cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,583 Documents
 142   143   144   145   146 
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 26/PID.SUS.ANAK/2022/PN.MTR) Rosagita, Anindya Aurin; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50652

Abstract

Penyalahgunaan narkotika pada anak terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Mataram Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr. Anak bertindak sebagai pengguna, perantara jual beli narkotika Golongan I, dan pelaku penggelapan. Hakim menjatuhkan pidana berupa pembinaan dalam Lembaga BRSAMPK “Paramita” Mataram. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr apa telah sesuai dengan ancaman pidana Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika dan apakah telah sesuai dengan kesalahan terdakwa. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr dengan ancaman pidana pada Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika dan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr dengan kesalahan terdakwa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr belum sesuai dengan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika. Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr, anak pelaku bertindak sebagai menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I, pemakai dan pelaku tindak pidana penggelapan, dikategorikan dalam concursus idealis. Maka kasus yang diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr  sudah sesuai dengan Pasal 81 UU SPPA terutama jika mendasarkan pada ayat (5) nya.
DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN NOMOR 3/PID.SUS/2021/PN. RAN Dan NOMOR 494/PID.SUS/2019/PN.SPT TENTANG PENGHINAAN Rosandra, Befiria Meike; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50150

Abstract

Putusan Pengadilan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN. Ran dan Putusan Pengadilan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN.Spt merupakan dua putusan yang menangani perkara Penghinaan melalui media sosial khususnya di Facebook. Kedua putusan pengadilan tersebut memiliki berat perkara yang sama, yaitu kesamaan sifat bahaya tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Adanya kesamaan tersebut tidak menutup kemungkin terjadinya disparitas. Perbedaan majelis hakim dalam mengambil keputusan pada penerapan sanksi pidana penjara yang cukup jauh yaitu 11 bulan dimana Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN. Ran dikenai pidana penjara 1 Tahun 1 bulan dan untuk putusan nomor 494/Pid.Sus/2019/PN.Spt dikenai pidana penjara selama 1 bulan 10 hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar disparitas jika ditinjau dari kesenjangan waktu pemidanaan serta mengetahui faktor penyebabnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder. Data yang terkumpul dianalisis secara preskriptif dengan pendekatan statute approach dan case approach. Hasil penelitian menunjukkan pertama, bahwa tidak ada dasar penentu batas waktu sanksi pidana untuk dapat dinyatakan adanya disparitas putusan. Belum adanya aturan mengenai batas waktu adanya disparitas putusan. Kedua, faktor penyebab adanya disparitas pada kedua putusan di atas adalah adanya pertimbangan hakim yang berbeda yang terkait dengan faktor profesi dari terdakwa. Pada Putusan nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Ran terdakwa merupakan seorang anggota kepolisian yang berarti tindakan yang dilakukan tidak dapat memberikan contoh yang baik pada masyarakat, karena pada dasarnya polisi merupakan penegak hukum sehingga jika ada perbuatan yang tidak sesuai maka dapat terjadi pelanggaran kode etik. Sedangkan pada putusan kedua nomor 494/Pid.Sus/2019/PN.Spt terdakwa merupakan seorang wirausaha.
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN KOIN EMAS DINAR DAN KOIN PERAK DIRHAM SEBAGAI ALAT TUKAR DI PASAR MUAMALAH DEPOK Pangestu , Bayu Ajie Satya; Hermono, Budi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50301

Abstract

Indonesia menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Akan tetapi pada awal Februari 2021 di Pasar Muamalah Depok terdapat peristiwa koin dari logam mulia (emas dan perak) digunakan sebagai obyek tukar. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penggunaan koin dinar dan dirham di Pasar Muamalah dalam perspektif hukum di Indonesia dan apakah transaksi di Pasar Muamalah dapat ditinjau dari perspektif perjanjian tukar menukar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis, pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan aturan yang bersifat normatif dengan menggunakan buku atau jurnal hukum yang linear dengan penelitian, dan dianalisis dengan metode prespektif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia Rupiah adalah satu-satunya alat tukar yang sah di Indonesia. Penggunaan alat tukar lain di luar Rupiah akan mendapat sanksi pidana dan denda. Koin emas dan perak yang terdapat di Pasar Muamalah Depok bukan merupakan mata uang karena diproduksi oleh PT Antam dan tidak menyerupai mata uang negara lain manapun. Koin-koin tersebut hanya merupakan suatu komoditas biasa dan objek pajak yang tergolong sebagai emas perhiasan berdasarkan Pasal 1 angka 8 PMK No. 30/PMK.03/2014. Sehingga transaksi yang terjadi di Pasar Muamalah Depok dengan menggunakan koin dari logam mulia adalah suatu perjanjian tukar menukar dengan koin logam mulia sebagai salah satu obyek perjanjian/obyek tukarnya.  
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR: 5/PDT/2018/PT.PBR TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERKAITAN DENGAN REKLAMASI LAHAN PASCA TAMBANG Eisano, Sapna Keryn; Tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50385

Abstract

Abstract Case number 5/Pdt/2018/Pn.Pbr is evidence that there are still companies that do not carry out post-mining reclamation and the government does not carry out supervision in accordance with statutory regulations. PT Riau Bara Harum as the holder of IUP and IPPKH Limited Production Forest Areas in Riau left the mining area without doing any post-mining reclamation, making the judge in decision number 22/Pdt.G-LH/2016/Pn.Rgt decide PT Riau Bara Harum and the Ministry of Energy and Mineral Resources have violated the law and punished the Ministry of Energy and Mineral Resources for reclamation of the object of dispute. The Ministry of Energy and Mineral Resources then made an appeal to the High Court with case Number 5/Pdt/2018/Pt.PBR, in which the Panel of High Judges upheld Decision Number 22/Pdt.G-LH/2016/PN.Rgt. This research is a normative legal research, the approach used is the law, case and conception approach. The research was conducted with primary and secondary legal materials, and the collection of legal materials used literature study. The results of this study are to determine the judge's considerations and the legal consequences of the judge's considerations. Keywords: post-mining reclamation, supervision, coal mining
ANALISIS YURIDIS TUMPANG TINDIH KEWENANGAN BPN YOGYAKARTA DAN KERATON DALAM DUA PRINSIP SISTEM PENGELOLAAN TANAH SETELAH BERLAKUNYA UU NO.13 TAHUN 2012 DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL Rizhaldi, Muhammad Bayu; Susilowati, Indri Fogar
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50695

Abstract

Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terkait Tumpang Tindih Kewenangan BPN Yogyakarta dan Keraton Dalam Dua Prinsip Hukum Pada Sistem Pengelolaan Tanah Setelah Berlakunya UU No. 13 Tahun 2012 dari Perspektif Hukum Nasional” ini berisi 2 buah rumusan masalah yaitu : Apakah hubungan kelembagaan antara BPN dan Keraton Yogyakarta mengacu pada kewenangan dalam pengelolaan pertanahan sudah sesuai dengan Konstitusi Hukum Nasional berdasarkan pada UUPA khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Apa akibat hukum bagi masyarakat DIY dalam Pendaftaran Tanah yang mengalami dua prinsip Hukum Pertanahan setelah berlakunya UUPA dan UU No. 13 Tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganilisis bagaimana hubungan kelembagaan serta kewenangan BPN dan Keraton dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan suatu kajian Normatif Yuridis, dimana analisis kajian dilakukan dengan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan Konseptual, dan pendekatan secara Historis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPN dilibatkan dalam Proses Pemanfaatan dan Pengelolaan yang bertugas memverifikasi hasil identifikasi dan inventarisasi dari pihak Keraton hingga terbitnya Hak Milik.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 113 PK/TUN/2020 TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI ATAS TANAH YANG SUDAH DIPERJUALBELIKAN Karima, Tirsa Okta; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50722

Abstract

The dispute was occurred between Ho Kiarto and the Head of the Surabaya City Land Office I in the Supreme Court Decision Number 113 PK/TUN/2020 is evidence of a dispute over the issuance of a replacement certificate for land that has been traded. This dispute began with H Moch Goefron Masyhuri who had sold the land of the two objects of dispute to Ho Kiarto so that he was the physical and/or de facto holder of the existence of SHM No. 264/Kel. Tambaklangon and SHM No. 444/Kel. Tambaklangon on behalf of H. Moch Goefron Masyhuri, but Badrus Sholeh (Defendant II Intervention) as the heir of H. Moch Goefron Masyhuri has reported to the Head of Surabaya City Land Office I for the loss of the two objects of dispute, and on this report the Head of Surabaya City Land Office I issued SHM Number 445/Kel. Tambak Sarioso on Replacement of SHM Number 264/Kel. Tambaklangon and SHM Number 690 / Kel. Tambak Sarioso for the replacement of SHM Number 444/Kel. Tambaklangon on behalf of H. Moch Goefron Masyhuri so that in this case the issuance of a replacement certificate by the Head of the Surabaya City Land Office I has contravened to the Legislations (Peraturan Perundang-undangan) chapter 56 paragraph (1) of Government Regulation No. 24/1997 and does not apply the principles of the General Principles of Good Government (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik/AAUPB), especially the Principle of Accuracy in its issuance.
PERBEDAAN KONSEP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MEYEBABKAN MATI BERDASARKAN PADA PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN Putri, Senia Wandalillah; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50709

Abstract

Putusan Nomor 1/ Pid.sus – Anak/ 2020/ PN.KP ini memutuskan bahwa Anak telah melakukan tindak pidana penganiayaan menyebabkan mati sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Namun, dalam faktanya terdapat indikasi bahwa Anak melakukan tindak pidana lain sebelum melakukan penganiayaan menyebabkan mati. Wujud dari perbuatan yang dilakukan oleh Anak yang menyebabkan matinya seseorang dapat diduga sebagai wujud dari tindak pidana pembunuhan. Pada putusan ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Berdasarkan barang bukti, alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Anak juga melanggar ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 tentang tanpa hak memiliki senjata tajam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan konsep tindak pidana pembunuhan dengan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan mati serta untuk mengetahui kesesuaian hakim dengan tidak menerapkan perbarengan tindak pidana pada putusan Nomor 1/ Pid.sus – Anak/ 2020/ PN.KPN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini yakni perbedaan mendasar pada tindak pidana pembunuhan dengan tindak pidana penganiayaan menyebabkan mati yakni terletak pada unsur “dengan sengaja” yang mana pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya.. Penerapan hukum pidana materil dalam kasus penusukan pada Putusan Nomor 1/ Pid.sus – Anak/ 2020/ PN.KPN telah sesuai dengan hukum pidana di Indonesia karena hakim tidak mempertimbangkan perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak berdasar pada surat dakwaan  Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sesuai dengan asas ultra pepita yang mana hakim dilarang memutus perkara diluar dari dakwaan yang ditulis oleh Jaksa Penuntut Umum.
TUDUHAN TINDAKAN ASUSILA YANG BERAKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (STUDI PUTUSAN NOMOR 47/PDT.SUS-PHI/2019/PN.PBR) Wahono, Eldiva Firtsananda Arrafi; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50710

Abstract

Pada Putusan No. 47/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr. Permasalahan yang timbul adalah ketidaksesuaian putusan dengan Surat Edaran Menakertrans No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005. PT. Sekato Pratama Makmur mem-PHK secara sepihak pekerja tanpa mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003. Dalam putusan tersebut Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr Tentang PHK karena tuduhan tindakan asusila menurut ketentuan dalam Putusan MK No. 012/PUU-I/2003 dan menganalisis akibat hukum atas pemberlakuan Putusan No. 47/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr Tentang PHK karena tuduhan tindakan asusila. Penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr dirasa kurang tepat, karena menggunakan ketentuan PKB PT. Sekato Pratama Makmur Periode 2018-2020. Padahal PKB tersebut ada ketidaksesuaian dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hakim dapat mempertimbangkan Putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003 dan SE Menakertrans Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 pada angka 3 huruf a. Dengan demikian hakim harus memperhatikan keadilan bagi pekerja/buruh bahwa tuduhan atas tindakan asusila harus dibuktikan dan dinyatakan bersalah pada pengadilan pidana yang telah Inkracht, hal ini diperkuat dengan adanya ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam akibat hukum yang ditimbulkan pada putusan tersebut hakim dapat mendasarkan berdasarkan Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka dari itu Penggugat akan mendapatkan berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, kesalahan berat, PT. Sekato Pratama Makmur, Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr
DISPARITAS PEMIDANAAN PUTUSAN HAKIM PADA KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA: (STUDI PUTUSAN NOMOR1981/PID.SUS/2021/PN SBY DAN PUTUSAN NOMOR 1822/PID.SUS/2021/PN SBY) Milanisa, Septia Atma; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50752

Abstract

Disparitas pidana menimbulkan rasa ketidakadilan pada diri terdakwa maupun pada masyarakat pada umumnya. Dalam penelitian ini, penulis menganalisa perbedaan perimbangan hakim hingga menimbulkan disparitas pidana dalam Putusan Nomor 1981/Pid.Sus/2021/PN Sby diaman terdakwa divonis pidana selama 4 tahun 6 bulan dan Putusan Nomor 1822/Pid.Sus/2021/PN Sby dimana terdakwa divonis pidana selama 2 tahun 6 bulan. Kedua putusan tersebut memuat kasus yang hampir sama yaitu kasus penyalahgunaan narkotika golongan I kristal metamfetamina yang diputus dengan pasal yang sama dan fakta persidangan terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan juga hampir sama. Adanya disparitas pidana dapat disebabkan oleh faktor hukum dan faktor hakim. Faktor hukum disparitas pidana dapat disebabkan karena tidak terdapat pedoman pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan faktor hukum disparitas pidana dapat disebabkan karena faktor internal hakim. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Sumber datanya didapatkan dengan mengamati perilaku hakim dengan wawancara dengan hakim. Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan bahwa faktor yang menimbulkan disparitas pidana dalam kedua putusan tersebut disebabkan oleh perbedaan pandangan hakim mengenai rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan perbedaan pedoman hakim Ketika memutus suatu perkara. Hakim pada putusan Nomor 1981/Pid.Sus/2021/PN Sby berpedoman pada konsep hukum progresif yang menganggap bahwa dalam memberikan putusan tidaklah harus berpatokan pada bunyi undang-undang melainkan pada rasa keadilan dalam masyarakat dikarenakan undang-undang tidak selalu relevan. Sedangkan hakim pada putusan Nomor 1822/Pid.Sus/2021/PN Sby berpedoman pada konsep hukum positivistik legalistik yang berpegang teguh pada bunyi undang-undang. Kata Kunci: Analisis Putusan, Anak, Narkotika, Perlindungan Anak.
ALASAN PEMBERAT PADA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH MENTERI SOSIAL DALAM PUTUSAN NO. 29/PID.SUS-TPK/2021/PN JKT.PST Yulia, Eva; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50782

Abstract

The judge's decision on corruption by the former minister of social affairs in Decision No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt. Pst who did not accommodate the reason for the ballast resulted in criminal sanctions received by the perpetrator being unworthy. The non-accommodation of ballast reasons related to office crimes in Article 52 of the Criminal Code and Article 2 paragraph (2) of the Law on the Eradication of Corruption Crimes even though the elements of the article have been fulfilled by criminal acts committed by Juliari Peter Batubara is the main problem studied. This study aims to determine the appropriate criminal sanctions for perpetrators of corruption of the Covid-19 Social Assistance. The type of research used by the author is normative juridical using primary and secondary legal materials, and takes a statutory approach (Statue approach), conceptual (Conceptual approach), and Case approach (Case approach). So as to get the result that the elements of the ballast article, namely Article 52 of the Criminal Code, have been fulfilled by the actions of Juliari Peter Batubara, so that in Decision No. 29 / Pid.Sus-TPK / 2021 / PN. PST sanctions imposed should have been more severe. And the elements of Article 2 paragraphs (1) and (2) of the Anti-Corruption Law have also been fulfilled, so Juliari Peter Batubara should be charged with the article and can be sentenced to death because of the fulfillment of the elements of "certain circumstances" in Article 2 paragraph (2) of the Anti-Corruption Law.

Page 144 of 159 | Total Record : 1583

 142   143   144   145   146 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue