cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,583 Documents
 140   141   142   143   144 
TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK KARENA OVERLAPPING DALAM PERKARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No.71/G/2016/PTUN/MKS) Laraswati, Roro Oktavia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.47697

Abstract

Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Berbagai aktivitas yang dilakukan manusia tidak ada yang tidak bersentuhan dengan tanah. Menjadi penting penguasaan tanah tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi juga penguasaan secara yuridis yang dilandasi hak. Untuk mewujudkan keinginan masyarakat dalam penguasaan tanah dilakukan suatu kegiatan yang disebut dengan pendaftaran tanah. Secara regulasi pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam ketentuan tersebut terdapat suatu prinsip yang memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemegang sertifi kat hak milik yaitu lembaga rechtsverwerking. Keberadaan tanah tidak dapat dilepaskan dari segala aktifitas manusia baik dalam pergerakan ekonomi, sosial, politik dan budaya seseorang maupun komoditas masyarakat. Hal ini disebabkan karena tanah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi setiap manusia dalam menjalankan aktifitas dan melanjutkan kehidupannya sehari- hari. Untuk memberikan kepastian atas hak tanah yang dimilikinya maka dibuatlah sertifikat hak atas tanah yang berfungsi sebagai tanda bukti yang sah atas kepemilikan tanah. Namun pada kenyataanya dalam pendaftaran sertfikat hak atas tanah bisa saja terdapat kesalahan sehingga menimbulkan beberapa masalah, yang paling sering adalah adanya sertifikat ganda
PENERAPAN ASAS NE BIS IN IDEM DALAM PUTUSAN PERDATA (STUDI ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3320 K/PDT/2018) Ilmiah , Fawaidil; Hikmah, Nurul
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.48163

Abstract

Asas Ne Bis In Idem adalah salah satu asas hukum umum yang berlaku di Indonesia yang mengatur bahwa seseorang tidak dapat diadili untuk kedua kalinya terhadap perihal sama yang sebelumnya telah diputus pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Majelis Hakim harus sangat teliti dalam memberikan pertimbangan hukum agar tidak terjadi kekeliruan dalam memberikan putusan. untuk menjatuhkan perkara terkait Ne Bis In Idem. Seperti perkara yang terjadi antara Pius Salim Satoto dan Hermelina Pesulina yang berakhir pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018 yang pokok perkaranya gugatan a quo adalah Ne Bis In Idem terhadap perkara terdahulu. Untuk itu dilakukan analisis terkait Pertimbangan Majelis Hakim dalam pemberian putusan dan juga Akibat Hukum jika dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018 tidak diputus sebagai Ne Bis In Idem. Metode yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif yang bersumber pada dokumen resmi, peraturan perundang-undangan dengan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku, artikel, jurnal dan kamus hukum. Hasil dari penelitian yang diperoleh yaitu persamaan Subjek dan Objek perkara menjadi poin utama hakim dalam menyatakan perkara a quo merupakan Ne Bis In Idem. dan terhadap putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim penulis tidak sepakat terhadap putusan tersebut. Terkait Akibat Hukum dari Putusan MA Nomor 3320 K/Pdt/2018 jika tidak diputus Ne Bis In Idem adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 2M atas nama Pius Salim Satoto yang proses balik namanya berdasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 55/desemb/1982 adalah sah di mata hukum.
PUTUSAN LEPAS (ONSLAG) TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1555 K/PID.SUS/2019) Hakim, Muhammad Abdul; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.48480

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan yang sulit dijangkau oleh hukum pidana, karena perbuatan pelaku-pelaku korupsi ini semakin canggih dan modern dalam melakukan aksi kejahatannya. Untuk memberantasnya memerlukan kemampuan berpikir aparat penegak hukum. Hal inilah yang mendorong pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi) dengan tujuan memberantas para koruptor agar tidak melakukan korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Namun, kasus Syafruddin menimbulkan polemik dimasyarakat karena MA memvonis putusan lepas, sehingga yang dipermasalahkan, apakah putusan hakim dalam Putusan No. 1555K/Pid.Sus/2019 sudah sesuai dengan tujuan UU Korupsi dan apakah proses penjatuhan putusannya sudah sesuai dengan kewenangan MA. Penelitian ini bertujuan menganalisis putusan hakim dalam putusan tersebut apa telah sesuai dengan tujuan dibuatnya UU Korupsi dan menganalisis proses penjatuhan putusan yang dilakukan Hakim telah sesuai dengan kewenangan MA. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus serta menggunakan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim pada putusan tersebut tidak sesuai dengan tujuan disahkannya UU Korupsi yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas para koruptor agar tidak melakukan Korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Disamping itu UU Korupsi bertujuan agar koruptor mengembalikan kerugian negara akibat perbuatannya. Selain itu Hakim MA dalam proses penjatuhan putusan tersebut telah melampaui batas kewenangannya karena telah mengadili fakta yang telah diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama dan banding. Dengan kata lain, Mahkamah Agung terkadang menempatkan dirinya sebagai pengadilan judex factie. Kata kunci : putusan hakim, tujuan UU Korupsi dan kewenangan hakim
TINDAK PIDANA PENYERANGAN KELOMPOK LASKAR PADA ACARA MIDODARENI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR. 672/PID.B/2020/PN.SMG) Shabrina, Nur Shabrina; Ahmad, Gelar Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.48507

Abstract

Abstrak Upaya penangan perkara diskriminasi ras dan etnis terhadap suatu golongan minoritas harus ditangani dengan serius mengingat saat ini di indonesia sedang terjadi maraknya darurat intoleransi. Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan dakwaan harus memperhatikan dampak dari perbuatan terdakwa karena perbuatan terdakwa dipandang sebagai perbarengan tindak pidana. Dakwaan Jaksa Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa hanya dengan peraturan umum, sedangkan pelanggaran diskriminasi ras dan etnis mengatur adanya sanksi tersendiri sebagai aturan yang khusus .. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum primer, sekunder serta bahan non hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tindakan terdakwa Misran dari kelompok Laskar yang melakukan penyerangan pada acara Midodareni, apabila dikenai sanksi berdasarkan Pasal 16 dan 17 UU No. 40 Tahun 2008 dan Menganalisis Dakwaan Penunut Umum dalam Putusan Nomor 672/PID.B/2020/PN.SMG apakah sesuai dengan perbuatan terdakwa. Hasil dari penelitian ini melalui analisis membuktikan bahwa terdakwa Muhammad Misran terbukti melakukan tindak pidana perbarengan yaitu consursus idealis dengan pidana kumulatif terbatas diberikan hukuman yang paling berat berdasarkan pasal 16 dan 17 UU No. 40 Tahun 2008 terbukti memenuhi unsur-unsur didalamnya dan Dakwaan Jaksa Penunut Umum dalam Putusan Nomor 672/PID.B/2020/PN.SMG tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, karena dakwaan yang disusun secara kumulatif tersebut jaksa tidak mendakwa dalam dakwaan keempat melanggar Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 dan atau dakwaan kelima melanggar Pasal 17 UU No. 40 Tahun 2008 Kata Kunci: Perbarengan Tindak Pidana, Diskrimnasi Ras dan Etnis, Dakwaan Jaksa Penutut Umum
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 181/B/2020/PT.TUN.SBY TENTANG SERTIFIKAT GANDA PADA TANAH GARAPAN Saputra, Alfian Anugrah; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.48661

Abstract

Sengketa terhadap tanah garapan dimuat dalam Putusan No. 181/B/2020/PT.TUN. Penggugat dimenangkan karena telah terlebih dahulu memperoleh pengakuan Sertifikat Hak Milik (SHM), di sisi lain Tergugat II Intervensi mendapatkan SHM atas dasar penguasaannya terhadap objek sengketa dengan dasar penguasaan tanah garapan yang diakuinya dilakukan turun temurun. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum dari putusan yang memenangkan Penggugat terhadap tanah garapan yang didalilkan Tergugat II Intervensi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder, kedua bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan yang akan dianalisis secara deskriptif preskriptif. Hasil penelitian menemukan jika pertimbangan hukum yang digunakan sudah tepat karena tanah garapan seharusnya digunakan 3 tahun berturut-turut berdasarkan Pasal 9 PP No. 224/1961 sedangkan dari fakta yuridis tidak ditemukan Surat Izin Menggarap yang dimiliki oleh orang tua ataupun kakek dari tergugat II intervensi. Kata Kunci: sertifikat ganda, sengketa, tanah garapan
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 703 PK/PDT/2016 TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS HIBAH YANG MELANGGAR LEGITIMIE PORTIE Pahlevy, Awang Ahmadanur Reza; Tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.48904

Abstract

Legitime portie merupakan suatu bagian dari ahli waris terhadap harta warisan, yang tidak dapat dihapuskan ataupun dikurangi oleh orang yang akan meninggalkan atau dikurangi dengan pemberian semasa hidup pewaris. Perbuatan pemberian semasa hidup atau hibah oleh pewaris yang melanggar legitme portie ahli waris seringkali menjadi permasalahan karena termasuk perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami ratio decidendi Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung No. 703/PK/PDT/2016, serta untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung No. 703/PK/PDT/2016. Jenis penelitian kali ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum terkait, bahan hukum sekunder terdiri atas penelitian, buku-buku, dan jurnal hukum yang berkaitan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum atas hibah yang melebihi legitime portie. Hasil penelitian menunjukkan, perbuatan menghibahkan yang dilakukan oleh Indrawati kepada Sabarbudi bukanlah sebuah perbuatan melawan hukum selama hibah tersebut tidak melanggar legitime portie dari para ahli waris. Fakta bahwa gugatan tersebut diajukan pada saat Indrawati selaku pewaris masih hidup, sehingga hibah tersebut bukanlah sebuah perbuatan melawan hukum karena hibah tersebut tidak melanggar legitime portie dari ahli waris karena objek sengketa masih hak sepenuhnya dari Indrawati selaku pemberi hibah. Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung No. 703 PK/PDT/2017 yakni dengan dibatalkannya putusan Mahkamah Agung No. 3043 K/PDT/2013 maka segala akibat hukum yang timbul dari putusan kasasi tersebut haruslah dikembalikan dalam keadaan seperti sebelum adanya gugatan mengenai pembatalan hibah tersebut.
ASPEK HUKUM PEMENUHAN RUANG TERBUKA HIJAU DAN PENERAPANNYA PADA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN SIDOARJO Tisya, Nabilah Assa'diyah; Masnun, Muh Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.49183

Abstract

The purpose of this research is to analyze the construction of Article 29 paragraph (2) of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning (UUPR) and the implementation of the handover of green open space in Sidoarjo Regency, moreover the implementation of Article 47 paragraph (4) of the Sidoarjo Regent Regulation Number 97 of 2021 concerning Procedures for The Delivery and Utilization of Housing Infrastructure, Facilities, and Utilities related to the handover, especially green open space has not been carried out optimally. This research uses a type of empirical research was used that used a qualitative approach with the use of primary and secondary data which was then collected through literature studies and interviews, then analyzed by descriptive-analysis methods. The results showed that article 29 paragraph (2) of the UUPR can be interpreted that the fulfillment of 20% of public green open space is the responsibility of the city / regency regional government, while private green open space is 10% fulfilled by the community both individually and in groups, private parties, and legal institutions / entities. Besides that why the submission delivery of infrastructure, facilities, and public utilities has not been carried out optimally, due to one of the obstacles that occurs is related to the lack of strict sanctions to enforce developers (developers), so they do not feel that they have an obligation to hand them over.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XVII/2019 ATAS JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Widiyanti, Arya; Widodo, Hananto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.49264

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 terhadap judicial review atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan mengabulkan sebagian dari tuntutan pemohon serta penghapusan kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pemberian izin penyadapan, penggledahan dan penyitaan yang pada mulanya sebelum dibentuknya Dewan Pengawas, sistem pengawasan internal tersebut di lakukan oleh Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi. Rumusan masalah yang dikaji dalam adalah bagaimana pertimbangan hukum mahkamah konstitusi dan implikasi hukum penghapusan kewenangan dewan pengawas terkait izin penggledahan, penyadapan dan penyitaan. Tujuan dari penelitian adalah menjelaskan pertimbangan hukum dari segi materiil undang-undang KPK serta menganalisis implikasi dari penghapusan kewenangan tersebut. Jenis penelitian normatif dengan taraf singkronisasi norma dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan konsep. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa KPK sekarang masuk dalam ranah eksekutuf dan pegawai KPK diangkat sebagai ASN serta Dewan Pengawas tidak lagi memberikan izin penggledahan, penyadapan dan penuntutan. Pada bagian pembahasan mengkaji alasan penemuan hukum oleh mahkamah konstitusi yang terkandung dalam pertimbangan hukum yang menerima legal standing pemohon dan mengabulkan sebagian dari permohonan pemohon. Menjelaskan secara batas normatif terkait implikasi hukum penghapusan kewenangan dewan pengawas yang pada mulanya di pegang oleh Komite Etik KPK dengan mengkaji beberapa histori kasus yang berkaitan.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN KASASI HAKIM MAHKAMAH AGUNG NOMOR 332 K/TUN/2020 TENTANG PEMBARUAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN TANPA IZIN PEMEGANG HAK ATAS TANAH Cahyono, Muhammad Fajar Tri; Tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.49409

Abstract

Marwan Kustiono selaku debitur PT. Bank Syariah Mandiri mengakui telah memiliki tagihan hutang kepada PT. Bank Syariah Mandiri dengan jaminan SHGB 334/Kelurahan Keputih atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan. Namun tindakan PT. Bank Syariah Mandiri yang menerbitkan Pembaruan Sertifikat Obyek Sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan. Marwan selaku pemilik tanah dan bangunan karena SHGB itu telah hilang dan juga telah jatuh tempo hal itu merugikan kepentingan Marwan selaku Pemegang Hak, hal ini bertolak belakang dengan berlakunya peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tersebut merugikan kepentingan Marwan sebagai Pemegang Hak. Tujuan penelitian ini yaitu akan pertimbangan hakim dan akibat hukum dari Putusan No. 332 K/TUN/2020. Jenis penelitian hukum normatif dilakukan dalam penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Bahan hukum sekunder dan primer dimanfatkan dengan mengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah diketahui pertimbangan hakim yang seharusnya menerapkan asas hakim aktif dalam memberikan putusan terkait Pembaharuan Sertifikat Hak Guna Bangunan tanpa persetujuan pemegang hak atas tanah yang dalam hal ini tidak adanya yang dikuasakan dalam melakukan penerbitan sertifikat hak guna bangunan tersebut.Secara umum dalam pertimbangan hakim dalam memenangkan pihak dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya II dan juga PT. Bank Syariah Mandiri yakni dengan mempertahankan pertimbangan hakim yang ada pada putusan sebelumnya mengenai Tenggat Gugatan yang sudah melebihi batas jangka waktu gugatan. Akibat hukum yang timbul dalam putusan MA No. 47 K/TUN/2020 yakni menyatakan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Kata Kunci: Pembaruan,Hak Guna Bangunan, Tanpa Izin
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 2/PUU-XIX/2021 BAGI PENERIMA JAMINAN FIDUSIA (KREDITUR) Sanjaya, Dicky Bagus; Tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.49412

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-XIX/2021 merupakan putusan untuk memutus perkara jaminan fidusia. Semua keputusan peradilan harus membawa dampak hukum untuk berbagai pihak. Tujuan penelitian hukum untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 2/PUU-XIX/2021 dan akibat hukum terhadap penerima hak fidusia. Penelitian ini dilaksanakan dengan mempergunakan teknik normatif di mana data primer sebagai sumber informasi utama dan data sekunder digunakan sebagai data pendukung. Metode berfikir kualitatif digunakan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PMK No. 18/PUU-XVII/2019 dan PMK No. 2/PUU-XIX/2021 mengurangi perlindungan hak-hak kreditur. Pengurangan hak dapat diketahui karena pengertian cidera janji atau wanprestasi telah berubah, maka proses eksekusi tidak dapat segera dilakukan oleh kreditur sehingga mengganggu siklus ekonomi kreditur karena kedudukan obyek jaminan fidusia di tangan debitur dan membuka kemungkinan terjadinya perselisihan di antara para pihak debitur dan kreditur. Kedua, PMK No. 18/PUU-XVII/2019 dan PMK No. 2/PUU-XIX/2021 tidak mengatur mengenai kepastian hukum bagi kreditur mengenai tata cara pelaksanaan jaminan fidusia dan mempersulit kreditur untuk melaksanakan jaminan fidusia. Kemudian, adanya ketidakjelasan mengenai yang dijanjikan, yang memperlambat proses eksekusi objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, keputusan ini hanya menguntungkan satu pihak, yaitu debitur. Mahkamah Konstitusi harus mengambil keputusan yang menjamin keadilan bagi semua pihak. Mahkamah Konstitusi harus memahami putusan dan putusan dengan isi dan susunan kata yang jelas, agar tidak membedakan perbedaan. Kata Kunci: Eksekusi, Fidusia, Eksekutorial, Cidera Janji

Page 142 of 159 | Total Record : 1583

 140   141   142   143   144 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue