cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Desriadi
Contact Email
journaluniks@gmail.com
Phone
+6281268949444
Journal Mail Official
journaluniks@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Jake, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Prop. Riau, Indonesia
Location
Kab. kuantan singingi,
Riau
INDONESIA
Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Published by Universitas Islam Kuantan Singingi
ISSN : -     EISSN : 26563983     DOI : https://doi.org/10.36378/yudabbiru.v8i1
Core Subject :
Yudabbiru merupakan kata yang terdapat dalam Al-Quran, ada beberapa kali kata Yudabbiru dinukilkan, salah satunya dalam QS. Yunus (10) Ayat 3. Kata Yudabbiru merupakan penyimpangan dari kata dabbara (mengatur). Namun Y udabbiru diartikan secara luas adalah mengarahkan, mengelola, menjalankan, mengelola, atau mengurusi. Arti Yudabbiru ini sejalan dengan istilah Administrasi umum yakni tata kelola. Yudabbiru Jurnal Administrasi Negara merupakan jurnal elektronik dan cetak yang telah melalui proses Peer- Review. Yudabbiru Jurnal Administrasi Negara dikelola oleh Laboratorium Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi dan diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Dakwah Islamiyah.
Arjuna Subject : -
Articles 69 Documents
 1   2   3   4   5 
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PADA SEKTOR PEMBANGUNAN EKONOMI DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Sarjan M
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 4 No. 1 (2022): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu Kabupaten/Kota yang ada di Riau adalah Kabupaten Kuantan Singingi. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Sebagai daerah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab, Pemerintah Daerah dalam hal ini sebagai perumus kebijakan tentu yang harus dipacu adalah masalah pembangunan ekonomi daerah . Orientasi pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat menuju kearah yang lebih baikdari yang sebelumnya. Kegiatan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan adalah bagian dari kebijakan yang diprioritaskan dari seluruh bentuk kebijakan pembangunan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberhasilan pembangunan tergantung sejauhmana keseriusan pemerintah dalam proses kebijakan pembangunan ekonomi tersebut. Kegiatan penelitian yang dilaksanakan bertujuan untuk menganalisis proses pengambilan kebijakan sektor pembangunan ekonomi, implementasi kebijakan ekonomi dan dampak pembangunan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi. Dari hasil penelitian yang diperoleh ternyata kebijakan pemerintah daerah pada sektor pembangunan ekonomi tidak merujuk kepada program yang telah dirumuskan. Dimana kondisi dilapangan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masih rendah. Sedangkan kegiatan pembangunan ekonomi bersifat terpusat dan kualitas kehidupan masyarakat masih rendah
REALITAS PENDIDIKAN BAHASA ARAB DALAM PERSPEKTIF PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT A. Mualif A. Mualif
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 4 No. 1 (2022): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kita saat ini dihadapkan pada perubahan sosial yang teramat komplit, sehingga terdapat banyak permasalahan dan tantangan pendidikan bahasa Arab yang perlu dihadapi, disikapi, dan dicari jalan penyelesaiannya. Mulai dari isu pencitraan buruk terhadap bahasa Arab hingga isu penggantian antara fushha dengan ‘amiyah hingga musykilah rendahnya minat dan motivasi sebagian peserta didik dalam belajar bahasa Arab. Problematika aktual ini seyogyanya menyadarkan kita semua bahwa kita masih harus berpikir, bersikap, dan berdedikasi lebih optimal untuk kemajuan pendidikan bahasa Arab di Indonesia dalam rangka meningkatkan daya saing di dunia internasional. Tantangan internal maupun eksternal pendidikan bahasa Arab harus kita jadikan sebagai peluang yang dapat memberikan prospek yang lebih cerah dan menjanjikan bagi peminat dan penggiat studi bahasa Arab di masa depan. Semua itu menuntut banyak pihak untuk bersinergi dalam menyatukan visi, misi, arah kebijakan dan pengembangan yang dilandasi oleh kajian akademik yang mendalam. Selama lembaga pendidikan Islam masih eksis, prospek pendidikan bahasa Arab tetap akan cerah dan menjadi daya tarik tersendiri serta mampu berinteraksi secara sosiologi dan berkolaborasi dengan pemangku kebijakan sesuai tuntutan zaman. Kata Kunci : Realitas, Bahasa Arab, Perubahan Sosial.
SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH BERDASARKAN PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN Mhd. Himsar Siregar Mhd. Himsar Siregar
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 4 No. 1 (2022): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi telah meluncurkan hari Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak nasional pada 27 November 2024. Salah satu aspek penting dalam menghadapi Pemilu 2024 adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih. Tidak hanya penting, tapi menjadi bagian dari indikator kualitas penyelenggaraan pemilu dan berpengaruh mendorong tingkat partisipasi pemilih yang berdaulat. Ada banyak peraturan perundang-undangan yang secara rinci menjelaskan terkait sosialisasi dan pendidikan. Peraturan perundang-undangan ini menjadi pijakan dalam implementasinya. Makalah ini penting untuk menjelaskan bagaimana sosialisasi dan pendidikan pemilih berdasarkan peraturan perundang-undangan. Makalah ini ditulis dengan kajian literatur dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan dan laporan-laporan penyelenggaraan pemilu sebelum-sebelumnya dari berbagai sudut pandang. Sosialisasi dan pendidikan pemilih bukan perkara mudah sehingga diperlukan pemilu yang kolaboratif, artinya perlunya kerja sama dari semua pihak untuk berperan sesuai dengan tupoksinya masing-masing, diantaranya KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai Pengawas, DKPP sebagai Dewan Kode Etik. Sosialisasi dan pendidikan pemilih harus jelas sasaran, materi, metodenya. Model pendidikan pemilih berkelanjutkan bisa dilakukan dengan melibatkan unsur lembaga pendidikan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan kelompok komunitas. Semakin banyak pihak yang terlibat, tentu akan memberikan dampak positif bagi pendewasaan politik masyarakat. Kata Kunci : Pemilu, sosialisasi, pendidikan pemilih.
E- SERVICE QUALITY IZIN PRAKTIK DOKTER (UMUM, SPESIALIS DAN GIGI) PADA APLIKASI E-PINTER DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BENGKALIS Yunita Kitrin; Eko Handrian
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 4 No. 2 (2022): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study discusses the electronic service quality (e-service quality) of doctor's practice licenses (general, specialist and dental) in the e-smart application at the investment office and one-stop integrated service in Bengkalis Regency. This study aims to determine the quality of online services (e-service quality) provided by the investment department and one-stop integrated services that have met the expectations of the community in simplifying and shortening service time. This type of research uses descriptive quantitative methods where primary data is obtained through observation and questionnaires, and secondary data is obtained through interviews with respondents. In this study, the author uses the theory of e-service quality proposed by Parasuraman, et.al which contains 4 dimensions that make up a quality e-service, namely efficiency, fulfillment, system availability, and privacy. The results showed that the e-service quality of doctor's practice licenses (general, specialist and dental) in the e-smart application at the investment office and one-stop integrated service in Bengkalis Regency had a fairly good service quality, because in providing online services there were still found permit applicants who do not understand the procedures for using applications in online licensing arrangements, there are still services that are not in accordance with service standards and standard operating procedures, some obstacles such as network disturbances that hinder business actors from taking care of licensing in the application. So looking at these conditions, it is hoped that the service should further improve the quality of services such as providing guidebooks on the procedures for using the e-smart system, for responsiveness the agency should provide media that is often used by the community such as whatsapp and for network stability the service should improve performance a server that is added with a load balance so that the network is connected stably.
PENEMPATAN PEGAWAI PEMERINTAHAN DALAM PANDANGAN ISLAM Alsar Andri; Al Qusairi
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 4 No. 2 (2022): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penempatan pegawai pemeritahan merupakan salah satu komponen yang penting dalam mecapai tujuan pemerintahan, hal ini terkait dengan pendistribusian kerja ataupun wewenang serta untuk mencapai kinerja yang maksimal dari sebuah organisasi pemerintahan. Penenmpatan pegawai pemerintahan haruslah memperhatikan keadaan internal maupun eksternal dari sebuah organisasi, agar seseorang yang ditempatkan pada sebuah jabatan atau posisi dapat memberikan kontribusi yang maksimal, ini tidak terlepas dari seorang pegawai harus memiliki kapabilitas yang memiliki. Islam, adalah sistem yang menyeluruh yang tidak memisahkan antara peribadatan dan pemerintahan banyak mengajarkan tentang tata cara penempatan pegawai yang baik dan benar, baik secara nash Al-Qur’an maupun Al-Hadist. Kata Kunci : Penempatan Pegawai Pemerintahan
PENERAPAN GAYA KEPEMIMPINAN SITUASIONAL KEPALA SEKOLAH SMP N 7 MUARO JAMBI Hengky Setiadi
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 4 No. 2 (2022): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian dilakukan dengan fokus terhadap gaya kepemimpinan situasional oleh kepala sekolah SMP N 7 Muaro Jambi Mendalo darat Kecamatan Jambi Luar Kota kabupaten Muaro jambi. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk melihat seperti apa kepemimpinan situasional yang dilakukan dengan gaya telling, selling, participating, delegating. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research ) dengan pendekatan kualitatif. Metode yang dipakai dalam mengumpulkan data dengan cara, observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini di SMP N 7 Muaro Jambi Mendalo darat Kecamatan Jambi Luar Kota kabupaten Muaro Jambi, dengan populasinya adalah Kepala Sekolah selaku pimpinan, para guru serta pegawai. Sampel yang dipilih dengan menggunkan teknik purposive sampling yaitu dalam mengambil data didasarkan hasil pertimbangan, dengan snowball sampling. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti maka diperoleh kesimpulan bahwa kepemimpinan yang diterapkan oleh Kepala Sekolah SMP N 7 Muaro Jambi dengan gaya kepemimpinan situasional telling, selling, participating, delegating, pada indikator selling lebih mendominasi diterapkan oleh Kepala Sekolah dibandingkan telling, participating dan delegating. Kata Kunci : Kepala Sekolah, Kepemimpinan Situasional.
PENATAAN SISTEM HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN PANCASILA SEBAGAI SUMBER SEGALA SUMBER HUKUM NEGARAPENATAAN SISTEM HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN PANCASILA SEBAGAI SUMBER SEGALA SUMBER HUKUM NEGARA Mhd. Himsar Siregar; Sahri Muharam
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 4 No. 2 (2022): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penempatan Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi Negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan Negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memiliki legitimasi yuridis baik dalam TAP MPR maupun dalam Undang-Undang tetap saja tidak memberi jaminan kepastian hukum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tidak memiliki unsur imperatif atau daya mengikat dalam hirarki perundang-undangan. Hal inilah yang kemudian menjadi persoalan. Tidak dimasukkannya Pancasila dalam hirarki peraturan perundang-undangan telah mengakibatkan munculnya disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan. Tidak heran apabila terdapat Undang-Undang dan ataupun Peraturan Daerah yang dibatalkan karena masalah disharmonisasi. Untuk itu, sudah menjadi kebutuhan dalam berhukum agar memasukkan Pancasila dalam peraturan perundang-undangan. Kata Kunci : Pancasila, sumber hukum, undang-undang.
TEORI KEKUASAAN Risvandi Sentra; Alsar Andri
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 4 No. 2 (2022): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat disuatu daerah tertentu. Kekuasaan ini bermula dari keinginan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai organisasi kemasyarakatan, lalu mereka bersedia bila ada seseorang atau sekelompok orang yang akan melaksanakan kewibawaan memelihara mereka, yang lebih lanjut disebut pemimpin pemerintah. Kekuasaan dapat terbentuk dan diraih secara sah (konstitusional) dalam bentuk pemilihan umum, perwakilan keturunan atau secara tidak sah (inkonstitusional) dalam bentuk kudeta, perang atau pegulingan kekuasaan secara konspirasi. Kekuasaan senantisa ada di dalam setiap masyarakat baik yang masih bersahaja, maupun yang sudah besar atau rumit susunannya. Akan tetapi walaupun selalu ada kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat. Kata Kunci : Teori Kekuasaan.
PENGUATAN KARAKTER ETIKA ISLAM DALAM BIROKRASI Gianni Indira; Erlina Sari Piliang; Zahratul Husna
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 5 No. 1 (2023): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karakter etika yang Islami merupakan cara berperilaku manusia yang berhubungan erat dengan nilai-nilai ajaran Islam untuk hidup bersosial, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Pelaksanaan dan birokrasi di Indonesia perlu dikaitkan dengan peran pentingnya ajaran Islam di kalangan para birokrat. Peran birokrat yang Islami dalam memberikan pelayanan kepada publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk membentuk karakter etika birokrat yang Islami sesuai dengan sumber-sumber Islam khususnya dalam Al-Qur’an dan hadits. Metode yang dipakai dalam pembahasan ini yaitu metode yang berdasarkan kepada literature review (studi pustaka). Hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa etika dalam birokrasi pemerintahan sangat menentukan keberhasilan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang birokrat. Dengan etika Islam membuat para birokrat paham agama yang akan membimbing mana yang benar dan mana yang salah. Maka membentuk etika birokrat yang Istami perlu sifat dan karakter Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Dengan merealisasikan nilai-nilai Islami dalam birokrasi pemerintah akan mengarahkan para perilaku birokrat ke arah yang lebih baik lagi, agar tidak terjadi maladministrasi di ranah pemerintahan.
OPTIMALISASI PENERAPAN DIGITALISASI TERHADAP MALL PELAYANAN PUBLIK PEKANBARU Adinda Khairinnisa; Fitriani Yusmanita; Nurainaini UIN
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 5 No. 1 (2023): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mall Pelayanan Publik Pekanbaru saat ini sudah berbasis digital. Dengan tujuan menciptakan kepuasan pada masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Hasil dari penelitian bahwa penerapan digitalisasi di MPP Pekanbaru belum optimal. Karena adanya perbedaan sistem antar instansi, terdapat beberapa instansi masih menggunakan layanan offline. Namun layanan berbasis online yang tersedia belum mencapai kepuasan masyarakat. Hal ini dilihat dari komentar pengguna pada google maps dan pada aplikasi SIAP MPP Pekanbaru.

Page 3 of 7 | Total Record : 69

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara Vol. 8 No. 1 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara Vol. 5 No. 2 (2023): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara Vol. 5 No. 1 (2023): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara Vol. 4 No. 2 (2022): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara Vol. 4 No. 1 (2022): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2020) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019)