cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jonaedi Efendi
Contact Email
judiciary@ubhara.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
judiciary@ubhara.ac.id
Editorial Address
Jl. Ahmad Yani No.114, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Judiciary ( Jurnal Hukum dan Keadilan )
Published by Universitas Bhayangkara Surabaya
ISSN : 18583865     EISSN : 30633869     DOI : -
Core Subject :
JUDICIARY ( Jurnal Hukum & Keadilan ) diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya secara berkala 2 kali dalam setahun (Juni dan Desember). Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Perdata Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Hukum Pidana Hukum Internasional Hukum Acara Hukum Adat Hukum Bisnis Hukum Kepariwisataan Hukum Lingkungan Hukum Dan Masyarakat Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : -
Articles 146 Documents
 6   7   8   9   10 
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA SINEMATOGRAFI TERHADAP PELANGGARAN DALAM STREAMING GRATIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 Aderista Tri Wahyufi; Karim
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 9 Issue. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disebut dengan “HKI” atau singkatan “HaKi”merupakan hak yang timbul untuk suatu hasil pikir otak yang menghasilkan suatu produkatau proses yang berguna untuk manusia. Salah satu objek yang dilindungi dibidang hakcipta adalah sinematografi yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC. Yang termasukdalam karya sinematografi adalah film dokumenter, film iklan, film kartun, reportase ataufilm cerita yang dibuat dengan skenario. Film adalah karya seni budaya yang merupakanpranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografidengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Semakin banyaknya situs film gratis diinternet mengubah kebiaasan masyarakat dari menonton film di bioskop menjadimenyaksikannya pada situs di internet. Tentu saja ini membuat kerugian pada pencipta ataupemegang hak cipta dikarenakan penyedia layanan situs tersebut melakukan penggandaanpada film tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Film sebagai karya dankekayaan intelektual sudah seharusnya dilindungi oleh Undang-undang agar tidakmenghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh penciptanya.
PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PABEAN DI KOTA SURABAYA Abraham Eduard Alexander Nuruwe; Dr. Bambang Suparno
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 13 Issue 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v13i2.81

Abstract

Dokumen pabean merupakan dokumen yang berisi persyaratan untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor. Setiap pelaku usaha harus memenuhi persyaratan-persyaratan dan menyerahkan dokumen pabean tersebut agar dapat melakukan kegiatan ekspor dan impor. Semakin banyaknya kegiatan ekspor dan impor maka makin banyak lahir tindak pidana terhadap dokumen pabean, salah satunya yaitu pemalsuan dokumen pabean. Sebagian besar orang yang melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan adalah untuk menghindari pembayaran pajak. Pajak merupakan bagian penting dalam bidang perekonomian di Indonesia, karena kas negara sebagian besar dari pajak. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menggambarkan bagaimana cara pihak berwajib dalam hal ini pihak Kepolisian dalam mencegah tindak pidana tersebut tidak terjadi lagi serta bagaimana pertanggungjawaban pidana tindak bagi pelaku tindak pidana tersebut. Secara umum di setiap Undang-Undang mengatur tentang kewenangan pihak Kepolisian dalam menangani sebuah perkara, namun di dalam Undang-Undang tentang Kepabeanan terdapat perbedaaan yaitu tidak mengatur tentang kewenangan pihak Kepolisian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dan metode penelitian normatif, di mana penulis mengumpulkan bahan dengan cara wawancara kepada narasumber yakni pihak Kepolisian serta mengkaji perundang-undangan dan putusan Mahkamah Agung. Setelah mengadakan wawancara dan mengkaji perundang-undangan serta putusan Mahkamah Agung, penulis mengharapkan agar tindak pidana pemalsuan dokumen pabean semakin berkurang dan juga kewenangan pihak Kepolisian dalam menangani sebuah perkara Kembali berada di lingkungan kepabeanan.
KEDUDUKAN PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE Adebora Ferdian Hadi; Edi Wahjuningati
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 13 Issue 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v13i2.82

Abstract

Kemajuan di bidang teknologi, komputer dan informasi mendukung pemanfaatan teknologi internet. Dalam bidang perdagangan, internet mulai banyak dimanfaatkan sebagai media aktifitas bisnis terutama karena kontribusinya terhadap efisiensi. Perdagangan itu juga tidak hanya mencakup skala nasional tetapi juga sampai pada tahap internasional. Penggunaan internet oleh pelaku usaha dalam bisnis berubah dari pertukaran informasi secara elektronik menjadi salah satu alat dalam strategi bisnis, seperti dalam hal pemasaran, penjualan dan pelayanan konsumen. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Timbulnya perjanjian dalam jual- beli karena adanya itikad baik dari penjual dengan pembeli yang saling melakukan perjanjian dengan baik. Jual-beli online atau e-commerce merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan atau peralihan hak. Namun dalam transaksi jual-beli online kedudukan pembeli sangatlah lemah dengan demikian pemerintah mengeluarkan peraturan yang melindungi pembeli dan larangan bagi penjual dalam jual beli itu sendiri. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap pembeli dalam jual-beli melalui internet diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dimana pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan pelaku usaha tersebut, dapat mengajukan tuntutan ganti rugi melalui pengadilan.
ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT): STUDI PUTUSAN NOMOR 365/PID.SUS/2016/PN.SDA Ahmad Arsih Septiawan; Dr. Ismu Gunadi Widodo
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 13 Issue 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria, wanita ataupun anak-anak. Salah satu bentuk tindak pidana adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Permasalahannya adalah bagaimana sistem pembuktian menurut pasal 55 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengahapusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan bagaimana analisis yuridis putusan hakim terhadap tindak pidana KDRT dalam studi putusan Nomor 365/Pid.Sus/2016/PN.Sda Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normative dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian menurut pasal 55 UU Penghapusan KDRT adalah keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya yakni keterangan ahli secara tertulis berupa Visum Et Repertum, surat, petunjuk atau keterangan terdakwa. Analisis putusan hakim Nomor 365/Pid.Sus/2016/PN.Sda kasus KDRT, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan kepada tersangka. Menurut analisis penulis, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh karena masih cukup ringan serta masih jauh dari ancaman maksimal pidananya yaitu 4 (empat) tahun penjara, dimana hal ini tidak akan menimbulkan rasa takut oleh orang lain untuk melakukan kejahatan yang sama. Penulis memberikan saran bahwa dalam sistem pembuktian KDRT diperlukan ketelitian dan kecermatan majelis hakim untuk memeriksa alat bukti yang sah dan diharapkan kepada para penegak hukum untuk memberikan hukuman yang sesuai sehingga hal ini dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.
SINKRONISASI POSITA DAN PETITUM DALAM GUGATAN PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO.164/PDT.G/2016/PN.SBY) Alief Firmansyah; M. A. Razak
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 13 Issue 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v13i2.85

Abstract

Pengertian perkara perdata adalah tersimpul atas dua keadaan yaitu ada perselisihandan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokokperselisihan, ada yang dipertengkarkan dan ada yang disengketakan. Perselisihan ataupersengketaan itu tidak dapat dihapus atau diselesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri,melainkan memerlukan penyelesaian melalui hakim sebagai instansi yang berwenangdan tidak memihak, contohnya sengketa warisan, jual-beli, dan lainlain. Suatu perkaraperdata terdapat juga pemohon dan termohon.Pemohon adalah seseorang yang memohon kepada pengadilan untuk ditetapkan atauditegaskan sesuatu hak bagi dirinya atau tentang suatu situasi hukum tertentu, baginyasama sekali tidak ada lawan (tidak berperkara dengan orang lain).Termohon dalam hal ini bukanlah sebagai pihak tetapi perlu dihadirkan di depan sidanguntuk didengar keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan, karena acara mohonmempunyai hubungan hukum langsung dengan pemohon. Peradilan perdata yangmenyelesaikan perkara permohonan seperti di atas disebut peradilan yang tidaksesungguhnya. Selanjutnya, ada suatu perkara yang tidak mengandung perselisihan.Posita adalah rumusan dalil-dalil dalam surat gugatan. Sedangkan, Petitum adalah halyang dimintakan penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. Sebab Posita dan Petitummerupakan syarat dalam suatu surat gugatan agar surat gugatan tersebut memenuhisyarat formil.
PENERAPAN SANKSI HAKIM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERBARENGAN PENCURIAN (Studi Putusan PN Tembilahan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2016/PN Tbh) Andinta Wulandini; M. Abdul Razak
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 13 Issue 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v13i2.86

Abstract

Begitu banyak kasus kejahatan yang pelakunya adalah anak-anak. Sering kali anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang bermasalah dan hidup ditengah lingkungan keluarga ataupun pergaulan sosial yang tidak sehat. Begitu besar perhatian orang tua yang sebenarnya sangat berperan didalamnya. Tidak sedikit anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian dan mereka banyak tidak mendapat dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial. Perlindungan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum sering kali bersifat sangat represif. Proses peradilan pidana anak sering kali kehilangan esensinya sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak.
KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK YANG DIPEROLEH DARI PENYADAPAN HACKER DALAM HUKUM PIDANA Bagus Andri Dwi Putra; Edi Wahjuningati; Karim
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 10 Issue. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau peristiwa yangdikemukakan oleh para pihak dalam suatu kasus di pengadilan. Dalam perkembanganmasyarakat benda-benda elektronik merupakan kebutuhan dan merupakan hal yangwajar apabila data atau sesuatu yang dihasilkan oleh benda-benda elektronik tersebutmerupakan bukti atas terjadinya suatu peristiwa yang juga dapat dinilai valid. Namunseiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan zaman, jenis alat bukti dalamKUHAP mengalami perluasan makna. Sehingga hasil cetak dari informasi atau DokumenElektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP. Penelitian inimerupakan penelitian library research atau kajian pustaka. Data-data diperoleh dariberbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitumendeskripsikan kedudukan alat bukti elektronik menurut hukum pidana Indonesia.Dalam kajian ini ditinjau dari aspek keabsahan dan kekuatan pembuktian denganmenggunakan alat bukti elektronik dan sah menurut hukum.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (Studi Putusan Nomor : 230/Pid.Sus/2014/PN.Bkl) Dian Sekar Sari; M. A. Razak; Karim
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 10 Issue. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia merupakan negara dengan tingkat perkembangan ekonomi yang cukupsignifikan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masihmenggunakan bahan bakar minyak sebagai sumber energi utama, baik yang digunakanoleh pihak industri maupun masyarakat umum. Minyak dan gas bumi merupakan sumberdaya alam tidak terbarukan yang dikuasai oleh Negara. Dengan adanya UU Minyak danGas Bumi, hukum diharapkan dapat secara maksimal memberikan kepastian, keadilan,dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam hal pengelolaan minyak dan gas bumi. Dalamupaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi guna untuk mewujudkanpeningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan UU No. 22 Tahun2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Menurut UU Nomor 22 Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa kegiatan usaha hilir yangdilakukan oleh badan usaha harus mendapat izin usaha dari pemerintah yang meliputikegiatan pengangkutan, perniagaan, pengolahan, dan penyimpanan Bahan BakarMinyak. Dari keempat jenis kegiatan usaha diatas, jika tidak memiliki izin usaha untukmelakukan kegiatan usaha tersebut, maka kegiatan usaha tersebut dianggap illegal.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEMBELIAN BARANG MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA SITUS WWW.LAZADA.CO.ID DIKAITKAN DENGAN UU No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Dominikus Wasonono; Sri Priyati; Karim
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 10 Issue. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bagi konsumen yang melakukan transaksi e – commerce perlu diupayakan pengaturanyang memadai dan mampu mengatur segala aktivitas konsumen. Peraturan tersebut harusdapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Perlindungan hukum bagikonsumen tersebut diatur dalam pengaturan yang berlaku di Indonesia, saat ini yaituUndang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (selanjutnya disebutUUPK) dan Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun2016. Berdasarkan hal ini, peniliti tertarik untuk mengadakan penilitian denganpermasalahan : a. Bagaimana aspek hukum pembelian barang melalui transaksielektronik. b. Bagaimana perlindungan konsumen atas pembelian barang melalui situswww.Lazada.co.id. Untuk penelitian hukum yang bersifat normatif ini, maka penulisakan menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu suatu penelitian yang difokuskan untukmengkaji penelitian hukum positif, dalam hal ini adalah bahan hukum tertulis, khususnyayang berhubungan dengan konsumen dan transaksi elektronik. Bahan hukum tertulisyang dimaksud adalah undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian danpembahasan menunjukkan a) pengaturan pembelian barang melalui transaksi elektronik( e – commerce ), memuat tentang : tinjauan mengenai transaksi elektronik besertaperkembangan, asas, manfaat dan faktor pendorong transaksi elektronik, lalu tata carapembelian barang melalui transaksi elektronik dan keabsahan perjanjian pembelianbarang melalui trasaksi elektronik. b) Perlindungan konsumen atas pembelian barangmelalui situs Lazada ditinjau dari undang – undang perlindungan konsumen, memuattentang hak dan kewajiban pelaku usaha, wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha laluperlindungan konsumen bila terjadi sengketa. Adapun saran dalam penilitian ini adalahPemerintah hendaknya segera membuat Undang – Undang Perlindugan Konsumendalam transaksi elektronik karena nantinya transaksi elektronik akan menjadi suatukeniscayaan, sehingga pemerintah jangan sampai tertinggal perangkat hukumnya.Meskipun saat ini telah ada Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yangmengakomodir transaksi elektronik.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM UNDANG - UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Dwita Putri Ramadhani; Bangun Patrianto; Karim
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 10 Issue. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah mengatur tatacara pengurusan tagihan piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif, tetapi di dalampraktek masih ditemui berbagai permasalahan yang menyebabkan hak para kreditur tidakterpenuhi. Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluardari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang Debitor, dimana Debitor tersebutsudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepadapara Kreditornya. Dengan menggunakan penelitian normatif maka dapat diketahuiperlindungan hukum terhadap hak-hak para Kreditor dalam hukum kepailitan danpenyelesaian utang antara para Kreditor dalam hukum kepailitan.

Page 8 of 15 | Total Record : 146

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 Issue 2 (2025) Vol. 14 Issue 1 (2025) Vol. 13 Issue 2 (2024) Vol. 13 Issue 1 (2024) Vol. 12 Issue 2 (2023) Vol. 12 Issue 1. (2023) Vol. 11 Issue. 2 (2022) Vol. 11 Issue. 1 (2022) Vol. 10 Issue. 1 (2021) Vol. 9 Issue. 1 (2020) Vol.7 Issue. 2 (2018) Vol.7 Issue. 1 (2018) Vol. 6 Issue. 2 (2017) Vol. 6 Issue. 1 (2017) Vol. 5 Issue. 2 (2016) Vol. 5 Issue. 1 (2016) Vol. 4 Issue. 1 (2013) Vol. 3 Issue. 1 (2012) Vol. 2 Issue. 1 (2011) Vol. 1 Issue. 1 (2010) More Issue