cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aswar
Contact Email
aswar@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285398358467
Journal Mail Official
aswar@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Tamangapa Raya III, No. 16, Antang
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Al-Azhar Islamic Law Review
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa
ISSN : 26547120     EISSN : 26566133     DOI : 10.37146/ailrev
Core Subject :
The aims of the Al-Azhar Islamic Law Review is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Islamic Jurisprudence (fiqh); Private Law; Criminal Law (fiqh jinayah); Islamic Philosophy; Islamic Legal Policy; Administrative Law; Constitutional Law.
Arjuna Subject : -
Articles 66 Documents
 3   4   5   6   7 
Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Nur Hijriah; Dzulkifli Al'Amin; Hardianti Hardianti; Mafthu Ikhsan; Nurul Huda
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 8 NOMOR 1, 2026
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The growth of the sharia economic sector in Indonesia continues to develop along with the increasing activities of financial institutions and businesses based on sharia principles. This development has the potential to give rise to various sharia economic disputes among the parties involved. In this regard, the Religious Courts have the authority to examine, adjudicate, and resolve sharia economic disputes as regulated in Law Number 3 of 2006 and Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts. This study aims to juridically analyze the implementation of the authority of Religious Courts in resolving sharia economic disputes and the effectiveness of its implementation in judicial practice. The method used in this research is normative legal research with statutory and conceptual approaches supported by library research. The results indicate that the Religious Courts have a strategic role in resolving sharia economic disputes due to clear legal foundations and the application of sharia principles in judicial processes. However, several obstacles remain, including limited human resource competence and the low level of public understanding regarding the authority of the Religious Courts.
Kedudukan Uang Panai’ dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis Perspektif Hukum Islam Muhammad Saleh; Nur Afifah Humairah Afifah; Abd. Raziq Raziq; Jumadil Jumadil; Arsul Arsul
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 8 NOMOR 1, 2026
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan masyarakat Bugis Sulawesi Selatan umumnya didahului uang panai’, yakni sejumlah uang yang diserahkan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan untuk membiayai pesta perkawinan. Meskipun secara sosial diperlakukan sebagai prasyarat perkawinan, kedudukannya dalam hukum Islam masih diperdebatkan dan kerap dirancukan dengan mahar. Penelitian ini bertujuan menjelaskan kedudukan uang panai’ dalam hukum Islam dan membedakannya secara konseptual dari mahar. Menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan ushul fiqh, penelitian menelaah sumber hukum primer berupa al-Qur’an, hadis, ijma’, dan Fatwa MUI Sulawesi Selatan, serta literatur sekunder melalui content analysis dan teori ‘urf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang panai’ bukan rukun maupun syarat sah perkawinan; ia tergolong ‘urf ṣaḥīḥ sehingga dibolehkan sepanjang memenuhi syarat diterimanya ‘urf, yaitu tidak bertentangan dengan syariat, bersifat umum dan konsisten, serta tidak menghalangi kemudahan perkawinan. Ketika dipatok berlebihan hingga menggagalkan perkawinan atau mengomodifikasi perempuan, uang panai’ bergeser menjadi ‘urf fāsid. Penelitian menyumbang kerangka bersyarat untuk menilai uang panai’ serta merekomendasikan penetapan nominal yang proporsional dan berlandaskan maslahat.
Sipalaiyang (Kawin Lari) di Desa Poda Polewali Mandar: Perwalian dan Keabsahan dalam Bingkai Pluralisme Hukum Basmala Basmala; Aswar Aswar; Fauziah Fauziah; Suandi Suandi
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 8 NOMOR 1, 2026
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sipalaiyang (kawin lari) masih bertahan pada masyarakat Mandar dan kerap dipandang bermasalah secara hukum, namun kajian terdahulu umumnya menilainya tidak sah karena ketiadaan wali dan jarang menteorikan variabel yang sebenarnya menentukan keabsahannya. Penelitian ini menganalisis faktor penyebab sipalaiyang dan menelaah keabsahannya menurut hukum Islam di Desa Poda Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar, yang dibaca melalui kerangka pluralisme hukum dan living Islamic law. Dengan penelitian lapangan deskriptif-kualitatif melalui pendekatan yuridis-sosiologis, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam terhadap delapan informan yang dipilih secara purposif hingga mencapai saturasi tematik, dan dokumentasi, lalu diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian mengidentifikasi empat faktor penyebab yaitu ketidaksiapan, perbedaan pilihan pasangan, pertimbangan status keluarga, dan jarak geografis yang bermuara pada ketiadaan restu orang tua. Yang utama, sipalaiyang di Poda dinilai sah karena tokoh agama lebih dahulu meminta perwalian kepada orang tua pihak perempuan sebelum akad, sehingga keabsahannya bersifat kasuistis dan bertumpu pada terpenuhinya perwalian, bukan pada label “kawin lari”; meskipun demikian, perkawinan tersebut umumnya tidak dicatatkan sehingga belum diakui negara. Penelitian ini menyumbang pembacaan elopement yang berpusat pada perwalian dalam bingkai pluralisme hukum dan merekomendasikan agar tokoh agama dan adat memadukan keabsahan syar’i dengan pencatatan negara demi perlindungan perempuan dan anak.
Peran BP4 dalam Mencegah Perceraian melalui Bimbingan Pranikah di KUA Aswar Aswar; Abdul Rahman Sakka; Safaruddin Safaruddin; Andi Magvirah
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 4 NOMOR 1, 2022
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BP4 dalam mencegah perceraian melalui bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Samturu. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan data yang dihimpun dari hasil wawancara dengan narasumber dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari tempat penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses bimbingan pranikah yang dilaksanakan BP4 di KUA Kecamatan Samaturu telah sesuai dengan aturan yang berlaku, mulai dari memeriksa kelengkapan berkas sampai dengan pemberian materi bimbingan pranikah, akan tetapi kurang efektif pengaruhnya bagi para peserta dikarenakan tidak adanya lembaga atau ahli dalam pemberian materi tentang psikologi perkawinan, kesehatan, dan reproduksi sehat yang menguasai langsung materi tersebut. Sedangkan keadaan kasus perceraian di Kecamatan Samaturu setelah mengikuti bimbingan pranikah meningkat pada tahun 2020 ke tahun 2021 sebagaimana hasil data yang didapatkan dari tahun 2020 sebanyak 22 kasus dengan jumlah yang telah mengikuti bimbingan pranikah sebanyak 6 orang (27%) dan tahun 2021 sebanyak 25 kasus dengan Jumlah yang telah mengikuti bimbingan sebanyak 13 orang (54%).
Fenomena Tradisi Mabakkang Perspektif Masyarakat Hukum Adat Bungalia Anggraini; Nur Awalia Rezkyanti Asis; Rohit Purwadi; Birkah Latif
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 4 NOMOR 1, 2022
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tradisi Mabakkang merupakan suatu bentuk tradisi adat yang berfungsi sebagai ajang untuk mentasbihkan pendewasaan yang dipadankan dalam proses aqiqah jika didalam Islam. Tradisi Mabakkang di Daerah Wanua Waru sangat disakralkan dan memiliki keunikan tersendiri yang mana para generasi penerus ditanamkan akan pentingnya kesehatan serta menjadi praktek turun temurun yang jika suatu pantangannya dilanggar maka akan menimbulkan akibat bagi masyarakat yang menjalankan. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini sebagian masyarakat menganggap bahwa hal tersebut tidak lagi menjadi suatu kewajiban, karena pelaksanaannya dapat digantikan dengan hal yang dianggap serupa maknanya (aqiqah). Hal itulah yang kemudian menimbulkan perspektif yang berbeda pada masyarakat dan berpengaruh terhadap penegakan hukum adat disana. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan peninjauan terhadap ritual tradisi Mabakkang dewasa ini dengan mengkaji melalui pendekatan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, deskriptif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu memberikan gambaran mengenai arti dari pengalaman-pengalaman beberapa individu. Adapun fenomena yang digali adalah mengenai proses pelaksanaan, perkembangan, dan dampak yang ditimbulkan dari ritual adat tersebut, serta bagaimana perspektif masyarakat terhadap tradisi Mabakkang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Masyarakat Wanua Waru dalam percaya bahwa selain sebagai ajang mentasbihkan pendewasaan bagi seorang anak tradisi Mabakkang sebagai tolak bala agar terhindar dari segala bencana dan berbagai penyakit seperti penyakit bisu, buta, lumpuh dan musibah lainnya, sedangkan Masyarakat Wanua Waru luar perlahan-lahan mulai meninggalkan dan menganggap sudah tidak lagi menjadi suatu dengan alasan lebih memilih proses akikah sesuai ajaran agama. Berdasarkan dua perspektif tersebut, dewasa ini tradisi Mabakkang telah mengalami adanya perubahan, hal ini dikarenakan adanya pola pergeseran hukum adat.
MUI dan Dinamika Sosial Politik (Studi Munculnya Fatwa Hukum Golput) Yusefri Yusefri
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 4 NOMOR 1, 2022
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fatwa diakui memiliki peran yang sangat urgen, karena ia merupakan instrumen dalam merespon berbagai persoalan hukum yang ditanyakan oleh pihak yang membutuhkan kejelasan hukumnya. Karena inilah, fatwa akan selalu dibutuhkan dari masa ke masa. Dalam konteks pelaksanaan pesta demokrasi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa hukum haram bagi yang tidak mau menggunakan hak suaranya atau disebut golongan putih (Golput) pada saat pemilihan umum (Pemilu). Fatwa ini ternyata menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Artikel ini memfokuskan kajiannya dengan mengangkat permasalahan bagaimana kontruksi kondisi dinamika sosial politik yang melatari lahirnya fatwa MUI tersebut. Analisis kajian artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan data dan analisis, hasil kajian ini menunjukkan bahwa munculnya fatwa Haram Golput dilatari oleh fenomena semakin menurunnya partisipasi masyarakat (rakyat) memberikan hak suaranya pada pemilu dan sarat kepentingan politik pihak tertentu, sehingga terlihat bahwa dinamika sosial politik saat itu mempengaruhi munculnya fatwa MUI tentang hukum haram Gulput.

Page 7 of 7 | Total Record : 66

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 8 NOMOR 1, 2026 VOLUME 7 NOMOR 2, 2025 VOLUME 7 NOMOR 1, 2025 VOLUME 6 NOMOR 2, 2024 VOLUME 6 NOMOR 1, 2024 VOLUME 5 NOMOR 2, 2023 VOLUME 4 NOMOR 2, 2022 VOLUME 4 NOMOR 1, 2022 VOLUME 3 NOMOR 2, 2021 VOLUME 3 NOMOR 1, 2021 VOLUME 2 NOMOR 2, 2020 VOLUME 2 NOMOR 1, 2020 VOLUME 1 NOMOR 2, 2019 VOLUME 1 NOMOR 1, 2019 More Issue