cover
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Articles 1,286 Documents
EFEKTIVITAS PROGRAM CAMPUS SOCIAL RESPONSIBILITY DI KECAMATAN WONOKROMO KOTA SURABAYA (STUDI PADA PENDAMPINGAN MAHASISWA TERHADAP ANAK PUTUS SEKOLAH ATAU RAWAN PUTUS SEKOLAH) M AINUDIN AL AFGHONI; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 6 No 9 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n9.p%p

Abstract

Program campus social responsibility (CSR) merupakan program pengembalian anak putus sekolah agar dapat bersekolah kembali dan anak rawan putus sekolah tidak menjadi putus sekolah. Program ini merupakan program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya sebagai respon dari permasalahan anak putus sekolah yang menjamur di Kota Surabaya. Pada pelaksanaannya, program campus social responsibility melibatkan mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di Kota Surabaya. Mahasiswa yang terlibat berperan sebagai kakak pendamping bagi anak putus sekolah atau rawan putus sekolah yang ada di Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas program campus social responsibility di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pedekatan kualitatif. Pisau analisis yang dipakai dalam penelitain ini adalah indikator efektivitas program yang dikemukakan oleh Budiani, antara lain: ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program campus social responsibility di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya sudah berjalan cukup baik. Pada indikator ketepatan sasaran program sudah sesuai dengan ketepatan yang ada. Pada indikator sosialisasi program Dinas Sosial telah melakukan sosialisasi baik kepada perguruan tinggi di Wilayah Kecamatan Wonokromo dan Pemerintah kecamatan Wonokromo, namun untuk sosialisasi ke perguruan tinggi masing kurang masif ke seluruh mahasiswa yang ada. Pada indikator tujuan program bila mengacu pada redaksi tujuan program campus social responsibility dapat dikategorikan berhasil, tetapi bila dilihat dari jumlah adik asuh yang berhasil dikembalikan bersekolah hanya ada 8 adik asuh dari 31 adik asuh yang didampingi di Kecamatan Wonokromo. Kemudian pada indikator pemantauan program sudah dilakukan dengan baik oleh Dinas Sosial Kota Surabaya, namun dalam pemberian solusi kepada mahasiswa yang menghadapi permasalahn adik asuh hemat peneliti masih belum optimal. Saran peneliti berdasar hasil penelitian tentang efektivitas program campus social responsibility di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, sebagai berikut: 1) Melakukan sosialisasi yang lebih beragam dan inovatif agar dapat menarik lebih banyak mahasiswa yang memiliki kepekaan sosial untuk bergabung, 2) Melakukan alokasi anggaran yang lebih banyak untuk program ini, atau setidaknya membuka lebih banyak jejaring-jeraring baik antar organisasi pemerintah atau organisasi non-pemerintah sebagai alternatif sumber dana, 3) Mengikutsertakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan sebagai pihak mitra konseling dan pemberi solusi perihal permasalahan adik asuh dan keluarga adik asuh yang dijumpai di lapangan. Kata Kunci : Efektivitas, Program, campus social responsibility
EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIPPD) KABUPATEN JOMBANG LAILATUL MUFIDAH; EVA HANY FANIDA
Publika Vol 6 No 9 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n9.p%p

Abstract

Abstrak Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningaktkan kesejahteraan sosial. Perencanaan pembangunan juga merupakan alat tolak ukur dari keberhasilan pembangunan di suatu daerah khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jombang. Dalam perencanaan pembangunan Bappeda Kabupaten Jombang mengalami beberapa kendala mulai dari sinkonisasi antar renja SKPD dengan capaian visi msi pemerintah daerah melalui indiktor kinerja sangatlah lemah, penyusunan renja yang bersifat manual dan pengendalian terhadap penyusunan perencanaan pembangunan sulit dilakukan. Salah satu aspek agar perencanaan pembangunan berhasil dengan terselesaikannya masalah tersebut perlu adanya badan atau satuan kerja yang baik serta adanya sistem informasi yang mendukung. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) merupakan inovasi Bappeda Kabupaten Jombang agar perencanaan pembangunan dapat dikatakan berhasil. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik pengambilan sampel pertimbangan atau sengaja (purposive sampling) dimana peneliti mengambil sampel dari 2 instansi yaitu dari Bappeda Kabupaten Jombang dan Kecamatan Mojowarno denagn diwakili beberapa pegawai yang sudah ditentukan peneliti serta satu sampel dari masyarakat umum diwakili oleh beberapa warga Kabupaten Jombang yang dipilih secara acak. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa SIPPD di Kabupaten Jombang dalam hal keamanan masih kurang hal ini terbukti dengan diretasnya SIPPD sampai putusan Bappeda untuk mengganti SIPPD dengan aplikasi lain selain itu SIPPD juga sering mengalami keterlambatan waktu laporan yang disebabkan SDM yang kurang kompeten, namun pada hasil indikator ketelitian dan variasi laporan SIPPD memiliki hasil yang memuaskan hal tersebut dibuktikan dari desain tampilan SIPPD yang menjadikan hasil akhir laporan yang bisa terspesifikasi secara otomatis dan adanya menu-menu pada ampilan SIPPD yang menjadikan SIPPD mampu memberikan informasi seperti tujuan awal perencanaan pembuatan SIPPD. Kata Kunci : Efektivitas, Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Abstract Regional development planning is a process of the stages of activities involving various elements of stakeholders in order to utilize and allocate existing resources in order to improve social walfare. Development planing is also a benchmark for the sucsess of development in an area, especialy the regonal development planing agency (Bappeda) in Jombang Regency. In the development planning of the Jombang district Bappeda, there were several obstacles starting from the synchronization between the work plan of the SKPD and the achievment of the vision and mission of the loal goverenment through the performance indicator which was vry weak, the preparation of manual work plans and control the development planning is difficult. One aspect for succesful development planning with the compleition of the problem is the need for a good body or work unit and the existence of a supportive information system. The regional development planning information system (SIPPD) is an innovation of the Jombang district Bappeda so that development planning can be said to be succesful. The research is descriptive qualitative with sampling techniques using deliberate sampling techniques ( Pueposive sampling) where the researchers took samples from 2 agencies, namely from the Bappeda of Jombang and Mojowarno districts by represented by several employes who had been determined by the researchers and one sample from the general public was represented by several residents of Jombang district who were randomly selected.From this study, it was explained that SIPPD in Jombang district on terms of security was still lacking, this was proven by the hacking os SIPPD until the Bappeda’s decision of replace SIPPD with other application basides that SIPPD also often experiences delays in reporting time due to less competent HR but the result of the accuracy indicators and variations of the SIPPD report have satisfactory result, as avidenced by the design of the SIPPD which makes the final result of the SIPPD report able to provide information such as the initial purpose of planning SIPPD Keywords: Effectiveness, Regional development planning information system (SIPPD)
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA (Studi Kasus Desa Jembul, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto) IAN AGIATAMA; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 6 No 9 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n9.p%p

Abstract

Abstrak Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam proses pengembangan kawasan wisata. Segala aspek tentang pengembangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi termasuk dalam ruang lingkup partisipasi masyarakat. Dalam pengembangan Kawasan Wisata yang ada di Mojokerto, khususnya di Desa Jembul Kecamatan Jatirejo, sedang dalam proses menuju lebih baik dan berdikari. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Sementara itu, fokus penelitian ini dilihat dari bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yaitu partisipasi pemikiran, partisipasi keterampilan, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga dan partisipasi sosial.Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Wisata di Desa Jembul Kecamatan Jatirejo berjalan kurang baik. Partisipasi warga dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi masih belum berjalan dengan baik. Warga yang merasa tidak memiliki wewenang dalam membantu mengelola kawasan wisata menjadi pasif dalam proses pengembangan kawasan wisata ini. Kurangnya partisipasi warga dalam bentuk pemikiran dan sosial yang mana warga masih enggan mengikuti pertemuan yang diagendakan pemerintah desa. Kendala yang ditemui juga tidak hanya berasal dari partisipasi warga saja, di sisi lain keterbatasan dana menjadi penghambat proses pengembangan kawasan wisata. Sehingga proses pengembangan kawasan wisata yang dicanangkan pemerintah desa tidak berjalan dengan baik. Padahal desa memiliki objek wisata seperti Air Terjun Kabejan, Bukit Pelangi, Kolam renang Diatas Awan dan Bumi Perkemahan Gunung Anjasmoro yang berpotensi menaikkan perekonomian desa pada umumnya dan kesejahteraan warga pada khusunya. Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, Pengembangan. Abstract People participation is an important element in the process of tourism development. All aspects of development starting from planning, implementation, supervision and evaluation are included in the scope of people participation. In the tourism development in Mojokerto, especially in Jembul Village, Jatirejo District, it is in the process of getting better and self-sufficient. The type of research that used in this study is descriptive and uses a qualitative approach. Then the data source retrieval technique in this study uses Purposive Sampling techniques. Meanwhile, the focus of this research is seen from the entity of people participation which is intellection participation, skills participation, property participation, labor participation and social participation.The results showed that people participation in the tourism Development in Jembul Village, Jatirejo District was not good. Citizen participation in aspects of planning, implementation, supervision and evaluation is still not going quite well. Residents who feel they do not have the sense of belonging to help manage tourist areas become passive in the process of developing. Lack of people participation in the intellection and social which residents are still reluctant to attend meetings that are scheduled by the village government. The constraints encountered were also not only from citizen participation, on the other hand limited funds became a barrier to the process of developing tourist areas. So that the process of developing proclaimed by the village government did not go well. Even though the village has tourism objects such as Kabejan Waterfall, Bukit Pelangi, Diatas Awan Swimming Pool and Mount Anjasmoro Campground which have the potential to increase the village economy in general and the welfare of the people in particular. Keywords: Participation, People, Development.
IMPLEMENTASI SUROBOYO BUS DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA ANUGRAH ARY KURNIAWAN; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 6 No 9 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n9.p%p

Abstract

Abstrak Sarana transportasi yang layak merupakan salah satu masalah yang ada di Kota Surabaya. Kondisi transportasi yang ada di Kota Surabaya dirasa belum memenuhi standart kelayakan sehinga masyarakat enggan dalam menggunakan sarana transportasi umum, masyarakat lebih menggunakan sarana transportasi pribadi yang dirasa lebih aman dan nyaman.Sarana transportasi yang layak merupakan salah satu masalah yang ada di Kota Surabaya. Kondisi transportasi yang ada di Kota Surabaya dirasa belum memenuhi standart kelayakan sehinga masyarakat enggan dalam menggunakan sarana transportasi umum, masyarakat lebih menggunakan sarana transportasi pribadi yang dirasa lebih aman dan nyaman. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi Suroboyo Bus Di Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Fokus dari penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan melalui model implementasi Donal D Van Metter dan Carl E. Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi, disposisi, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari Kepala unit Suroboyo bus, Bagian operator, Bagian teknis serat penumpang dari Suroboyo bus. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Implemetasi Suroboyo Bus Di Dinas Perhubungan Kota Surabaya sudah cukup baik meskipun masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi. Kata Kunci : Implementasi, Suroboyo Bus. Abstarct Proper transportation facilities are one of the problems in the city of Surabaya. The transportation conditions in the city of Surabaya have not met the feasibility standard so that people are reluctant to use public transportation facilities, the community uses private transportation facilities which are considered safer and more comfortable. Proper transportation is one of the problems in the city of Surabaya. The existing transportation conditions in Surabaya City do not meet the feasibility standard so that people are reluctant to use public transportation facilities, the public uses more personal transportation facilities which are considered safer and more comfortable. The purpose of this study is to describe the implementation of Suroboyo Bus at the Surabaya City Transportation Agency. The focus of this research is on the factors that influence policy implementation through the implementation model Donald D Van Metter and Carl E. Van Horn, namely the size and objectives of policy, resources, characteristics of implementing agents, communication, disposition, and economic, social and political environment . The type of research used is descriptive with a qualitative approach. The subject of this study consisted of the head of the Suroboyo bus unit, the operator section, the technical section of fiber passengers from Suroboyo bus. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. Data analysis techniques are carried out by collecting data, reducing data and drawing conclusions . Implication of Suroboyo Bus At the Surabaya City Transportation Agency, it is quite good even though there are still some obstacles encountered . Keywords: Implementation, Suroboyo Bus
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN APLIKASI GO SIGAP DI KEPOLISIAN RESOR GRESIK SATRIA BUDI SETIAWAN; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 6 No 9 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n9.p%p

Abstract

Abstrak Kepolisian Republik Indonesia mewujudkan visi terpecaya dari Kapolri yaitu, membuat sebuah strategi 8-10-11, yakni 8 misi, 10 program, dan 11 komitmen. Salah satu program yang menarik pada program ke dua yakni Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informas. Salah satunya di Polres Gresik, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan berbasis Teknologi Informasi dan melindungi rakyat dari kriminalitas dengan meluncurkan aplikasi bernama Go Sigap. Dengan Go Sigap masyarakat bisa mengadu, melapor, mengurus SKCK dan SIM. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif Fokus dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari efektivitas suatu program berdasarkan Budiani (2007:53) ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verfikasi dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas pelaksanaan aplikasi Go Sigap di Kepolisian Resort (Polres) Gresik belum berjalan secara efektif, karena ada beberapa indikator yang belum berjalan seperti sosialisasi program dimana masyarakat Gresik banyak yang belum pernah mendapat sosialisasi dari Polres Gresik. Selanjutnya pemantauan program yakni belum ada pemantauan khusus dari Polres Gresik mengenai aplikasi tersebut, hanya dilakukan pembaruan dan waktu yang dibutuhkan cukup lama yaitu enam bulan terhitung mulai bulan November 2018 sampai April 2019. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran agar pihak Polres lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat Gresik mengenai aplikasi Go Sigap, berikutnya yaitu untuk pembaruan aplikasi diharapkan waktu yang di butuhkan lebih cepat supaya masyarakat dapat menggunakan aplikasi tersebut kembali dalam hal pelaporan kriminalitas maupun pengurusan SIM dan SKCK. Kata Kunci: Efektivitas, Pelayanan, Go Sigap Abstract The National Police of the Republic of Indonesia realize the trusted vision of the National Police Chief, namely making a 8-10-11 strategy, namely 8 missions, 10 programs, and 11 commitments. One interesting program in the second program is Improving public services that are easier for the community and based on information technology. One of them at Gresik Police Station, aims to improve Information Technology-based services and protect people from crime by launching an application called Go Sigap. By Going Public, people can complain, report, take care of SKCK and SIM. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. The focus of this research is the factors that influence the effectiveness of a program based on Budiani (2007: 53) the accuracy of program targets, program socialization, program objectives, and program monitoring. Data analysis techniques in this study are data collection, data reduction, data presentation, verification and conclusions. The results showed that the effectiveness of the Go Sigap application at the Gresik Resort Police (Polres) had not been effective, because there were several indicators that had not yet been implemented such as program socialization where many Gresik communities had never received socialization from Gresik Police. Furthermore, monitoring the program is that there is no special monitoring from Gresik Police regarding the application, only renewal is done and the time needed is quite long, which is six months starting from November 2018 to April 2019. Therefore, the researcher advises the Polres to intensify socialization to the Gresik community regarding the Go Sigap application, the next is for application updates, it is expected that the time needed is faster so that people can use the application again in terms of criminal reporting and SIM and SKCK management. Keywords: Effectiveness, Serving, Go Sigap.
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA STUDI TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI SEPANJANG JALAN KERTOMENANGGAL SURABAYA REZA RAHMAD KURNIAWAN; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 6 No 9 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n9.p%p

Abstract

Reza Rahmad Kurniawan S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya reza.rahmad57@gmail.com Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya prabawatiindah@yahoo.co.idAbstrak Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Gayungan ” dengan rumusan masalah: Pertama, Bagaimana proses Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya nomor 17 tahun 2004, tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Gayungan? Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana data yang dikumpulkan diperoleh melalui observasi dan wawancara. Kemudian, data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan analitis dengan pola pikir induktif. Yaitu menganalisis data-data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Gayungan Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya sebagai stageholder dinilai belum berhasil dalam mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Gayungan, untuk dapat tercapainya implementasi kebijakan, komunikasi, transparansi, dan toleransi harus dijaga supaya tidak terjadi sikap saling tuding diantara kedua belah pihak. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka di harapkan adanya peran dari seluruh elemen masyarakat untuk memberi dukungan moril maupun spirituil dalam menjaga tata tertib dan kebersihan kota. Pemkot kota Surabaya harus lebih konsisten dalam penataan dan pemberdayaan para Pedagang Kaki Lima. Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi, Pedagang Kaki LimaAbstractImplementation of Surabaya Mayor Regulation Number 17 of 2004 concerning Structuring and Empowering Street Vendors in Gayungan District" with the formulation of the problem: First, How is the implementation of Surabaya Mayor Regulation Number 17 of 2004, on structuring and empowering street vendors in Gayungan District? The type of research used in this study is qualitative research, where data collected is obtained through observation and interviews. Then, the data obtained was analyzed using descriptive and analytical methods with inductive mindset. That is analyzing specific data and then drawing general conclusions related to the Implementation of Surabaya Mayor Regulation Number 17 of 2004 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in Gayungan District. From this study, it was concluded that the Surabaya City Government as a stageholder was considered unsuccessful in implementing the Surabaya Mayor Regulation Number 17 of 2004 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in Gayungan District, in order to achieve policy implementation, communication, transparency and tolerance must be maintained so that there is no mutual accusation between the two parties. In line with the conclusions above, it is expected that the role of all elements of society is to provide moral and spiritual support in maintaining city order and cleanliness. Surabaya City Government must be more consistent in structuring and empowering Street Vendors Keywords: Implementation, Policy, Street Vendors.
KUALITAS PELAYANAN SAMSAT CETHE (CEGAH TERLAMBAT HER) DI KANTOR BERSAMA SAMSAT TULUNGAGUNG OLYMPIA RIZKY DEWI GITA BETHARI; MEIRINAWATI
Publika Vol 6 No 9 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n9.p%p

Abstract

Abstrak Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari aparatur pemerintah. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke empat, yang meliputi empat aspek pelayanan pokok aparatur pemerintah terhadap masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kantor Bersama Samsat Tulungagung dituntut maksimal dalam memberikan pelayanan. Seperti pada pelayanan Samsat Cethe yang telah menjadi strategi Kantor Bersama Samsat Tulungagung dalam meningkatkan kualitas pelayanannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kualitas pelayanan di Kantor Bersama Samsat Tulungagung. Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitannya menggunakan menggunakan teori dimensi kualitas pelayanan menurut Brown yang meliputi Reliability, Assurance, Responsiveness, dan Tangibel dengan teknik Purposive Sampling. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian tersebut menujukkan bahwa Kantor Bersama Samsat Tulungagung benar-benar berusaha keras dalam melaksanakan Pelayanan Samsat Cethe. Dari keempat dimensi yang digunakan sebagai teori penelitian sudah menunjukan kualitas pelayanan yang baik. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan yaitu yang pertama fasilitas sarana dan prasarana, yang kedua kurangnya petugas yang memberikan pelayanan di Samsat Cethe. Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan Publik, Samsat Cethe (Cegah Terlambat Her) Abstract Service is the essential main task of government officials. This task has been clearly outlined in the opening of the fourth paragraph of the 1945 Constitution. To carry out this task, the Tulungagung Samsat Joint Office was demanded to be maximal in providing services. As in the service of Cethe Samsat which has become the strategy of the Tulungagung Samsat Joint Office in improving the quality of its services. This research to describe the quality of service in the Tulungagung Samsat Joint Office. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. While the focus of the research uses the theory of dimensions of service quality according to Brown which includes Reliability, Assurance, Responsiveness, and Tangible with Purposive Sampling techniques. The data analysis technique in this research uses an interactive model data analysis consisting of data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawn through interviews and documentation studies. The results of the research showed that Tulungagung Samsat Joint Office really tried hard to carry out the Samsat Cethe. Of the four dimensions that are used as research theories have shown good service quality. However, in its implementation there are still some shortcomings, namely the first facility and infrastructure, the second is the lack of officers who provide services in Samsat Cethe. Keywords : Quality, Public Service, Cethe Samsat (Prevent Her Late)
IMPLEMENTASI PROGRAM PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI MELALUI KARTU TANI DI DESA DURUNG BEDUG KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO NUR MUFIDAH; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 6 No 9 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n9.p%p

Abstract

Abstrak Kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kasus penyalahgunaan dan kelangkaan pupuk bersubsidi adalah Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani yang digagas berdasarkan Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA 2018. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang menerapkan uji coba Kartu Tani berdasarkan Surat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017. Salah satu desa dengan jumlah penerima Kartu Tani terbanyak dan lahan sawah terluas adalah Durung Bedug. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi program penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani di Desa Durung Bedug Candi Sidoarjo. Fokus dari penelitian ini meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan berdasarkan ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi, disposisi, dan lingkungan ekonomi, sosial, politik. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari Penanggung Jawab Kartu Tani dari Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo, Koorluh Kecamatan Candi, PPL Desa Durung Bedug, Pemilik kios resmi pupuk bersubsidi, Ketua Kelompok Tani, dan para penerima Kartu Tani di Desa Durung Bedug. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi program penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sudah cukup baik namun belum bisa ditebus dengan menggunakan Kartu Tani karena beberapa kendala yang dihadapi. Kata Kunci: Implementasi, Pupuk Bersubsidi, Kartu Tani Abstract The governments policy to reduce subsidized fertilizer abuse and scarcity cases is through Subsidized Fertilizer Distribution Program over the Farmer Card, which was initiated based on Ministry of Agriculture Regulation No. 47 of 2017 concerning the Allocation and Highest Retail Price of Subsidized Fertilizers for Agriculture Sector 2018. Sidoarjo Regency is one of the districts that applies trial of Farmer Card based on the Department of Agriculture and Food Security East Java Province’s letter of 2017. One of the villages with the highest number of recipients of the Farmer Card and the widest paddy field is Durung Bedug Village. The purpose of this study was to analyze the implementation of a subsidized fertilizer distribution program through Kartu Tani in Durung Bedug Village, Candi District, Sidoarjo Regency.The focus of this research is on the factors that influence policy implementation which are the standard and purpose of policies, resources, characteristics of implementing agents, communication, disposition, and economic, social, political environment. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. The subject of this research consisted of the Farmer Card’s Person in Charge of the Sidoarjo Food and Agriculture Department, the Instructor’s Coordinator of Candi District, the Agriculture Instructor of Durung Bedug Village, the owner of the subsidized fertilizer kiosk, the leader of the farmer group and the Farmer Card recipients in Durung Bedug Village. Data collection techniques used in the form of interviews, observation, and documentation. Data analysis is done by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of a subsidized fertilizer distribution program in Durung Bedug Village, Candi District, Sidoarjo Regency has been good enough but has not been able to be redeemed by using Farmer Card because of several obstacles faced. Keywords: Implementation, Subsidized Fertilizer, Farmer Card
INOVASI SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KELURAHAN DINOYO (SAKDINO) KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG YOSUA IVAN PRATAMA; EVA HANY FANIDA
Publika Vol 6 No 9 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n9.p%p

Abstract

Abstrak Pemerintah Indonesia sedang menyelenggarakan pelayanan administratif seperti pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akte kelahiran, sertifikasi tanah dan pelayanan perizinan lainnya. Kelurahan Dinoyo yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan keseriusannya dalam memenuhi hak serta kebutuhan masyarakat Dinoyo dengan membuat suatu inovasi aplikasi bernama SAKDINO (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Kelurahan Dinoyo). Inovasi aplikasi SAKDINO dibuat untuk mempermudah masyarakat Dinoyo terkait pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam pembuatan Surat Pengantar. Aplikasi SAKDINO dapat digunakan pada Handphone yang berbasis android saja. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mendeskripsikan inovasi aplikasi SAKDINO di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di kantor Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, purposive sampling dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SAKDINO berdasarkan faktor manajemen inovasi menurut Utomo, yaitu: 1) Eksplorasi ide dan Kebutuhan Inovasi, Kelurahan Dinoyo dalam pembuatan inovasinya merupakan ide pelayanan terbaru dan terobosan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Dinoyo. 2) Inkubasi inovasi, persiapan yang telah disiapkan oleh Kelurahan Dinoyo berupa WiFi, memberikan seminar atau pelatihan untuk meningkatkan kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) dan juga telah menyiapkan komputer, software, scanner, printer serta banner. 3) Diseminasi/Difusi inovasi, penyebaran inovasinya dilakukan dengan cara mengundang rekan media yang ada di Kota Malang ataupun luar kota serta perangkat RT atau RW setempat. 4) Adopsi/Replikasi/Modifikasi inovasi, inovasi aplikasi SAKDINO dalam penerapannya dapat dikatakan bagus hal itu dibuktikan dengan terdapat beberapa instansi dari pemerintah dan swasta yang ingin mengadopsinya. 5) Aktualisasi Inovasi, Kelurahan Dinoyo sebagai bentuk tanggung jawabnya telah melakukan kegiatan monitoring dan juga evaluasi supaya inovasinya berjalan dengan baik. Saran yang dapat peneliti berikan adalah meningkatkan sosialisasinya kepada masyarakat tentang aplikasi SAKDINO, menambah fasilitas pelayanan di kantor kelurahan dan meningkatkan sistem keamanan aplikasinya supaya tidak mudah diretas. Kata Kunci : Pelayanan, Publik, KependudukanAbstract The Indonesian government is conducting administrative services such as KTP services, birth certificates, land certification, and other licensing services. Dinoyo Village which is regional device organization shows its seriousness in fulfilling the rights and needs of the Dinoyo community by creating an application called SAKDINO. The SAKDINO application innovation was made to facilitate Dinoyo population administration services especially in making cover letters. The SAKDINO application can only be used on Android based phones. The purpose of this study was to describe about innovation SAKDINO application at Dinoyo Village Lowokwaru District Malang City. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. The location research was in Dinoyo Village Lowokwaru District Malang City. Data collection techniques consist of observation, interviews, purposive sampling and documentation. Data analysis techniques are done by collecting data, reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results showed that the application of SAKDINO was based on innovation management factors according to Utomo, that is: 1) Exploration of ideas and needs for innovation, Dinoyo Village in making its innovation is the latest service idea and this breakthrough is needed by the Dinoyo community. 2) The incubaton of innovation, preparation that have been prepared by Dinoyo Village are in the form of WiFi, providing seminar or training to improve human resource capabilities and also have prepared computer, software, scanner, printer and banner. 3) Dissemination or diffusion of innovation, spread of innovation is done by inviting media partners in the city of Malang or outside the city and local RT or RW device. 4) Adoption/Replication/Modification of innovation, SAKDINO application innovation in its application can be said to be good, it is proven by there are several government and private agencie that want to adopt it. 5) Innovation Actualization, Dinoyo Village as a from of responsibility has carried out monitoring and evaluation activities so that the innovation runs well. The suggestion that the researcher can give is to increase the socialization to community about SAKDINO application, add service facilities in Village Office and improve security system of application so that it is not easily hacked. Keywords: Service, Public, Population
IMPLEMENTASI APLIKASI DOKTER KEPENDUDUKAN ONLINE (STUDI PADA LAYANAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK) Ahmad Rizal Wirawan; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 7 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n1.p%p

Abstract

Abstrak Pemerintah Indonesia saat ini menerapkan kebijakan berbasis teknologi pada pelayanan administrasi kependudukan supaya tercipta kemudahan dan efisiensi. Semua daerah wajib menerapkan kebijakan tersebut dan salah satunya adalah Kabupaten Gresik. Dengan meluncurkan aplikasi Dr. Kepo pada akhir tahun 2017 Dispendukcapil Gresik menerapkan pelayanan administrasi kependudukan online yang dinamakan Dr. Kepo yang dapat diakses oleh masyarakat Gresik dengan menggunakan nomor Kartu Keluarga. Dengan demikian maka diharapkan terciptanya pelayanan administrasi kependudukan secara mudah dan cepat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, purposive sampling, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan Implementasi kebijakan aplikasi Dr. Kepo berdasarkan faktor yang mempengaruhi kebijakan publik menurut George C.Edward III yaitu:1) Komunikasi, Dispendukcapil Gresik menyampaikan kebijakan Dr. Kepo kepada register melalui pertemuan tatap muka rutin berdasarkan pembagian wilayah kerja.2)Sumber Daya, Dispendukcapil Gresik mengadakan Bimbingan teknologi kepada para register, menyediakan sarana informasi bagi para register berupa grup media sosial dan memfasilitasi PC serta jaringan internet kepada para register. 3) Disposisi, Implementor Dr.Kepo harus memiliki sikap yang mengetahui tugas dan disiplin masing-masing yang menjadi tanggung jawab. Komitmen, Pemerintah Kabupaten Gresik memberikan tunjangan khusus senilai Rp.250.000,- dalam satu tahun melalui ADD Pemkab Gresik. 4) Struktur Birokrasi, Kebijakan aplikasi Dr. Kepo memiliki SOP yang didasarkan pada Peraturan Bupati Gresik nomor 32 tahun 2016 yang menjadi pedoman pelaksanaan aplikasi Dr. Kepo dan penyelaras tindakan para register. fragmentasi, semua unit kerja instansi pelaksana kebijakan aplikasi Dr. Kepo terlibat dalam proses implementasi karena Kasi dan Staf kerjasama dan inovasi pelayanan Dispendukcapil Gresik menjadi aktor utama karena memiliki wewenang lebih dalam penyebaran tugas dan tanggung jawab kepada para implementor. Saran peneliti adalah menambah sarana sosialisasi kepada pihak eksternal, melakukan survey dan fasilitasi ulang, menambah agenda pertemuan tatap muka rutin. Kata Kunci:Implementasi,kependudukan,onlineAbstract The Indonesian government is currently implementing a technology-based policy on population administration services to create convenience and efficiency. All regions must implement the policy and one of them is Gresik Regency. By launching Dr. Kepo application at the end of 2017 Department of Population and Civil Registration Gresik District implements an online population administration service called Dr. Kepo that can be accessed by Gresik community by using family card number. Thus it is expected to create population administration services easily and quickly. The type of research used in this study is descriptive research with a qualitative approach. The research location is the Gresik Regency Population and Civil Registration Service. Data collection techniques consist of observation, interviews, purposive sampling, and documentation. The data analysis technique is done by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of the study show policy implementation of Dr. Kepo application based on factors that influence public policy according to George C.Edrwad III, namely:1.) Communication, Department of population and civil registration Gresik district conveys Dr. Kepo policy to registers through regular face-to-face meetings based on the division of work area.2)Resource, Department of population and civil registration Gresik district conducts technology guidance to registers, provides information facilities for registers in the form of social media groups and also facilitate PCs and internet networks to registers. 3) Disposition, Dr. Kepo’s Implementors must have an attitude that knows each task and discipline that is the responsibility. Commitment, Gresik District Government gives special allowance worth Rp.250.000,- in one year through gresik regional income.4) Bureaucratic Structure, application policy of Dr. Kepo has Standard Operating Procedure based on Regents Gresik Regulations number 32 of 2016 which is guideline for implementation of Dr. Kepo application and becomes align the actions of the registers. Fragmentation, work unit of the policy implementing agency of Dr. Kepo application involved in the implementation process because section chief and cooperation staff and service innovation of Department of Population and Civil Registration Gresik District becomes the main actor because it has more authority in the distribution of tasks and responsibilities to the implementers. Researchers suggestion is to add a means of socialization to external parties, conduct re-survey and facilitation and add to the agenda of routine face-to-face meetings. Key Words: Implementation,population,online

Page 84 of 129 | Total Record : 1286