cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jonaedi Efendi
Contact Email
judiciary@ubhara.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
judiciary@ubhara.ac.id
Editorial Address
Jl. Ahmad Yani No.114, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Judiciary ( Jurnal Hukum dan Keadilan )
Published by Universitas Bhayangkara Surabaya
ISSN : 18583865     EISSN : 30633869     DOI : -
Core Subject :
JUDICIARY ( Jurnal Hukum & Keadilan ) diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya secara berkala 2 kali dalam setahun (Juni dan Desember). Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Perdata Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Hukum Pidana Hukum Internasional Hukum Acara Hukum Adat Hukum Bisnis Hukum Kepariwisataan Hukum Lingkungan Hukum Dan Masyarakat Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : -
Articles 146 Documents
 8   9   10   11   12 
NAFKAH ORANGTUA TERHADAP ANAK SETELAH PUTUSAN CERAI: (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 822/PDT. G/2020/PA MARTAPURA) Mohammad Riko Itansyah; Siti Ngaisah
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanggung jawab merupakan hal yang sangat diperlukan di dalam dalam suatu perkawinan serta merupakan pokok utama dari seseorang yang ingin melakukan suatu perkawinan. Oleh karena itu, tanggung jawab di dalam keluarga dalam kehidupan sehari-hari diwujudkan melalui bimbingan terhadap anak baik secara moril serta memberikan dukungan dan juga kebutuhan pokok yang merupakan nafkah yang seharusnya diberikan oleh orang tua terhadap anak. Maka dari itu, kepala keluarga seharusnya memiliki tanggung jawab yang besar dalam menafkahi keluarganya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk memahami permasalahan di dalam hubungan kehidupan berumah tangga dengan acuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berdasarkan observasi kepada masyarakat pelaksana kewajiban yang sah untuk memberikan nafkah yang layak baik pada saat pernikahan maupun perceraian dapat dijadikan pedoman dalam memberikan nafkah pada anak. Oleh karenanya, pada Putusan Nomor 822/Pdt. G/2020/PA Martapura yang sebagaimana jatuhnya putusan dalam hal tersebut seorang kepala rumah tangga memberikan nafkah dengan semestinya baik pada saat sebelum dan sesudah perceraian.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN TANAH DAN BANGUNAN: (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 7/PDT.G/2021/PN.UNH) Muhammad Lukman Albaihaqi; Herma Setiasih
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam dunia usaha, perorangan atau badan usaha membutuhkan pendanaan untuk meningkatkan usahanya. Pendanaan dari bank, dalam bentuk perkreditan, merupakan salah satu pilihan. Terhadap pemberian kredit, pihak bank sebgai kreditur wajib mempunyai penilaian atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi hutangnya sesuai perjanjian. Untuk itu, pihak bank menghendaki adanya jaminan atau agunan sebagai pengganti pelunasan hutang. Permasalahan yang dibahas dalam ketentuan yang mengatur tentang perjanjian kredit bank dengan jaminan tanah dan bangunan dan penerapan hukum terhadap perbuatan wanprestasi dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan tanah dan bangunan. Untuk mengetahui tentang ketentuan yang mengatur perjanjian kredit bank dengan jaminan tanah dan bangunan. Serta untuk mengetahui tentang penerapan hukum terhadap perbuatan wanprestasi dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan tanah dan bangunan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan mengacu pada penelitian hukum kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Keseluruhan bahan hukum dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan sub bahasan. Kemudian, data diolah dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analisis. Bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu apabila penghutang tidak memenuhi kewajibannya, akan ada penyelesaiannya dalam kewajibannya memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga, maka penegakan hukum terhadap perbuatan wanprestasi dengan perjanjian kredit disertai jaminan tanah dan bangunan untuk membayar kewajibannya, dengan cara lelang sebagai bentuk pembayaran kewajibannya. Bahwa ada jaminan fidusia yang melekat pada benda bergerak dan tak bergerak. Selain itu adanya hak tanggungan yang mana jaminan berupa tanah dan bangunan, agar terhindar dari kasus hukum, maka tiap subjek hukum harus melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan.
LANGKAH HUKUM TERHADAP SENGKETA TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) ATAS HAK SERTIFIKAT TANAH: (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 181/B/2020/PT.TUN.SBY) Novia Tika Febriana; Murry Darmoko A.
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sertifikat tumpang tindih (overlapping) adalah sertifikat yang untuk sebidang tanah diterbitkan lebih dari satu sertifikat yang letak tanahnya bertindihan seluruhnya atau sebagiannya. Dalam penerbitan sertifikat tanah tidak luput timbulnya permasalahan tanah dalam hal ini sengketa tanah sertifikat tumpang tindih antara sertifikat hak milik dengan sertifikat hak milik. Pokok permasalah penelitian ini adalah bagaimana langkah hukum terhadap sengketa tumpang tindih (overlapping) hak atas sertifikat tanah dan bagaimanakah analisa yuridis terhadap sengketa tumpang tindih sertifikat tanah pada studi Kasus Putusan Nomor 181/B/2020/PT.TUN.SBY. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analistis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer maupun sekunder. Informasi-informasi terkait bahan hukum diperoleh dari yurisprudensi dari putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa langkah hukum jika terdapat sengketa tumpang tindih (overlapping) hak atas sertifikat tanah antara lain melakukan pengecekan keabsahan sertifikat di kantor pertanahan setempat, apabila kedua sertifikat tercatat maka dapat mengajukan pengaduan, keberatan, dan banding serta gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Akibat hukum dari timbulnya tumpang tindih (overlapping) kepemilikan tanah bersertifikat ditinjau dari UUPA adalah tidak adanya kepastian hukum terhadap pendaftaran tanah. Oleh karena itu, timbulnya dua alas hak pada objek tanah yang sama telah mengakibatkan kerugian bagi pemilik sertifikat dan Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 181/B/2020/PT.TUN.SBY. telah sesuai dengan ketentuan UUPA jo. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mana dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan tumpang tindih (overlapping) terhadap permasalahan ini merupakan kesalahan administrasi pertanahan.
TINJAUAN YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK Agus Hendrawan; Kunarso
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah dibawah umur Tindak pidana atau kriminalitas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dipengaruhi oleh banyak faktor daei luar diri anak tersebut seperti pergaulan, pendidikan, lingkungan sekitar dan sebagainya, karena kriminalitas yang dilakukan oleh anak dimulai dengan kebiasaan meniru akan hal-hal negatif serta minimnya pengawasan terhadap anak oleh orang tuanya. Untuk mencegah terjadinya kriminalitas yang dilakukan oleh anak, maka diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak dan bangsa di masa depan melalui tinjauan yuridis mengenai pemidanaan anak di bawah umur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tujuan untuk mengetahui bentuk pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Yang telah diatur pada Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11/2012.
TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH LAKARSANTRI: (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 31/PID.B/2021/PN.SBY) Zania Ayu Pitaloka; Ina Rosmaya
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v11i2.127

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas ruang lingkup pembatasan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 31/PID.B/2021/PN.SBY serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian disertai pemberatan dalam putusan No. 31/PID.B/2021/PN.SBY. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Metode pendektan dalam penelitian ini menggunakan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif agar lebih mudah dipahami oleh pembaca.
PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS HILANGNYA PAKET DALAM JASA LAYANAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI PT. JNE WILAYAH KEDIRI Ali Ma'ruf; Vera Rimbawani Sushanty
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di era digital saat ini, bisnis yang berpeluang bagus adalah bidang jasa ekspedisi. Salah satunya PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) adalah salah satu perusahaan ekspedisi barang milik swasta yang mempunyai banyak pelanggan. Adanya hubungan antara penyedia layanan pengiriman barang dan pengguna jasanya terkadang terdapat permasalahan seperti kehilangan barang yang dialami konsumen. Akibatnya konsumen tidak mendapatkan haknya yaitu paket kiriman terkirim sampai tujuan. Dengtan adanya hal ini diperlukan perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha kepda konsumen sebagai pengguna jasa ekspedisi. Metode penelitian yang digunakan dalam pemecahan permasalahan ini adalah penelitian empiris normatif. Dengan melakukan pengamatan langsung terhadap pertanggungjawaban perusahaan penyedia jasa dan perlindungan hukum bagi konsumen atas kehilangan barang dengan studi kasus di PT. JNE cabang Kediri. Pendekatan statute approach digunakan untuk mendapatkan aturan hukum yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi konsumen di PT. JNE Kediri. Berdasarkan aturan hukum terhadap perlindungan konsumen tertulis dalam KUHPer, KUHD, UU Pos dan UU Perlindungan Konsumen disebutkan pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan paket selama proses pengiriman sampai tujuan. Apabila paket hilang, maka pelaku usaha wajib memberi kompensasi kerugian untuk konsumen. Ganti rugi yang diberikan dengan mengganti sesuai paket kiriman yang hilang atau berupa uang yang nimonalnya sama dengan paket kiriman yang hilang. PT. JNE Kediri sangat mengutamakan kepentingan konsumen, terutama dalam kasus kehilangan paket dan mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan menempuh jalur negosiasi. Sebagai pelaku usaha, PT. JNE wajib menanggung kehilangan paket kiriman akibat kelalaian atau kesalahan dengan memberikan kompensasi berupa penggantian kerugian sampai dengan 10 kali dari nilai biaya pengiriman jika paket kiriman tidak diasuransikan, jika paket diasuransikan maka besarnya ganti rugi yang diberikan sesuai nominal kiriman yang diasuransikan.
KONSEKUENSI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, AKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, SERTA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Muhammad Naufal Daghustan; Indi Nuroini
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemutusan hubungan kerja dan bagaimana konsekuensi hukum yang sesuai dan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan adalah hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum yuridis normatif yakni melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang ada dikaitkan dengan landasan teori yang telah dikemukakan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Adapun temuan dalam penelitian ini pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dimana sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh pengusaha harus memiliki hubungan perjanjian kerja terlebih dahulu, perjanjian kerja dalam hubungan kerja dibuat secara tertulis atau lisan sehingga saat terjadi pemutusan hubungan kerja maka pengakhiran itu sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga ada konsekuensi hukum yang ditanggung oleh pengusaha. Konsekuensi atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja/buruh maka pekerja/buruh berhak mendapatkan uang kompensasi atau uang pesangon namun ketika terjadi ketidak sesuaian pemberian uang kompensasi dan pesangon maka pekerja/buruh dapat menyelesaikannya dengan perundingan bipartid dan tripartid. Dan jika gagal maka kedua belah pihak dapat menyelesaikannya dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase.
ANALISIS PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAIMANA DALAM PASAL 44 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004: (STUDI KASUS SIDANG PERKARA NOMOR 3339/PID.SUS/2018/PN.SBY) Gilang Prasetyo Kristianto Arisandi
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang mendapat ancaman hukuman atau pidana, bersifat melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Secara hukum, tindak pidana diartikan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan tiap perbuatan terhadap seseorang paling utama perempuan, yang berdampak muncul timbulnya kesengsaraan ataupun penderitaan secara raga, intim, psikologis, serta penelantaran rumah tangga tercantum ancaman buat melaksanakan perbuatan, pemaksaan, ataupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep dari aturan hukum yang ada dan pendekatan perundang-undangan peraturan tertulis yang memuat norma hukum. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi tentang dasar hakim terkait putusan kasus nomor 3339/PID.SUS/2018/PN. SBY. Teknik putusan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur bacaan, surat kabar, artikel, jurnal hasil penelitian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan penelitian dan teknik wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, mengenai kasus di Pengadilan Negeri yang memiliki tindakan penyelesaian perkara dalam tingkat pertama, perkara yang ditangani melintasi Tindakan pidana yang melanggar hukum.
ANALISIS HUKUM PERIZINAN DITINJAU DARI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) RUMAH IBADAH: (STUDI KASUS PEMBANGUNAN MASJID DI KECAMATAN WONOCOLO SURABAYA) Hani Istiqomah; Murry Darmoko
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masjid merupakan salah satu rumah ibadah wajib bagi umat muslim. Jika ingin mendirikan bangunan untuk fasilitas umum, maka pihak pengelola ada baiknya berkoordinasi terlebih dahulu dengan mengajukan permohonan kepada Bupati atau Walikota untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah ibadah. Penelitian ini menerapkan penelitian hukum empiris yang mana suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata berdasarkan pengamatan langsung. Tempat penelitian dilakukan di Masjid Syifaul Qulub. Jika ingin melaksanakan pembangunan masjid maka terlebih dahulu meminta surat perizinan pembangunan tempat ibadah kepada Bupati atau Walikota melalui website milik dppb.
HAK-HAK MASYARAKAT DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT DAN BEREKSPRESI DI MUKA UMUM TERLINDUNGI OLEH HUKUM Ida Bagus Gede Adyaguhyaka; Sinarianda Kurnia Hartantien
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam penggunaannya telah merugikan atau menjatuhkan orang lain, maka bisa dibilang itu adalah perbuatan ujaran kebencian. Ujaran kebencian merupakan suatu perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana. Negara Indonesia telah mengatur hukuman bagi yang melakukan perbuatan ujaran kebencian di media sosial yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak-hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi di muka umum terlindungi oleh hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian normatif yaitu dengan cara studi kepustakaan. Sumber data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah kepustakaan. Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Mengacu pada penggunaan pasal-pasal, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana ujaran kebancian. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia sudah dijamin oleh konstitusi dan aturan perundang-undangan, namun perlunya pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan untuk menghormati hak dan reputasi orang lain agar kasus tindak pidana ujaran kebencian dapat ditekan seminimal mungkin.

Page 10 of 15 | Total Record : 146

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 Issue 2 (2025) Vol. 14 Issue 1 (2025) Vol. 13 Issue 2 (2024) Vol. 13 Issue 1 (2024) Vol. 12 Issue 2 (2023) Vol. 12 Issue 1. (2023) Vol. 11 Issue. 2 (2022) Vol. 11 Issue. 1 (2022) Vol. 10 Issue. 1 (2021) Vol. 9 Issue. 1 (2020) Vol.7 Issue. 2 (2018) Vol.7 Issue. 1 (2018) Vol. 6 Issue. 2 (2017) Vol. 6 Issue. 1 (2017) Vol. 5 Issue. 2 (2016) Vol. 5 Issue. 1 (2016) Vol. 4 Issue. 1 (2013) Vol. 3 Issue. 1 (2012) Vol. 2 Issue. 1 (2011) Vol. 1 Issue. 1 (2010) More Issue