cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 1,709 Documents
 123   124   125   126   127 
KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN INTEGRASI TRANSPORTASI UMUM DKI JAKARTA: JAKLINGKO Irsyad - Alfikri; Muhammad - Adnan; Dewi - Erowati
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah kemacetan yang berkepanjangan di provinsi DKI Jakarta menuntut pemerintah untuk hadir memberikan solusi. Berbagai kebijakan telah dirumuskan dalam upaya mengatasi kemacetan DKI Jakarta, salah satunya adalah kebijakan integrasi transportasi umum DKI Jakarta. Kebijakan integrasi transportasi umum di DKI Jakarta yang dirumuskan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan provinsi DKI Jakarta diberi nama Jak Lingko. Jak Lingko merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan keinginan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dengan memberikan kenyamanan dan keamanan, kemudahan akses perpindahan antar moda, biaya perjalanan yang rendah, dan waktu perjalanan yang efisien. Jak Lingko merupakan sistem transportasi yang mengintegrasikan rute, sistem pembayaran, dan infrastruktur dari berbagai jenis moda transportasi yang ada di DKI Jakarta. Integrasi ini melibatkan TransJakarta, MRT hingga LRT. Selain itu, Jak Lingko juga terintegrasi dengan KRL Commuter Line dan Kereta Bandara. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan Jak Lingko. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Populasi yang digunakan adalah pengguna transportasi umum yang terintegrasi di wilayah DKI Jakarta, dengan kriteria penumpang yang menggunakan 2 moda transportasi dalam satu kali perjalanan. dengan sampel sebanyak 96 orang. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan instrument berupa kuesioner tertutup yang berisi 30 soal dengan menggunakan skala likert. Dari hasil pengolahan data, diperoleh 39.6% dari total populasi memberikan nilai “puas”, 29.2% memberikan nilai “cukup puas”, 21.9% memberikan nilai “tidak puas” dan 9.4% memberikan nilai “sangat tidak puas”. Dari hasil analisis data disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat pengguna transportasi DKI Jakarta yang menjadi responden pada penelitian ini menyatakan kepuasan terhadap kebijakan integrasi transportasi umum DKI Jakarta
GERAKAN #SAYAGOLPUT DALAM PEMILIHAN UMUM02019 Fatimatuzzahro - -; Wijayanto - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the 2019 Indonesian election, the SayaGolput movement appears by using social media to introduce this movement. This movement was initiated by ProDemocracy activists who chose not to vote or abstain in the 2019 election. This study focus on Pro-Democracy activists . This study uses a qualitative approach. Researchers explore data through in-depth interviews as primary data and secondary data is extracted through library research. This research shows that this movement was carried out in protest against the rulers of injustice. The simultaneous choice of abstentions is a controversial form of movement in the social media era. In the view of pro-democracy activists, abstain is a form of election boycott. This choice occurred because the agenda for advancing democracy was hampered by the existing political structure and system. Political democracy is in decline. The protest movement is aimed at the rulers and elites who are benefiting from the current democratic climate. The choice of pro-democracy activists to realize substantial democracy, which is aspired to in the ten resolutions of the 2019 Golput White Paper
TRANSFORMASI KELURAHAN KANDRI, KECAMATAN GUNUNGPATI SETELAH ADANYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DESA WISATA Alya Namira Ikfinasulkha; Dzunuwanus Ghulam Manar; Sulistyowati - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai transformasi Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati setelah adanya pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan terkait dengan transformasi Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati setelah adanya pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata dan juga membahas tentang bagaimana intervensi pemerintah dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, observasi . Sebagai data pendukung dalam penelitian ini menggunakan studi literatur ataupun dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi transformasi Kelurahan Kandri setelah adanya pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata. Pada saat sebelum dikembangkan menjadi Desa Wisata Kandri profesi masyarakat sekitar dominan sebagai petani tetapi kemudian setelah adanya desa wisata masyarakat tidak hanya bekerja sebagai petani saja tetapi beralih dalam bidang kepariwisataan seperti menyewakan perahu wisata yang ada di Waduk Jatibarang, membuka usaha warung makanan dan minuman, pemandu wisata, homestay. Pengembangan desa wisata mempunyai banyak dampak positif bagi masyarakat sekitar seperti acara-acara kebudayaan yang dapat disaksikan oleh wisatawan dan mempunyai nilai ekonomi. Peneliti ini merekomendasikan baik masyarakat maupun pengurus Desa Wisata Kandri untuk selalu mengembangkan Desa Wisata Kandri agar Desa Wisata Kandri semakin maju. Selain itu, agar selalu melestarikan kearifan lokal karena itulah yang menjadi daya tarik tersendiri dari Desa Wisata Kandri tidak hanya potensi alamnya saja tetapi potensi budayanya yang menarik dan unik
Respon Pemerintah Desa Dalam Menghadapi Fenomena Pernikahan Dini di Desa Jurangjero Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora Retna Arista Kesi Wijayanti; Dzunuwanus Ghulam Manar; Laila Kholid Alfirdaus
