cover
Contact Name
Desriadi
Contact Email
journaluniks@gmail.com
Phone
+6281268949444
Journal Mail Official
journaluniks@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Jake, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Prop. Riau, Indonesia
Location
Kab. kuantan singingi,
Riau
INDONESIA
Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
ISSN : -     EISSN : 26563983     DOI : https://doi.org/10.36378/yudabbiru.v8i1
Core Subject :
Yudabbiru merupakan kata yang terdapat dalam Al-Quran, ada beberapa kali kata Yudabbiru dinukilkan, salah satunya dalam QS. Yunus (10) Ayat 3. Kata Yudabbiru merupakan penyimpangan dari kata dabbara (mengatur). Namun Y udabbiru diartikan secara luas adalah mengarahkan, mengelola, menjalankan, mengelola, atau mengurusi. Arti Yudabbiru ini sejalan dengan istilah Administrasi umum yakni tata kelola. Yudabbiru Jurnal Administrasi Negara merupakan jurnal elektronik dan cetak yang telah melalui proses Peer- Review. Yudabbiru Jurnal Administrasi Negara dikelola oleh Laboratorium Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi dan diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Dakwah Islamiyah.
Arjuna Subject : -
Articles 69 Documents
PENGARUH SIKAP PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN Yenricha Hairin Jean; Patricia Amanda; Dhila Gusria Resda
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 8 No. 1 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/yudabbiru.v6i1.5848

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas dan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, termasuk pada masa pandemi Covid-19, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan pasien. Metode yang digunakan adalah kajian deskriptif terhadap berbagai aspek pelayanan kesehatan yang meliputi sumber daya manusia, manajemen organisasi, fasilitas pelayanan, serta penerapan standar pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pasien. Dimensi kualitas pelayanan yang meliputi keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (empathy), dan bukti fisik (tangibles) menjadi faktor utama yang menentukan persepsi pasien terhadap layanan yang diterima. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi melalui Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dan layanan telekonsultasi selama pandemi Covid-19 terbukti mampu meningkatkan efisiensi pelayanan serta kepuasan pasien. Oleh karena itu, peningkatan mutu pelayanan kesehatan memerlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, kebijakan manajerial yang efektif, serta kolaborasi berbagai pihak guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Penerapan Learning Organization di Sekolah Amanda Salsa Billa; Tiara Batavia; Marcela Dwi Ariance; Emilia Emharis
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 8 No. 1 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/yudabbiru.v6i1.5955

Abstract

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal kini menghadapi tuntutan yang semakin besar untuk terus berkembang di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi abad ke-21. Kondisi ini menjadikan penerapan konsep learning organization atau organisasi pembelajaran sebagai kebutuhan yang tidak bisa ditunda, terutama di Indonesia yang masih berada di bawah rata-rata OECD berdasarkan hasil PISA 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual penerapan learning organization di lingkungan sekolah, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat pelaksanaannya, serta menganalisis peran kepala sekolah dalam proses perubahan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan studi literatur kualitatif dengan teknik analisis konten dan sintesis naratif terhadap 27 sumber literatur yang telah memenuhi kriteria seleksi. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan kelima disiplin Senge memerlukan keterpaduan yang menyeluruh, di mana dimensi systems thinking menjadi aspek yang paling jarang diterapkan secara nyata di sekolah-sekolah Indonesia. Kepemimpinan kepala sekolah yang bersifat transformatif terbukti menjadi faktor pendorong paling kuat yang ditemukan dalam 70,4% sumber literatur, sedangkan budaya birokrasi yang kaku dan hierarkis menjadi hambatan terbesar yang muncul dalam 59,3% sumber. Kepala sekolah memegang peran yang sangat menentukan, yakni sebagai pembangun visi bersama, perancang struktur pembelajaran, teladan dalam belajar, dan pengembang potensi guru, dengan 88,9% literatur menempatkan kepemimpinan sebagai faktor paling krusial dalam keberhasilan transformasi sekolah menjadi organisasi yang terus belajar.
ANALISIS KESIAPAN INFRASTRUKTUR DIGITAL PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 2026 Alia ananta; Rahma Alia Putri; Maizi Alpurqan; Emilia Emharis
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 8 No. 1 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/yudabbiru.v6i1.5972

Abstract

Transformasi digital menjadi salah satu cara pemerintah Indonesia untuk menciptakan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik, lebih hemat, lebih jujur, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Keberhasilan menerapkan SPBE sangat bergantung pada kesiapan fasilitas digital seperti pusat data, jaringan komunikasi, penggabungan sistem informasi, alat teknologi, perlindungan data, serta bantuan tenaga kerja. Kabupaten Kuantan Singingi terus berusaha memajukan SPBE, tetapi masih mengalami beberapa kendala, seperti akses internet yang terbatas di beberapa daerah, integrasi antar aplikasi OPD yang belum cukup baik, serta kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa siap infrastruktur digital Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam membantu menerapkan SPBE. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka.Data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, Keputusan Menteri PANRB Nomor 663 Tahun 2024, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif melalui beberapa tahapan seperti mengurangi data, menyajikan data, dan mengambil kesimpulan. Penelitian menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur digital merupakan faktor penting yang mendukung keberhasilan dalam menerapkan SPBE. Hal itu terlihat dari peningkatan Indeks SPBE Kabupaten Kuantan Singingi dari 2,96 pada tahun 2023 menjadi 3,23 pada tahun 2024, yang melebihi target daerah sebesar 3,00 dengan pencapaian kinerja sebesar 107,67%. Meskipun begitu, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih diperlukan beberapa peningkatan seperti memperkuat jaringan pemerintah, membangun pusat data yang terpadu, meningkatkan kemampuan aplikasi antar instansi, memperkuat keamanan informasi, serta meningkatkan kemampuan tenaga kerja untuk mengatasi berbagai hambatan dalam penerapan SPBE. Oleh karena itu, meneruskan pembangunan infrastruktur digital adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mencapai pemerintahan digital yang modern, terpadu, dan berkelanjutan.
ANALISIS PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA INFORMASI PELAYANAN PUBLIK Pandi Maulana; Ikhsanto Saputra; Rozan Rizkiadi; Emilia Emharis
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 8 No. 1 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/yudabbiru.v3i1.5974

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong instansi pemerintah untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi pelayanan publik. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai sarana penyebaran informasi yang cepat, mudah diakses, dan interaktif antara pemerintah dengan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi pelayanan publik serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada instansi pemerintah yang memanfaatkan media sosial sebagai media informasi pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial mampu meningkatkan kemudahan akses informasi, mempercepat penyampaian informasi pelayanan, serta memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Namun, efektivitas pemanfaatannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan umpan balik, serta belum optimalnya pengelolaan konten informasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi pengelola media sosial, penyusunan strategi komunikasi digital yang lebih efektif, serta pembaruan informasi secara berkala agar pelayanan informasi kepada masyarakat menjadi lebih optimal.
IMPLEMENTASI PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM ADMINISTRASI NEGARA Tasya Ramadhani; Widya Ayu Ramadani; Wifa Widha; Desriadi
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 8 No. 1 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/yudabbiru.v3i1.5975

Abstract

Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam administrasi negara karena keduanya menentukan kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui penelusuran artikel jurnal, buku, dan publikasi ilmiah yang relevan. Data dianalisis dengan teknik analisis isi untuk memahami konsep, bentuk penerapan, hambatan, dan upaya penguatan transparansi serta akuntabilitas dalam administrasi negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa transparansi terwujud melalui keterbukaan prosedur, biaya, waktu pelayanan, standar pelayanan, akses informasi publik, penguatan PPID, dan pemanfaatan teknologi informasi. Akuntabilitas terwujud melalui pelaporan kinerja, evaluasi, pengawasan, penerapan SAKIP, mekanisme pengaduan, dan pertanggungjawaban aparatur terhadap keputusan administratif. Pelaksanaan kedua prinsip tersebut masih menghadapi hambatan berupa budaya birokrasi yang tertutup, keterbatasan aparatur, lemahnya pengaduan, rendahnya integrasi sistem digital, dan pengawasan yang belum konsisten. Penguatan transparansi dan akuntabilitas perlu dilakukan melalui standar layanan yang jelas, sistem informasi terintegrasi, peningkatan kapasitas aparatur, pengawasan berkelanjutan, serta partisipasi masyarakat. Kajian ini menegaskan bahwa administrasi negara yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Temuan ini juga memberi arahan bagi pemerintah untuk memperbaiki praktik birokrasi agar setiap layanan publik dijalankan secara jelas, adil, responsif, dan mudah diawasi oleh masyarakat.
TANTANGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA MENGHADAPI ERA SOCIETY 5.0 Alnesa Adhia Putri Alnesa; Cika Nurcahyati Jusmi; Desriadi
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 8 No. 1 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/yudabbiru.v3i1.5978

Abstract

Era Society 5.0 menempatkan teknologi digital sebagai sarana untuk membangun tata kelola pemerintahan yang berpusat pada manusia. Perubahan tersebut menuntut sistem administrasi negara bergerak dari pola birokrasi prosedural menuju pelayanan publik yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis data. Kajian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari buku, artikel jurnal, prosiding, dan dokumen ilmiah yang relevan dengan administrasi negara, reformasi birokrasi, e-Government, SPBE, dan transformasi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintahan negara menghadapi beberapa tantangan utama, yaitu rendahnya kesiapan sumber daya aparatur, budaya birokrasi yang lambat berubah, melemahnya infrastruktur digital, lemahnya integrasi data, serta risiko keamanan informasi publik. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak cukup dilakukan melalui penyediaan aplikasi, tetapi harus disertai dengan pembaruan kelembagaan, peningkatan kompetensi aparatur, perlindungan data pribadi, pemerataan akses, dan koordinasi antarlembaga. Kajian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan administrasi negara dalam menghadapi Society 5.0 ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam menyeimbangkan teknologi, regulasi, kapasitas birokrasi, dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, transformasi administrasi negara perlu diarahkan pada tata kelola yang humanis, inklusif, akuntabel, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Indonesia, termasuk kelompok rentan yang membutuhkan layanan mudah, terjangkau, jelas, serta terlindungi dari risiko ketimpangan akses dan penutup data publik dalam praktik pemerintahan digital nasional di masa mendatang.
ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGADUAN PUBLIK DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI PUBLIK Desti Noprianti Putri; Melia; Irawati; Desriadi
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 8 No. 1 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/yudabbiru.v2i2.5980

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pengaduan publik dalam pelayanan administrasi publik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Kebijakan pengaduan publik merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pengaduan publik dalam pelayanan administrasi publik secara umum telah berjalan dengan cukup baik, yang ditunjukkan oleh tersedianya mekanisme pengaduan, prosedur penanganan yang jelas, serta adanya komitmen instansi dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum optimalnya kecepatan penyelesaian pengaduan, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pengaduan, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pengaduan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi antarunit kerja, optimalisasi sistem pengaduan berbasis digital, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar kebijakan pengaduan publik dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi publik.
STRATEGI PENINGKATAN KINERJA APARATUR MELALUI INOVASI MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK Desti Nur Asia; Rika Parlina; Elfin Ramanda; Desriadi
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 8 No. 1 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/yudabbiru.v3i2.5982

Abstract

Kinerja aparatur pemerintahan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam era modernisasi dan digitalisasi, inovasi manajemen pelayanan publik menjadi kebutuhan strategis untuk menjawab tantangan birokrasi yang kompleks dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Melalui pendekatan inovatif, aparatur diharapkan mampu bekerja lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan. Kajian ini menyoroti berbagai bentuk inovasi yang diterapkan dalam manajemen pelayanan publik sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kinerja aparatur, mulai dari digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, hingga penguatan budaya kerja berorientasi hasil. Implementasi inovasi tersebut terbukti dapat memperbaiki kualitas pelayanan, memperkuat akuntabilitas, serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Dengan demikian, inovasi manajemen pelayanan publik menjadi pilar utama dalam menciptakan aparatur yang profesional, kreatif, dan berintegritas tinggi.
STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT MELALUI ADMINISTRASI PUBLIK DI KANTOR CAMAT SENTAJO RAYA maisanda safitri; Novianur Ramadhani; Desriadi
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 8 No. 1 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/yudabbiru.v3i1.5985

Abstract

Pelayanan publik merupakan tanggung jawab utama pemerintah untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai secara langsung kualitas pelayanan publik, mengidentifikasi faktor pendorong serta penghambat, dan merumuskan strategi peningkatan pelayanan masyarakat melalui administrasi publik di Kantor Camat Sentajo Raya. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai fenomena strategi pelayanan publik yang sedang berjalan di instansi tersebut. Fokus penelitian diarahkan pada alur proses administrasi serta interaksi antara aparatur kecamatan dan masyarakat. Meskipun memiliki peran penting, praktik pelayanan di lapangan masih menunjukkan berbagai hambatan seperti ketidakpastian waktu penyelesaian dokumen, kurangnya kejelasan informasi, serta perbedaan sikap pegawai. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan rancangan strategi administrasi publik yang efektif untuk memperbaiki sistem pelayanan administrasi warga menjadi lebih cepat, transparan, adil, dan tidak berbelit-belit.
TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN DESA DI DESA KOTO RAJO KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Alya Imeldi Arizona; Wanda Ardiansyah; Sridestika; Sahri Muharam
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 8 No. 1 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/yudabbiru.v2i2.5988

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi digital pelayanan desa di Desa Koto Rajo, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini mengkaji kondisi terkini, hambatan, dan upaya transformasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital pelayanan desa masih berada pada tahap awal, dengan kendala utama berupa keterbatasan infrastruktur jaringan internet, rendahnya kapasitas literasi digital aparatur desa, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan berbasis digital.