cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jonaedi Efendi
Contact Email
judiciary@ubhara.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
judiciary@ubhara.ac.id
Editorial Address
Jl. Ahmad Yani No.114, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Judiciary ( Jurnal Hukum dan Keadilan )
Published by Universitas Bhayangkara Surabaya
ISSN : 18583865     EISSN : 30633869     DOI : -
Core Subject :
JUDICIARY ( Jurnal Hukum & Keadilan ) diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya secara berkala 2 kali dalam setahun (Juni dan Desember). Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Perdata Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Hukum Pidana Hukum Internasional Hukum Acara Hukum Adat Hukum Bisnis Hukum Kepariwisataan Hukum Lingkungan Hukum Dan Masyarakat Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : -
Articles 163 Documents
 13   14   15   16   17 
KONSEKUENSI HUKUM PELANGGARAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN FRASA BERSIFAT MENDESAK Miftakhul Fuadi; Indi Nuroini
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i1.345

Abstract

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, tepatnya pada Pasal 52, terdapat frasa yang berpotensi menimbulkan tafsir ganda, yaitu "pelanggaran mendesak." Frasa ini tidak disertai dengan definisi atau penjelasan yang memadai. Ketiadaan aturan yang jelas berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dalam penegakan hukum, khususnya terkait pemutusan hubungan kerja.Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif. Penelitian hukum ini bersifat normatif, karena berlandaskan pada norma-norma dan asas-asas dalam hukum positif. Fokus penelitian terletak pada kajian terhadap bahan pustaka dan data sekunder lainnya, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada aspek pembentukan dan penerapan hukum. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan analitis dengan cara menafsirkan istilah-istilah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, karena fokus kajiannya terletak pada berbagai peraturan hukum yang menjadi tema sentral penelitian.Pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja telah diatur secara jelas dan rinci didalam Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dimana didalam Undang-Undang no.6 Tahun 2023 itu juga sudah diatur mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan adanya pemutusan hubungan kerja dan juga salah satunya alasan yang biasanya digunakan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pelanggaran bersifat mendesak. Adapun konsekuensi hukum yang terjadi ketika adanya pemutusan hubungan kerja dengan alasan pelanggaran yang bersifat mendesak maka pihak pekerja tidak berhak mendapatkan uang pesangon hanya mendapatkan uang pengganti hak ataupun uang penghargaan masa kerja.
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN APLIKASI MICHAT SEBAGAI MEDIA PROSTITUSI - 2025 Mohammad Zidan Al Akbar; Sholehuddin
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i1.347

Abstract

Penyalahgunaan aplikasi MiChat sebagai media prostitusi menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindak pidana yang terjadi melalui aplikasi tersebut serta efektivitas penegakan hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik prostitusi melalui MiChat melanggar Pasal 296 dan 506 KUHP serta UU ITE, namun penegakan hukum masih terkendala oleh bukti digital, anonimitas pengguna, dan keterbatasan regulasi terhadap platform asing. Diperlukan sinergi antar lembaga dan pembaruan regulasi untuk menanggulangi penyalahgunaan aplikasi secara lebih efektif.
ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAKARTA Jean Laura; Dinda Dinanti
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i2.354

Abstract

Pengelolaan sampah merupakan isu sosial dan lingkungan yang semakin krusial di kota besar, termasuk Jakarta. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai landasan hukum untuk mengurangi dan mengendalikan volume sampah melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Namun, realita sosial menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap aturan tersebut masih terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 melalui perspektif sosiologi hukum, dengan fokus pada kesadaran hukum, kepatuhan hukum, dan efektivitas hukum masyarakat Jakarta. Metode yang digunakan untuk menyusun artikel ilmiah adalah metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum, pendekatan ini dipilih untuk memahami hubungan antara hukum dan perilaku masyarakat, termasuk faktor budaya, kesadaran hukum, kepatuhan hukum, serta efektivitas penegakan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelanggaran tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas aturan hukum, tetapi juga oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya penegakan hukum, minimnya fasilitas pengelolaan sampah, serta kuatnya budaya praktis. Sementara sebagian komunitas, sekolah, dan lingkungan perumahan modern menunjukkan peningkatan kepatuhan, kesadaran hukum belum merata di seluruh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kombinasi edukasi, pengawasan, penegakan hukum, dan penyediaan fasilitas untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Jakarta.
ANALISIS DALUWARSA GUGATAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PASCAPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 132/PUU-XXIII/2025 Reyvitra Azadirachmanu; Siti Aglis Eka Marcella; I Gusti Ayu Ratih Nareswari; Muhammad Al Kautsar Ridho Fauzi
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i2.366

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025 merupakan tonggak penting dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia karena mengubah tafsir Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI). Sebelum putusan ini, tenggang waktu pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerja dibatasi satu tahun sejak pemberitahuan pemutusan hubungan kerja, yang sering kali menghambat pekerja dalam menuntut keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar konstitusional, prinsip keadilan, dan implikasi yuridis dari perubahan tafsir tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menafsirkan ulang norma Pasal 82 UU PPHI dengan menempatkan keadilan substantif di atas kepastian hukum formal, sehingga batas waktu pengajuan gugatan kini dihitung sejak gagalnya proses mediasi atau konsiliasi. Putusan ini memperkuat prinsip living constitution serta memperluas perlindungan hukum bagi pekerja sebagai kelompok rentan. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menghadirkan keadilan prosedural, tetapi juga menegaskan orientasi hukum ketenagakerjaan yang lebih humanis dan inklusif.
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DENGAN MOTIF BALAS DENDAM (REVENGE PORN) DISERTAI PEMERASAN DAN KEKERASAN: Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl Moch Nobe Adrenalin Rush; Indawati
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i2.375

Abstract

Perkembangan teknologi informasi menciptakan bentuk kejahatan baru, salah satunya penyebaran konten pornografi berdasarkan motif balas dendam atau revenge porn. Penelitian ini mengkaji penerapan hukum dalam kasus penyebaran konten bermuatan kesusilaan dengan motif balas dendam yang disertai pemerasan dan kekerasan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl. Permasalahan yang dikaji adalah pengaturan mengenai revenge porn disertai pemerasan dan kekerasan, serta kesesuaian dakwaan pada putusan hakim dengan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revenge porn diatur dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dakwaan alternatif yang diberikan Penuntut Umum dan disahkan hakim belum sesuai karena terdakwa melakukan beberapa tindak pidana (concursus realis), yaitu penyebaran konten asusila, pemerasan, dan pengancaman. Penggunaan dakwaan alternatif mengakibatkan tindak pidana lain yang menimbulkan penderitaan korban terkesampingkan karena tidak tercantum dalam surat dakwaan. Seharusnya digunakan dakwaan kumulatif agar seluruh perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pemahaman aparat penegak hukum dalam menyusun dakwaan untuk kasus kejahatan siber yang kompleks.
RCEP SEBAGAI TRANSFORMASI PERDAGANGAN GLOBAL DI TENGAH DINAMIKA HUKUM, TEKNOLOGI, DAN GEOPOLITIK Sandra Salwa Afifah
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i2.397

Abstract

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) merupakan salah satu inisiatif perdagangan multilateral terbesar di kawasan Asia Pasifik yang memiliki implikasi signifikan terhadap sistem perdagangan internasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik RCEP, perannya dalam perdagangan global, dan hubungannya dengan kerangka kerja World Trade Organization (WTO). Melalui metode penelitian yuridis-normatif, dengan data yang dikumpulkan dari studi literatur, termasuk buku, jurnal hukum, dan laporan internasional, makalah ini dibuat untuk mengeksplorasi dinamika RCEP sebagai instrumen diplomasi ekonomi dan komparasinya dengan rezim perdagangan multilateral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RCEP tidak hanya memengaruhi pola perdagangan regional, tetapi juga memberikan tantangan dan peluang baru dalam arsitektur perdagangan internasional, dengan fokus pada transformasi struktural hubungan ekonomi di kawasan Asia Pasifik.
EFEKTIVITAS PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN (PETI) DI INDONESIA Anggi Lesmana; Bagus Teguh Santoso
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i2.247

Abstract

Pertambangan tanpa izin (PETI) masih menjadi persoalan tata kelola sumber daya alam yang belum terselesaikan di Indonesia, meskipun negara memegang kendali penuh atas pemberian dan pencabutan izin usaha pertambangan. Praktik ini terus berlangsung karena lemahnya pengawasan pemerintah daerah, tumpang tindih batas kawasan hutan dengan Wilayah Usaha Pertambangan, serta penegakan hukum yang belum memberikan efek jera. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah daerah dalam menanggulangi PETI, mengidentifikasi faktor penghambatnya, dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih terukur. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, didukung analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan bidang pertambangan dan lingkungan hidup serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik terbitan 2021 sampai 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan PETI oleh pemerintah daerah belum berjalan efektif akibat keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Minerba juga belum diikuti konsistensi eksekusi putusan sehingga efek jera yang diharapkan menurut teori deterrence tidak tercapai. Penelitian ini merekomendasikan penegasan pembagian kewenangan pengawasan antartingkat pemerintahan, digitalisasi sistem perizinan dan pemantauan tata ruang pertambangan, serta penguatan mekanisme pemantauan eksekusi putusan pidana sebagai langkah konkret untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi sesuai kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
REGULASI DAN IMPLIKASI HUKUM PEMBANGUNAN SMELTER SEBAGAI STRATEGI HILIRISASI INDUSTRI TAMBANG DI INDONESIA Ayunda Putri Shalsabilla; Bagus Teguh Santoso
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i2.250

Abstract

Kebijakan hilirisasi industri tambang melalui pembangunan smelter menghadapi persoalan mendasar berupa lemahnya kepastian hukum akibat tumpang tindih kewenangan perizinan pusat dan daerah, pengawasan lingkungan yang belum optimal, serta ketertinggalan regulasi dari perubahan kebijakan ekspor mineral mentah. Rumusan masalah artikel ini adalah bagaimana kerangka regulasi mengatur pembangunan smelter di Indonesia dan implikasi hukum apa yang timbul dari penerapannya. Tujuan penelitian adalah menganalisis konsistensi antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan turunannya dengan praktik pembangunan smelter, khususnya pada aspek lingkungan, investasi, dan hak masyarakat sekitar tambang. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, data dihimpun melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, lalu dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa sentralisasi kewenangan perizinan pasca UU No. 3/2020 belum sepenuhnya menghilangkan tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan dengan Persetujuan Lingkungan, sementara pendekatan berbasis risiko dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 masih menyisakan celah pengawasan, sebagaimana tampak pada kasus smelter yang beroperasi sebelum AMDAL rampung. Artikel ini merekomendasikan harmonisasi regulasi lintas kementerian, penguatan pengawasan preventif, dan pelibatan masyarakat lokal secara mengikat dalam proses persetujuan lingkungan smelter.
OPTIMALISASI PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTAMBANGAN PASCA UU NO. 3/2020: KAJIAN YURIDIS NORMATIF Oktavio Siwi Nagari
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 13 Issue 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v13i2.251

Abstract

Aktivitas pertambangan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, tetapi berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial apabila pengawasannya tidak berjalan optimal. Pengalihan sebagian besar kewenangan perizinan pertambangan dari pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menimbulkan kekaburan mengenai batas peran pemerintah daerah dalam pengawasan pertambangan pasca perubahan tersebut, sementara kajian yuridis yang secara khusus memetakan peran residual pemerintah daerah sekaligus merumuskan strategi optimalisasi pengawasannya masih terbatas jumlahnya. Penelitian ini bertujuan menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana peranan pemerintah daerah dalam pengawasan aktivitas pertambangan untuk pembangunan berkelanjutan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dan bagaimana strategi optimalisasi pengawasan tersebut dapat dirumuskan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap menjalankan lima peran utama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, yaitu sebagai pengawas kegiatan pertambangan, pengelola lingkungan, pengembang infrastruktur wilayah pertambangan, pemberdaya masyarakat, dan mitra koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat. Optimalisasi pengawasan memerlukan kombinasi tujuh langkah strategis, yang keberhasilan implementasinya sangat dipengaruhi oleh kepastian kerangka hukum, kapasitas kelembagaan, dan koordinasi lintas sektor, sebagaimana ditunjukkan oleh studi kasus di Jawa Tengah dan Bengkulu.
PENDEKATAN RULE OF REASON TERHADAP PRAKTIK JUAL RUGI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG INDONESIA Tengku Dwi Gita Cahyani; Syamsul Rizal; Aflah Aflah
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i1.264

Abstract

Jual rugi (predatory pricing) merupakan salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat yang diatur secara tegas dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan sejumlah unsur yang harus terpenuhi, yaitu unsur pelaku usaha, unsur pemasokan barang dan/atau jasa, unsur jual rugi atau penetapan harga sangat rendah, unsur maksud menyingkirkan pesaing, unsur pasar bersangkutan, serta unsur terjadinya praktik monopoli. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji bagaimana pendekatan rule of reason diterapkan dalam menilai praktik jual rugi, dengan menjadikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 terkait PT. Conch South Kalimantan Cement sebagai studi kasus. Analisis ini menelusuri penerapan rule of reason secara berjenjang, mulai dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pengadilan Niaga, hingga Mahkamah Agung, yang secara konsisten menguatkan adanya pelanggaran, meskipun UU Antimonopoli belum memberikan batasan kuantitatif yang jelas mengenai jual rugi. Penelitian ini merekomendasikan agar KPPU menyusun pedoman teknis mengenai ambang batas biaya serta kerangka analisis yang seragam bagi ahli hukum dan ahli ekonomi guna memperkuat kepastian hukum.

Page 15 of 17 | Total Record : 163

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2010 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 Issue 1 (2026) Vol. 14 Issue 2 (2025) Vol. 14 Issue 1 (2025) Vol. 13 Issue 2 (2024) Vol. 13 Issue 1 (2024) Vol. 12 Issue 2 (2023) Vol. 12 Issue 1. (2023) Vol. 11 Issue. 2 (2022) Vol. 11 Issue. 1 (2022) Vol. 10 Issue. 1 (2021) Vol. 9 Issue. 1 (2020) Vol.7 Issue. 2 (2018) Vol.7 Issue. 1 (2018) Vol. 6 Issue. 2 (2017) Vol. 6 Issue. 1 (2017) Vol. 5 Issue. 2 (2016) Vol. 5 Issue. 1 (2016) Vol. 4 Issue. 1 (2013) Vol. 3 Issue. 1 (2012) Vol. 2 Issue. 1 (2011) Vol. 1 Issue. 1 (2010) More Issue