cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
Social Sciences
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,286 Documents
 42   43   44   45   46 
Manajemen Aset Daerah melalui Pengamanan Barang Milik Daerah pada Aset Tidak Bergerak di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya DWI RATNASARI
Publika Vol 3 No 5 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n5.p%p

Abstract

Manajemen pengelolaan aset daerah merupakan suatu proses yang berarti mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010) secara sederhana pengelolaan aset/barang milik daerah meliputi: (1) adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan secara efisien dan efektif dan (3) pengawasan (monitoring). Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan bangunan dan tanah. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah terkait dengan Pengamanan Barang milik daerah berdasarkan dengan Peraturan Daearah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pengamanan Barang Milik Daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang proses pengamanan barang/aset milik daerah di Kota Surabaya yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, dan observasi. Sementara itu, fokus penelitian ini dianalisis dengan berdasarkan dengan Peraturan Daearah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pengamanan Barang Milik Daerah serta melalui melalui prinsip-prinsip manajemen aset daerah dari Mahmudi dalam Hidayat (2012:50-51). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa proses pengamanan barang/aset milik daerah yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah sudah cukup baik dan berdasarkan dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Akan tetapi pada saat melakukan pengamanan aset milik daerah tentunya muncul kendala yang terjadi. Dalam hal mengatasi permasalahan yang muncul dinas dibantu oleh pihak Kelurahan yang mengetahui keadaan di lapangan, dinas/SKPD terkait dengan bantuan kuasa hukum dan bantip (bagian penertiapan/ Satpol PP). Kata kunci : manajemen pengelolaan aset daerah, pengamanan barang/aset milik daerah.
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) DI PT. PERTAMINA (PERSERO) UNIT PEMASARAN II TERMINAL BAHAN BAKAR MINYAK (TBBM) JAMBI NUR HARYANI
Publika Vol 3 No 5 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n5.p%p

Abstract

Tingginya angka kecelakaan kerja membuat pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur semua perusahaan yang ada di Indonesia dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). Dasar awal peraturan SMK3, berupa Undang-undang No. 1 Tahun 1970, dan diperbaharui dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2009, diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang sistem keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). Penerapan SMK3 di Indonesia untuk mengurangi atau meminimalisir masalah angka kecelakaan kerja. Pertamina merupakan salah satu perusahaan yang melaksanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). Penelitian ini menitik beratkan pada pelaksanaan SMK3 di Pertamina TBBM Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan SMK3 di Pertamina TBBM Jambi. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. Fokus penelitian ini menggunakan teori sistem David Easton yang terdiri dari input, proses, output, feedback. Input sendiri terdiri dari sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, dan komitmen atau sikap. Proses itu sendiri didukung oleh komunikasi yang ada, sementara output yang merupakan hasil, yang mana dari hasil yang ada akan di evaluasi oleh para pengambil keputusan. Feedback merupakan tahapan akhir dari teori sistem yang digunakan, didukung informasi dari hasil yang ada, maka feedback kembali menyampaikannya ke input sehingga dapat diproses kembali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertamina TBBM Jambi dapat dikategorikan baik dalam pelaksanaan SMK3. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil SMK3 menggunakan teori sistem David Easton yang menunjukan bahwa keseluruh indikator yang ada berjalan cukup baik. Input yang ada berupa sarana prasarana yang ada sangat mendukung terlaksananya SMK3, dilakukan pelatihan-pelatihan SMK3 kepada karyawan untuk meningkatkan nilai SDM yang ada. Proses yang didukung oleh komunikasi yang digunakan Pertamina yaitu, melalui internal email, rapat rutin dan melalui media sosial berupa blackberry massenger group. Output yang berupa hasil yang dapat dilihat dari angka kecelakaan yang zero accident dan pencapaian Pertamina TBBM Jambi dalam penilaian PROPER serta POSE yang baik, sehingga evaluasi yang dilakukan hanya untuk meningkatkan pencapaian yang sudah ada. Feedback merupakan proses akhir yaitu penyampaian informasi dari hasil yang ada. Berjalan baiknya program diharapkan dapat selalu dijaga dan ditingkatkan. Adapun saran yang diberikan peneliti adalah Media komunikasi yang terus berkembang saat ini diharapkan mampu dimanfaatkan oleh Pertamina TBBM Jambi untuk semakin meningkatkan dan mengembangkan komunikasi yang digunakan dalam program SMK3 ini. Keberagaman komunikasi ini diharapkan dapat lebih mempermudah dan mempercepat proses berlangsungnya program ini sendiri dan penyampaian program SMK3 pun lebih beragam, dan bervariasi, sehingga lebih efiensi bagi karyawan dan perusahaan sendiri. Kata Kunci : kecelakaan kerja, SMK3, Pertamina TBBM Jambi
PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PONDOK SOSIAL KALIJUDAN KOTA SURABAYA DALAM PEMBINAAN ANAK PENYANDANG TUNAGRAHITA DESSY FAUZIAH IMANIAR PUTRI
Publika Vol 3 No 5 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n5.p%p

Abstract

h masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial. Namun faktanya kesejahteraan sosial di Indonesia masih dikatakan rendah, hal ini dilihat dari masih banyaknya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Indonesia. Di Jawa Timur sendiri misalnya, data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa pada Tahun 2013 terdapat 1.872.862 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penyandang Tunagrahita merupakan salah satu PMKS yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Tunagrahita merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual dibawah rata-rata atau biasa juga disebut dengan retardasi mental, yang ditandai dengan keterbatasan intelegensi dan ketidakcakapan berinteraksi sosial. Dengan adanya permasalahan tersebut, Dinas Sosial Kota Surabaya mengatasi permasalahan tersebut dengan memberikan pembinaan kepada anak penyandang tunagrahita melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya dalam pembinaan anak penyandang tunagrahita. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya dalam pembinaan anak penyandang tunagrahita, yang mencakup kegiatan bimbingan dan pemberian pelayanan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui interview (wawancara), observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya dalam pembinaan anak penyandang tunagrahita telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013. Pemberian pembinaan dilakukan dengan memberikan kegiatan bimbingan dan pemberian pelayanan kepada anak penyandang tunagrahita. Pada kegiatan bimbingan meliputi bimbingan mental/spiritual, fisik, sosial, dan keterampilan anak penyandang tunagrahita telah banyak mengalami perubahan kearah yang lebih baik, Anak tunagrahita dapat lebih mandiri dalam menjalankan fungsi sosialnya dan mempunyai bakat yang luar biasa. Pada pelayanan yang diberikan oleh UPTD Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya sudah dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan secara baik dan dilakukan secara rutin sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan sosial anak penyandang tunagrahita. Kata Kunci: Peran, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Pembinaan, Anak Penyandang Tunagrahita.
PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENANGGULANGAN PASCA BENCANA LETUSAN GUNUNG KELUD ARIK RIANTO
Publika Vol 3 No 6 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n6.p%p

Abstract

Peristiwa bencana letusan Gunung Kelud di Kabupaten Kediri telah menimbulkan dampak yang cukup luas di beberapa sektor. Penanggulangan yang cepat dan menyeluruh diperlukan untuk mengembalikan kehidupan masyarakat terutama yang menjadi korban bencana. Penanggulangan bencana tersebut sewajarnya di tangani oleh BPBD Kota/Kabupaten terkait. Belum terbentuknya BPBD kota/kab kediri mengakibatkan penanggulangan bencana di tangani langsung oleh BPBD Provinsi Jawa Timur. Peran BPBD Provinsi jatim dalam upaya rehabilitasi mencakup 9 fungsi yaitu perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban serta pemulihan fungsi pemerintahan. Sedangkan upaya dalam bidang rekonsruksi mencakup 3 fungsi yaitu pembangunan kembali sarana dan prasarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat serta penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana. Kata Kunci: Peran, Penanggulangan
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK (Studi Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Umum Bus DAMRI Surabaya) MOHAMMAD ARIF RAHMAN HAKIM
Publika Vol 3 No 6 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n6.p%p

Abstract

Perwali Kota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok merupakan salah satu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk mengendalikan dampak negatif merokok yang dapat merugikan kesehatan masyarakat. Lokasi penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Observasi awal penelitian ini menunjukkan hambatan dalam implementasi Kawasan tanpa Rokok, antara lain pelanggaran oleh penumpang, ketidakjelasan tanda larangan merokok yang sesuai Perwali Kota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009, Masih Terjadi Pelanggaran, Kurang tegasnya Sanksi , dsb. Kondisi ini tidak sejalan dengan Perwali Kota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok yang telah mengatur pelaksanaan kawasan tanpa rokok dalam upaya penanggulangan bahaya akibat merokok. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan kedepannya dalam implementasi kebijakan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Perwali Kota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Umum Bus DAMRI Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini berdasarkan model Smith adalah pola interaksi yang dilakukan sudah cukup baik dan intens, namun diperlukan perbaikan fasilitas agar sesuai dengan standar yang ditentukan. Target group sebagian besar sudah cukup tertib walau masih ditemui pelanggaran. Organisasi pelaksana kebijakan sudah cukup baik dalam memenuhi tanggung jawabnya namun kedepannya diperlukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya karena belum pernah dilakukan koordinasi. Environmental factors cukup mempengaruhi kebijakan ini namun dapat difasilitasi sehingga dapat meminimalisir pengaruh negatif yang timbul. Kesimpulannya bahwa implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di angkutan umum bus DAMRI sudah cukup baik namun masih memerlukan perbaikan kedepannya agar bisa lebih baik lagi. Kata Kunci: Implementasi, Kawasan Tanpa Rokok
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) DI RUSUNAWA TANAH MERAH TAHAP I SURABAYA BHETARIA YULITA SAVITRI
Publika Vol 3 No 6 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n6.p%p

Abstract

Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 merupakan peraturan yang mengatur tentang tarif sewa Rusunawa di surabaya termasuk Rusunawa Grudo Surabaya. Dalam pengimplementasiannya di Rusunawa Grudo masih terdapat beberapa permasalahan, seperti pemeliharaan, tunggakan biaya sewa, dan permasalahan SDM, sehingga diperlukan studi implementasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara konkrit Implementasi Peraturan Walikota Surabaya nomor 14 Tahun 2013 pada Rusunawa Grudo Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah kepala sie pemanfaatan rumah I, Pengelola Rusunawa Grudo serta penghuni rusunawa. Teknik pengumpulan data yang digunaan adalah wawancara, observasi, dan , dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis data model interaktif.Hasil penelitian menunjukkan dari variabel komunikasi sudah cukup baik. Pada sumber daya masih terdapat kekurangan baik dari sumber daya manusia yaitu kekurangan petugas dalam hal kebersihan dan taman. Pada variabel disposisi sudah terlihat baik sikap dan komitmen antara para pelaksana kebijakan maupun dari kelompok sasaran dari kebijakan tersebut. Sedangkan untuk variabel struktur birokrasi sudah teerlihat jelas tugas dan kewenangan masing-masing jabatan. Namun dalam penangan masalah dalam hal perbaikan kerusakan atau keluhan penghuni rusunawa tekendala oleh prosedur yang ada. Saran yang diberikan dalam penelitan ini adalah ke pelaksana harus tegas dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013, dengan ketegasan pelaksana, maka target group akan bisa membayar dengan rutin sehingga kepatuhan kelompok sasaran akan tinggi. Sumber daya manusia bidang petugas taman harus segera dialokasikan ke Rusunawa Grudo. Penanganan perbaikan kerusakan harus diperbaiki agar lebih cepat tanggap untuk menangani masalah tersebut. Kata Kunci: Implementasi kebijakan publik, Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013
STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA UNTUK MENGURANGI KEMACETAN JALAN RAYA KOTA SURABAYA RIZKI DENDY ARIFIYANANTA
Publika Vol 3 No 6 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n6.p%p

Abstract

Seiring bertumbuhnya jumlah penduduk disebuah perkotaan karena laju pertumbuhan yang relatif tinggi dan adanya urbanisasi yang cukup deras maka hal tersebut menimbulkan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor sebagai penunjang aktifitas masyarakat yang berakibat semakin menumpuknya alat transportasi pribadi hingga memunculkan dampak negatif yang sangat serius yaitu kemacetan lalu lintas kendaraan bermotor.Volume kendaraan yang semakin meningkat mengakibatkan kapasitas jalan menjadi semakin kecil jika tidak diimbangi dengan peningkatan jaringan dan kapasitas jalan mengindikasikan bahwa sistem jaringan jalan secara mayoritas sudah tidak sanggup lagi mengimbangi pertumbuhan volume kendaraan.Kemacetan lalu lintas terjadi di setiap kota besar seperti Jakarta, Surabaya , Medan, Makassar dan lainnya. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia,Surabaya.Dinas perhubungan Kota Surabaya harus senantiasa terus memikirkan upaya untuk mengatasi permasalahan kemacetan yang ada di Surabaya agar tidak semakin parah di kemudian hari yang akan sangat merugikan bagi warga kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan melalaui observasi,wawancara, dan dokumentasi. Yang diikuti dengan fokus penelitian menggunakan teori strategi mengatasi kemacetan lalu lintas yang diungkapkan oleh Rahardjo Adisasmita dan Sakti Adji Sasmita meliputi: Menciptakan Kebijakan Transportasi Perkotaan yang Komprehensif ,Melakasanakan Manajemen Lalu lintas yang Efektif, Mengoperasikan Sarana Angkutan Umum yang Tepat Kapasitas,Pembangunan Prasarana Transportasi yang Berkapasitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah melakukan berbagai upaya dan memiliki stratetegi ke depan dalam mengurangi kemacetan di Kota Surabaya.Hal tersebut dapat di ketahui dengan dari kebijakan transportasi perkotaan yang komprehensif sehingga nantinya akan mengedepankan pelayanan yang baik bagi masyarakat.Dalam melaksanakan manajemen lalu lintas yang efektif telah dilakukan dengan melaksanakan pengaturan lalu lintas yang bertujuan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas.Mengoperasikan sarana angkutan umum yang tepat kapasitas sangat diperlukan dalam upayanya mengurangi kemacetan,Dinas Perhubungan Surabaya telah memiki rencana dengan mengoperasikan trunk dan feeder ditambah mengoperasikan angkutan umum massal cepat seperti monorel,trem dan MRT.Untuk mendukung sarana transportasi dibutuhkan pula Prasarana yang tepat kapasitas,Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah melakukan perawatan dan mempercantik halte di Surabaya dan mempunyai rencana membangun halte,terminal dan gedung parkir baru. Kata kunci : Kemacetan,Transportasi,Strategi
MANAJEMEN STRATEGI PEMBERDAYAAN WARGA TERDAMPAK PENUTUPAN LOKALISASI DOLLY (Studi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluargan Berencana Kota Surabaya) MUHAMMAD RIZQI F.
Publika Vol 3 No 6 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n6.p%p

Abstract

Sebagai kompleks pelacuran, Lokalisasi Dolly, dianggap sebagai kompleks pelacuran terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Dolly dapat dikatakan sebagai lokalisasi “resmi” yang diawasi dan dijaga oleh pemerintah. Hal tersebut tidak lepas dari sejarah lokalisasi Dolly yang panjang sehingga membuat kompleks pelacuran ini begitu tersohor bahkan hingga ke kawasan Asia Tenggara dan membuat pemerintah “membiarkan” Dolly tetap “eksis”. Begitu tersohornya kawasan Dolly, membawa dampak besar kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan prostitusi tersebut. Banyak warga/masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari adanya bisnis prostitusi di kawasan Dolly ini. Masyarakat disekitar Dolly banyak yang memanfaatkan adanya kegiatan prostitusi ini, sebagai contoh : menyediakan layanan wisma, menyediakan tempat parkir, atau juga berdagang. Tanggal 19 Juni 2014, sejarah panjang lokalisasi Dolly berakhir. Pemkot Surabaya pimpinan Ibu Risma, resmi menutup kawasan prostitusi bersejarah lokalisasi Dolly. Walikota Surabaya, Ibu Risma, beralasan penutupan lokalisasi Dolly karena Ibu Risma ingin Lokalisasi Dolly ditutup untuk menyelamatkan anak-anak yang tinggal disekitar Dolly, karena banyak anak-anak yang tinggal disekitar Dolly menjadi pelaku kriminal perdagangan manusia. Pasca penutupan lokalisasi Dolly, Pemkot Surabaya menghadapi masalah baru. Pemkot Surabaya menyadari bahwa penutupan lokalisasi tidak hanya mengakhiri geliat bisnis prostitusi, tetapi juga ikut mencarikan solusi bagi warga terdampak yang menggantungkan hidupnya dari adanya kegiatan prostitusi lokalisasi dolly. Setidaknya Pemkot Surabaya bisa memberdayakan warga terdampak penutupan lokalisasi Dolly agar hidup mandiri dan melanjutkan hidup mereka meskipun lokalisasi Dolly sudah ditutup. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui wanwancara, observasi, dan dokumentasi. Yang diikuti dengan fokus penelitian menggunakan teori 4 (empat) proses manajemen strategi yang diungkapkan oleh Hunger dan Wheelen meliputi: Pengamatan Lingkungan, Perumusan Strategi, Implementasi Strategi, dan Evaluasi strategi. Hasil menunjukan bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BAPEMAS KB) sebagai SKPD di Pemkot Surabaya yang bertanggung jawab dan berwenang untuk memberdayakan warga terdampak penutupan Lokalisasi Dolly. Dalam pemberdayaannya, BAPEMAS KB memberikan pelatihan-pelatihan kepada warga terdampak penutupan lokalisasi Dolly. Pelatihan-pelatihan yang diberikan diharapkan agar warga terdampak ini mau berusaha, tidak menggantungkan hidup dari Dolly sehingga dapat hidup mandiri bermodalkan ketrampilan yang diperoleh dari pelatihan yang telah diberikan. Hambatan terbesar yang dihadapi BAPEMAS KB dalam memberi program-program pelatihan kepada warga terdampak adalah merubah pola pikir warga terdampak dari yang awalnya “menunggu” menjadi “mengejar” uang. Banyak cara yang dilakukan oleh BAPEMAS KB untuk mengajak warga ikut dalam program pelatihan yang diberikan. Seperti mendatangkan instruktur atau pakar-pakar, memfasilitasi pelatihan warga terdampak dengan memberikan ruang melalui pameran atau memberikan tempat sentra-sentra UKM. Hingga pada akhirnya ada juga warga terdampak yang mengikuti pelatihan-pelatihan seperti memasak atau membuat kerajinan tangan. Program pelatihan yang diberikan BAPEMAS KB didalam pelaksanaannya juga berkoordinasi dengan pemerintahan didaerah terdampak penutupan lokalisasi. Pemerintahan didaerah warga terdampak ini maksudnya adalah BAPEMAS KB berkoordinasi dengan Kecamatan, Kelurahan, RT/RW hingga LKMK (Lembaga Ketahanan Masyarakat Kota). Nantinya dalam pelaksanaan program pelatihan ini BAPEMAS KB menerima anggaran dari BAPEKO (Badan Pemberdayaan Kota) yang kemudian anggaran yang turun itu digunakan untuk menentukan jumlah warga yang mengikuti pelatihan, pelatihan apa yang akan dilaksanakan. Setelah pelaksanaan selanjutnya BAPEMAS KB akan mengvaluasi dengan melihat hasil-hasil dari pelatihan itu. Biasanya BAPEMAS KB memanggil instruktur atau pakar untuk menilai. BAPEMAS KB beranggapan dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan secara menyeluruh, meskipun jumlahnya sedikit tetapi paling tidak masih ada warga terdampak yang bisa bertahan dan dapat mengembangkan hasil dari pelatihan yang telah diberikan untuk membuktikan bahwa tanpa adanya Dolly para warga tedampak ini bisa hidup. Sebagai contoh hasil dari program pelatihan yang sudah terkenal adalah kelompok pelatihan Batik yang lebih dikenal dengan Kelompok Batik Jarak Arum. Batik Jarak Arum sudah menjadi ciri khas batik Surabaya yang berasal dari kreasi warga terdampak. Diharapkan semakin besar Batik Jarak Arum ini dapat mengajak warga terdampak lain untuk ikut serta dan memberikan semangat agar muncul batik-batik jarak arum yang lain hasil kreasi warga terdampak penutupan lokalisasi Dolly yang lain. Kata Kunci : Manajemen Strategi, Pemberdayaan warga terdampak
KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN  KARTU IDENTITAS MUSIMAN (KIPEM) DI KANTOR  UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP (UPTSA) SURABAYA HENDRA P.
Publika Vol 3 No 6 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n6.p%p

Abstract

Pembanguan berbagai bidang di Kota Surabaya misalnya pembukaan sentra bisnis, mall, universitas dan lain-lain. Adanya pembangunan ini akan mendorong urbanisasi yang dilakukan oleh warga pendatang di sekitar Surabaya untuk mengaju nasib di Surabaya, namun tingginya urbanisasi akan membawa permasalahan bagi Kota Surabaya.Solusi yang dilakukan untuk mengatasi urbanisasi dilakukan melalui Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 yang mengatakan jika warga pendatang harus mempunyai Surat Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) dimana Unit Pelayanan Terpadu Satu atap (UPTSA) ditunjuk sebagai instansi yang melakukan pelayanan pengurusan KIPEM. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan pengurusan KIPEM di UPTSA Surabaya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kualitas dan teori pelayanan Publik. Penelitian ini berjenis kuantitatif deskriptif dimana data yang telah diolah secara statistik akan dijabarkan secara terperinci. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesinoer kepada 55 responden yang merupakan pengunjung UTSA yang mengurus KIPEM.Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui dari 6 indikator kualitas pelayanan KIPEM di UPTSA yaitu prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasana, dan kompetensi petugas pelayanan hasilnya adalah pelayanan pengurusan KIPEM di UPTSA sudah cukup berkualitas Kata Kunci: Kualitas, KIPEM, Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap
IMPLEMENTASI REVITALISASI BANTARAN SUNGAI KALIMAS PADA TAMAN KEPUTRAN DI KOTA SURABAYA SATYA PRADANA BAKTI
Publika Vol 3 No 6 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n6.p%p

Abstract

Kota adalah tempat bermukimnya warga kota, tempat bekerja, tempat kegiatan dalam bidang ekonomi, pemerintah, dan lain-lain. Menjadi pusat segala aktivitas perekonomian menjadikan banyak masyarakat yang berasal dari luar kota melakukan urbanisasi. Hal ini mengakibatkan daerah perkotaan menjadi kawasan padat yang dihuni oleh banyak masyarakat. permintaan akan pemanfaatan lahan kota terus berkembang untuk pembangunan berbagai fasilitas perkotaan baik pemukiman, industri dan pertambahan jalur transportasi yang perlahan akan menyita lahan-lahan atau ruang terbuka lainnya diwilayah perkotaan. Sehingga demi menanggulangi masalah ketersediaan ruang terbuka hijau pemerintah kota Surabaya membuat kebijakan peraturan daerah nomor 7 tahun 2002 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau. Salah satu bentuk implementasinya adalah kebijakan revitalisasi bantaran sungai Kalimas pada taman Keputran di kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi revitalisasi bantaran sungai kalimas pada taman Keputran di kota Surabaya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori George Edward III, dengan empat indikator keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara, dokumentasi serta observasi. Analisis data yang digunakan menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Revitalisasi

Page 44 of 129 | Total Record : 1286

 42   43   44   45   46 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2026) Vol. 13 No. 1 (2025) Vol. 12 No. 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 8 No. 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol. 6 No. 3 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 6 (2017) Vol 5 No 5 (2017) Vol 5 No 4 (2017) Vol 5 No 3 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 11 (2016) Vol 4 No 10 (2016) Vol 4 No 9 (2016) Vol 4 No 8 (2016) Vol 4 No 7 (2016) Vol 4 No 6 (2016) Vol 4 No 5 (2016) Vol 4 No 4 (2016) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol 3 No 8 (2015) Vol 3 No 7 (2015) Vol 3 No 6 (2015) Vol 3 No 5 (2015) Vol 3 No 4 (2015) Vol 3 No 3 (2015) Vol 3 No 2 (2015) Vol 3 No 1 (2015) Vol 2 No 3 (2014) Vol 2 No 2 (2014) Vol 2 No 1 (2014) Vol 1 No 3 (2013) Vol 1 No 2 (2013) Vol 1 No 1 (2013) More Issue