cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,583 Documents
 141   142   143   144   145 
ANALISIS YURIDIS TERKAIT PERUNDINGAN DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Hidayatullah, Qholbi Wajdiya; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50167

Abstract

Perundingan adalah proses yang wajib ditempuh para pihak pada saat Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari. Ketentuan tersebut terdapat pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal yang berbeda diatur dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana pengusaha yang akan melakukan Pemutusan Hubungan kerja maka mengupayakan menghindari Pemutusan Hubungan Kerja. Jika gagal menghindari pengusaha hanya memiliki kewajiban memberitahukan kepada pekerja alasan Pemutusan Hubungan Kerja.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Pasal 151 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengusaha wajib meminta persetujuan Pemutusan Hubungan Kerja kepada pekerja melalui perundingan, apabila perundingan tersebut gagal karena pekerja tidak memberikan persetujuan maka terjadi perselisihan yang dapat diselesaikan di lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ketentuan tersebut berbeda dengan Pasal 39 PP Nomor 35 tahun 2021 dimana pengusaha hanya berkewajiban memberitahukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada pekerja melalui surat pemberitahuan secara sah. Pekerja yang telah menerima surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja mempunyai hak atas pernyataan menolak disertai alasan dengan waktu paling lama 7 hari kerja. Hal tersebut berarti para pihak wajib melaksanakan perundingan. Apabila perundingan tersebut tidak memperoleh kesepakatan bersama karena pekerja menolak menyetujui maka terjadi perselisihan yang dapat diselesaikan di lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tahapan perundingan yang ideal adalah ketentuan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja yang terdapat pada UU Nomor 13 Tahun 2003. Jadi Lembaga Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review pada UU Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Pemutusan Hubungan Kerja supaya memberlakukan UU Nomor 13 Tahun 2003 menjadi langkah dalam Pemutusan Hubungan Kerja.
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY (BITCOIN) SEBAGAI SARANA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Utami, Gayung; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50069

Abstract

Modus baru kejahatan mulai bermunculan seperti menggunakan Cryptocurrency jenis bitcoin dengan menggunakan metode Tindak Pidana Pencucian Uang. , metode pencucian uang ini memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidang Cyber, yang juga disebut Cyber Laundering, namun Dari peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia, kasus TPPU menggunakan crptoccurency Bitcoin tidak bisa di proses karena BI mengatakan bahwa cryptocurency bitcoin bukan termasuk mata uang Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative atau normative legal research. Penelitian hukum meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang di maksud adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan, perjanjian serta doktrin Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case zapproach), dan pendekatan konseptual (Conceptual approach). mekanisme TPPU menggunakan mata uang cartal dan mata uang virtual hampir sama, yaitu Layering, Placement, dan Integration, namun yang membedakan adalah pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Crypto bisa di proses, hanya saja belum ada aturannya, selain ituTPPU menggunakan mata uang virtual sulit untuk dilacak dan mudah berpindah akibatnya sulit menerapkan syarat pelaporan dan penelusuran jejak untuk melacak. Pemerintah harus segera mengeluarkan aturan atau melakukan pembaharuan hukum terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan mata uang virtual yang dapat menjerat hukum pelaku, selama tidak ada aturanya maka sulit untuk menjeratnya karena Pelaku Tindak Pidana Pencucian uang dapat dikatakan bertanggung jawab karena memenuhi unsur-unsur kesalahan
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR : 842/PDT.G/2015/PN.SBY TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI TERKAIT SUBJEK HAK ATAS TANAH YANG BUKAN ATAS NAMA PENJUAL Surya, Renadi Marizki; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50271

Abstract

Tanah merupakan aset penting yang memiliki nilai ekonomis. Pentingnya tanah khususnya dalam aspek ekonomis membuat hukum memberikan pengaturan khusus terkait jual beli tanah. Sebagai upaya untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum, jual beli tanah memerlukan Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh PPAT. Salah satu permasalahan dalam jual beli tanah terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 842/Pdt.G/2015/PN.Sby. Putusan ini sejatinya menegaskan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi. Penelitian ini berfokus pada ratio decidendi Putusan Nomor: 842/Pdt.G/2015/PN.Sby telah tepat karena menegaskan kasus ini sebagai wanprestasi, padahal ada tendensi kasus ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menegaskan bahwa penulis tidak setuju dengan ratio decidendi Putusan Nomor: 842/Pdt.G/2015/PN.Sby terkait wanprestasi yang seyogyanya menurut penulis telah terpenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Akibat Hukum Putusan Nomor: 842/Pdt.G/2015/PN.Sby dalam perlindungan hukum terhadap pembeli hak atas tanah yang obyek jual belinya bukan atas nama penjual, yaitu: bagi Penggugat, Penggugat yaitu mendapatkan ijin dan kuasa kepada Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat II selaku penjual pertama guna menandatangani Akta Jual Beli di hadapan PPAT sekaligus Penggugat bertindak untuk dan atas namanya sendiri sebagai pembeli atas tanah sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 95 Kelurahan Simomulyo adalah hak untuk melakukan balik nama.
TINJAUAN YURIDIS TERKAIT JANGKA WAKTU TERTENTU DALAM PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA Sitowing, Diego Bagas Pratama; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50310

Abstract

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan salah satu pola pembiayaan yang terdapat dalam lembaga pembiayaan ekspor indonesia (LPEI) yang termasuk lembaga keuangan khusus (LKK) yang dapat klasifikasi sebagai lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Lembaga pembiayaan ekspor indonesia menyediakan fasilitas pemberian pembiayaan bagi para pelaku ekspor yang mempunyai prospek untuk peningkatan ekspor nasional. Penelitian ini bertujuan memahami apakah dalam lembaga pembiayaan ekspor Indonesia mengatur tentang batas jangka waktu tertentu pengembalian dana fasilitas pembiayaan dalam pembiayaan berbasis prinsip syariah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku agar mendapatkan suatu kepastian hukum. Problematika kekosongan norma hukum yang terjadi pada peraturan perundang-undangan mengenai penerapan pengembalian dana lembaga pembiayaan ekspor indonesia dan dapat menentukan pengaturan hukum manakah yang tepat kedepannya terhadap batas jangka waktu tertentu pengembalian dana fasilitas pembiayaan dan akibat hukumnya pada lembaga pembiayaan ekspor indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Hasil penelitian menyebutkan bahwa memahami batas jangka waktu yang diberikan dalam pengembalian dana fasilitas pembiayaan lembaga pembiayaan ekspor indonesia. Kontruksi hukum argumento a contrario digunakan oleh penulis dalam menyeleaian problematika penelitian ini. Kata Kunci : lembaga pembiayaan ekspor indonesia, jangka waktu tertentu, lembaga jasa keuangan khusus.
TINJAUAN YURIDIS PENIADAAN UJIAN NASIONAL BERDASARKAN SURAT EDARAN KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2021 Ikhsan, Muhammad Khananul; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50474

Abstract

Abstrak Perubahan sitem pendidikan di Indonesia saat ini dipengaruhi oleh keadaan dunia. Semakin cepatnya perubahan zaman maka sistem pendidkan juga mengikuti, seperti dengan adanya pandemi beberapa tahun belakangan yang berakibat kepada peniadaan Ujian Nasional atas dasar Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional, sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya ujian nasional selalu diadakan terhadap peserta didik sebagai bentuk penyelesaian satuan pendidikan tertentu atau sebagai hasil prestasi belajar. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan pemerintah melakukan peniadaan Ujian Nasional berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 serta mengkaji akibat hukum peniadaan Ujian Nasional atas diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan penulisan menggunakan pendekatan undang-undang dengan membedah bahan hukum yang dikumpulkan dengan cara studi literatur yang dianalisis secara preskriptif, serta pendekatan konseptual yang merujuk pada doktrin-doktin hukum maupun padangan para ahli. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peniadaan Ujian Nasional berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 didasarkan kewenangan diskresi yang dimiliki menteri untuk membuat peraturan kebijakan. Adapun akibat hukum peniadaan Ujian Nasional atas diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 adalah batal demi hukum (van rechtswege nietig) tidak mengikat sebab penetapannya terdapat cacat kewenangan dan cacat prosedur. Kata Kunci: Surat edaran, Ujian nasional, Akibat hukum.
KESADARAN HUKUM PERUSAHAAN SWASTA DI KOTA SURABAYA DALAM MEMPEKERJAKAN PENYANDANG DISABILITAS (STUDI DI PT. ADVIANT BERKAT MANDIRI) Yulianto, Adam; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50411

Abstract

Berdasarkan data Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2021, Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penyandang disabilitas terbanyak yaitu mencapai 22.347 jiwa dan 15.505 jiwa diantaranya dalam usia produktif. Penyandang disabiltias dalam usia produktif tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang hanya menyentuh 44% dari yang ditetapkan secara nasional yaitu 69.3%. Surabaya mengalami peningkatan jumlah penyandang disabiltias pada kurun waktu 2019-2020 yang mencapai 13.3%. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan perusahaan swasta untuk mempekerjakan penyandang disabilitas setidaknya 1% dari keseluruhan pekerja. Belum semua perusahaan swasta di Surabaya menjalankan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Penyandang Disabilitas, salah satunya PT. Adviant Berkat Mandiri. Penelitian ini akan meneliti kesadaran hukum dan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum PT. Adviant Berkat Mandiri dalam mempekerjakan penyandang disabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian menemukan bahwa kesadaran hukum PT. Adviant Berkat Mandiri terkait kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 1% masih sangat rendah. PT, beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah latar belakang pendidikan dari HRD, pengalaman kerja HRD, dan pelatihan/sertifikasi HR dari HRD. Kata Kunci: disabilitas, pekerja, perusahaan swasta
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PRIVAT DI KAWASAN INDUSTRI: STUDI KASUS DI KAWASAN INDUSTRI JAVA INTEGRATED INDUSTRIAL AND PORTS ESTATE Yuniarti, Putri Irma; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50434

Abstract

Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan industri merupakan salah satu kewajiban pihak pengelola kawasan industri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 9 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten.Gresik No.10 Tahun 2010, pada kawasan industri JIIPE yang hanya menyediakan 115 Ha atau sebesar 6,53% lahan rth meski seharusnya minimal tersedia 352 Ha atau 20% lahan rth dari keseluruhan lahan kawasan industri seluas 1761 Ha. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam langkah penertiban pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau privat di kawasan industri ialah melalui penerapan sanksi administratif, namun sangat disayangkan proses penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran ini belum berjalan secara maksimal sehingga banyak yang berhenti pada proses pemberian himbauan setelah dilakukannya konfirmasi dan/atau peninjauan lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi administratif yang dilakukan oleh Dinas PUTR dan Dinas Satpol PP Kab.Gresik serta faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan socio-legal. Dari penelitian ditemukan bahwa penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban penyediaan rth di kawasan industri belum pernah dilakukan baik oleh dinas PUTR maupun Dinas Satpol kepada pihak PT.BKMS selaku pihak pengelola kawasan industri JIIPE yang melakukan pelanggaran, hal ini dikarenakn belum adanya laporan terkait adanya pelanggaran penyediaan rth yang dilakkukan oleh PT.BKMS, terdapat faktor penghambat yang ditemui baik oleh Dinas Putr maupun Dinas Satpol PP Kab.Gresik dalam melaksanakan penerapan sanksi administratif diantaranya faktor masyarakat, sarana dan prasarana serta penegak hukum itu sendiri. Kata kunci: penerapan sanksi administratif,rth , kawasan industri
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR NO.207/PDT/PT.MKS TENTANG PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH TANPA DISERTAI AKTA HIBAH Effendy, Noerizma Kurniawan; Susilowati, Indri Fogar
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50516

Abstract

Perbuatan yang dimaksudkan memindahkan Hak Milik atas tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hak atas tanah dapat beralih dengan cara hibah dan dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta dibuat oleh PPAT. Peralihan hak atas tanah harus dilakukan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah yaitu berupa sertifikat tanah. Permasalahan yang diangkat penulis merujuk pada Putusan Pengadilan Tinggi Makasar No. 207/PDT/2017/PT.MKS dimana terjadi proses peralihan hak milik atas tanah tanpa disertai akta hibah dari Pihak Terbanding kepada Para Pembanding sampai dengan terbitnya sertifikat tanah. Penelitian ini dianalisis penulis untuk mengetahui ratio decidendi yang digunakan Para Majelis Hakim dalam menentukan fakta materiil dari perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, kemudian bahan hukum sekunder menggunakan buku hukum, jurnal penelitian hukum, skripsi, dan dokumen lain yang menjadi fakta materiil terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghibahan merupakan pemindahan hak kepemilikan. Bukti kepemilikan atas tanah dapat dibuktikan dengan sertifikat tanah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peraturan ini merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka recht kadaster yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah yaitu berupa sertifikat tanah. Kata Kunci: peralihan, hibah, pendaftaran
ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 434/Pdt.G/2017/PA.Clg TENTANG PERCERAIAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN DARI ATASAN DI PENGADILAN AGAMA CILEGON Arifin, Ferdiana; Susilowati, Indri Fogar
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50598

Abstract

Perceraian bisa saja terjadi di kalangan masyarakat manapun termasuk di kalangan Pegawai Negeri Sipil, yang mana Pegawai Negeri Sipil mempunyai aturan khusus yang mengatur bagaimana mereka menjalankan kehidupan di dalam kantor atau bahkan diluar kantor karena mereka bertindak sebagai pelayan masyarakat dan turan tersebut bertujuan untuk menjadikan tugas dan fungsi Pegawai Negeri Sipil dapat maksimal di tengah masyarakat. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus mendapatkan izin dari atasan karena hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Perceraian bagi Pegawai negeri Sipil, namun dalam putusan nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg Hakim tidak mempertimbangkan peraturan tersebut, Sehingga menimbulkan pertanyaan apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim dan apa akibat hukum terkait penjatuhan putusan nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil yang tidak mempertimbangkan izin dari atasan. Tujuan penelitian ini adalah unntuk mengetahui apa Hakim mempertimbangkan Peraturan pemerintah tersebut dan apa akibat hukumnya putusan Hakim tersebut. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus serta menggunnakan analisis perspektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan peraturan tersebut dan memutus perceraian yang salah satu pihaknya yaitu tergugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil tanpa izin dari atasannya, juga akibat putusan tersebut Pegawai Negeri Sipil yang bercerai akan mendapatkan sanksi disiplin karena telah melanggar peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Perceraian bagi Pegawai negeri Sipil.
HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KEWENANGAN PENYIDIKAN OLEH LEMBAGA PENEGAK HUKUM DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA Asror, Muh. Khozinatul; Puspoayu, Elisabeth Septin
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50616

Abstract

Penegakan hukum perikanan di ZEE Indonesia hingga saat ini belum terlaksana dengan baik. Penegakan hukum perikanan terkait penyidikan melibatkan tiga lembaga pemerintah yaitu Polri, PPNS Perikanan dan TNI AL. tidak jelasnya pengaturan wilayah tugas lembaga-lembaga penegak hukum yang mempunyai kesamaan tugas, fungsi, dan wewenang di wilayah ZEE Indonesia, menyebabkan disharmoni atau tumpang tindih atas kewenangan pada penegakan hukum yang terjadi diwilayah ZEE Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bentuk disharmoni peraturan antar lembaga penegak hukum yang berwenang di ZEE Indonesia, dan upaya serta hambatan dalam mengatasi ketidakharmonisan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, kemudian bahan hukum sekunder menggunakan buku hukum, jurnal penelitian hukum, skripsi, dan dokumen lain yang menjadi fakta materiil terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk disharmoni meliputi masing-masing lembaga yang secara yuridis formal diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, namun dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara tegas dan jelas pembagian kewenangan, serta pengaturan mekanisme kerja yang pasti diantara lembaga yang berwenang di ZEE Indonesia. Terdapat hambatan terkait penegakan hukum di ZEE Indonesia, upaya yang dapat dilakukan: harmonisasi serta koordinasi yang sinergis antar lembaga penegak hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait lembaga penegak hukum yang berwenang di wilayah ZEE Indonesia, urgensi mengenai penerapan Coast Guard di Indonesia. Kata Kunci: disharmoni, penyidikan, lembaga, ZEE Indonesia

Page 143 of 159 | Total Record : 1583

 141   142   143   144   145 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue