cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aswar
Contact Email
aswar@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285398358467
Journal Mail Official
aswar@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Tamangapa Raya III, No. 16, Antang
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Al-Azhar Islamic Law Review
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa
ISSN : 26547120     EISSN : 26566133     DOI : 10.37146/ailrev
Core Subject :
The aims of the Al-Azhar Islamic Law Review is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Islamic Jurisprudence (fiqh); Private Law; Criminal Law (fiqh jinayah); Islamic Philosophy; Islamic Legal Policy; Administrative Law; Constitutional Law.
Arjuna Subject : -
Articles 66 Documents
 3   4   5   6   7 
Upaya Preventif Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan yang Mengatasnamakan Profesi Notaris Musdalifah Musdalifah; Slamet Sampurno; Muhammad Hasrul
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 3 NOMOR 1, 2021
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pencegahan terjadinya tindak pidana kejahatan yang mengatasnamakan profesi Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan undang-undang (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan yang mengatasnamakan profesi Notaris adalah menjadi wadah yang dapat memfasilitasi sosialisasi masif kepada masyarakat. INI hanya dapat melakukan upaya preventif, karena kewengan yang dimiliki oleh INI terbatas hanya bersifat internal kepada anggota organisasi. Upaya yang dapat dilakukan oleh INI untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya tindak pidana yang mengatasnamakan Notaris adalah dengan memasifkan sosialisasi kepada masyarakat melaporkan kepada pihak yang berwenang yaitu kepada kepolisian apabila terjadi tindak pidana yang mengatasnamakan Notaris, dan memaksimalkan peran bidang hubungan masyarakat INI untuk menyampaikan kepada masyarakat tindakan-tindakan kejahatan yang marak terjadi yang mengatasnamakan Notaris, sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam memilih Notaris.
Disparitas Pengaturan Hak Hadhanah dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia Jumni Nelli; Ridha Sandrina Siregar; Ridho Arahman; Wildan Arfilla; Ahmad Akbar
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 7 NOMOR 1, 2025
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meningkatnya angka perceraian di Indonesia menimbulkan persoalan lanjutan terkaitcpemenuhan hak anak, khususnya mengenai hadhanah atau hak asuh. Sengketa pengasuhan pasca perceraian sering menempatkan anak pada posisi rentan, sementara hukum nasional menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep hadhanah dalam hukum Islam serta mengkaji pengaturannya dalam hukum positif Indonesia, terutama Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui studi kepustakaan terhadap literatur fikih, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif untuk mengidentifikasi perbedaan dan potensi harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih Islam memprioritaskan ibu sebagai pemegang hak hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz, sedangkan hukum positif Indonesia lebih menekankan perlindungan anak tanpa menetapkan prioritas mutlak pengasuh. Perbedaan tersebut terlihat pada aspek kelayakan pengasuh, batas usia anak, dan pertimbangan hakim. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan hadhanah agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan optimal bagi anak pasca perceraian.
Implementasi Pembatasan Distribusi LPG 3 Kg bagi Pengecer Perspektif Siyasah Syar’iyyah Sri Yusrianti; Kurniati Kurniati
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 7 NOMOR 1, 2025
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan pembatasan distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg bagi pengecer diberlakukan pemerintah untuk mengatasi kebocoran subsidi dan memastikan ketepatan sasaran penerima. Namun, kebijakan ini menimbulkan dilema antara efisiensi fiskal negara dan perlindungan mata pencaharian pelaku usaha mikro. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan, dampak, efektivitas, dan keadilan kebijakan pembatasan distribusi LPG 3 kg bagi pengecer ditinjau dari perspektif Siyasah Syar’iyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan normatif syar’i melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum Islam, serta literatur ilmiah relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini secara normatif sah sebagai bentuk Siyasah Mulzimah karena bertujuan melindungi harta negara (hifdz al-māl) dan mewujudkan kemaslahatan umum. Namun, dalam implementasinya, kebijakan tersebut menimbulkan dampak negatif berupa hilangnya mata pencaharian pengecer mikro, kesulitan akses masyarakat kecil, serta potensi pelanggaran kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār. Oleh karena itu, kebijakan pembatasan distribusi LPG 3 kg perlu direformulasi dengan mengedepankan prinsip keadilan substantif, fiqh al-awlawiyyāt, serta skema transformasi pengecer agar tetap menjadi bagian dari sistem distribusi resmi.
Keluarga Sakinah dalam Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Cina Kabupaten Bone Abd Rahman Hidayat; Jumadil Jumadil; Ahmad Nuh
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 4 NOMOR 2, 2022
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui (1) bangaimana pandang tokoh agama kecamatan cina tentang keluarga sakinah; (2) pandangan tokoh agama kecamatan cina tentang pembentukan keluarga sakinah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reserch) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokument. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa: 1. Konsep Keluarga sakinah dalam pandangan tokoh agama Kecamatan Cina adalah keluarga yang disatukan dalam ikatan pernikahan yang dalam pemilihan pasangan berlandaskan pada agamanya, memiliki akhlak terpuji, menjalankan ibadah dengan baik, terpenuhi segala kebutuhan keluarga baik materi maupun non materi secara layak dan seimbang, diliputi ketenangan, rasa aman, perhatian, kasih sayang serta saling menghargai dan memiliki tempat tinggal yang layak. 2. Pembentukan keluarga sakinah dalam pandangan tokoh agama Kecamatan Cina diawali dengan pemilihan pasangan karena agamanya, menunaikan hak dan kewajiban, memenuhi pendidikan keluarga, membangun komunikasi dengan baik, saling terbuka, berprilaku baik, menjalin hubungan sosial dengan masyarakat, menghilangkan egoisme, tidak menyebarkan permasalahan rumah tangga. Dalam mempertahankan keluarga sakinah, suami istri Senantiasa menghindari perselisihan karena merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap menurunnya kualitas ganerasi, sehingga konflik yang terjadi dalam rumah tangga harus diselesaikan secara damai, bermusyawarah, saling terbuka, dalam menghadapi konflik dalam rumah tangga agar hubungan keluarga tetap terjalin dengan baik.
Tinjauan Hukum Islam tentang Penempatan Lembaga Mediasi di Pengadilan Agama St. Mukrimah Asysyahidah; Aswar Aswar; Ammar Munir
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 4 NOMOR 2, 2022
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penempatan lembaga mediasi di pengadilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif dan pendekatan historis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (library research). Dengan objek seluruh teks atau data-data berupa gagasan ide tentang mediasi baikdalam bentuk jurnal, buku-buku, dan sumber hukum lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan mediasi di pengadilan agama tidak tepat karena pihak yang mendaftarkan gugatan ke pengadilan pada hakikatnya sudah tidak ingin melakukan mediasi melainkan menginginkan agar perselisihannya diputus oleh hakim. Hal inilah yang menyebabkan tingkat keberhasilan mediasi tidak maksimal. Penempatan mediasi sebaiknya dilakukan diluar pengadilan melalui lembaga independen seperti BP4 atau lembaga lainnya yang dipercaya dapat menjadi jalan damai ketika terjadi perselisihan.
Dampak Sosial Uang Panaik terhadap Masyarakat di Kabupaten Bone Ahmad Baskam Muhammad; Andi Misuary
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 4 NOMOR 2, 2022
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat kabupaten bone tentang uang panaik dan dampak uang panaik terhadap masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui pendekatan sosial dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang panaik merupakan adat kebiasaan masyarakat Bugis di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone yang menggambarkan derajat seseorang atau prestise di lingkungan masyarakatnya. Dampak dari uang panaik bagi masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, yaitu; agar pihak laki- laki berupaya dan bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah atau biaya penghidupan, meringankan beban dari pihak perempuan dalam penyelenggaraan pesta pernikahan serta terjalinnya silaturahmi antara pihak keluarga calon pengantin. Adapun dampak negatif itu sendiri adalah terjadinya peristiwa silariang, mempersulit pelaksanaan syariat Islam terhadap pernikahan, pemborosan atau hura-hura, dan hamil sebelum nikah. Implikasi dari penelitian ini agar pemerintah dan masyarakat setempat memperhatikan dampak dari budaya uang panaik, agar tidak memiliki dampak negatif secara luas, sehingga perlu edukasi pada masyarakat agar menjalankan adat sesuai kesanggupan masyarakat dan memberikan dampak yang positif bagi kelangsungan hidup manusia dalam institusi pernikahan.
Komparasi Pemikiran Orientalis tentang Perkembangan Hukum Islam (Goldziher, Joseph Schacht, dan James Norman) Syahran Syahran; Abd. Raziq
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 4 NOMOR 2, 2022
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejarah perkembangan hukum islam menurut kaum orientalis. Penelitian ini menggunakan metode Library Reseach dengan pendekatan analisis yuridis untuk mendapatkan hasil akurat dari berbagai buku karanngan dari para oreantalis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Schacht dan Goldziher menyatakan bahwa dari masa Nabi hingga abad pertama hijrah, hukum Islam seperti yang kita kenal saat ini belum terbentuk. Walaupun al-Qur’an telah meletakkan dasar-dasar hukum keluarga, kewarisan dan ibadah ritual, sehingga dalam berbagai kasus, praktik hukum pada masa awal Islam telah menyimpang dari ketentuan harfiah al-Qur’an. Namun yang membedakan dari pemikiran kedua orietalis tersebut. Goldziher lebih membandingkan antara metode kritik hadis yang digunakan oleh pakar hadis Muslim ortodoks dengan metode kritik hadis “modern, dimana sebuah hadis yang dikatakan otentik oleh metode klasik Muslim, justru diragukan keotentikannya oleh metode kritik hadis “modern”, adapun Schacth menganggap bahwa para mazhab klasik lebih focus pada pengkajian hadis sebagai sumber hukum dan cendrung mengabaikan al-Quran sebagai sumber utama dalam pengkajian hukum islam, berbeda dengan kedua orientalis tersebut James Norman berpendapat bahwa akal manusia sebagai sumber hukum yang paling otoritatif untuk mengatur kehidupan social, bukan bersumber dari al-quran dan hadis sebagaimana pada konsep hukum islam, konsep hukum islam menurut Norman james tidak relevan lagi diterapkan pada masayarakat modern.
Integrasi Maqāṣid al-Syarī’ah dalam Perumusan Konsep Keluarga Sakinah Kontemporer Muhammad Agus; Laela Safriani
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 6 NOMOR 2, 2024
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keluarga sakinah merupakan tujuan ideal dalam perkawinan Islam yang tidak hanya menekankan aspek ketenteraman lahiriah, tetapi juga kesejahteraan spiritual, psikologis, dan sosial. Namun, dinamika kehidupan keluarga kontemporer menghadirkan berbagai tantangan baru seperti perubahan peran gender, tuntutan ekonomi, dan pergeseran nilai sosial yang menuntut reformulasi konsep keluarga sakinah agar tetap relevan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis integrasi maqāṣid al-syarī’ah dalam perumusan konsep keluarga sakinah kontemporer sebagai kerangka normatif dan kontekstual dalam hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research, melalui penelaahan literatur klasik dan kontemporer yang relevan dengan maqāṣid al-syarī’ah dan konsep keluarga sakinah. Hasil kajian menunjukkan bahwa maqāṣid al-syarī’ah, khususnya perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl), dapat dijadikan landasan integral dalam membangun konsep keluarga sakinah yang adaptif terhadap perubahan zaman. Integrasi ini memungkinkan perumusan keluarga sakinah yang tidak hanya normatif-dogmatis, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial kontemporer.
Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia: Perspektif Konstitusi Asrullah Asrullah; Syamsul Bachri; Hamzah Halim
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 3 NOMOR 2, 2021
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) tidak sejalan dengan amanah konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma presidential threshold dan sistem presidensial di Indonesia. Metode penulisan menggunakan metode normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan presidential threshold bertentangan dengan ketentuan UUD NRI 1945 dan menderogasi hak konstitusional partai polittik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Ketentuan presidential threshold juga bertentangan dengan semangat penguatan sistem presidensial dan cenderung quasi parlementer.
Analisis Hukum Qanun Aceh terhadap Pelaku Qadzf Ikhtilath Nurfyana Narmia Sari; Abdul Halim Talli; Kurniati Kurniati
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 3 NOMOR 2, 2021
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Qadzf ikhtilath merupakan perbuatan jinayah yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayah , Qadzf ikhtilath adalah menuduh orang lain melakukan perbuatan ikhtilath atau berdua- duaan, serta bercumbu. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah library research (penelitian perpustakaan). Menuduh orang lain melakukan perbuatan ikhtilath termasuk perbuatan yang disengaja karena telah berniat dan mengerjakan perbuatan tersebut. Meskipun berikhtilat dilarang di dalam agama tetapi jangan menuduh orang lain. Penuduh ikhtilath di Aceh sesuai dengan hukum qanun jika tidak bisa membutikan perbuatan yang tertuduh maka pelaku qadzf akan dikenakan hukuman cambuk sebanyak 30 kali dan denda berupa emas. Penuduh juga wajib mendatangkan 4 orang saksi secara bersamaan jika penuduh tersebut tidak dapat mendatangkan saksi maka penuduh juga akan di hukum ta’zir. Saksi yang harus hadir tidak boleh datang sendiri karena akan dinyatakan sebagai penuduh jadi saksi yang di hadirkan harus datang bersama. Dan pelaku qadzf ikhtilath akan gugur hukumannya jika orang yang di tuduh mengakui perbutannya, jadi yang mendapatkan hukuman adalah orang yang dituduh karena sudah mengakui perbuatannya. Untuk menghindari perbuatan qadzf ikhtilath telah diatur dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Jinayat sebagai peringatan kepada pelaku untuk tidak menyakiti orang lain dan melindungi masyarakat yang menjadi korban tuduhan.

Page 5 of 7 | Total Record : 66

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 8 NOMOR 1, 2026 VOLUME 7 NOMOR 2, 2025 VOLUME 7 NOMOR 1, 2025 VOLUME 6 NOMOR 2, 2024 VOLUME 6 NOMOR 1, 2024 VOLUME 5 NOMOR 2, 2023 VOLUME 4 NOMOR 2, 2022 VOLUME 4 NOMOR 1, 2022 VOLUME 3 NOMOR 2, 2021 VOLUME 3 NOMOR 1, 2021 VOLUME 2 NOMOR 2, 2020 VOLUME 2 NOMOR 1, 2020 VOLUME 1 NOMOR 2, 2019 VOLUME 1 NOMOR 1, 2019 More Issue