cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum" : 25 Documents clear
ANALISIS YURIDIS REGULASI AMBANG BATAS (PRESIDENTIAL THRESHOLD) SEBAGAI OPEN LEGAL POLICY DALAM HAK UNTUK DIPILIH DAN MEMILIH CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Herjunanto, David Herjunanto; Sulaksono, Sulaksono
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.52229

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan ambang batas (presidential threshold) sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dalam pasal 222 UU Pemilu serta menjawab problema yang terjadi di masyarakat tentang implikasi hukum dari presidential threshold dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan conseptual approach. Perundang-Undangan sebagai bahan hukum primer dan buku, jurnal, desertasi sebagai bahan hukum sekunder. Mengangkat permasalahan mengenai pengaturan Presidential threshold sebagai Open legal policy, sedari UU Pemilu diundangkan sudah menimbulkan gejolak di masyarakat terutama terkait penerapan pasal 222 UU Pemilu yang mensyaratkan Pemilihan Presiden dan wakil presiden menggunakan ambang batas suara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa salah satu putusan MK termasuk didalamnya Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 MK tidak berani menafsirkan presidential threshold beserta besaranya dan hitungannya secara matematis, hal ini menimbulkan kecurigaan atas pembuat undang-undang. Dari segi konstitusionalitasnya pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 banyak pihak mengatakan bertentangan dengan norma pasal 6A ayat (1) dan pasal 22E UUD 1945 dan lebih khusus dihubungkan pada putusan MK No. 14/PUU-XI/2013. Perumusan norma pada pasal 222 dibentuk pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan presiden didasarkan pada kewenangan Open legal Policy, yang diberikan oleh pasal 6A ayat (5) dan juga pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak mengatur mengenai ambang batas, Ambang batas ini menyebabkan hilangnya hak partai politik untuk bisa mengusulkan pasangan calon calon presiden dan wakil presiden Kata Kunci: Presidential Threshold, Open Legal Policy, Hak Dipilih dan Memilih, Pemilu.
URGENSI HUKUM MENGENAI MICROTRANSACTION LOOT BOX PADA PERMAINAN GENSHIN IMPACT Yudhistira, Raka Andhika; Ahmad, Gelar Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.52897

Abstract

Micro-transaction merupakan transaksi keuangan kecil yang dilakukan secara online. Melalui internet, metode transaksi perdagangan tidak lagi memerlukan pertemuan antara penjual dan pembeli hal ini karena semua tahapan menggunakan internet, salah satu bentuk micro-transaction yang terdapat dalam game adalah Loot box. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Urgensi hukum mengenai microtransaction loot box. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yaitu Kitab undang-undang Hukum pidana dan Undang undang tentang transaksi elektronik sebagai bahan hukum primer dan buku ataupun jurnal yang membahas microtransaction sebagai bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini microtransaction lootbox memenuhi unsur tindak pidana perjudian dalam KUHP pasal 303 dan juga penipuan pada KUHP pasal 378. Dikarenakan microtransaction memiliki unsur yang tercantum dalam undang undang tersebut maka microtransaction dapat di atur menggunakan Kitab undang- undang undang Hukum pidana dan Undang undang tentang transksi elektronik.
ANALISIS YURIDIS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU TERKAIT PELAKU USAHA YANG MENGURANGI MANFAAT JASA PADA SYARAT DAN KETENTUAN RALALI: JURIDICAL ANALYSIS OF THE INCLUSION OF STANDARDIZED CLAUSES RELATED TO BUSINESS ACTORS WHO REDUCE SERVICE BENEFITS IN RALALI TERMS AND CONDITIONS Amalia, Nova; Sulistyowati , Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.53767

Abstract

Abstrak Salah satu aplikasi penyedia layanan dan jasa yang mencantumkan klausula baku dalam syarat dan ketentuan aplikasinya adalah Ralali. Ralali merupakan sebuah platform aplikasi marketplace B2B (business to business) yang menghubungkan beberapa pihak penjual dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pencantuman klausula baku pada suatu perjanjian dapat menyebabkan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha menjadi tidak seimbang, sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yang posisinya lebih rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pencantuman klausula baku dalam syarat dan ketentuan Ralali telah sesuai dengan asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan terkait dengan pencantuman klausula baku yang mengurangi manfaat jasa pada syarat dan ketentuan Ralali. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman klausula baku dalam syarat dan ketentuan Ralali tidak sesuai serta bertentangan dengan asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, terdapat akibat hukum yang ditimbulkan dari pencantuman syarat dan ketentuan tersebut yaitu batal demi hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: Klausula Baku, Pelaku Usaha, Mengurangi Manfaat Jasa, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen.
TINJAUAN YURIDIS KARYA SENI PENGGEMAR (FANART) SEBAGAI SEBUAH CIPTAAN Nusantika, Karima Fatma; Hermono, Budi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.53833

Abstract

Hak cipta merupakan suatu bentuk penghormatan atas terciptanya karya intelektual dengan cara memberikan perlindungan hukum kepada pencipta dari perbuatan yang merugikan kepentingannya baik secara moral maupun ekonomi. Fanart merupakan karya seni dalam bentuk gambar yang merujuk pada tokoh karakter dalam karya seni yang sudah ada sebelumnya. Persoalan timbul mengenai status hukum fanart, apakah fanart sebagai karya seni yang dibuat berdasarkan karya lain tersebut mendapatkan perlindungan hak cipta atau tidak. Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum fanart berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta upaya penegakan hukum yang dapat ditempuh fanartist apabila fanartnya dipergunakan tanpa izin untuk tujuan komersil oleh pihak lain. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah fanart merupakan karya adaptasi ataupun karya transformasi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Fanart harus memenuhi Standar Perlindungan Hak cipta, yakni perwujudan, kreativitas, dan orisinalitas serta mematuhi aturan pembatasan hak cipta (fair use). Upaya hukum yang dapat dilakukan fanartist apabila fanartnya dipergunakan tanpa izin untuk tujuan komersil adalah dengan menempuh jalur litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian secara litigasi dilakukan setelah fanartist mendapatkan izin dari pemegang hak cipta karya seni asli untuk menciptakan karya turunan. Kata Kunci : Hak Cipta, Fanart, Karya Turunan.
ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PUTUSAN NOMOR 69/PDT/2014/PTK MENGENAI ANAK PEREMPUAN YANG MENUNTUT BAGIAN MUTLAK KARENA ADANYA SURAT WASIAT Lailiyah, Binti Hamidatul; Hermono, Budi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.53961

Abstract

Pertimbangan Hakim merupakan bagian penting dalam putusan pengadilan yang memuat argumentasi atau alasan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam Putusan Nomor 69/pdt/2014/ptk mengenai anak perempuan yang menuntut bagian mutlak atas adanya surat wasiat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah hibah wasiat yang mengurangi bagian mutlak ahli waris menurut undang – undang dapat dibatalkan apabila dituntut oleh legitimaris berdasarkan Pasal 913, 914 dan 920 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Akibat hukum dari Putusan No 69/PDT/2014/PTK yang menerapkan pasal 875 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan hukum waris adat Rote yang bersifat Patrilineal yaitu unsur kepastian hukum dan bagian mutlak yang dituntut dalam putusan tersebut menjadi tidak ada
TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS TANAH NEGARA BEKAS AGRARISCH EIGENDOM DI DESA DEPOK KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG: (STUDI PUTUSAN NO. 619/PDT/2019/PT SMG) Damastuti, Tiara Aji; tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.54074

Abstract

ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM MENGENAI KONSEP MEREK TERKENAL YANG MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK TERDAFTAR (STUDI KASUS SENGKETA MEREK STARBUCKS) Fitria, Emilia Lailatul; Masnun, Muh Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.57420

Abstract

Merek terkenal dirasa belum memiliki payung hukum yang berkepastian hukum. banyaknya sengketa merek yang berkaitan dengan merek-merek terkenal di pengadilan, dengan memanfaatkan pengakuan merek orang lain yang menjadi dasar itikad tidak baik dalam berbisnis. namun penerapan hukum dalam sengketa merek di tingkat pertama pada Pengadilan Niaga dengan tingkat kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung sering berbeda pada perkara yang sama sehingga sering menimbulkan disparitas putusan. salah satu sengketa merek terkenal yang menjadi sorotan di Indonesia yaitu merek Starbucks melawan merek Sumatra Tobacoo di pengadilan niaga Jakarta Pusat. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan merek terkenal di Indonesia serta untuk menganalisis pertimbangan hakim terkait konsep merek terkenal dalam sengketa merek pada tingkat Pengadilan Niaga dalam putusan nomor 51/pdt.sus/merek/2021/pn niaga jkt.pst. dan Mahkamah Agung dalam putusan kasasi nomor 836 k/pdt.sus-hki/2022 dalam sengketa merek Starbukcs. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, serta pendekatan kasus. bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini bahan hukum primer dan sekunder.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANGKALAN TENTANG SENGKETA JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 14/PDT.G/2021/PN BKL): JURIDICAL ANALYSIS OF THE BANGKALAN STATE COURT JUDGE'S RULING CONCERNING THE DISPUTE ON THE SALE AND PURCHASE OF LAND UNDER HAND (CASE STUDY DECISION NUMBER: 14/Pdt.G/2021/PN Bkl) Amin, Ahmad Hanan; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.58093

Abstract

Dalam proses jual beli indicator-indikator sering dianggap remeh oleh Masyarakat. Anggapan remeh ini sering terjadi karena ada beberapa kemungkinan yaitu Masyarakat yang tidak tahu proses jual beli tanah yang benar atau memang kurangnya penegak hukum untuk memberikan sosialiasi terkait hal tersebut. Sehingga hal-hal tersebut dapat mengakibatkan konflik atau sengketa. Seperti Pada Putusan No. 14/Pdt.G/2021/Pn Bkl yang terjadi antara Niwan (Penggugat) dengan Bu Sama sebagai (Tergugat), Kepala Desa Sobih (Tergugat 1), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan (Tergugat 2). Dalam penelitian ini akan meneliti tentang dasar pertimbangan hakim serta akibat yang ditimbulkan dari putusan tersebut. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta menggunakan Teknik analisis prespiktif.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KOSMETIK TERKAIT PRODUK SKINCARE KEMASAN SHARE IN JAR Wardhani, Mustika Eka Kusuma; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.58381

Abstract

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 877/PDT.G/2022/PN SBY TENTANG TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENYIMPAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH Faruq, Muhammad; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.58414

Abstract

Abstrak Notaris mempunyai tanggung jawab hukum secara perdata berkenaan dengan jabatannya, serta notaris bertanggung jawab apabila objek (SHM) yang ia simpan rusak ataupun hilang dari penguasaannya. Permasalahan antara Handoko Juwono melawan Dedy Wijaya pada putusan PN Nomor 877/Pdt.G/2022/PN Sby merupakan contoh perbuatan melawan hukum yang dilakukan dedy Wijaya selaku Notaris. Hal ini disebabkan karena notaris tidak melaksankan tugas dan kewajibannya dalam menyimpan sertifikat hak milik yang dititipkan kepadanya dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah yang disepakati oleh para pihak. Namun perbuatan yang dilakukan oleh Notaris yaitu menghilangkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut dapat merugikan pihak yang memberikan kepercayaan kepadanya, yaitu handoko Juwono tidak dapat membalik nama sertifikat tersebut dari pemilik lama menjadi nama sendiri. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Yaitu penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan akibat hukum dari Putusan No. 877/Pdt.G/2022/PN Sby mengenai tanggung jawab Notaris dalam menyimpan sertifikat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Metode analisis atas bahan hukum yang terkumpul adalah Metode Analisis Deskriptif guna untuk mengetahui benar atau salah pertimbangan hakim pada putusan PN nomor 877/Pdt. G/2022/PN Sby. Hasil dari penelitian ini sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara a quo bahwa tergugat menghilangkan sertifkat hak milik, perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata, akibat atas perbuatan Notaris yang merugikan orang lain dikenakan sanksi perdata yaitu mengganti kerugian materiil maupun immateril  

Page 2 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue