cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mulia Jaya
Contact Email
jppd.fisipolumb@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jppd.fisipolumb@gmail.com
Editorial Address
Jl. Diponegoro, Cadika, Kec. Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi 37211
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah
Published by Universitas Muara Bungo
ISSN : -     EISSN : 26862271     DOI : https://doi.org/10.36355/jppd
Core Subject :
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah (JPPD) has the following focus and scope: Political Science, Indonesian Politics, Gender and Identity Politics, Social Welfare, Social Development, Citizenship and Public Management, Public Policy, International Politics & Security, Media, Information & Literacy, Religion and Politics, Digital Society and Disruption, Civil Society Movements, Governance & Democracy, Radicalism, Terrorism.
Arjuna Subject : -
Articles 127 Documents
 2   3   4   5   6 
Upaya Pemerintah Kecamatan Dalam Melestarikan Seni Tradisional Ronal Dison; Hasanusi Hasanusi
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 3 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v3i2.32

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Pemerintah Kecamatan Tanah Sepenggal dalam Melestarikan Seni Tradisional di Kecamatan Tanah Sepenggal Kab. Bungo. Tujuan kedua untuk mengetahui hambatan yang di hadapi oleh Pemerintah Kecamatan Tanah Sepenggal dalam Melestarikan Seni Tradisional. Dan tujuan ketiga untuk mengetahui cara Pemerintah Kecamatan Tanah Sepenggal menyelesaikan hambatan yang ada dalam Melestarikan Seni Tradisional. penelitian ini menggunakan dua Metode yaitu Data Sekunder dan sumber-sumber yang terkait. Hasil penelitian ini bahwa Upaya Pemerintah Kecamatan Tanah Sepenggal dalam Melestarikan Seni Tradisional di Kecamatan Tanah Sepenggal yaitu dengan mengadakan sosialisasi tentang Seni Tradisional dengan melibakan masyarakat sekitarnya. Dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Tanah Sepenggal berkerja sama degan Sanggar Seni, dan Perangkat-Perangkat Desa. Kami dari Perangkat Desa Melestarikan Seni Tradisional dengan cara mengikuti Pentas Seni yang di selenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Tanah Sepenggal yang di adakan pada tanggal 09 November 2017. Dengan mengadakan Pentas Seni dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap Seni Tradisional, sehingga Seni Tradisional yang ada di Kecamatan Tanah Sepenggal tetap Terlestarikan dan tidak terlupakan oleh kalangan masyarakat setempat. Jadi kami selaku masyarakat Kecamatan Tanah Sepenggal ikut serta dalam Melestarikan Seni Tradisional sehingga Seni Tradisional tidak dilupakan oleh masyarakat setempat, dan tetap diminati oleh generasi-generasi yang akan datang.
Kontrak Sosial Masyarakat Tradisional Dalam Pengelolaan Lubuk Larangan Sebagai Potensi Keuangan Desa Muara Kibul Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin Propinsi Jambi Rudi Rudi; Ahmad Sondri
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 3 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v3i2.33

Abstract

Lubuk Larangan merupakan salah satu Tradisi Warisan leluhur yang terus menerus dijaga dan dilestarikan khususnya di Desa Muara Kibul. Hal tersebut terlaksana karena lubuk larangan dibentuk dengan dasar sebagai sumber utama dalam mencari keuangan bagi keberlangsungan pembangunan Desa terutama dalam membangun mesjid dan mushola.Permasalahan dan konflik pun sering terjadi terutama dalam metode pengelolaan lubuk larangan, kecendrungan masyarakat yang mencuri lubuk larangan serta ketentuan hukum adat yang kurang menentu. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem pengelolaan yang ada sekarang serta kurangnya perhatian pemerintah desa dalam membentuk lubuk larangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan yang menjadi informan adalah Kepala Desa selaku pemegang puncak desa, pengurus lubuk larangan, serta beberapa masyarakat desa yang memiliki kaitan dengan lubuk larangan tersebut. Data dikumpulkan dari berbagai sumber buku adat, dan dari hasil wawancara dengan informan, serta juga dilakukan observasi dalam mengawasi aktivitas masyarakat dalam pengelolaan lubuk larangan tersebut. Beberapa aturan yang berlaku sekarang cenderung kurang efektif, hal ini disebabkan karena dalam hukum adat tersebut terdapat celah bagi beberapa pihak untuk mengambil keuntungan, sehingga hal tersebut menjadikan beberapa warga secara sembunyi-sembunyi melakukan pencurian pada lubuk larangan tersebut yang tidak lagi dijaga dengan menerapkan sistem piket. Hal ini berefek pada minimnya pendapatan berupa keuangan yang mampu dihasilkan oleh sebuah lubuk larangan.
Legiminasi Kepala Desa Terpilih Tahun 2016 Di Desa Air Liki Baru Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin Siti Maryam J; Rano Saputra
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 3 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v3i2.34

Abstract

Permasalahan umum pasca pilkades memang sering terjadi di Indonesia, permasalahan pasca pilkades desa air liki baru, latar belakang penilitian ini yaitu bentuk konfilk yang muncul pasca pilkades tahun 2016 dan upaya yang dilakaukan kades dalam penyelesaiaan konflik internal didesa air liki baru kecamatan tabir barat kabupaten merangin dan upaya yang dilakukan kades dalam  menyelesaikan konflik didesa air liki baru kecamatan tabit barat kabupaten merangin, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaiaan konflik pasca pilkades desa air liki baru.Metode yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pendekatan diskriptif kualitatif dimana peneliti ini menggambarkan permasalahan yang ada disana, teknik pengumpulan data, ovservasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik pemilihan informan yang menggunakan purposive sampling, analisis hasil dan wawancara dan data dibagi menjadi satu persatu sesuai dengan elemen leguistik dan data disempurnakan digolongkan sesuia dengan katogorinya berdasarkan hasil wawancara serta pengamatan dapat disimpulkan bentuk-bentuk konflik yang muncul pasca pilkades tahun 2016 yaitu konfilik pertentangan pribadi tidak mau menerima program-program pembagunan desa tidak mau ikut gotong royong, tidak mau ikut muslembangdes dan pertentangan politik, pelanggaran perdes, politik uang dan nepotisme ada  pun dampak yang terjadi terhadap pembaunan desa yaitu terhambatnya pembangunan desa di bidang insprastrukktur jalan desa. Sedangkan upaya penyelesaiaanya melalui concialiation yaitu mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama dan  compromise dimana pihak-pihak yang terlibat mengurangi tuntutanya agar tercapainya suatu penyelesaiaan konflik yang terjadi.
Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Tahun 2020 (Studi Pengentasan Pemukiman Kumuh Melalui Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kumuh di Kelurahan Jaya Setia) Harpinsyah Harpinsyah; Darmansyah Darmansyah
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 4 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v4i1.36

Abstract

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kelurahan Jaya Setia  Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo. Penelitian ini berlangsung selama satu bulan yaitu pada Tanggal 2 Februari 2021 sampai 2 Maret 2021. Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14 Tahun 2018, Tentang KOTAKU di Kelurahan Jaya Setia Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo,  untuk menganalisis kendala dan Upaya dalam implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14 Tahun 2018, Tentang KOTAKU di Kelurahan Jaya Setia Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo serta mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14 Tahun 2018, Tentang KOTAKU di Kelurahan Jaya Setia Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Bahwa Implementasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018, Tentang Kotaku di kelurahan Jaya Setia, meliputi (a) tahap persiapan yang terdiri dari sosialisasi berjenjang dan pembentukan TIPP, (b) tahap perencanaan yang berupa kegiatan penyusunan dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP), (c) tahap pelaksanaan berupa pembangunan Jalan Rabat Beton yang berlokasi di 5 RT, serta (d) tahap keberlanjutan dengan membentuk kelompok pemelihara pembangunan dan kelompok pengelola., Kendala dalam mengimplementasikan  Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018, Tentang Kotaku di Kelurahan Jaya Setia meliputi 3 aspek yaitu: (a) Adanya Miskomunikasi antara Badan Keswadayaan Masyarakat (BK) dengan Kelompok keswadayaan Masyarakat. (b) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program persiapan dan pelaksanaan program Kotaku (c) tidak sesuainya lokasi kegiatan program Kotaku yang dilaksanakan dan dirasa belum tepat sasaran sehingga penurunan jumlah angka kekumuhan belum signifikan dan Upaya yang dilakukan dalam Mengatasi kendala pada Program Kotaku di Kelurahan Jaya Setia yaitu (a) Upaya dalam memperbaiki komunikasi antar Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program KOTAKU, (b) Terus Melakukan Sosialisasi dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan (c) Penentuan lokasi yang menjadi prioritas dalam upaya agar Program  Kotaku Tepat Sasaran.
Rekruitmen Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 (Studi Kasus Dusun Panjang Kec.Tanah Tumbuh Tahun 2020) Joko Setyoko; Patmawati Patmawati
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 4 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v4i1.37

Abstract

Perekrutan perangkat desa secara selektif dan trasparan di nilai penting dalam kehidupan demokrasi untuk menunjang pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.olehkareanitu, penelitian ini bertujuan mengetahui proses penjaringan danpenyaringan perangkat dusun panjang, kecamatan tanah tumbuh. Penelitian bertujuan untuk mengetahui rekrutmen perangkat desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no.83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang di lakukan secara langsung .Penelitian di lakukan dengan metode partisipatif yaitu pelibatan secara langsung dalam proses perekrutan perangkat desa kemudian data di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memberikan bukti bahwa proses perekrutan perangkat desasecara terbuka dan melibatkan pengawasan masyarakat secara langsung mengurangi rasa curiga antar masyarakat di desa dusun panjang. Proses demokrasi di warnai dengan berita hoax yang menyebabkan unjuk rasa yang merasa ketidak puasan terhadap hasiltesrekrutmen perangkat dusun yang mereka anggap adannya nepotisme dengan adanya rekomendasi. Kemudian dalam pembentukan tim seleksi masih secara tertutup tanpa melibatkan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Rt.Kendala-kendala dalam Rekrutmen Peraturan Mentri Dalam Negeri 83 Tahun 2015. Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Dusun Panjang Kecamatan Tanah Tumbuh terdiri dari:(a). Kendala eksternal . Kendala faktor eksternal yaitu Selain kurangnya tenaga tim pelaksana dan Kondisi eksternalTingkat pengangguran yang ada di dususn panjang.Ketika tingkat pengangguran tinggi,para pencari tenaga kerja dapat bertindak lebih selektif karenabanyaknya pelamar. Sebaiknya, ketika tingkat pengngguranrendah, pencari tenaga kerja tidak tepat kalau ”jual mahal”karena pencari pekerja tidak terlalu sulit untuk memperolehpekerjaan yang sesuai dengan pendidikan, pelatihan danpengalamannya (b). Kesalah pahaman terhadap Adanya Rekomendasi Nama —nama peserta rekrutmenmemberikan informasi secara personal dapat menyebabkan unjuk rasa.(c). Adanya berita hoax yang menyenbabakan unjuk rasa tehadap sistim perekrutan perangakat dusun yang di rasakan kurang objektif
Upaya Pemerintah Desa Dalam Proses Penyelesaian Hukum Adat Perselingkuhan Suami Isteri Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat (Studi Pada Lembaga Adat Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo) Ronaldison Ronaldison; Hermanto Hermanto
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 4 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v4i1.38

Abstract

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir. Penelitian ini berlangsung selama 1 bulan yaitu pada tanggal 01 Maret sampai 30 Maret 202. Penelitian bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam proses pelaksanaan penyelesaian hukum  perselingkuhan suami istri bagi bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, Untuk menganalisa kendala dalam proses pelaksanaan penyelesaian hukum adat perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo serta Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Lembaga Adat dan pegawai Syara’maupun Pemerintah Desa dalam mengatasi permasalahan proses penyelesaian hukum adat perselingkuhan suami istri di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Bahwa Proses pelaksanaan penyelesaian hukum perselingkuhan suami istri bagi bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo  yaitu :(a) Pemanggilan pihak pelapor dan terlapor (b) Pemanggilan Saksi (c) proses Musyawarah (d) Penetapan Sanksi. Kendala dalam proses pelaksanaan penyelesaian hukum perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo yaitu adanya pergeseran nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat Desa Lubuk Mandarsah, sehingga prosedur bagaimana seharusnya yang diperankan oleh lembaga adat tidak banyak yang mengetahuinya dan dari pihak keluarga yang bersengketa, kebanyakannya tidak membawa kasus perselingkuhan tersebut ke lembaga adat maupun kepada pemerintah desa namun dalam hal ini melainkan langsung membawanya ke kepolisian maupun langsung pengadilan Agama serta Peran yang dilakukan lembaga adat melalui pembinaan adat syara secara langsung dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat belum efektif serta Sanksi Perselingkuhan belum sesuai dengan hukum Islam serta Upaya yang  dilakukan Lembaga Adat dan pegawai Syara’maupun  Pemerintah Desa dalam mengatasi permasalahan proses penyelesaian hukum adat perselingkuhan suami istri di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo yaitu Menerapkan sangsi yang lebih berat lagi, Melakukan sosialisasi, Pembinaan adat dan syara’ Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) Lembaga Adat
Penerapan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) Untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Tahun 2020 Miranti Miranti; Laveria Sekarina
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 4 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v4i1.39

Abstract

Penerapan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo tahun 2020”. Teknik penarikan sampel menggunakan Purposive Sampling, karena dalam teknik Purposive Sampling ini sudah di tetapkan terlebih dahulu siapa saja yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini yaitu dilakukannya dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan atas strata random atau daerah tetapi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu dan dilakukannya karena beberapa pertimbangan diantaranya adalah populasi yang dipilih untuk dijadikan sampel dapat dipilih sedemikian rupa menurut kriteria-kriteria yang telah ditentukan sehingga akan relevan dengan rencana penelitian, sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan dengan jumlah sampel 9 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah dan melihat gejala yang ada pada objek penelitian menggali sumber data dengan observasi dan wawancara. Penerapan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Tahun 2020 yaitu melalui identifikasi masalah, pemetaan sanitasi, Pemicuan, dan Penyusunan RKM, inilah yang merupakan faktor pendukung dalam terlaksananya Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat guna untuk mewujudkan Desa yang ODF. Penerapan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo tahun 2020”. Teknik penarikan sampel menggunakan Purposive Sampling, karena dalam teknik Purposive Sampling ini sudah di tetapkan terlebih dahulu siapa saja yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini yaitu dilakukannya dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan atas strata random atau daerah tetapi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu dan dilakukannya karena beberapa pertimbangan diantaranya adalah populasi yang dipilih untuk dijadikan sampel dapat dipilih sedemikian rupa menurut kriteria-kriteria yang telah ditentukan sehingga akan relevan dengan rencana penelitian, sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan dengan jumlah sampel 9 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah dan melihat gejala yang ada pada objek penelitian menggali sumber data dengan observasi dan wawancara. Penerapan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Tahun 2020 yaitu melalui identifikasi masalah, pemetaan sanitasi, Pemicuan, dan Penyusunan RKM, inilah yang merupakan faktor pendukung dalam terlaksananya Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat guna untuk mewujudkan Desa yang ODF. 
Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pulung Rejo Siti Maryam; Hestu Rika Cahyani
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 4 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v4i1.40

Abstract

Penelitian ini berjudul “Evaluasi Pelakssanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Pulung Rejo” . Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa mulai dari proses rekruitmen sampai penyaluran bantuan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan penentuan informan yang digunakan teknik purpisive sampling. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisi data Miles dan Huberman. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan publik yaitu Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grindle. Pendekatan model ini dikenal dengan nama Implementation as A Political and Administrative Process. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses penapaian outcome (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ada beberapa kendala yang dihadapi oleh para pelaksana yaitu, (1) tidak sesuainya kriteria penerima bantuan dengan kondisi masyarakat di desa Pulung Rejo, (2) data yang terverifikasi oleh pusat merupakan data lama. Dalam hal ini pemerintah desa selaku pelaksana Program BLT-DD mencari solusi atau alternatif untuk menangatasi permasalahan tersebut agar Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bisa dilaksanakan di Desa Pulung Rejo yaitu, (1) pemerintah desa mengeluarkan PerKades mengenai kriteria penerima  bantuan, (2) pemerintah desa mengalihkan data ganda hasil verifikasi pusat kepada masyarakat yang belum menerima banntuan lain.
Lari Kawin Sebagai Wujud Penyimpangan Sosial Dalam Tradisi Adat Perkawinan Di Rantau Panjang Kelurahan Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin Mulia Jaya; Aura Febria
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 4 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v4i1.41

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Lari Kawin sebagai tradisi adat perkawinan di rantau panjang, di kelurahan kampung baruh Kabupaten Merangin.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pemilihan informan yang di gunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purfosifve sampling sampling (teknik penentuan sampel dengan pertimpangan tertentu) karena dalam teknik proporsive sampling ini sudah ditetapkan terlebih dahulu siapa saja yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini yaitu dilakukannya dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan atas strata random atau daerah tetapi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu dan dilakukannya karena beberapa pertimbangan diantaranya adalah populasi yang dipilih untuk dijadikan sampel dapat dipilih sedemikian rupa menurut kriteria-kriteria yang telah ditentukan sehingga akan relevan dengan rencana penelitian. Hasil penelitian ini menujukan bahwa larikawin sebagai wujud penyimpangan sosial dalam tradisi adat perkawinan di rantau panjang (a) Untuk mengetahui dampak dari lari kawin sebagai wujud penyimpangan sosial yang terjadi pada masyarakat kampung baruh (b) untuk menjelaskan pelaksanaan dan praktik Lari Kawin yang terjadi pada masyarakat kampung baruh dengan penyebab terbesar ialah kurangnnya ilmu pengetahuan yang menyebabkan terjadi pernikahan terhadap muda mudi yang ada di rantau panjang terkhusus lagi di kampung baruh yang mana di kelurahan kampung baruh ini lah banyak terdapat masyarakat yang pelakukan perkawinan dengan cara Lari kawin yang mana dengan cara ini masyarakat beranggapan memudahkan masyarakat untuk melakukan pernikahan.
Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perumusan Perencanaan Pembangunan Di Desa Sepakat Bersatu Tahun 2019 Ridwan Ridwan; Intan Mariani Putri
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 4 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v4i1.42

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perumusan perencanaan pembangunan Desa Sepakat Bersatu. Partisipasi masyarakat ini sangat menentukan suatu perencanaan atau program-program yang ada disekitar mereka, keberhasilan suatu program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan atau program, agar program berjalan dengan semestinya. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan. Pembangunan tidak akan dapat berjalan dengan maksimal tanpa adanya keterlibatan dari masyarakat tersebut. Peran masyarakat dalam pembangunan sekarang ini bukan hanya sebagai objek saja, tetapi juga sebagai subjek dari pembangunan tersebut. Prinsip pembangunan yang berpusat pada rakyat menegaskan masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan pembangunan desa di Desa Sepakat Bersatu Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo. Tujuan penelitian ini adalah untuk bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan pembangunan desa di Desa Desa Sepakat Bersatu Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dan metode yang digunakan berupa metode observasi, interview, dokumentasi, dan analisis data. Penulis mengambil data sampel dengan menggunakan Purposive Sampling, yaitu 7 orang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa di Desa Sepakat Bersatu Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, terdapat beberapa tahapan pembangunan, yaitu:(1) Perencanaan (2) Pengambilan Keputusan (3) Pelaksanaan (4) Evaluasi, serta (5) Pemanfaatan Hasil Pembangunan. terlaksananya pembangunan tersebut selain ikut terlibat masyarakat memberikan bantuan berupa tenaga, dan pemikiran.

Page 4 of 13 | Total Record : 127

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): Desember Vol. 7 No. 1 (2025): Juni Vol. 6 No. 2 (2024): Desember Vol. 6 No. 1 (2024): Juni Vol. 5 No. 2 (2023): Desember Vol. 5 No. 1 (2023): Juni Vol. 4 No. 2 (2022): Desember Vol. 4 No. 1 (2022): Juni Vol. 3 No. 2 (2021): Desember Vol. 3 No. 1 (2021): Juni Vol. 2 No. 2 (2020): Desember Vol. 2 No. 1 (2020): Juni Vol. 1 No. 2 (2019): Desember Vol. 1 No. 1 (2019): Juni More Issue