Al-Azhar Islamic Law Review
The aims of the Al-Azhar Islamic Law Review is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Islamic Jurisprudence (fiqh); Private Law; Criminal Law (fiqh jinayah); Islamic Philosophy; Islamic Legal Policy; Administrative Law; Constitutional Law.
Articles
66 Documents
<![CDATA[Efektivitas Penegakan Hukum Pajak Bagi Wajib Pajak Hotel ]]>
<![CDATA[Ulfa Budiana]]>;
<![CDATA[Muhammad Djafar Saidi]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 2 NOMOR 1, 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum pajak bagi wajib pajak hotel di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Penelitian ini adalah penelitian hukum socio-legal research dengan menggunakan kasusdan peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pajak terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah di Kabupaten Bone belum efektif. Hal ini menunjukkan kinerja petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone belum maksimal, karena masih terdapat wajib pajak hotel yang tidak melakukan pembayaran sama sekali dan tidak dilakukannya penegakan hukum terhadap wajib pajak hotel yang lalai melakukan kewajibannya. Untuk pemberian sanksi administratif, jika wajib pajak melakukan penunggakan pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone akan mengirimkan surat teguran. Jika surat teguran masih diabaikan maka Dinas Pendapatan Daerah akan mengirimkan surat tagihan. Selama ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone masih sebatas memberikan surat teguran dan surat tagihan, belum ada yang sampai dititik penutupan usaha]]>
<![CDATA[Perlindungan Negara Bagi Pengungsi Pada Masa Pandemi Global COVID-19: Kajian Hukum Internasional ]]>
<![CDATA[Iin Karita Sakharina]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 2 NOMOR 2, 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dimasa Pandemi Global Covid-19 yang tengah menyerang dunia, semua Negara didunia merasakan dampaknya, sehingga sebagian besar Kepala Negara harus mengambil dan menetapkan kebijakan baru di Negara masing-masing untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini yang semakin hari semakin massif adanya. Tentu hal ini berdampak pada semua orang yang berada dinegaranya tidak hanya warga Negara saja dari suatu Negara yang merasakan dampak dari kebijakan Negara terkait upaya pemutusan dan penanganan Covid-19 ini, namun juga warga Negara asing yang berada di suatu wilayah Negara, sudah pasti merasakan dampak dari kebijakan Pemerintah Negara. Orang asing yang berada disuatu wilayah Negara termasuk para pengungsi internasional yang saat ini berada dan meyebar hampir disebagian Negara-negara didunia, baik itu Negara pihak dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi maupun Negara yang belum menjadi pihak dari konvensi 1951 yang biasa disebut dengan Negara Transit. Tentu saja pengungsi dimasa pandemi ini menjadi orang atau kelompok orang yang paling rentan terhadap bahaya covid-19 juga dampak lain bagi perlindungan terhadapnya, Untuk itu UNHCR bersama Negara- negara dimana pengungsi berada harus tetap memberikan perlindungan yang sama terhadap pengungsi internasional yang berada di negaranya.]]>
<![CDATA[Urgensi Prinsip Dalam Pengembangan Hukum di Bidang Mu’amalah, Ekonomi, Perbankan, dan Keuangan Syariah ]]>
<![CDATA[Sri Maulida]]>;
<![CDATA[M. Fahmi al-Amruzi]]>;
<![CDATA[Ahmadi Hasan]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 2 NOMOR 2, 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan industri keuangan, khususunya keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Dengan perkembangan tersebut produk keuangan syariah juga terus berkembang, namun terdapat beberapa kasus produk keuangan syariah tidak sesuai SOP dan peraturan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sedangkan di Indonesia harus melalui persetujusn DSN MUI. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dan dan tujuan penulisan terhadap ini adalah untuk membahas mengenai bagaiaman urgensi prinsip dalam mengembangkan ekonomi syariah. Dalam mengembangkan Hukum dalam keuangan syariah ada prinsip yang menjadi pedoman pengembangannya, yaitu prinsip dasar ekonomi Islam dan prinsip Derivatif. Prinsip dasar ekonomi Islam adalah Tauhid (keesaan Tuhan), ‘Adl (keadilan), Nubuwwah (kenabian), Khilafah (pemerintahan), dan Ma’ad (hasil). Sedangkan untuk prinsip Derivatif yaitu, Multitype Ownership (kepemilikan multijenis), Freedom to act (Kebebasan bertindak atau berusaha), dan Social Justice (Keadilan Sosial).]]>
<![CDATA[Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi ]]>
<![CDATA[Andi Muhammad Aswin Anas]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 2 NOMOR 2, 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kebebasan berpendapat berpotensi menjadi kejahatan dan dikriminalisasi dalam penerapan aturan di Indonesia. Penelitian artikel ini menggunakan pendekatan sosiologis. Dalam penulisan ini, dilakukan analisis hukum terhadap data yang telah diperoleh dan kemudian akan diuraikan secara deskriptif. Selain itu digunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian menunjukkan penanggulangan kejahatan dalam perspektif kriminologi terbagi dua, yakni sarana non-penal dan sarana penal. Sarana non-penal lebih menitikberatkan pada aspek pencegahan sebelum terjadinya kejahatan seperti penanaman nilai dan norma agar terinternalisasi dalam diri masyarakat dan memberikan edukasi agar tidak terjadi tindak pidana. Sedangkan sarana penal lebih menitikberatkan pada aspek penegakan hukum secara represif yang dilakukan saat setelah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum. Dalam konteks penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, pananggulangan kejahatan lebih dominan kepada sarana penal atau upaya represif berupa penindakan setelah terjadi tindak pidana. Sejatinya, diperlukan dominansi dalam penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berupa upaya non-penal. Hal ini dapat ditempuh melalui Pendidikan moral kebangsaan ataupun kebudayaan, yang penanaman nilainya dapat dimulai dalam keluarga, Pendidikan formal dan informal, dan sosial bermasyarakat.]]>
<![CDATA[Telaah Hadis tentang Doa Buka Puasa dan Pendapat Ulama Fiqh ]]>
<![CDATA[Abdul Rahman Sakka]]>;
<![CDATA[Najamuddin Marahamid]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 2 NOMOR 2, 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini mengkaji hadis tentang doa buka puasa yang masyhur dibaca umat Islam setiap bulan puasa. Bunyi doa tersebut adalah “Allahumma laka sumt wa bika amant wa ‘ala rizqika aftart birah mataika ya arh}am al-rahimin”. Urgen mengkaji ulang hadis doa ini karena di satu sisi doa tersebut sangat populer di masyarakat, tapi di sisi lain dipermasalahkan oleh sebagian kalangan karena dianggap hadisnya lemah. Penelitian ini bersifat kritis analitis dengan menggunakan teori takhrij dan naqd al-hadis dan dengan pendekatan ilmu hadis dan pendekatan normatif yuridis. Dengan takhrij ditemukan ada lima riwayat hadis. Abu Daud. Al-Baihaqi, Al-Tabrani. Ibbn Abi Syaibah dan Al-Daraqutni. Berdasarkan hasil kritik sanad dan kritik matan terhadap kelima hadis tersebut disimpulkan bahwa hadis Abu Daud dan Al-Baihaqi daif mursal, hadis Ibn Abi Syaibah hasan, hadis Al-Tabrani dan Al-Daraqutni daif matruk. Hadis Ibn Abi Syaibah mengangkat status hadis Abu Daud dan Al-Baihaqi menjadi hasan ligairih. Ulama fiqh khususnya pengikut keempat mazhab tidak berselisih pendapat bahwa lafaz doa buka puasa adalah “Allahumma laka shumt wa ‘ala rizq aftart.” Namun sebagian ulama hanya mencukupkan doanya dengan lafaz tersebut, dan sebagian yang lain menambahkannya dengan lafaz-lafaz tertentu. Kedua pendapat tersebut benar, dan perbedaannya merupakan keragaman pendapat bukan kontradiksi yang bertentangan.]]>
<![CDATA[Perkawinan Ditinjau dari Moderasi Hukum Yusuf Qardhawy ]]>
<![CDATA[Muhamad Hasan Sebyar]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 2 NOMOR 2, 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Batas minimal usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan selalu mendapat kritikan dari beberapa lembaga swadaya masyarakat, yang bersikap modernis dengan melihat aspek ilmu pengetahuan dan teknologi saja. Di sisi lain sikap konservatif mewarnai pemikiran sebagian masyarakat yang dominan melihat dari aspek akhlak dan maqashid saja. Pemahaman hukum haruslah bersifat moderat untuk menciptakan keadilan dan perdamaian dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang–undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual digunakan untuk mendalami pemikiran Yusuf Al-Qarḍawy tentang moderasi hukum. Pemikiran tersebut digunakan sebagai pisau analisis terhadap problematika batas minimal usia perkawinan di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis moderasi hukum dalam undang-undang perkawinan terkait usia perkawinan dilihat dari sudut pandang Yusuf Al-Qarḍawy. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mencerminkan moderasi hukum dalam putusannya, dengan meletakan open legal policy secara seimbang antara ilmu pengetahuan dan teknologi dan maqashid (tujuan) perkawinan dan nilai-nilai akhlak.]]>
<![CDATA[Keterbukaan Pemilik Manfaat dalam Pendirian Korporasi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Reinaldy Yudha Wiratama]]>;
<![CDATA[Aminuddin Ilmar]]>;
<![CDATA[Muhammad Ilham Arisaputra]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 3 NOMOR 1, 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterbukaan pemilik manfaat dalam pendirian Korporasi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik (sociolegal research), dilakukan dengan pendekatan pada realitas dalam masyarakat adat. Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dan Kantor Notaris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi pencantuman Pemilik Manfaat dalam proses pendaftaran korporasi perlu dilakukan karena apabila tidak diungkapkan akan berpotensi merugikan negara dan kepentingan publik. Tanggung jawab Notaris terhadap pencantuman Pemilik Manfaat dalam proses pendaftaran Korporasi bila dikaitkan dengan kewajiban Notaris menjaga kerahasiaan akta adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Notaris memang diwajibkan menjaga kerahasiaan akta. Namun dalam pendaftaran Badan Hukum dan Badan Usaha, Notaris harus mencantumkan Pemilik Manfaat dalam sistem. Dalam konteks ini, Notaris tidak dalam posisi mempublikasikan isi aktanya, melainkan hanya memenuhi syarat yang administrasi yang ada dalam sistem administrasi Badan Usaha/Badan Hukum. Lagipula dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemilik Manfaat Korporasi tidak dikategorikan sebagain infprmasi yang dikecualikan atau informasi yang dirahasiakan.]]>
<![CDATA[Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama: Perspektif Sistem Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Amrul Amrul]]>;
<![CDATA[Jumadil Jumadil]]>;
<![CDATA[Ahmad Baskam]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 3 NOMOR 1, 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan kompilasi hukum Islam menurut system hukum Indonesia dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan kompilasi hukum Islam menurut sistem hukum Indonesia dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama hingga saat ini masih lemah, karena landasan pemberlakuan kompilasi hukum Islam adalah instruksi presiden, yang mana instruksi presiden tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia. Walaupun demikian, kompilasi hukum Islam tetap digunakan sebagai salah satu sumber hukum bagi hakim-hakim di pengadilan agama untuk memutus sebuah perkara yang diajukan. Selain itu, kehadiran kompilasi hukum Islam juga dapat digunakan oleh masyarakat sebagai pedoman untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan dan perwakafan.]]>
<![CDATA[Pelepasan Hak atas Tanah Masyarakat Adat Suku Hatam: Tantangan dan Perkembangan Kontemporer ]]>
<![CDATA[Atang Suryana]]>;
<![CDATA[A. Suriyaman M. Pide]]>;
<![CDATA[Kahar Lahae]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 3 NOMOR 1, 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelepasan hak atas tanah adat suku hatam terkait dengan penertiban sertifikat hak atas tanah oleh badan pertanahan nasional. Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik (sociolegal research), dilakukan dengan pendekatan pada realitas dalam masyarakat adat. Penelitian dilakukan di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses kepemilikan sertifikat hak atas tanah terhadap peralihan hak atas tanah masih sangat lemah. Hal ini disebabkan karena adanya pemahaman masyarakat adat terhadap pengakan, perlindungan, penghormatan terhadap hak-hak dasar masyarakat adat, termasuk menyelesaikan berbagai tuntutan masyarakat adat sebagai wujud perlindungan hak asasi penduduk asli Papua secara damai. Bagi masyarakat adat Papua, hak atas tanah adat selamanya merupakan milik masyarakat adat, jika dialihkan kepada pihak lain dalam hal ini masyarakat di luar masyarakat adat, harus mendapatkan persetujuan masyarakat adat, dan jika lagi tidak dimanfaatkan atau di lepaskan oleh masyarakat di luar masyarakat adat, maka tanah tersebut kembali lagi menjadi milik masyarakat adat. Surat pelepasan tanah adat, secara formal memiliki kekuatan hukum sebagai dasar adanya peralihan hak atas tanah adat, termasuk dalam hal peralihan hak atas tanah.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama Makassar ]]>
<![CDATA[Aswar Aswar]]>;
<![CDATA[Muslimin H. Kara]]>;
<![CDATA[Nur Taufiq]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 3 NOMOR 1, 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah dan hasil mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar sudah sesuai dengan aturan dalam tahapan pramediasi dan tahapan proses mediasi, hanya saja belum optimal dikarenakan masih terdapat beberapa hal yang belum dimaksimalkan seperti pemilihan mediator yang selalu dikembalikan kepada ketua majelis hakim pemeriksa perkara untuk menunjuk mediator, dan belum digunakannya waktu yang maksimal dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar, sehingga hasil mediasi dalam perkara sengketa ekonomi syariah sejak tahun 2016-2019 di Pengadilan Agama Makassar belum ada satupun yang berhasil dimediasi.]]>
