Pamulang Law Review
Pamulang Law Review (PalRev) is a peer-reviewed scholarly journal published by the Faculty of Law, Universitas Pamulang. The journal serves as an academic platform for the dissemination of high-quality legal research, theoretical analyses, and critical studies addressing contemporary legal issues within national, comparative, and international contexts. PalRev welcomes contributions from academics, researchers, legal practitioners, policymakers, and scholars seeking to advance legal knowledge and promote interdisciplinary legal discourse. The journal publishes original research articles, conceptual papers, and critical reviews that examine legal developments, regulatory frameworks, judicial practices, and emerging legal challenges in both traditional and modern legal systems. Emphasis is placed on innovative, analytical, and evidence-based scholarship that contributes to the development of legal science and public policy. The scope of the journal includes, but is not limited to, the following fields: Criminal Law; Civil Law; Constitutional Law; Administrative Law; Agrarian and Land Law; Economic and Business Law; Islamic Law; Customary and Indigenous Law; International Law; Labour and Employment Law. PalRev encourages interdisciplinary, comparative, normative, and empirical approaches to legal research and welcomes manuscripts that provide theoretical contributions, practical implications, and policy recommendations relevant to contemporary legal challenges at the national, regional, and global levels.
Articles
181 Documents
<![CDATA[Problematika Pemberlakuan Hukuman Mati Terhadap Bandar Narkoba di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ary Oktaviyanti]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 5 No. 1 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v5i1.23605
<![CDATA[Di Indonesia untuk menentukan pemidanaan suatu kejahatan diatur dalam hukum pidana. Tujuan pemidanaan agar dapat menjamin pelaku pidana mendapat hukuman yang setimpal dan dapat mengurangi kejahatan.hukuman mati termasuk dalam hukuman pokok yang dianggap sebagai bagian hukum positif di Indonesia. Secara hukum, penerapan pidana mati didasari oleh putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. hukuman mati bagi pengedar narkoba merupakan hukuman yang paling berat yang berujung dengan kematian dengan harapan ada efek jera terhadap pelaku kejahatan ini. Penerapan pidana mati sudah diatur didalam KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain. ancaman pidana berkaitan dengan pidana mati dalam hukum Indonesia merupakan persoalan yang sensitif tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya seringkali bersinggungan dengan hak asasi manusia, namun hal tersebut diperbaiki dengan adanya prosedur pelaksanaan tatacara eksekusi hukuman mati yang sesuai sehingga mengurangi pro dan kontra dan Indonesia telah menangani sejumlah kasus pidana mati terhadap penyalah gunaan dan pengedar narkoba yang diatur didalan UU no 35 tahun 2009. ]]>
<![CDATA[Kedudukan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik ]]>
<![CDATA[Toni Sastra Jaya]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 5 No. 1 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v5i1.23606
<![CDATA[Hasil Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, telah memberikan jaminan yang tegas dalam hal kemerdekaan untuk berserikat, dalam suatu partai politik. Perselisihan dalam internal partai politik tentunya harus diselesaikan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pengertian mengenai “perselisihan partai Politik†dikemukakan dalam penjelasan Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tersebut. Terkait pada penyelesaian sengketa internal diatas, terbentuknya mahkamah partai politik sebagai badan peradilan internal partai menimbulkan suatu pertanyaan, mengenai kedudukan mahkamah partai itu sendiri, kedudukan putusan yang dihasilkan, dan kekuatan hukum yang mengikuti hasil putusan mahkamah partai dalam penyelesaian sengketa internal partai politik. Rumusannya adalah bagaimana Efektipitas Mahkamah Partai Politik yang telah diatur dalam Undang-Undang Partai Politik tersebut dapat menyelesaikan permasalahan kisruh internal Partai Politik itu sendiri.]]>
<![CDATA[Status Hukum Proses Pelelangan Jaminan Hak Tanggugan Terhadap Debitur Wanprestasi Ditinjau dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (Analisis Putusan Nomor : No. 1924 K/Pdt/2019 ) ]]>
<![CDATA[Nur Sa’adah]]>;
<![CDATA[Reni Suryani]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 5 No. 1 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v5i1.23607
<![CDATA[Jika yang berpiutang wanprestasi, maka pihak yang memegang hak tanggungan memiliki hak untuk mengalihkan objek jaminannya dengan sendirinya dengan proses lelang hasil dari lelang tersebut kreditur mendapatkan pembayarannya, tentunya dari persetujuan kedua belah pihak. Penjualan jaminan hak tanggungan bisa dilaksanakan di bawah tangan apabila hasilnya akan memperoleh harga yang sangat memuaskan sehingga kedua belah pihak bisa mendapat keuntungan yang tinggi. Penjualan hanya bisa dilaksankan apabila batasnya waktunya telah melebihi satu bulan mulai diinformasikan yang dilakukan dengan tertulis dari pihak debitur atau pihak kreditur diserahkan kepada yang berhubungan dan diinformasikan paling sedikit 2 dimuat dalam media masa atau surat kabar dan di edarkan di wilayah daerah setempat yang berkepentingan dan kedua belah pihak tidak merasa keberatan. Artikel ini mengutamakan mengenai masalah hukum bagaimana status hukum atas proses pelalangan jaminan Hak Tanggungan bagi debitur yang melakukan cidera janji menurut uu hak tanggungan berasar atas putusan nomor : 1924 k/pdt/2019, dan akibat hukum atas proses pelelangan objek hak tanggungan debitur yang cidera janji menurut uu hak tanggungan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan status dan akibat dari adanya proses pelelangan akibat adanya debitur wanprestasi. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengkaji bahan perpustakaan. Status hukum atas proses pelelangan jaminan hak tanggungan terhadap debitur wanprestasi ditinjau dari UU Hak Tanggungan berdasarkan putusan No. 1924 K/Pdt/2019, tidak ada aturan yang dilanggar, karena UU Hak Tanggungan telah mengaturnya. Jadi status hukum apabila pihak Termohon Kasasi sampai melelang jaminannya dianggap sah-sah saja. Karena ada dasar hukumnya yang merupakan kewenangan pihak Termohon Kasasi untuk menjual. Putusan Majlis Hakim Mahkamah Agung Nomor 1924 K/Pdt/2019 yang membatalkan putusan Pengadilan Tingggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 508/Pdt/2018/PT SMG yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Wsb tidak tepat.]]>
<![CDATA[Peralihan Kewenangan Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia ]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 5 No. 1 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v5i1.23608
<![CDATA[Tata Cara Pengalihan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia kepada Pengawas di Sektor Jasa Keuangan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Prasarana, anggaran, personel, struktur organisasi, sistem informasi, sistem informasi, dll. Langkah-langkah berikut dilakukan sesuai aturan. Selain itu, aturan tersebut digunakan sebagai instrumen hukum dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian dalam penelitian ini akan membahas mengenai 1) Bagaimanakah kendala-kendala peralihan kewenangan Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengaturan dan peninjauan industri keuangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia? 2)Bagaimanakah peralihan kewenangan Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengaturan dan pengawasan industri keuangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia? Dalam pada penelaahan akan menggunakan metode yuridis normatif.]]>
<![CDATA[Konstruksi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Dinasti Korupsi Sebagai Upaya Penjeraan ]]>
<![CDATA[Sulis Setyowati]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 5 No. 1 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v5i1.23609
<![CDATA[Kritik terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi terlebih yang berkaitan dengan pemidanaan berupa penjatuhan sanksi pidana apabila dilihat dari tingkat efektivitasnya belum memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penegakan hukum pidana sebagai bagian dari penegakan hukum yang secara menyeluruh dalam penerapannya menggunakan sarana sistim peradilan pidana masih lemah. Terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan seperti dominasi dan pengaruh dinasti di Banten yang mampu melumpuhkan hukum. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang independen akhirnya dapat menangkap dua anggota utama dinasti korupsi Banten. Melalui penelitian deskriptif analitis bersifat eksploratif yang lebih menekankan pada studi kasus, dengan pendekatan kualitatif yang didukung dengan data sekunder kemudian data dianalisis dengan metode induktif kualitatif. Hasil penelitian bahwa konstruksi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam dinasti korupsi masih rendah dari tuntutan sehingga perlu dilakukan rekonstruksi pemidanaan yang ideal.]]>
<![CDATA[Keabsahan Dokumen Fisik Sertipikat Hak Atas Tanah Terhadap Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah pada Layanan Berbasis Online ]]>
<![CDATA[Surti Ramadani]]>;
<![CDATA[Mutiara Hikmah]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 5 No. 1 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v5i1.23610
<![CDATA[Berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2017 untuk pelayanan pengecekan sertipikat tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional dilakukan dengan sistem elektronik yang terintegrasi secara online. Hasil pengecekan sertipikat tanah secara online berupa dokumen yang ditandatangani digital menggunakan sertipikat elektronik BsrE dan kode QR. Berbeda dengan hasil pengecekan sebelum online yang fisik sertipikatnya mendapatkan cap serta diberi tanggal oleh Kantor Badan Pertanahan, dengan demikian rumusan masalah yang dibahas yakni bagaimanakah keabsahan dokumen fisik sertipikat tanah yang diterima PPAT dan peran PPAT melakukan pengecekan sertipikat tanah secara online. Penelitian ini memakai metode kepustakaan bersifat yuridis normatif dan menganalisa isu hukum mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian dari bahan pustaka serta hukum positif. Hasil penelitian menunjukan alasan yuridis bahwa PPAT tidak berwenang menguji dan tidak bertanggung jawab terhadap syarat materil keabsahan dokumen fisik sertipikat tanah sepanjang PPAT melakukan tugas jabatannya sesuai kode etik dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia di Dalam Bidang Pendidikan Tinjauan Dari Pasal 31 Undang-undang Dasar Tahun 1945 ]]>
<![CDATA[Imma Rahmani]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 5 No. 1 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v5i1.23611
<![CDATA[Tugas yang sangat penting sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) tentang perwuju dan hak atas pendidikan. Kesadaran dan konsistensi tersebut termaktub dalam konstitusi menunjukan bahwa hal tersebut telah menjadi perhatian para Founding Fathers bangsa sejak awal. Oleh karena itu penelitian ini membahas mengenai warga negara memperoleh hak dan kewajiban di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 UUD 1945 dan juga mengenai warga negara telah memenuhi hak dan kewajibannya di bidang pendidikan. Metode penelitian normatif, dirancang untuk menjawab pertanyaan tentang sistem pendidikan beserta aturan dan normanya serta penerapan materi hukum utama yaitu UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Perundang-undangan 2003. Nomor 20 Tahun 2000 tentang Sistem pendidikan Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjalanan pembangunan bangsa, pemenuhan hak atas pendidikan masih menghadapi permasalahan yang sangat serius. Pertanyaan yang dihadapi secara langsung maupun tidak langsung adalah betapa sulitnya mendapatkan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia.]]>
<![CDATA[Progresifitas Peran Organ Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governenance) ]]>
<![CDATA[Asip Suyadi]]>;
<![CDATA[Imam Sofi’i]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 5 No. 1 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v5i1.23612
<![CDATA[Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam Undang-Undang.†Pembangunan daerah sebagai bagian integrasi dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom suatu daerah harus memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proposional dan berkeadilan, jauh dari praktek KKN serta adanya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.]]>
<![CDATA[M. Amin El Walad Meuraksa Problematika Hak dan Martabat Perempuan Antara Regulasi dan Peristiwa ]]>
<![CDATA[M. Amin El Walad Meuraksa]]>;
<![CDATA[Ernawati Suwarno]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 5 No. 1 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v5i1.23613
<![CDATA[Dalam perkembangan hukum di Indonesia konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita telah diratifikasi oleh Indonesia, sebagai bentuk keseriusan menangani kekerasan seksual di Indonesia. Akan tetapi, apakah hal tersebut sudah terlaksana atau belum hal tersebut yang menjadi perhatian penulis. Metode Penelitian dalam penulisan paper ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Seiring berjalannya waktu modus operandi kekerasan seksual semakin bermacam-macam, sehingga hukum positif saat ini tidak mampu untuk mengakomodir berbagai macam modus operandi yang terjadi dewasa ini, seperti pelecehan seksual non fisik dan fisik, pelecehan seksual berbasis elektronik, pemaksaan penggunaan kontrasepsi atau sterilisasi. Selain itu, dalam tataran praktis aparat penegak hukum masih mengalami kesulitan dalam menindak lanjut perbuatan kekerasan seksual yang tidak ada pengaturan menurut hukum positif. Hukum positif tentang kekerasan seksual saat ini rata-rata masih memiliki permasalahan, baik dari segi norma maupun implementasinya. Masih terbukanya ruang untuk mengkriminalisasi korban seperti UU ITE, dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam penegakan hukumnya seperti tindak pidana aborsi yang diatur dalam UU Kesehatan.]]>
<![CDATA[Azas Monogami dan Azas Poligini Dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Beserta Sanksi Terhadap Pelanggarnya ]]>
<![CDATA[Edy Mulyanto]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 5 No. 1 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v5i1.23614
<![CDATA[Monogami sebagai asas sistem hukum perkawinan di Indonesia yang telah dinyatakan secara tegas dalam UU No. 1/1974 tampaknya ketegasan tersebut juga diperlukan terhadap aturan-aturan hukum pelaksananya sehingga tidak terjadi pengaburan berlakunya sistem monogami dalam hukum perkawinan di Indonesia. Antara azas monogami yang diterapkan secara relatif dan azas poligini sangat tipis perbedaannya mana kala diimplementasikan sehingga perlu dipertimbangkan mengenai pengkualifikasian perbuatan hukum beserta sanksi apabila terjadi pelanggaran. Penelitian ini sebenarnya mengangkat suatu permasalahan yang klise dalam sistem perkawinan di Indonesia, akan tetapi untuk kepastian dan tertib hukum serta pembaharuan hukum tetap perlu dilakukan, mengingat seringkali hukum selalu tertinggal oleh perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia. Bagaimanakah keberadaan asas monogami dan asas poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah permasalahan pertama yang penulis angkat disamping permasalahan yang kedua, yakni bagaimanakah eksistensi pasal 279 KUHP terhadap pelanggaran asas monogami? Peneliltian ini adalah studi pustaka di bidang ilmu hukum yang menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).]]>