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pernikahan dini bisa terus terjadi di Desa Jurangjero Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora dan bagaimana respon pemerintah desa dalam menghadapi fenomena ini. peneitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana fenomena pernikahan dini di Desa Jurangjero dan mengidentifikasikan bagaimana respon pemerintah desa setempat dalam menghadapinya.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode etnografi. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi dengan melakukan pengamatan lalu mencatatnya, wawancara serta dokumentasi. Sebagai data pendukung, dalam penelitian ini menggunakan studi literature. Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Penelitian ini menunjukan bahwa fenomena pernikahan dini di Desa Jurangjero Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora yang mana pernikahan dini di desa ini merupakan kasus pernikahan dini tertinggi di tingkat kecamatan. Adapun penyebab terjadinya pernikahan dini tidak lain adalah karena budaya yang terbawa dari jaman nenek moyang yang dilakukan hingga sekarang, selain itu anggapan masyarakat bahwa pernikahan dini lebih baik dibandingkan pendidikan yang memakan banyak waktu dan materi serta pemahaman kesehatan reproduksi yang kurang dari kalangan masyarakat. Dalam panalitian ini juga dijelaskan bagaimana respon pemerintah desa dalam menghadapi fenomena ini. Sejauh ini pemerintah selalu membantu proses demi proses dari tingkat desa hingga permohonan dispensasi ke pengadilan agama, meski pemerintah desa paham akan batas usia pernikahan namun pemerintah desa pakewuh untuk menolak karena aparat desa juga merupakan warga desa setempat di sisi lain pemerintah desa juga menjaga konstiuen dan berusaha melayani warga dengan baik. Meskipun pernikahan dini telah menjadi permasalahan umum namun hingga saat ini belum ada upaya khusus dari pemerintah desa dan kabupaten sehingga pernikahan dini terus terjadi hingga sekarang.
ANALISIS PENGAWASAN DANA DESA DI DESA KANDANGAN KECAMATAN BAWEN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 Diyah Intan Putri Banowati; Puji - Astuti; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengawasan terhadap dana desa dirasa penting untuk dilakukan mengingat kucuran dana yang bersumber dari APBN ini memiliki jumlah besar dibandingkan dengan sumber-sumber keuangan desa yang lain. Oleh karena itu diperlukan kontrol yang kuat dari aparat pengawas untuk mengawasi penggunaan dana desa agar tidak terjadi penyimpangan maupun penyelewengan didalam penggunaannya. Desa Kandangan menjadi salah satu desa yang diawasi secara ketat didalam penggunaan dana desa karena Desa Kandangan selama ini sering memperbaiki NHP Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberjalanan pengawasan dana desa dengan melihat dari sisi mekanisme pengawasan dan hasil pengawasan dana desa di Desa Kandangan Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan kepada informaninforman terkait. Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan dana desa di Desa Kandangan penting untuk dilakukan disetiap tahapan mulai dari tahap pra penyaluran, penyaluran dan penggunaan, sampai dengan pasca penyaluran. Pelaksanaan pengawasan secara keseluruhan sudah berjalan sebagaimana mestinya namun didalam pelaksanaan pengawasan pada tahap pasca penyaluran masih ditemukan banyak temuan dari kesalahan administrasi dan pengembalian berkas yang dibuktikan dengan adanya catatan dalam LHP untuk dilakukan perbaikan. Pengawasan tetap memberikan hasil yang positif khususnya bagi masyarakat Desa Kandangan selaku pengguna anggaran dana desa dan dengan adanya pengawasan maka akan tercipta tertib administrasi bagi Desa
COLLABORATIVE GOVERNANCE SEBAGAI LANGKAH PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN PESISIR BARAT (STUDI KASUS EKOWISATA BAHARI DI PULAU PISANG) Devi Meri Yanti; Kushandajani - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas mengenai collaborative governance sebagai langkah pengembangan pariwisata di kabupaten Pesisir Barat. Tujuan penelitian yaitu untuk memberikan desain baru dalam proses pengembangan pariwisata yaitu menggunakan desain kolaborasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara kepada satu pegawai Dinas Pariwisata, dua masyarakat Pulau Pisang ( pengrajin tapis), satu sektor swasta yaitu pemilik café Malika dikawasan wisata. Analisis data yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa desain baru yaitu collaborative governance untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat masih belum sepenuhnya berhasil diterapkan yaitu dari delapan kriteria keberhasilan kolaborasi. Terdapat tiga kriteria yang sudah diterapkan oleh pemerintah dalam proses pengembangan pariwisata yaitu governance, access to authority, information sharing
IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG Tutur Nur Mufidah; wijayanto - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan publik yang bercirikan good governance merupakan salah satu tugas penting bagi pemerintah. Pada DPMPTSP Kabupaten Batang meskipun pelayanan publik dapat dikatakan baik namun, prinsip-prinsip good governance belum terwujud secara optimal khususnya pada perijinan terkait tata ruang dan dihadapkan dengan kondisi pandemi. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Implemetasi Good Governance Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi good governance pada DPMPTSP Kabupaten Batang sudah cukup baik. Dalam praktinya penerapan good governance tersebut dilakukan dengan memberikan wadah bagi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan, pengambilan keputusan bahkan evaluasi khususnya mengenai perijinan. Meski demikian, masih terdapat kendala dalam penerapannya baik dari sistem pelayanan online yang belum sempurna dalam perijinan tata ruang dan adanya pandemi covid19 yang berdampak kepada pegawai DPMPTSP Kabupaten Batang, pembatasan waktu pelayanan, dan juga penurunan tingkat investasi dan perijinan. Selain itu diketahui pula terdapat faktor pendukung dan penghambat penerapan good governance pada DPMPTSP Kabupaten Batang. Dalam penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa disimpulkan bahwa good governance dapat terwujud melalui pelayanan publik yang baik pula
KINERJA KEPEMIMPINAN BUPATI SRI SUMARNI DI KABUPATEN GROBOGAN PERIODE 2016-2021 DALAM MENINGKATKAN ANGKA HARAPAN HIDUP Asa Sabila Rahmadani; Sulistyowati - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berangkat dari data bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Grobogan yang terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan, Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Grobogan melebihi rata-rata Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Bupati Grobogan periode 2016-2021 Sri Sumarni dalam meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Grobogan. Untuk mengetahui kinerja Bupati Sri Sumarni, penelitian ini menggunakan teori Pengarusutamaan Gender. Dalam proses penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, penelitian ini akan lebih memfokuskan diri kepada dua hal dari proses Pengarusutamaan Gender yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah dan belanja daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Bupati Grobogan, Sekretaris Daerah Grobogan, Kepala BAPPEDA Grobogan, dan Kepala Dinas DP3AKB Grobogan. Analisis dan Interpretasi Data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa tidak ada kebijakan baru yang dibuat oleh Bupati Sri Sumarni. Namun, dengan menjadikan kesehatan sebagai program utama, serta membuat program-program yang menyasar kepada kelompok perempuan, menjadi kunci keberhasilan Bupati Sri Sumarni dalam meningkatkan Angka Harapan Hidup. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga memperlihatkan bahwa kepala daerah yang memiliki perspektif kesetaraan gender, serta mengaplikasikan Pengarusutamaan Gender dengan baik, berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup. Oleh karena itu, penting bagi kepala daerah untuk mengoptimalkan Pengarusutamaan Gender dalam setiap kebijakan
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO.31 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) SE-KECAMATAN GIRIMARTO KABUPATEN WONOGIRI Nani Alia Muddatsir; Rina - Martini
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari peneliti ini adalah untuk menjelaskan hasil dari implementasi Peraturan Bupati No.31 Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan sistem keuangan desa (siskeudes) se-Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri. Untuk menganalisis hal tersebut, peneliti ini menggunakan variabel-variabel seperti standar dan tujuan kebijakan, sumberdaya kebijakan, aktivitas pengamat dan komunikasi interorganisasional, karakteristik pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik, disposisi atau sikap pelaksana. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kebijakan dan implementasi kebijakan dari Van Horn dan Van Metter dan menggunakan indikator-indikator sebagai tolak ukur pencapaian sistem keuangan desa (siskeudes) di Kecamatan Girimarto.Penelitian ini menggunakan metode deskripstif kualitatif disertai dengan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil survei menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan desa di Kecamatan Girimarto sebelum adanya aplikasi sistem keuangan desa masih terdapat banyak kendala yang dialami, namun dengan adanya fitur terbaru aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) yang telah diterapkan di semua desa Kecamatan Girimarto memiliki dampak positif dan hasil survei membuktikan bahwa implementasi tersebut belum berhasil dan masih terdapat beberapa kendala yang menghambat implementasi sistem keuangan desa (siskeudes) serta belum memenuhi indikator sesuai dengan teori Van Metter dan Van Horn. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintahan desa kedepannya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna menunjang pemaksimalan implementasi sistem keuangan desa tersebut
ANALISIS PENERAPAN SMART CITY DI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016-2021 Bagus Utama Aditya Putera; Teguh - Yuwono; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan program Smart City di Kabupaten Kendal pada Tahun 2016-2021. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan dan teori Smart City dalam menganalisis penerapan Smart City di Kabupaten Kendal. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Kendal dalam penerapan Smart City serta mengetahui hal-hal yang menjadi penghambat selama proses penerapan program Smart City Kabupaten Kendal berlangsung.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, dan Ketua Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal.Hasil penelitian ini menemukan upaya Pemerintah Kabupaten Kendal dalam penerapan program Smart City di Kabupaten Kendal pada Tahun 2016-2021 terkait dengan penerapan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kendal terdapat empat variabel yang menjadi pokok dalam hal penerapan yaitu komunikasi, sumber daya, Disposisi, dan Birokrasi. Kemudian Smart City di Kabupaten Kendal masuk kedalam karakteristik Smart City, diantaranya adalah Smart Government, Smart Economy, Smart People, Smart Mobility, Smart Environtment, dan Smart Living. Hal-hal yang menjadi penghambat dalam penerapan Smart City juga menjadi sebuah penilaian terkait dengan penerapan Smart City Kabupaten Kendal

Page 125 of 171 | Total Record : 1709

 123   124   125   126   127 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue