cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,583 Documents
 136   137   138   139   140 
PERTANGGUNGJAWABAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH Maharani, Rizkiyah Putri; Emmilia Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.45542

Abstract

Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga sering melakukan pelanggaran netralitas dalam pilkada, hal ini dapat dikenakan sanksi kepegawaian sebagaimana diatur dalam Undang–Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Artikel ini bertujuan untuk memahami pertanggungjawaban aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis Normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.  Teori kewenangan tindakan Pejabat ASN yang tidak netral dalam Pilkada, merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang karena tidak terdapat: atribusi, delegasi, dan mandat. Mengingat Tindakan pejabat ASN yang mendukung salah satu pasangan calon tidak ada unsur ketiga hal tersebut, maka tindakan tersebut masuk dalam katagori cacat kewenangan.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 39/PUU-XVIII/2020 TERHADAP UJI MATERIIL UU NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN Abud, Zakaria Abdillah; Widodo, Hananto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.45626

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-XVIII/2020 terhadap uji materiil Undang-undang penyiaran yang menolak menjadikan bahwa Undang-undang penyiaran mengalami kekaburan norma dalam menyelenggarakan sistem penyiaran internet (Over the top) yang tidak tersinkronisasi pada peraturan tersebut dengan mengakibatkan perlakuan berbeda bagi lembaga penyiaran konvensional. Rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimana pertimbangan hukum mahkamah konstitusi dan akibat hukum dari putusan tersebut. Tujuan dari penelitian adalah menjelaskan pertimbangan hukum dalam uji materiil Undang-Undang penyiaran serta menganalisis akibat hukum dari putusan tersebut. Jenis metode penelitian normatif dengan taraf sinkronisasi norma berupa kekaburan norma yang tidak saling bertentangan pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran terhadap peraturan sistem penyelenggaraan penyiaran konvensional secara vertical ataupun horizontal dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan konsep. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa terdapat berbagai temuan pertimbangan hukum majelis hakim yang kurang jelas dalam amar putusan yang dijatuhkan sehingga perlu dijelaskan melalui pendapat hukum peneliti. Pada bagian pembahasan adalah mengkaji alasan penemuan hukum oleh mahkamah konstitusi yang terkandung dalam pertimbangan hukum yang menerima legal standing pemohon namun menolak pokok permohonan, menjelaskan secara batasan normatif makna penyiaran dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran terhadap penyiaran konvensional dan internet, menganalisa perbandingan materi muatan Undang-Undang Penyiaran dengan Undang-Undang ITE untuk memperjelas langkah memasukkan metode baru penyiaran internet yang dimaksud, serta menguraikan akibat hukum dari putusan tersebut ke dalam perspektif hukum administrasi yang berarti kembali berlaku fungsi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia.
ANALISIS FRASA DEMI KEPENTINGAN UMUM DIKAITKAN DENGAN KEBIJAKAN MENGESAMPINGKAN PERKARA OLEH JAKSA AGUNG RI Ardyan, Fitrada Ridlo; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.45627

Abstract

Implementasi dari pengendalian perkara salah satunya adalah kewenangan untuk mengesampingkan perkara melalui Jaksa Agung. Kebijakan mengesampingkan perkara ini mendasarkan alasan demi kepentingan umum sebagaimana dasar pengaturannya pada Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan. Alasan demi kepentingan umum sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU Kejaksaan hanya memberikan penjelasan bahwa kepentingan umum meliputi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat luas. Pengaturan tersebut belum memberikan suatu penjelasan dan pedoman pelaksanaan, sehingga tujuan penulisan yang hendak dicapai untuk melakukan penggalian makna dari kepentingan umum, bagaimana pedoman menentukan kepentingan umum, dan penerapannya terhadap suatu perkara. Penelitian ini termasuk normatif dengan pendekatan peraturan, konseptual, dan perbandingan. Hasil dalam penelitian ini adalah Jaksa Agung sebagai pemilik kebijakan mengesampingkan perkara dalam menentukan unsur kepentingan umum memang tidak ada pedoman resmi yang rinci. Namun, setidaknya dalam menentukan unsur kepentingan umum Jaksa Agung dapat memahami siapa yang layak menentukan unsur kepentingan umum pada suatu perkara. Analisa Kepentingan umum pada suatu kasus apakah dinilai Jaksa Agung sendiri atau Jaksa Agung hanya mengakomodir masyarakat. Keseluruhan masyarakat tidak mungkin dilakukan, sehingga dipilih subyek mana yang relevan kaitannya dalam suatu perkara. Kepentingan umum juga bukan mutlak menilai suara terbanyak terlebih ada reaksi dari sebagian masyarakat yang menuntut keadilan. Jaksa Agung dalam mengindentifikasinya juga mampu membedakan suara masyarakat yang murni mencerminkan kepentingan umum atau kepentingan lain. Historis penerapan pada kasus besar pimpinan KPK menciptakan pandangan tentang keberlakuannya pada perkara lain yang memiliki persamaan tetapi tidak diimplementasikan. Sifat pengaturan dalam mengesampingkan perkara yang begitu luas dimungkinkan konsep penerapannya tergantung kepada politik hukum Jaksa Agung sebagai pemilik kebijakan.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 47 K/TUN/2020 MENGENAI TUMPANG TINDIH ANTARA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DENGAN HAK GUNA USAHA (HGU) PERKEBUNAN Nastiti, Althea Salza; Tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.45687

Abstract

Sengketa yang terjadi antara PT. Brian Anjat Sentosa melawan PT. Sasana Yudha Bhakti merupakan bukti terjadinya tumpang tindih Hak Guna Usaha (HGB) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP). SHGU No. 116 tertanggal 29 Oktober 2009 dan SHGU No. 147 tertanggal 29 September 2010 milik PT. Sasana Yudha Bhakti diketahui merupakan wilayah yang sama dengan IUP Operasi Produksi tertanggal 8 Mei 2018 milik PT. Brian Anjat Sentosa. Hingga perkara pada tingkat kasasi pada Putusan No. 47 K/TUN/2018, hakim memutuskan yang pada intinya SHGU No. 116 harus dibatalkan, Pasal 137 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan jika IUP bukanlah merupakan bukti atau tanda kepimilikan hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan memahami pertimbangan hakim dan akibat hukum dari Putusan No. 47 K/TUN/2018. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan metode analisis bahan hukum secara deskriptif preskritif. Hasil penelitian adalah diketahui pertimbangan hakim yang seharusnya diberikan berdasarkan berdasarkan peristiwa hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3403K/PDT/2016 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERKAITAN DENGAN KEPEMILIKAN TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING DI BALI Mayangsari, Bella Giska Ayu; Tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.45688

Abstract

Sengketa sebidang tanah hak milik antara Karpika Wati melawan Alan Maurice Pons dan Notaris Eddy Nyoman Winarta memuat perkara perbuatan melawan hukum atas status kepemilikan tanah yang melibatkan warga negara asing. Akta-Akta notaris yang dibuat oleh Karpika Wati dan Alan Maurice Pons terdiri atas Akta Sewa Menyewa, Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan, Akta Pernyataan dan Kuasa, Akta Pemberian Hak Tanggungan diketahui bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim memutuskan pada intinya Alan Maurice Pons dan Eddy Nyoman Winarta terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atas dibuatnya seluruh akta dan seluruh akta dinyatakan batal demi hukum. Diketahui bahwa seluruh akta secara tidak langsung bertujuan untuk memindahkan hak milik kepada warga negara asing. Sengketa tanah ini tidak terlepas dari unsur warga negara asing yang tidak diperbolehkan memiliki tanah dengan status hak milik. Penelitian ini bertujuan memahami pertimbangan hakim dan akibat hukum dari Putusan No. 3403K/PDT/2016. Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Penelitian memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder dengan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Tujuan akhir dari penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta akibat hukum dari pertimbangan hakim tersebut.
ANALISIS YURIDIS KESALAHAN TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 755 K/PID.SUS/2018 Fanani, Ahmad; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.45807

Abstract

Abstrak Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 755 K/Pid.Sus/2018 yang dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi putusan Mahkamah Agung Nomor 755 K/Pid.Sus/2018 permohonan kasasi Penuntut Umum seharusnya ditolak karena hasil putusannya baik judex factie maupun judex jurisnya dalam memeriksa perkara tindak pidana korupsi ini tentunya kurang sesuai. Tetapi dalam perkara ini pada tindak pidana korupsi dimana dalam putusan ini, hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi putusan Mahkamah Agung Nomor 755 K/Pid.Sus/2018 permohonan kasasi Penuntut Umum seharusnya ditolak karena hasil putusannya baik judex factie maupun judex jurisnya dalam memeriksa perkara tindak pidana korupsi ini tentunya kurang sesuai. Tujuan dari penelitian adalah ini untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim (Ratio Decidendi) MA dalam perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 755 K/Pid.Sus/2018 telah sesuai jika dikaitkan dengan unsur kesalahan terdakwa dan perbuatan terdakwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 755 K/Pid.Sus/2018 dapat dikualifikasikan dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) juncto Pasal 64 Ayat(1) KUHP.Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Kata Kunci : Dasar Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana, Putusan Kasasi Nomor 755 K/Pid.Sus/2018.
IMPLEMENTASI PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LP3TKI SURABAYA Anggraini, Dita Indah; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.45973

Abstract

Setiap orang yang melakukan sebuah pekerjaan di luar wilayah negara Indonesia, maka disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia dalam Pasal 1 angka 2 UU PPMI. Pemerintah menyediakan perlindungan hukum terhadap PMI. Bukan hanya sebuah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah namun juga memberikan sebuah pembekalan kepada PMI sebelum berangkat agar CPMI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja diluar negeri. Pembekalan Akhir Pemberangkatan dari BNP2TKI yang diselenggarakan oleh BP3TKI/UPT-P3TKI/LP3TKI/P4TKI sangat diperlukan bagi CPMI, berawal dari masalah diatas maka peneliti bermaksud mengangkat penelitian tentang Implementasi PAP terhadap CPMI di LPT3KI Surabaya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah menunjukan bahwa pelaksanakan PAP di LP3TKI Surabaya belum sesuai dengan Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor: Per-23/KA/XI/2013.Hal ini dibuktikan dengan tidak ada pengelompokan kelas PAP sesuai penempatan negara dan jenis pekerjaan yang sama. Ketidaksesuaian juga dibuktikan dengan pemenuhan kapasitas kelas yang berlebih. Adapun kendala pelaksanakan PAP yaitu kendala eksternal timbul dari CPMI karena kurangnya pengetahuan tentang materi PAP yang hanya dianggap sebagai formalitas saja dan .kendala internal jumlah instruktur PAP terdiri 5 orang, jika tidak ada cadangan instruktur maka akan kesulitan mencari instruktur apabila ada instruktur yang berhalangan untuk hadir. Kata Kunci: CPMI, PAP, LP3TKI Surabaya
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PERUSAHAAN MENGALAMI KERUGIAN SECARA TERUS MENERUS: STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1103 K/PDT.SUS-PHI/2020 Wijaya, Muhammad Tio Salsa; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.46100

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja merupakan putusnya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja yang mengakibatkan beberapa dampak tertentu, salah satunya yaitu hilangnya sumber mata pencaharian pekerja. Dalam artikel ini penulis membahas perselisihan PHK antara PT WIMCYCLE dan Agus Fauzi yang merupakan mantan pekerja PT WIMCYCLE. Bermula dari Agus Fauzi dan 300 rekan kerja lainnya di PHK secara massal dikarenakan perusahaan mengalami kerugian besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim mengenai kedudukan alat bukti putusan PKPU sebagai dasar ketidakmampuan perusahaan dari segi keuangan serta mengkaji implikasi yang dihasilkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1103 K/Pdt.Sus-PHI/2020 terhadap PT WIMCYCLE. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif (library research) dengan menggunakan 3 metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang telah dilakukan, Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1103 K/Pdt.Sus-PHI/2020, Majelis Hakim MA menerapkan metode interpretasi ekstensif yang memperluas makna ketentuan pada pasal 164 ayat (2) UUK yakni laporan keuangan 2(dua) tahun terakhir yang diaudit oleh akuntan publik dianalogikan dengan bukti Putusan PKPU yang berisi mekanisme untuk restruktursasi pembayaran hutang para kreditur yang merupakan penafsiran yang relevan dengan keadaan perusahaan. Kemudian, Majelis Hakim MA menetapkan putusan yaitu membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gsk tanggal 29 April 2020, Hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus sejak tanggal 30 April 2019, Tergugat berkewajiban untuk membayar kompensasi PHK kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 164 ayat (2) UUK.
PENGATURAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG BAWAH TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG DI SURABAYA Safitri, Nisabillah; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.46113

Abstract

Meningkatnya kebutuhan akan tanah namun ketersediaan lahan yang terbatas untuk pembangunan seperti rumah ataupun bangunan gedung yang memungkinkan untuk memanfaatkan lahan tidak hanya secara 2 (dua) dimensi saja, tetapi juga secara 3 (tiga) dimensi yang artinya pembangunan tidak hanya pada permukaan tanah saja, namun juga pembangunan di dalam tanah. Pembangunan di dalam tanah disebut dengan ruang bawah tanah yaitu bagian permukaan bumi yang ada dibawah tidak hanya untuk pengambilan sumber daya alam saja tetapi juga untuk pembangunan. Pemanfaatan ruang bawah tanah harus memiliki izin yang mana merujuk pada peraturan berskala lokal. Pada saat ini tidak semua daerah memiliki peraturan mengenai ruang bawah tanah, seperti di Surabaya, yang belum memiliki peraturan mengenai pemanfaatan ruang bawah tanah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji peraturan perizinan penggunaan ruang bawah tanah untuk bangunan gedung di Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Kemudian teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskripsi. Berdasarkan hasil penelitian, Pengaturan perizinan pemanfaatan ruang bawah tanah untuk bangunan gedung di Surabaya saat ini belum memiliki peraturan yang secara khusus membahas pemanfaatan ruang bawah tanah kemudian perizinan mengenai pemanfaatan ruang bawah tanah di Surabaya harus mengikuti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada bangunan gedung di atasnya yang mana harus terdapat gambar sampai ruang bawah tanah dan menimbulkan akibat hukum yang mana terdapat tiga sisi yaitu sisi bangunan, sisi terhadap pemilik, dan jika terdapat ketidaksesuaian antara IMB konstruksi.
PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA TERKAIT UPAH LEMBUR (STUDI PT ALBANY CORONA LESTARI) Bachtiar, Mochamad; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.46182

Abstract

Upah merupakan suatu hak bagi pekerja. Maka, membayar upah adalah suatu kewajiban bagi pengusaha untuk membayar atas jasa para pekerja. Salah satu jenis upah adalah upah lembur. Permasalahan yang terjadi ketika dalam salah satu klausul perjanjian kerja antara pekerja dengan PT Albany Corona Lestari menyebutkan bahwa pekerja diwajibkan menyelesaikan pekerjaannya diluar jam kerja. Dimana  pengusaha tidak membayarkan upah lembur dan menganggap pekerjaan yang dilakukan diluar jam kerja yang laksanakan oleh pekerja/buruh hanya sebagai loyalitas saja. Sehingga tidak dipenuhi hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum serta upaya apa yang harus dilakukan oleh pekerja terkait upah lembur (Studi pada PT Albany Corona Lestari). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder kemudian dianalisis deduktif untuk mendapatkan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan serta upaya pekerja terkait upah lembur yang berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati oleh PT Albany Corona Lestari. Sedangkan, untuk upaya hukum jika upah tidak dibayar perusahaan yaitu penyelesaiannya dengan cara melalui perundingan secara bipartit sebagai langkah awal, dilanjutkan dengan mediasi.

Page 138 of 159 | Total Record : 1583

 136   137   138   139   140 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue