesi Selatan ]]>
<![CDATA[Ahmad Baskam Muhammad]]>;
<![CDATA[Jumadil Jumadil]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 1 NOMOR 2, 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji optimalisasi perjanjian antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha di Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian dilakukan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan memilih sasaran penelitian pada perusahaan modal ventura daerah yakni PT. Sarana Sulsel Ventura dan perusahaan pasangan usahanya di Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian antara perusahaan modal ventura PT. Sarana Sulsel Ventura dengan perusahaan pasangan usaha di Sulawesi Selatan, belum berjalan secara optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi yakni: a. Faktor Internal mencakup lemahnya due dilligence oleh officer, fungsi monitoring yang lemah, dan over pembiayaan (overinvestment); b. Faktor Eksternal (PPU) mencakup karakter dari perusahaan pasangan usahapiutang usaha dari PPU yang macet, site streaming oleh PPU atau penggunaan modal ventura yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya, dan siklus usaha.]]>
<![CDATA[Tantangan Penjabaran Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah ]]>
<![CDATA[Bambang Ady Gunawan]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 1 NOMOR 2, 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam pembentukan peraturan daerah, serta factor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam pembentukan peraturan daerah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan peraturan daerah harus dilandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi yang merupakan bagian dari asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yakni prinsip partisipatif, prinsip keterbukaan dan prinsip akuntabilitas. Implementasi ketiga prinsip tersebut dalam pembentukan peraturan daerah belum dapat terlaksana dengan baik dalam prosedur pembentukan dan materi muatan yang diatur, hal ini berpengaruh terhadap kualitas peraturan hukum daerah yang dibentuk. Dalam pembentukan peraturan daerah ada tiga faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip demokrasi yakni faktor substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Ditinjau dari faktor struktur, menunjukkan pemerintah daerah dan DPRD kurang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Sedangkan dari aspek kultur hukum menunjukkan bahwa peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pembentukan daerah, peran serta masyarakat masih kurang dipahami oleh masyarakat itu sendiri, sehingga cenderung kurang peduli terhadap pembentukan peraturan daerah.]]>
<![CDATA[Salat Sunah Enam Rakaat Setelah Magrib: Studi Kritik Hadis ]]>
<![CDATA[Abdul Rahman Sakka]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 2 NOMOR 1, 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salat sunah merupakan salat tambahan sebagai penyempurna salat wajib. Ada yang rawatib dan ada yang tidak rawatib. Sunah rawatib adalah salat sunah yang mengikuti atau mendampingi salat wajib, sebelum dan atau sesudahnya. Salah satu salat sunah pendamping salat wajib adalah enam rakaat setelah magrib. Tiga mazhab fiqh mengakui dan mengamalkannya. Dalam proses penelitiaan digunakan metode takhrij atau penelusuran keberadaan hadis, dan metode naqd atau kritik struktur hadis. Dengan metode takhrij ditemukan hadis ada dua jalur periwayatan, jalur Abu Hurairah yang dibukukan oleh empat perawi; Ibn Majah, Al-Tirmizi, Abu Ya’la dan Al-Tabrani. Sedangkan jalur Ammar bin Yasir dibukukan oleh Al-Tabrani. Pada jalur Abu Hurairah terdapat perawi bernama Umar bin Abdullah bin Abi Khas’am yang dicela sebagai perawi munkar. pada jalur kedua terdapat perawi yang dicela sebagai perawi majhul. Perawi munkar hadisnya sangat lemah, demikian pula hadis majhul dianggap daif kecuali ada jalur lain yang menguatkannya. Namun hadis ini merupakan hadis tunggal dan tidak ada jalur sanad lain yang menguatkannya. Karena itu dua hadis tentang enam rakaat setelah magrib semuanya daif yang tetap dalam kedaifannya karena tidak ada yang menguatkannya sehingga tidak bisa menjadi hujjah tentang amalan salat sunat enam rakaat pendamping salat wajib magrib.]]>
<![CDATA[Hakikat Mazhab dan Respon Umat Islam ]]>
<![CDATA[Jumadil Jumadil]]>;
<![CDATA[Ahmad Nuh]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 2 NOMOR 1, 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang hakikat mazhab dan respon umat Islam terhadap mazhab. Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana hakikat mazhab dalam Islam dan bagaimana respon umat Islam terhadap mazhab, tujuan penulisan untuk mengetahui hakikat, mazhab dan respon umat yang ada di masyarakat dalam menyikapi mazhab, tulisan disusun dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data yang dihimpun dari berbagai sumber kepustakaan dengan pendekatan teologis normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa mazhab dalam Islam merupakan pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam, mazhab ini muncul dipengaruhi oleh perpesktif politik dan perpektif teologis, mazhab kemudian berkembang dan mengalami pasang surut dipengaruhi oleh para pengikutnya dan turut dipengaruhi oleh politik karena penganut mazhab menjadi hakim atau qadi, pemikiran mazhab juga sangat dipengaruhi oleh metodologi para ahlu mazhab dalam menginstinbat hukum Islam. Respon umat Islam terhadap mazhab paling tidak ada tiga yaitu pro mazhab dan terkungkung pada mazhab, mazhab diambil sebagai metodologi, kontra mazhab dengan menganggap bahwa tidak ada keharusan mengikuti satu mazhab tertentu, dan kewajiban kembali kepada Alquran dan Sunah.]]>
<![CDATA[Penerapan Sumpah Li’an dalam Perceraian atas Alasan Zina (Studi Kasus di Pengadilan Agama Barru) ]]>
<![CDATA[Mohamad Jusuf Husain Isa]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 2 NOMOR 1, 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sumpah dalam perkara perceraian atas alasan zina pada Pengadilan Agama Barru dan untuk mengetahui sejauh manakah akibat hukum sumpah dalam perceraian dengan alasan zina. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari sekian banyak perkara perceraian diterima belum ada yang menggunaan alasan karena zina. Praktik di pengadilan terhadap perkara perceraian ini secara tunggal umumnya mereka menggunakan istilah penyelewengan atau perselingkuhan yang mengakibatan ketidak rukunan rumah tangga, penampilan alasan zina hanya dijadikan faktor melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Penyelesaian perkara perceraian dengan alasan zina yang diajukan oleh suami atau istri telah diatur dalam Pasal 87 dan 88 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menitik beratkan pada sistem pembuktian. Perkara cerai talak bila tidak dapat di buktikan dengan 4 orang saksi yang mengetahui terjadi peristiwa zina, dapat dibuktikan dengan sumpah li’an. Setelah suami istri bersumpah maka terwujudlah perceraian dengan cara li’an dan perkawianan putus selama lamanya, anak yang dikandung istri tidak ada hubungan nasab dan tidak berhak sesuatu terhadap suami ibu yang mengandungnya sedangkan perkara cerai gugat dengan alasan zina penyelesaiannya sesuai hukum acara pada perdata umum]]>
<![CDATA[Relasi Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Nikel ]]>
<![CDATA[Dzaki Aulia]]>;
<![CDATA[Aminuddin Ilmar]]>;
<![CDATA[Zulkifli Aspan]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 2 NOMOR 1, 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip Corporate Responsibility to Respect for Human Rights oleh PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia dalam kaitannya dengan ketentuan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empirik (empirical legal research) yang dijabarkan secara deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Desa Papanloe, Kecamatan Pajjukang, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan lokasi perusahaan pengolahan dan pemurnian nikel (smelter) dalam hal ini PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia belum melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan yang merupakan kewajiban setiap perusahaan yang berusaha dibidang sumber daya alam. Instrument terkait penghormatan terhadap hak asasi manusia belum tercapai. Belum ada aturan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga maksud untuk melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat sekitar sebagai wujud kerja sama pemerintah dan korporasi belum tercapai. Dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial, perusahaan harus didukung oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan, diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat mewadahi untuk memudahkan dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat.]]>
