cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mulia Jaya
Contact Email
jppd.fisipolumb@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jppd.fisipolumb@gmail.com
Editorial Address
Jl. Diponegoro, Cadika, Kec. Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi 37211
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah
Published by Universitas Muara Bungo
ISSN : -     EISSN : 26862271     DOI : https://doi.org/10.36355/jppd
Core Subject :
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah (JPPD) has the following focus and scope: Political Science, Indonesian Politics, Gender and Identity Politics, Social Welfare, Social Development, Citizenship and Public Management, Public Policy, International Politics & Security, Media, Information & Literacy, Religion and Politics, Digital Society and Disruption, Civil Society Movements, Governance & Democracy, Radicalism, Terrorism.
Arjuna Subject : -
Articles 127 Documents
 3   4   5   6   7 
Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Bentuk Percepatan Pelayanan Publik di Kecamatan Lembar Lombok Barat Abdurrahman Abdurrahman; Dedy Iswanto; Rijlan Rijlan; Rifaid Rifaid
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 4 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v4i1.43

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan teknolgi informasi dalam pelayanan publik di Kecamatan lembar Kabupaten Lombok Barat. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menunjukan pemanfataan teknologi informasi sebagai bentuk percepatan pelayanan publik di Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat belum efekif, hal tersebut bisa terlihat website yang dimiliki Kecamatan Lembar masih menumpang atau masih terintegrasi ke website Kabupaten Lombok Barat, sehingga masyarakat Kecamatan Lembar yang ingin mendapatkan pelayanan secara online harus masuk melalui website Lobar dengan menggunakan keword identitas (NIK). Dan jenis pelayanan online yang sudah dilaksanakan di Kecamatan Lembar masih yang berakaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil seperti Kartu tanda kependudukan dan Kartu Kelurga.
Pengelolaan Desa Wisata Srikeminut Di Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Polikarpus Dore Beda; Supardal Supardal
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 4 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v4i1.44

Abstract

Desa Wisata Srikeminut merupakan salah satu Desa Wisata di Kabupaten Bantul. Desa Srikeminut sangat kaya dengan beragam potensi wisata alam dan budaya. Terdapat tiga titik wisata yakni Bukit Sriharjo, Ngepohsari, dan Padusan Banyu Bening. Dalam proses pengelolaan desa wisata ditemukan berbagai macam masalah seperti belum ada penataan soal lahan parkir, kurangnya pelatihan atau pendampingan, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah Pengelolaan Desa Wisata Srikeminut dan kendala-kendala yang di hadapi di Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pemilihan informan penelitian adalah teknik purposive sampling dengan 8 orang informan. Teknik Pengumpulan data yaitu pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian adalah dalam proses pengelolaan desa wisata ada dua faktor penting yang perlu di lakukan yaitu: pengembangan dan kelembagaan. Pengembangan terdiri dari perencanaan, dalam proses perencanaan terlihat sedikit elitis dan perencanaannya tanpa ada pertimbangan terhadap antisipasi bencana alam. Pelaksanaan, dari sisi fasilitas baik sarana dan prasarana penunjang kelancaran aktivitas di tempat wisata masih kurang, misalnya soal jalan dan jaringan internet. Masih kurangnya koordinasi antara semua elemen yang terlibat dalam pengelolaan baik pengelola, pokdarwis, pemerintah desa dan masyarakat. Pembiayaan, masyarakat sudah mendapatkan manfaat dengan adanya penghasilan dari desa wisata namun masih belum ada regulasi khusus yang mengatur soal pembagian hasil. Pengendalian, proses pengawasan sudah di lakukan oleh kelompok pengelola dalam bentuk pertemuan atau musyawarah namun segala bentuk masukan dan kritikan sebagai poin evaluasi tidak di laksanakan. Kelembagaan, konteks kelembagaan yang di maksudkan disini adalah soal regulasi.
Satuan Polisi Pamong Praja: Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Harpin Syah; Luci Afriani; Auri Adham Putro
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 4 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v4i2.45

Abstract

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Aparatur Negara dalam hal ini sebagai penegak Peraturan daerah memiliki kedudukan dan peranan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kecamatan Rimbo Bujang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Minuman Beralkohol. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis data secara kualitatif. Lokasi penelitian ini di Unit 2 Kecamatan Rimbo Bujang.  Hasil penelitian menunjukan bahwa peran yang dilakukan diantaranya melakukan penertiban para pedagang minuman keras, pemberian surat kepada pemilik kafe, melakukan musyawarah dengan pemilik kafe serta memberikan sanksi dengan mempertimbangkan dari hasil musyawarah mengenai penertiban minuman alcohol. Hambatan yang dihadapi diantaranya, yaitu penertiban yang dilakukan masih banyak menemukan minuman beralkohol, masih adanya dari pemilik kafe yang mengabaikan tentang himbauan larangan menjual minuman alcohol dan tidak berjalan dengan baik musyawarah yang dilakuakan satuan polisi pamong praja dengan pemilki kafe. Upaya penyelesaian yang dilakukan diantaranya, yaitu melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, melakukan koordinasi dengan kepala dinas dan meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada pemilik kafe.
Pemerintah Provinsi Jambi: Peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Roda Empat Joko Setyoko; M. Kuris Kuris; Syamsurizal Syamsurizal; Syamsurijal Tan
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 4 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v4i2.46

Abstract

Lokasi penelitian dilaksanakan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Merangin. Penelitian ini berlangsung selama tiga bulan yaitu pada Bulan April 2021 sampai Juni 2021. Penelitian bertujuan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Pembebasan Pokok Saksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor R2 dan R4 yang dikelola oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Merangin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendektan deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini: Teori Implemntasi kebijakan George C. Edward III yaitu Empat Variabel sbb: (1). Komunikasi, (2). Sumberdaya, (3). Disposisi dan (4) Struktur Birokrasi. Hasil penelitian Upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam mengimplementasikan aturan atau peraturan gubernu nomor 45 tahun 2017 tentang pemutihan Administrasi pajak kendaraan bermotor, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan kebijakan. Hambatan yang dilakukan yang dihadapi Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Merangin diantaranya yaitu, personil atau sumberdaya yang terbatas, jarak tempuh/wilayah yang luas, oknum-oknum yang menyalah gunakan anggaran, dan kesadaran masyarakat yang masihrendah. Upaya yang dilakukan oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Merangin yaitu, kerjasama dengan pihak kepolisian dan perhubungan, memperpanjang masa berlakunya.
Pengelolaan Pegawai Honorer Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Wahyu Widayat
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 4 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v4i2.47

Abstract

Untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya dari sisi kwalitas saja tetapi juga dari sisi kuantitas atau pemenuhan jumlahnya juga akan mempengaruhi baik buruknya pelayanan kepada masyarakat.  Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut ASN diberikan tugas selain sebagai pelaksana kebijakan publik juga harus memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pelaksanaan kebijakan publik yang dijalankan ASN pada setiap organisasi perangkat daerah idealnya dengan mempertimbangkan analisis kebutuhan dan beban kerja agar tujuan organisasi yang ditetapkan dapat terlaksana. Kebutuhan ASN yang ideal di Pemda DIY ini ditetapkan sejumlah 16.200 pegawai ASN, tetapi realitas yang ada per Desember 2022 jumlah ASN yang ada hanya sejumlah 10.137 orang. Kekurangan jumlah pegawai ASN tersebut antara lain disebabkan jumlah ASN yang pensiun setiap tahun sekitar 600-700 orang tidak sebanding dengan jumlah rekrutmen ASN baru serta adanya moratorium rekrutmen ASN formasi 2020 dan 2021. Dengan adanya kekurangan sekitar 5.000 pegawai ASN tersebut, agar tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat Pemda DIY mengisinya dengan rekrutmen pegawai non ASN (tenaga bantu) sebanyak 3.410 orang. Namun tanggal 31 Mei 2022 dan 22 Juli 2022 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan surat edaran yang mengamanatkan Pemerintah Daerah melakukan pemetaan Pegawai Non ASN dan bagi yang memenuhi syarat untuk diberikan kesempatan mengikuti seleksi ASN serta menghapuskan status kepegawaian selain PNS dan PPPK.  Adanya surat edaran tersebut tentunya perlu ada kebijakan dari Pemda DIY untuk mengatur dan mengelola pegawai non ASN selain untuk meningkatkan pelayanan publik tetapi juga untuk memberikan paying hukum terkait status pegawai non ASN itu sendiri.
Strategi Unit Pelaksana Teknis Daerah Dan Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Dalam Menanggulangani Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bungo Siti Maryam; Dwi Ramadhanti.A; Andriansyah Andriansyah
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 4 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v4i2.48

Abstract

Maksud dan tujuan penelitian adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan berkenaan startegi penanganan dalam mengurangi dan menanggulangani terjadinya perusakan hutan yang disebakan oleh kebakaran hutan dan lahan pada UPTD KPHP di Kabupaten Bungo. Kemudian mengidentifikasi faktor yang menjadi penghambat UPTD KPHP Bungo dalam menanggulangi dan mengurangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di kabupaten bungo. Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa strategi UPTD KPHP Kabupaten Bungo Unit II dan III dalam mengurangi terjadinya kerusakan hutan yang disebakan oleh kebakaran hutan melalui patroli dan koordinasi, sosialisasi dan penyuluhan, pembentukan Tim brigade dan Tim Mpa, melakukan pendeteksi kebakaran hutan dan lahan (citra satelit), inovasi PLTB (Pembukaan Lahan Tanpa Bakar) dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Sementara Hambatan/Kendala yang dihadapi oleh UPTD KPHP Kabupaten Bungo Unit II dan III dalam mengurangi terjadinya kerusakan hutan yang disebakan oleh kebakaran hutan adalah kekurangan SDM sangat terbatas untuk kawasan yang sangat luas, sarana prasarana, dan Dana / Anggaran. Kedepannya, perlu menumbuhkan kesadaran warga tentang dampak bahaya merusak alam dan hutan dengan membakar hutan. Secara internal, perlu peningkatan kinerja melalui pembentukan tim kecil, sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan cepat.
Strategi Pengembangan Kerjasama Operasional Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Dusun Pedukun Kecamatan Tanah Tumbuh Miranti Miranti; Mutia Sari; Harry Saputra; Alfian Alfian
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 4 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v4i2.49

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana strategi pengembangan Unit Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) berdasarkan Peraturan Dusun Pedukun Nomor  3 Tahun 2020 Tentang Kerjasama Operasional Pendayagunaan Dan Pengembangan Serta Pengelolaan Alat Dan Mesin Pertanian Dusun Pedukun Kecamatan Tanah Tumbuh Tahun 2021 serta mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dalam strategi pengembangan Unit Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) berdasarkan Peraturan Dusun Pedukun Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kerjasama Operasional Pendayagunaan Dan Pengembangan Serta Pengelolaan Alat Dan Mesin Pertanian Dusun Pedukun Kecamatan Tanah Tumbuh Tahun 2021. Berdasarkan uraian dan indetifikasi, serta menganalisa masalah penelitian ini menggunakan metode pendekatan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan yang menjadi informan adalah dari Ketua Unit (UPJA) Dusun Pedukun Kecamatan Tanah Tumbuh, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan (TPH Bun), Camat Tanah Tumbuh, Kepala Dusun/ Datuk Rio Dusun Pedukun, petani dan masyarakat Dusun Pedukun Kecamatan Tanah Tumbuh. Data di kumpulkan dari Studi Keperpustakaan (Library Research), Studi Lapangan (Filed Research, Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.
Kearifan Lokal Pemilihan dan Pengangkatan Bapak Angkat Bagi Pengantin Laki — Laki dari Luar Dusun Sungai Lilin Mulia Jaya; Sadri Chaniago; Ahmad Zikron
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 4 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v4i2.50

Abstract

Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagaiinstrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Oleh karena itu desain deskriptif menggunakan data yang dikumpulkan bukan berupa angka — angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Dusun dalam menjaga kearifan lokal yakni proses pengangkatan bapak angkat bagi pengantin pria dari luar di Dusun Sungai Lilin Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo yaitu: Perangkat Desa (Dusun) belum memahami adat istiadat, seperti hukum adat yang mengatur tentang keberadaan bapak angkat dalam prasyarat perkawinan, hal ini dikarenakan masih banyak perangkat Desa (Dusun) yang berusia muda dan belum memiliki pengalaman di bidang kemasyarakatan. Kurangnya sosialisasi bagi perangkat Desa (Dusun) yang dilakukan oleh lembaga adat, sehingga keberadaan bapak angkat hanya menjadi prasyarat formal saja namun tidak dijadikan penanggungjawab dalam penyelesaian permasalahan dalam keluarga pengantin.
Politik Hukum Pidana Mati Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia M. Nanda Setiawan; Cindy Oeliga Yensi Afita; Halida Zia; Mario Agusta
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 4 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v4i2.51

Abstract

Korupsi merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Di dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi itu bahkan dianggap sebagai suatu bentuk pidana yang perlu didekati secara khusus dan diancam dengan pidana yang cukup berat. Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dirumuskan dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan jika melakukan korupsi pada keadaan tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana politik hukum pidana mati dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian yurudis normatif. Hasil dan pembahasan Sebagai negara hukum seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) maka sudah pasti hukumlah yang menjadi panglima tertinggi. Kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Kebijakan formulasi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Pidana mati itu sendiri sudah diatur di dalam Undang-undang Tipikor hanya saja hingga saat ini belum ada satupun pelaku tindak pidana korupsi dijatuhkan hukuman mati.
Lembaga Adat 19 Segalo Batin: Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan di Dusun Baru Kecamatan Tabir Ridwan Ridwan; Sukma Delima; Sri Zul Chairiyah; Amer Mahmud
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 4 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v4i2.52

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk peran Lembaga Adat 19 Segalo Batin dalam penyelesaian konflik pembagian harta warisan menurut perspektif adat Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin dan mengetahui kendala Lembaga Adat 19 Segalo Batin dalam penyelesaian konflik pembagian harta warisan menurut perspektif adat Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat dengan studi deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat dengan studi deskriptif. Teknik pemilihan informan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu). Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Lembaga Adat 19 Segalo Batin dalam penyelesaian konflik pembagian harta warisan menurut perspektif adat Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin diantaranya dengan menjaga sistem kewarisan menurut adat rantau panjang dan dengan melakukan pengawasan pelaksanaan pembagian harta warisan. Kendala Lembaga Adat 19 Segalo Batin dalam penyelesaian konflik pembagian harta warisan menurut perspektif adat Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin diantaranya adalah banyaknya masyarakat yang melakukan pembagian Warisan secara kekeluargaan dan ada juga yang melakukan pembagian Warisan secara Islami.

Page 5 of 13 | Total Record : 127

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): Desember Vol. 7 No. 1 (2025): Juni Vol. 6 No. 2 (2024): Desember Vol. 6 No. 1 (2024): Juni Vol. 5 No. 2 (2023): Desember Vol. 5 No. 1 (2023): Juni Vol. 4 No. 2 (2022): Desember Vol. 4 No. 1 (2022): Juni Vol. 3 No. 2 (2021): Desember Vol. 3 No. 1 (2021): Juni Vol. 2 No. 2 (2020): Desember Vol. 2 No. 1 (2020): Juni Vol. 1 No. 2 (2019): Desember Vol. 1 No. 1 (2019): Juni More Issue