Garuda - Garba Rujukan Digital

KUALITAS PELAYANAN PARKIR BERLANGGANAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TUBAN Sevira Vipriyanti; Meirinawati Meirinawati
Publika Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n2.p227-240

Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi kepada masyarakat. Untuk melaksanakan hal tersebut, Dinas Perhubungan membenahi dirinya supaya target-target yang ditetapkan dapat tepenuhi, salah satunya diterapkan Parkir Berlangganan pada pertengahan tahun 2017 yaitu bulan september. Parkir Berlangganan ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir sekaligus memberikan kenyamanan pelayanan dalam penggunaan parkir. Namun hingga saat ini masih terdapat beberapa permasalahan pelayanan di lapangan, seperti juru parkir liar, menurunnya kapasitas jalan, protes pemilik bangunan atau usaha sekitar jalan, menyebabkan kemacetan yang signifikan dan masyarakat masih memberikan uang parkir pada juru pakir dinas. Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan kualitas pelayanan parkir berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban. Jenis penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini menggunakan teori dimensi kualitas pelayanan menurut Zeithaml, Berry dan Parasuraman (dalam Nurdin, 2019) yang meliputi: 1) Tangibles (Bukti Langsung); 2) Reliability (Keandalan); 3) Responsiveness (Daya Tanggap); 4) Assurance (Jaminan); dan 5) Emphaty (Empati). Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pada fokus pertama tangibles terbukti adanya penampilan petugas berseragam lengkap dan fasilitas penunjang layanan yang lengkap, kedua reliability menunjukkan adanya petugas memperhatikan kerahaman serta diterapkannya JUKIR SITOHA, ketiga responsiveness terbukti dengan profesionalisme kerja yang dilakukan petugas, keempat assurance menunjukkan bahwa pengguna parkir memiliki hak sesuai Perbup 38 Tahun 2017 pasal 16, dan kelima emphaty dibuktikan dengan adanya kepedulian petugas dan tidak ada tindakan diskriminatif pelayanan kepada pengguna parkir. Akan tetapi, pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala sehingga Dinas Perhubungan selalu berusaha membenahi pelaksanakan pelayanan Parkir Berlangganan. Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Retribusi, Parkir Berlangganan Public services are essential services in community-oriented government administration. To do this, the Department of Transportation is fixing itself so that the targets set can be met, one of which is the subscription parking in mid-2017, that is in September. Subscription Parking aims to increase local revenue (PAD) from the parking fee sector while providing service convenience in using the parking. However, there are still several service problems in the field, such as illegal parking attendants, decreased road capacity, protests from building owners or businesses around the road, causing significant congestion, and people still giving parking fees to official parking attendants. This study aims to describe the quality of subscription parking services at the Tuban Regency Transportation Service. This type of research uses a descriptive qualitative approach. The focus in this study uses the theory of service quality dimensions according to Zeithaml, Berry and Parasuraman (in Nurdin, 2019) which includes: 1) Tangibles; 2) Reliability); 3) Responsiveness; 4) Assurance; and 5) Empathy. The results of the research obtained indicate that the first focus of tangibles is evident in the appearance of officers in full uniform and complete service support facilities, second, reliability shows that officers pay attention to understanding and the application of JUKIR SITOHA, the third responsiveness is proven by the professionalism of the work performed by the officers, the fourth assurance shows that users parking has rights according to Perbup 38 of 2017 article 16, and the five empathy is proven by the care of officers and there is no discriminatory service to parking users. However, in its implementation there are still several obstacles so that the Transportation Agency is always trying to fix the implementation of Subscription Parking services. Keyword: Service Quality, Retribution, Parking Subscription

EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JAWA TIMUR Bella Pristika; Badrudin Kurniawan
Publika Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n2.p241-254

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah aktivitas dengan menggunakan modal sedikit yang berusaha pada bidang produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam melakukan aktivitasnya sering memanfaatkan lokasi yang tidak diperuntukkan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak asing lagi dan menjadi sorotan publik tertama dalam permasalahan dalam bidang tata kelola ruang kota. Hal ini dikarenakan para Pedagang Kaki Lima (PKL) sering menimbulkan kesemrautan dan membuat lingkungan di sekitar tempat tersebut menjadi kumuh. Tidak hanya itu keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sering menghambat jalannya lalu lintas dan merampas hak pejalan kaki. Dari permasalahan tersebut munculah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), yiatu Peraturan Presiden No. 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dengan adanya Peraturan Presiden tersebut maka setiap kabupaten atau kota memiliki kebijakan yang berberda-beda dalam pengimplementasiannya. Dalam pengimplementasian kebijakan tersebut masih terdapat kendala seperti kurangnya kesadaran dari pihak Pedagang Kaki Lima (PKL) akan adanya kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan hasil evaluasi kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jawa Timur dengan menggunakan Teori menurut William Dunn. Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat memberikan konstribusi informasi kepada pemerintahan Provinsi Jawa Timur bahwa masih banyak hambatan dalam pengimplementasian Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Dan memberikan saran untuk mengatasi hambatan dalam proses pengimplementasiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan penelitian studi kepustakaan (library research) yang dimana data diperoleh dari literatur-literatur terkait dengan topik penelitian seperti makalah, artikel, jurnal dan berita dari internet (website). Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Penataan, Pedagang Kaki Lima (PKL), Jawa Timur

PERAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DIMASA PANDEMI COVID-19 Navy Sagita Pertiwi; Muhammad Farid Ma’ruf
Publika Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n2.p255-270

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang keanggotaannya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Salah satu terkait fungsi BPD yaitu menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Didalam APBDes memuat berbagai sumber penerimaan dan pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Sehingga pengawasan dalam pengelolaan APBDes oleh BPD sangat diperlukan, hal ini bertujuan agar perputaran dana yang terjadi dalam pemerintahan desa dapat dipertanggung jawabkan keabsahan data laporannya. Pengawasan pengelolaan APBDes oleh BPD tersebut menjadi lebih urgent akibat adanya pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19), pasalnya pada saat pandemi Covid-19 telah dilakukan perubahan terhadap APBDes yang sebelumnya telah ditetapkan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif serta metode pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yaitu wawancara terbuka yang bersifat terstruktur, observasi, serta dokumentasi. Selain itu terdapat teknis analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan Model Spradley, sedangkan untuk sumber datanya yaitu data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini ialah BPD Tamanasri telah menjalankan peran pengawasannya dengan baik dalam roda pemerintahan Desa Tamanasri. Hal ini dapat dibuktikan selama periode tahun anggaran 2020 yang mengalami situasi pandemi Covid-19, pembuatan perubahan Perdes APBDes dilakukan dengan pertimbangan yang matang untuk kepentingan masyarakat desa dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap I, II, dan III telah tersalurkan dengan semestinya melalui survei terlebih dahulu oleh tim suvei BLT-DD. Kata kunci: Peran BPD, Pengawasan, Pengelolaan APBDes, Covid-19 In Law no. 6/2014 explained that the Village Consultative Body (BPD) is an institution that carries out government functions whose membership is a representative of the village population based on regional representation and is determined democratically. One of the functions related to the BPD is to carry out the supervisory function of the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes). The APBDes contains various sources of village revenue and expenditure within a period of one year. So that supervision in the management of APBDes by BPD is very necessary, this is intended so that the circulation of funds that occurs in the village administration can be accounted for the validity of the report data. Supervision of the management of the APBDes by BPD has become more urgent due to the Corona Virus Disease-19 (Covid-19) pandemic, because at the time of the Covid-19 pandemic, changes had been made to the APBDes that had previously been determined. In this study using descriptive research and qualitative approach methods. The data collection techniques are structured open interviews, observation, and documentation. In addition, there is technical data analysis in this study, namely using the Spradley Model, while the data sources are primary and secondary data. The result of this research is that Tamanasri BPD has carried out its supervisory role well in the government of Tamanasri Village. This can be proven during the period of the 2020 fiscal year which experienced a Covid-19 pandemic situation, the making of changes to the APBDes Perdes was carried out with careful consideration for the interests of the village community and the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) stages I, II, and III had been distributed. properly through a survey by the BLT-DD survey team. Keyword: Role of BPD, Supervision, Management of APBDes, Covid-19

PEMANFAATAN DANA DESA BAGI WARGA TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 (STUDI DESA BOHAR, KECAMATAN TAMAN, KABUPATEN SIDOARJO) Billa Fanisa; Muhammad Farid Ma'ruf
Publika Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n2.p271-282

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh menyebarnya Covid-19 yang berdampak besar pada banyak sektor yang ada di Indonesia, salah satunya ekonomi. Untuk menaggapi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia berusaha untuk menstabilkan keadaan ekonomi Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan Perubahan Prioritas Penggunaan Dana Desa melalui Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Sidoarjo menjadi urutan kedua sebagai kabupaten dengan pasien Covid-19 terbanyak setelah Surabaya di Provinsi Jawa Timur. Desa Bohar terletak di Kabupaten Sidoarjo merupakan kawasan dengan resiko Covid-19 sedang. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemanfaatan Dana Desa Bagi Warga Terdampak Pandemi Covid-19 di Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah Penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan PPTD Nomor 11 Tahun 2019 meliputi Penggunaan Dana Desa untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan Penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan Dana Desa untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19 masih belum maksimal. Masih banyak kegiatan yang tidak mematuhi protokol kesehatan sehingga tujuan pencegahan Covid-19 belum tercapai. Selanjutnya Penggunaan Dana Desa untuk PKTD juga belum dilaksanakan dengan baik karena pemilihan pekerja PKTD oleh Pemdes Bohar bukan berdasarkan data keluarga miskin ataupun pengangguran sehingga sasaran tidak tepat. Sedangkan Penggunaan Dana Desa untuk BLT sudah dilakukan dengan baik karena data yang dipakai merupakan data baru sehingga tepat sasaran. Kata Kunci: Dana Desa, Covid-19, Refocussing Anggaran This research was motivated by spread of Covid-19 which had a huge impact on the economic sector in Indonesia. Therefore Indonesian government is trying to stabilize state of Indonesian economy by issuing a policy to change priority for use of village funds through Permendesa Numer 6 of 2020. Sidoarjo is second place as district with most positive Covid-19 patients after Surabaya in East Java. Bohar Village, located in Sidoarjo Regency, is an area with moderate Covid-19 risk. Therefore this research aims to determine the utilizition of village funds for Covid-19 Pandemic in Bohar Village, Sidoarjo District. To achieve this purpose, qualitative research is using with descriptive data. The technique of data collection are observation, interview, and documentation. The focus in this research is Use of Village Funds listed in Permendesa Number 6 of 2020 which include Use of Village Funds for Prevention and Handling of Covid-19, Use of Village Funds for Village Cash Work Intensive (PKTD), and Use Village Fund for Direct Cash Assistance (BLT). The results: Use of Village Funds for Covid-19 Prevention and Handling is still not optimal because many activities that don’t comply with health protocols so that purpose of preventing Covid-19 hasn’t been achieved. Furthermore, for PKTD hasn’t been implemented properly because selection of PKTD workers by the Bohar Village Government isn’t based on data of poor families or unemployment so that the target isn’t right. Meanwhile, for BLT has been carried out well because the data used is new data so that target is right. Keywords: Village Funds, Covid-19, Refocussing Budget

EVALUASI DAMPAK PROGRAM BROADBAND LEARNING CENTER DI TAMAN PRESTASI SURABAYA Via Mega Arista; Indah Prabawati
Publika Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n2.p283-294

Broadband Learning Center adalah program pelatihan komputer gratis yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang bertujuan untuk menjawab permasalahan di Surabaya seperti masyarakat yang kurang menguasai teknologi dan meningkatkan produktivitas dalam menggunakan teknologi. Broadband Learning Center telah memiliki 52 titik lokasi yang sudah menyebar di seluruh wilayah Surabaya salah satunya di Taman Prestasi Surabaya. Dalam program Broadband Learning Center tersebut masih terdapat kendala seperti kurang meratanya informasi mengenai Broadband Learning Center kepada seluruh lapisan masyarakat dan kendala dalam pelaksanaan pelatihan. Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran terkait dampak program Broadband Learning Center di Taman Prestasi Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan penelitian studi kepustakaan (library research) yang dimana data diperoleh dari literatur-literatur terkait dengan topik penelitian seperti makalah, artikel, jurnal dan berita dari website (internet). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa program Broadband Learning Center di Taman Prestasi Surabaya berdampak pada Individu dengan adanya kemudahan mendaftar dan meningkatkan kemampuan di bidang teknologi. Dampak pada organisasional yaitu adanya penghargaan untuk Pemerintah Kota Surabaya yang didapat melalui program Broadband Learning Center ini. Pelatihan ini juga berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah dan berdampak pada lembaga sosial atau sistem sosial seperti lembaga pendidikan dan lembaga ekonomi. Saran dalam pelaksanaan Broadband Learning Center ini yaitu mensosialisasikan program secara berkala, mengupgrade sarana prasarana untuk pelatihan dan menambah variasi materi yang lain sehingga dapat menarik minat masyarakat. Kata Kunci: Dampak, Broadband Learning Center. The Broadband Learning Center is a complimentary computer training program provided by the Surabaya Government which aims to answer the problems in Surabaya, such as people who are clueless about technology to increase their productivity in using technology. This Broadband Learning Center has 52 location points that have spread throughout the Surabaya area, one of them is located in Taman Prestasi Surabaya. In the implementation of the Broadband Learning Center program, there are still have obstacles such as the lack of even information about the Broadband Learning Center to all levels of society and constraints in the implementation of training. This research aims to provide an overview of the impact evaluation of the Broadband Learning Center program in Taman Prestasi. This research uses a qualitative approach and uses library research. The data is obtained from literature related to the research topics from papers, articles, journals, and news from websites (internet). The results of this research state that the Broadband Learning Center program in Taman Prestasi Surabaya impacts individuals with the ease of registering and increasing skills in the field of technology. The organizational impact is an award for the Surabaya City Government obtained through the Broadband Learning Center program. This training also impacts increasing public trust in institutions government and impacts social institutions or social systems such as educational institutions and economic institutions. Suggestions on implementing the Broadband Learning Center are to regularly socialize the program, upgrade the infrastructure for training, and add a variety of other materials to attract public interest. Keywords: Impact, Broadband Learning Center

INOVASI PELAYANAN KESEHATAN MELALUI POSKO PAMAN OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSKESMAS WATES KOTA MOJOKERTO Ahmad Rizal Zakky Ghufron; Trenda Aktiva Oktariyanda
Publika Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n2.p295-308

Pada tahun 2015 terdapat 827 jiwa yang terkena penyait diare di lingkungan Kelurahan Wates Kota Mojokerto. Diare menduduki 10 penyakit terbanyak di lingkungan Kelurahan Wates. UPT. Puskesmas Wates Kota Mojokerto hadir dengan inovasi POSKO PAMAN (Program Oke Singirkan Diare dengan Observasi Pangan Aman, Mencuci Tangan Pakai Sabun dan Air Minum Aman) untuk mengatasi penyakit diare. Inovasi tersebut dapat menurunkan penyakit diare secara signifikan dan menghantarkannya sebagai TOP 99 SINOVIK 2019 oleh KemenPAN-RB. Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin mendalami Inovasi POSKO PAMAN terkait manajemen inovasinya agar mudah diterapkan ke masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif berjenis deskriptif. Dengan sumber data utama dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk mendapatkan acuan data yang akurat serta bersifat objektif. Penelitian ini berfokus pada manajemen inovasi POSKO PAMAN dengan dianalisis menggunakan teori manajemen inovasi oleh Utomo. Setelah program POSKO PAMAN berjalan 2016 – 2017 sudah mulai membuahkan hasil yang diharapkan yakni angka penyakit diare mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2015 sebesar dari 827 kasus menjadi 822 kasus (2016), 797 kasus (2017). Tahun 2018 berjalan efektif sebagai suatu tempat atau wadah untuk melakukan kegiatan pemeriksaan bahan tambahan pangan berbahaya yang dilarang beredar di Indonesia. POSKO PAMAN berhasil menurunkan angka penyakit diare. POSKO PAMAN berhasil menurunkan angka penyakit diare. Menurunkan kebiasaan makan makanan tidak aman aman untuk merubah pola hidup lebih sehat. Atas keberhasilan program POSKO PAMAN di Kelurahan Wates ini alangkah baiknya program ini bisa diterapkan untuk seluruh Kelurahan dan Posyandu yang ada di Kota Mojokerto. Kata Kunci: inovasi pelayanan , pelayanan kesehatan, posko paman. In 2015 there were 827 people affected by diarrhea in the Wates Village, Mojokerto City. Diarrhea occupies the top 10 diseases in Wates Village. UPT. The Wates Health Center in Mojokerto City comes with the innovation of POSKO PAMAN (the Okay Sing Diarrhea Program with Safe Food Observation, Washing Hands with Soap and Safe Drinking Water) to treat diarrhea. This innovation can significantly reduce diarrheal disease and deliver it as the TOP 99 SINOVIK 2019 by KemenPAN-RB. The purpose of this research is that researchers want to explore POSKO PAMAN's innovation related to innovation management so that it is easy to apply to society. The method used in this research is descriptive qualitative type. With the main data sources in this study are interviews, documentation, and observations to obtain accurate and objective data references. This study focuses on the innovation management of POSKO PAMAN and is analyzed using the theory of innovation management by Utomo. After the POSKO PAMAN program runs 2016 - 2017, it has begun to produce the expected results, namely the number of diarrheal diseases has decreased significantly from 2015 from 827 cases to 822 cases (2016), 797 cases (2017). The year 2018 runs effectively as a place or container to carry out inspection activities for hazardous food additives that are prohibited from circulating in Indonesia. POSKO PAMAN has succeeded in reducing the number of diarrhea diseases. POSKO PAMAN has succeeded in reducing the number of diarrhea diseases. Reducing the habit of eating unsafe foods to change a healthier lifestyle. For the success of the POSKO PAMAN program in Wates Village, it would be great if this program could be applied to all Kelurahan and Posyandu in Mojokerto City. Keywords: service innovation, health services, posko paman.

EVALUASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI KABUPATEN TUBAN bintari laras anggraini; Badrudin Kurniawan
Publika Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n2.p309-322

Salah satu yang menunjukkan skala kesejahteraan bagi masyarakat yaitu rumah layak huni, akan tetapi kenyataannya di Kabupaten Tuban masih ditemukan permasalahan tentang perumahan yang belum terjangkau untuk masyarakat menengah kebawah. Permasalahan pemukiman dan perumahan merupakan salah satu tolok ukur menentukan standar kemiskinan. Sehingga Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tuban, mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni merupakan bantuan diperuntukkan masyarakat berpenghasilan rendah yang bertujuan meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat menengah ke bawah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian menggunakan teori (Agustino, 2017) meliputi sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana prasarana dan teknologi, finansial, serta regulasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder. Melalui buku-buku, jurnal, skripsi, regulasi, dokumentasi dan wawancara yang ditambahkan untuk mendeskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Tuban sejak 2007 berjalan dengan baik ditunjukkan dengan target realisasi pelaksanaan program tahun 2016 hingga tahun 2020 mencapai 5.276 unit. Namun demikian hasil temuan menunjukkan belum optimal. Terbukti dengan masih terbatasnya sumber daya aparatur untuk tenaga teknis dan tenaga pengawas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Selanjutnya indikator koordinasi yang dilakukan belum menyeluruh hingga ke 20 kecamatan. Kemudian belum terpenuhinya indikator sarana prasarana teknologi dalam mendukung kinerja program rehabilitasi rumah tidak layak huni di kabupaten tuban. Kata Kunci: Perumahan Rakyat, Evaluasi Program, Rumah Tidak Layak Huni One shows the scale of welfare for the community, namely a liveable house, but in reality, in Tuban Regency, there are still problems regarding unreached housing for the middle to lower class. Settlement and housing problems are one of the benchmarks in determining poverty standards. The Tuban Regency Government, through the Public Housing and Settlement Area Office of Tuban Regency, refers to the Minister of Social Affairs Regulation Number 20 of 2017 concerning Social Rehabilitation of Unworthy Houses and Infrastructure. The Rehabilitation Program for Unfit for Living Houses is an aid intended for low-income people to increase their standard of living for the better and provide welfare for the middle to lower class communities. This research uses qualitative methods with a research focus using theory (Agustino, 2017) covering apparatus resources, institutions, infrastructure and technology, finance, and regulations. Data collection techniques are carried out using primary and secondary data through books, journals, theses, and regulations. Documentation and interviews were added for description. The results showed that the evaluation of the Rehabilitation Program for Unfit for Living Houses in Tuban Regency since 2007 has been going well, as indicated by the realization of the program implementation target from 2016 to 2020, reaching 5,276 units. However, the findings show that it is not optimal. It is proven by the limited resources of the apparatus for technical personnel and supervisors in the Public Housing and Settlement Areas Service. Furthermore, the coordination indicators carried out were not comprehensive in up to 20 districts. The indicators of technology infrastructure have not yet been fulfilled in supporting the performance of the rehabilitation program for unfit for habitation in Tuban Regency. Keywords: Public Housing, Program Evaluation, Unworthy Houses

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HENDROSARI MELALUI PENGEMBANGAN DESA WISATA LONTAR SEWU Rani Wahyuningsih; Galih Wahyu Pradana
Publika Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n2.p323-334

Sektor pariwisata yang saat ini sedang banyak diminati masyarakat adalah konsep pariwisata pedesaan, seperti desa wisata. Di Gresik sendiri terdapat banyak sekali wisata yang dikembangkan oleh Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes seperti Desa Wisata Lontar Sewu di Desa Hendrosari. Berawal dari potensi desa yang apabila dikembangkan secara optimal dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyakat Desa Hendrosari. Sebab itu perlu untuk dilakukan penelitian lebih jauh mengenai pentingnya pemberdayaan masyarakat. Sehingga penting untuk dilakukan pemberdayaan masyarakat dimana di Desa Hendrosari terdapat sumber daya alam yang mumpuni untuk dikelola sehingga jika dikelola lebih baik bisa untuk menambah pendapatan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian menggunakan teori Pemberdayaan Masyarakat oleh Tim Delivery (Totok Mardikanto, 2013: 125-127). Karena pada awalnya dahulu desa hendrosari terkenal dengan desa penghasil minuman fermentasi sehingga konotasi dari Desa Hendrosari lebih ke arah negatif. Sehingga dengan adanya program kerja tersebut mampu mengubah image masyarakat tentang desa tersebut menjadi desa wisata. Masyarakat Desa Hendrosari mempunyai peran penting untuk melestarikan dan mengembangkan potensi yang ada seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sehingga mereka memiliki peran penting dalam tindakan pengambilan keputusan, mempengaruhi serta memberi manfaat bagi kondisi lingkungan yang ada disekitar. Pengelolaan yang baik menghasilkan tempat wisata yang dikenal dengan nama lontar sewu. Dengan adanya tempat wisata baru tersebut menghasilkan banyak pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata lontar sewu. Kata kunci :Lontar Sewu, Desa Hendrosari, Desa Wisata, Pemberdayaan Masyarakat, The tourism sector which is currently in great demand by the public is the concept of rural tourism, such as a tourist village. In Gresik itself, there are lots of tours developed by the Government through Village-Owned Enterprises or BUMDes such as Lontar Sewu Tourism Village in Hendrosari Village. Starting from the potential of the village which, if developed optimally, can increase the income of the surrounding community so as to improve the economy of the Hendrosari Village community. Therefore it is necessary to conduct further research on the importance of community empowerment. So it is important to do community empowerment where in Hendrosari Village there are natural resources that are qualified to be managed so that if they are managed better they can increase village income. This study used a qualitative descriptive approach with a research focus using the theory of community empowerment by the delivery team (Totok Mardikanto, 2013: 125-127). Because in the beginning, Hendrosari Village was known as a village that produced fermented drinks, so the connotation of Hendrosari Village was more negative. So that the existence of this work program is able to change the image of the community about the village into a tourist village. The Hendrosari Village community has an important role to play in preserving and developing existing potentials such as natural and human resources. So that they have an important role in decision-making actions, influence and benefit the surrounding environmental conditions. Good management produces a tourist spot known as lontar sewu. With this new tourist spot, it has resulted in a lot of community empowerment through the development of the Lontar Sewu tourism village. Keywords :Lontar Sewu, Hendrosari Village, Tourism Village, Community Empowerment

ANALISIS PENERAPAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH (RSDK) KOTA SURABAYA Aulia Putri Novianty; Badrudin Kurniawan
Publika Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n3.p1-12

Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang telah diterapkan sejak tahun 2003. Program ini dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Walikota nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya. Penerapan Program RSDK betujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan lingkungan dengan cara perbaikan rumah dan pemberdayaan masyarakat. Komponen utama dalam Program RSDK ialah 1) penyiapan Unit Pembinaan Keluarga Miskin (UPKM); 2) perbaikan lingkungan dan bangunan rumah tidak layak huni; dan 3) penumbuhan dan/atau pengembangan ketrampilan sosial - ekonomi keluarga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Program RSDK telah berjalan dengan baik sehingga banyak masyarakat yang mendapatkan dampak positif dari adanya program ini. Namun dalam proses pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan seperti kurangnya ketertarikan masyarakat terhadap program ini sehingga berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat terkait program ini, Unit Pembinaan Keluarga Miskin (UPKM) sebagai tokoh utama dalam pelaksanaan program ini dinilai kurang aktif dalam menggerakkan dan mengajak masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi, jumlah pekerja/sumber daya manusia untuk perbaikan rumah masih belum memadai, serta bantuan dana yang minim menjadi penghambat perbaikan rumah karena kerusakan di setiap bangunan berbeda-beda. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kepustaakan (library research) dengan mengumpulkan sumber data dari literatur-literatur yang telah ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji Penerapan Program RSDK Kota Surabaya. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi George Edward III dengan mengkaji empat faktor atau variabel kebijakan yaitu struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi dan disposisi. Kata Kunci : Implementasi Program, Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) The Slum Area Social Rehabilitation Program (RSDK) is one of the policies of the Surabaya City Government that has been implemented since 2003. This program is implemented based on Mayor Regulation number 41 of 2015 concerning General Guidelines for the implementation of the Surabaya City Slum Social Rehabilitation Program. The implementation of the RSDK Program aims to improve the socio-economic standard of life of the community and the environment by means of house improvements and community empowerment. The main components in the RSDK Program are 1) preparation of the Poor Family Development Unit (UPKM); 2) improving the environment and building houses that are not suitable for habitation; and 3) growth and / or development of family socio-economic skills. The results of this study indicate that the implementation of the RSDK Program has gone well so that many people have had a positive impact from this program. However, in the implementation process, several obstacles were still found, such as a lack of public interest in this program which resulted in the low participation and understanding of the community regarding this program, the Poor Family Development Unit (UPKM) as the main figure in the implementation of this program was considered less active in mobilizing and inviting the wider community. To participate, the number of workers / human resources for house repairs is still inadequate, and minimal financial assistance is an obstacle to house repairs because the damage in each building is different. The method used in this research is library research by collecting data sources from existing literatures. The purpose of this study was to determine and assess the implementation of the RSDK Program in Surabaya City. This study was analyzed using George Edward III's theory of implementation by examining four factors or policy variables, namely bureaucratic structure, resources, communication and disposition. Keywords: Program Implementation, Slum Area Social Rehabilitation (RSDK)

MANAJEMEN STRATEGI PROGRAM PENDIDIKAN DINIYAH DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA DI SMP NEGERI 2 JOMBANG KABUPATEN JOMBANG Mihmidati Sayyidatul Ummah; Meirinawati Meirinawati
Publika Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n3.p13-28

Zaman modern ditandai dengan adanya kemajuan dibidang teknologi dan informasi sehingga menciptakan banyaknya media sosial. Akan tetapi banyaknya media sosial menyebabkan masuknya budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai- nilai Pancasila dan kebudayaan di Indonesia sehingga dapat menyebabkan ketimpangan dan degradasi moral pada remaja. Mengatasi permasalahan tersebut pemerintah membuat program pendidikan keagamaan salah satunya pendidikan diniyah di SMPN 2 Jombang. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan manajemen strategi pendidikan diniyah dalam pembentukan karakter siswa di SMPN 2 Jombang. Dengan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang dan SMPN 2 Jombang. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan teori proses manajemen strategi menurut Hunger dan Wheelen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan program pendidikan diniyah adalah adanya kompetensi pembimbing yang sesuai dibidangnya, dan kelemahannya pembimbing belum memenuhi standar sebagai guru pengajar. Sedangkan peluangnya apabila program ini berhasil dalam mengatasi degradasi moral dapat dijadikan referensi bagi kabupaten lain, dan ancamannya perkembangan arus teknologi yang semakin deras dapat berpengaruh terhadap siswa. Dalam perencanaan strategi program diniyah diadakan BIMTEK untuk meningkatkan kualitas yang sesuai dengan standar pembimbing, serta dibentuknya kurikulum khusus selama pembelajaran di masa pandemi. Dalam pelaksanaannya dinilai berjalan cukup baik, akan tetapi evaluasi dari program ini belum berjalan secara maksimal karena keterbatasan pengawasan oleh pembimbing secara menyeluruh kepada peserta didik selama pandemi Covid-19. Sehingga pembimbing diharapkan menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan seperti memanfaatkan media sosial instagram atau membuat video inspirasi islami dalam pemberian tugas kepada siswa. Kata Kunci : Manajemen Strategi, Pendidikan diniyah, Pembentukan Karakter The modern era is marked by advances in technology and information to create a lot of social media. However, the large number of social media causes the entry of outside cultures that are not following the values of Pancasila and culture in Indonesia so that it can cause inequality and moral degradation in adolescents. Overcoming these problems, the government created a religious education program, one of which is diniyah education at SMPN 2 Jombang. This research aims to describe the management strategy of Diniyah education in building the character of students at SMPN 2 Jombang. With descriptive research methods and qualitative approaches. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation at the Office of Education and Culture of Jombang Regency and SMPN 2 Jombang. Data analysis was performed by collecting data, simplifying data, presenting data, and drawing conclusions. Researchers used the theory of strategic management processes according to Hunger and Wheelen. The results showed that the strengths of the Diniyah education program were the competence of supervisors who were appropriate in their fields, and the weaknesses of the supervisors had not met the standards as teaching teachers. Meanwhile, the chances are that if this program is successful in overcoming moral degradation, it can be used as a reference for other districts, and the threat of the increasingly rapid development of technological flows can affect students. In the strategic planning of the Diniyah program, technical guidance was held to improve the quality according to the supervisory standards, as well as the formation of a special curriculum during learning during the pandemic. In its implementation, it is considered to be running quite well, but the evaluation of this program has not been running optimally due to limited supervision by the supervisor as a whole for students during the Covid-19 pandemic. So that the supervisor is expected to use fun learning methods such as using social media Instagram or making inspirational videos in giving assignments to students. Keywords : Strategic Management, Diniyah Education, Character Building

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Suci Megawati

Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id

Phone
+6281342706458

Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Suci Megawati

Contact Email sucimegawati@unesa.ac.id

Phone +6281342706458

Journal Mail Official publika@unesa.ac.id

Editorial Address Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Suci Megawati

Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id

Phone
+6281342706458

Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA