cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Desriadi
Contact Email
journaluniks@gmail.com
Phone
+6281268949444
Journal Mail Official
journaluniks@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Jake, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Prop. Riau, Indonesia
Location
Kab. kuantan singingi,
Riau
INDONESIA
Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Published by Universitas Islam Kuantan Singingi
ISSN : -     EISSN : 26563983     DOI : https://doi.org/10.36378/yudabbiru.v8i1
Core Subject :
Yudabbiru merupakan kata yang terdapat dalam Al-Quran, ada beberapa kali kata Yudabbiru dinukilkan, salah satunya dalam QS. Yunus (10) Ayat 3. Kata Yudabbiru merupakan penyimpangan dari kata dabbara (mengatur). Namun Y udabbiru diartikan secara luas adalah mengarahkan, mengelola, menjalankan, mengelola, atau mengurusi. Arti Yudabbiru ini sejalan dengan istilah Administrasi umum yakni tata kelola. Yudabbiru Jurnal Administrasi Negara merupakan jurnal elektronik dan cetak yang telah melalui proses Peer- Review. Yudabbiru Jurnal Administrasi Negara dikelola oleh Laboratorium Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi dan diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Dakwah Islamiyah.
Arjuna Subject : -
Articles 69 Documents
 3   4   5   6   7 
EFEKTIVITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Muhammad Reyhan; Ripo Aldiansyah; Desriadi
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 8 No. 1 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/yudabbiru.v2i2.5989

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum atas identitas penduduk serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Analisis penelitian mengacu pada indikator efektivitas pelayanan yang meliputi pencapaian tujuan, ketepatan waktu pelayanan, kualitas pelayanan, kepuasan masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi secara umum telah berjalan cukup efektif. Hal tersebut ditunjukkan oleh semakin meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan, penyederhanaan prosedur pelayanan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelayanan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, gangguan sistem jaringan, serta belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai persyaratan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi infrastruktur teknologi informasi, serta penguatan sosialisasi kepada masyarakat agar kualitas pelayanan administrasi kependudukan semakin efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
REFORMASI BIROKRASI DAN MANAJEMEN ASN Kerin Jurian Putri; Alya Lihan Anggeria; Lira Virna; Sahri Muharam
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 8 No. 1 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/yudabbiru.v2i2.5991

Abstract

Penelitian ini membahas reformasi birokrasi dan manajemen Aparatur Sipil Negara sebagai bagian penting dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Reformasi birokrasi dipahami sebagai proses perubahan yang tidak hanya menyentuh struktur organisasi, tetapi juga cara kerja, budaya pelayanan, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas birokrasi terhadap kebutuhan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara reformasi birokrasi dan manajemen ASN dalam membentuk aparatur yang profesional, netral, kompeten, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen ASN, terutama melalui penerapan sistem merit, pengembangan kompetensi, digitalisasi kepegawaian, dan manajemen talenta. Sistem merit membantu pengelolaan ASN berjalan lebih objektif dan bebas dari intervensi kepentingan tertentu. Sementara itu, digitalisasi dan manajemen talenta mendukung birokrasi yang lebih cepat, terukur, dan adaptif. Namun, reformasi masih menghadapi tantangan berupa budaya kerja lama, resistensi perubahan, kompetensi belum merata, serta data kepegawaian yang belum optimal. Oleh karena itu, reformasi birokrasi perlu dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Penguatan ASN menjadi langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang profesional, akuntabel, responsif, dan dipercaya masyarakat dalam pelayanan publik nasional modern.
Manajemen Pelayanan Publik di Era Digital Febri Yulia; Nada Adilla; Sella Gustina; Desriadi
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 8 No. 1 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/yudabbiru.v2i2.5992

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya pada manajemen pelayanan publik. Era digital menuntut birokrasi untuk bertransformasi menuju sistem yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan manajemen pelayanan publik berbasis digital. Metode yang digunakan adalah studi literatur dari berbagai sumber akademik dan kebijakan pemerintah terkait e-government dan digitalisasi pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital aparatur dan masyarakat, serta resistensi terhadap perubahan. Namun, digitalisasi juga membuka peluang besar dalam meningkatkan efisiensi administrasi, memperluas akses layanan, memperkuat akuntabilitas, serta mendorong partisipasi publik melalui inovasi layanan daring. Dengan strategi manajemen yang adaptif dan kolaboratif, era digital dapat menjadi momentum penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang unggul, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
ANALISIS STRATEGIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN PARADIGMA NEW PUBLIC SERVICE Hanafi; Wahyu Maulana; Refin Fernando
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 8 No. 1 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/yudabbiru.v3i2.5995

Abstract

Kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam memenuhi hak dasar masyarakat. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kuantan Singingi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah dituntut mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat sesuai dengan paradigma New Public Service (NPS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik di RSUD Kuantan Singingi berdasarkan dimensi kualitas pelayanan yang meliputi bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy), serta menganalisis implementasi prinsip-prinsip New Public Service dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan triangulasi data, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di RSUD Kuantan Singingi telah mengalami peningkatan pada beberapa aspek, namun masih terdapat kendala berupa keterbatasan tenaga kesehatan, waktu tunggu pelayanan yang relatif lama, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan. Penerapan paradigma New Public Service tercermin melalui upaya peningkatan partisipasi masyarakat, transparansi pelayanan, dan orientasi pada kepentingan publik, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan dalam aspek budaya pelayanan, profesionalisme aparatur, dan inovasi pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan kualitas pelayanan melalui penguatan sumber daya manusia, optimalisasi fasilitas pelayanan, digitalisasi layanan, serta penguatan budaya organisasi yang berorientasi pada pelayanan publik.
LEARNING ORGANIZATION DALAM PENYELANGGARAAN PELAYANAN PUBLIK LEARNING ORGANIZATION IN PUBLIC SERVICE PROVISION Mikola Dwi Sandra; Desriadi
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 8 No. 1 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/yudabbiru.v3i2.5997

Abstract

Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu pendekatan yang dinilai mampu mendukung tercapainya tujuan tersebut adalah penerapan learning organization, yaitu organisasi yang secara berkelanjutan mengembangkan kapasitas individu dan organisasi melalui proses pembelajaran, inovasi, serta berbagi pengetahuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi learning organization dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya, serta mengkaji implikasinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh dari artikel ilmiah nasional dan internasional, buku referensi, serta dokumen kebijakan yang relevan dan diterbitkan pada periode 2020–2025 melalui basis data Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, dan Garuda. Analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi, seleksi, evaluasi, sintesis, dan analisis isi (content analysis). Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan learning organization berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi aparatur, penguatan budaya organisasi, peningkatan inovasi pelayanan, efektivitas organisasi, serta kualitas pelayanan publik. Keberhasilan implementasinya dipengaruhi oleh kepemimpinan yang visioner, budaya organisasi yang mendukung pembelajaran, sistem manajemen pengetahuan, pengembangan sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sebaliknya, resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya budaya berbagi pengetahuan masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, penerapan learning organization perlu dioptimalkan sebagai strategi dalam mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan pelayanan publik yang profesional, adaptif, inovatif, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM ADMINISTRASI PUBLIK UNTUK PENCEGAHAN KORUPSI DI INSTANSI PEMERINTAH Palentino Desta Pratama; Mufli Bintang Fahjrian; Rizqi Agung Nugroho; Desriadi
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 8 No. 1 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/yudabbiru.v3i2.5998

Abstract

Korupsi dalam administrasi publik masih menjadi persoalan serius karena berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, lemahnya pengawasan, tertutupnya informasi, dan rendahnya pertanggungjawaban kelembagaan. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi publik sebagai upaya pencegahan korupsi di instansi pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data diperoleh dari artikel jurnal, buku, dan dokumen ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis melalui analisis isi kualitatif dengan mengelompokkan tema administrasi publik, akuntabilitas, transparansi, digitalisasi, pengawasan, dan pencegahan korupsi. Hasil kajian menunjukkan bahwa akuntabilitas memperjelas tanggung jawab aparatur melalui pelaporan, audit, standar prosedur, dan konsekuensi kelembagaan. Transparansi memperkuat akses publik terhadap informasi mengenai kebijakan, anggaran, pengadaan, dan layanan. Keduanya saling melengkapi karena keterbukaan tanpa pertanggungjawaban berisiko menjadi formalitas, sedangkan akuntabilitas tanpa keterbukaan sulit diawasi masyarakat. Digitalisasi administrasi melalui e-government, e-procurement, dan data terbuka turut memperkuat dokumentasi serta pelacakan proses birokrasi. Pencegahan korupsi perlu dibangun melalui sistem administrasi yang terbuka, bertanggung jawab, berintegritas, dan diawasi secara berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa reformasi administrasi harus diarahkan pada pembentukan budaya birokrasi yang jujur, tertib, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat secara adil dalam setiap layanan publik di Indonesia.
PERAN KONSTITUSI DALAM MENJAMIN KEDAULATAN RAKYAT Marsa Jumitta Sari; Rahma Maulia; Sahra Purnama; Desriadi
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 8 No. 1 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/yudabbiru.v3i2.5999

Abstract

Kedaulatan rakyat merupakan prinsip utama dalam negara demokratis, tetapi pelaksanaannya sering melemah ketika konstitusi hanya dipahami sebagai dokumen formal. Permasalahan muncul ketika pemilu, partisipasi publik, akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan belum sepenuhnya berjalan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Artikel ini bertujuan menganalisis peran konstitusi dalam menjamin kedaulatan rakyat, terutama melalui pengaturan pemilu, penguatan partisipasi warga, pertanggungjawaban pemerintah, dan mekanisme pengawasan kekuasaan negara. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, peraturan perundang-undangan, dan dokumen kelembagaan yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan gagasan tentang konstitusi, demokrasi, administrasi negara, dan kedaulatan rakyat. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa konstitusi berperan sebagai dasar legitimasi, pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pelindung hak warga, serta pengendali kewenangan negara. Kedaulatan rakyat tidak cukup diwujudkan melalui pemilu, karena rakyat juga perlu hadir dalam proses kebijakan, pengawasan pelayanan publik, dan penilaian terhadap kinerja pemerintah. Konstitusi menjamin kedaulatan rakyat secara lebih nyata apabila didukung oleh pemilu yang adil, partisipasi publik yang bermakna, akuntabilitas yang kuat, dan lembaga pengawas konstitusional yang independen dalam praktik administrasi negara Indonesia. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang terbuka, responsif, dan bertanggung jawab agar mandat rakyat tidak berhenti pada prosedur politik semata di tingkat nasional.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA PULAU KOPUNG SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Elva Sapitri; Ririn Novita; Giska Ansyari; Alshar Andri
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 8 No. 1 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/yudabbiru.v3i1.6000

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Pulau Kopung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mencakup empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil pembangunan, namun masih terdapat hambatan berupa rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan akses informasi.
Pemberdayaan Rumah Batik Cahayo Laut Di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Amelia kirana Amel; Herman
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 8 No. 2 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/yudabbiru.v8i2.6018

Abstract

Penelitian ini menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui Rumah Batik Cahayo Laut di Desa Segati yang menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas produksi, pemasaran, dan inovasi motif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan berjalan cukup baik melalui aspek enabling, empowering, protecting, dan supporting. Namun, diperlukan peningkatan pembinaan, dukungan pemerintah, fasilitas, pemasaran, serta partisipasi masyarakat agar program berkembang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Page 7 of 7 | Total Record : 69

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara Vol. 8 No. 1 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara Vol. 5 No. 2 (2023): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara Vol. 5 No. 1 (2023): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara Vol. 4 No. 2 (2022): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara Vol. 4 No. 1 (2022): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2020) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019)