Articles
1,709 Documents
<![CDATA[PELEMAHAN PERAN SARAK OPAT DALAM PEMERINTAHAN KAMPUNG KUTE RAYANG KECAMATAN LINGE KABUPATEN ACEH TENGAH ]]>
<![CDATA[Puger Abdul Khaliq]]>;
<![CDATA[laila kholid Alfirdaus]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara. Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh, ditegaskan bahwa daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya, yang dijiwai sesuai dengan Syari`at Islam. Aceh Tengah merupakan salah satu daerah dengan mayoritas bersuku Gayo. Masyarakat Gayo juga mempunyai hukum sendiri dalam menata kehidupannya dan masyarakat sering menyebutnya sebagai hukum adat. Didalam masyarakat Gayo dilaksanakan oleh “Sarak Opat”. Keberadaan Sarak Opat tersebut sampai sekarang ini masih ada dalam penyelenggaraan urusan kampung dan penyelesaian perselisihan antar warga kampung, melemahnya Sarak Opat terjadi ketika Sarak Opat itu sendiri bersentuhan atau berhubungan dengan kebudayaan asing. Adapun unsur Sarak Opat yang ada dalam masyarakat Gayo terdiri dari Reje, Imem, Petue dan Rakyat. Tujuan penelitian ini untuk mengurangi pelemahan peran Sarak Opat dalam pemerintahan kampung Kute Rayang suku Gayo dan untuk mengetahui apa saja faktor - faktor yang mempengaruhi pelemahan didalamnya. Berdasarkam hasil penelitian dan pembahasan, pelemahan dan penguatan peran sarak opat dalam pemerintahan kampung kute rayang kecamatan Linge kabupaten Aceh Tengah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam objek penelitian penulis memilih metode wawancara antara 2 orang maupun lebih dari berbagai pihak yang terkait sebagai berikut : 1) Pemerintah; 2) Perangkat kampung; 3) Masyarakat]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS ]]>
<![CDATA[Asti - Sasmitha]]>;
<![CDATA[supratiwi - -]]>;
<![CDATA[Nunik Retno Herawati]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Implementasi kebijakan pengembangan Taman Nasional Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur dalam komunikasi sudah dijalin sangat baik antara pemerintah pusat dengan instansi lainnya, sumber daya manusia yang ada bersikap jujur berkomitmen dan masih bersinergi dalam bekerja namun masih ditemukan sumber daya manusia yang memiliki kurang pengetahuan dalam pengembangan pariwisata dan tidak terdapat masalah anggaran. Seluruh pegawai baik Dinas Pariwata Kabupaten Lampung Timur, balai Taman Nasional Way Kambas, dan instansi terkait sudah bersikap jujur, berkomitmen, dan demokratis, dan dalam pengembangan kawasan pariwisata Taman Nasional Way Kambas tidak memiliki SOP mengenai kerja sama. Factor pendukung yang dihadapi adalah koordinasi yang baik antar intansi, adanya zona pemanfaatan yang dapat dimanfaat untuk pengembangan wisata, dan komitmen pegawai dalam mengembangkan objek wisata Taman Nasional Way Kambas. Sedangkan, faktor penghambat yang di hadapi antara lain kurangnya kualitas sumber daya atau pegawai, kurangnya bantuan dari pihak ketiga atau mitra swasta, dan kurangnya anggaran untuk merawat dan memelihara fasilitas yang ada]]>
<![CDATA[Implementasi Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMA di Kota Semarang Tahun 2021/2022 ]]>
<![CDATA[Taufiqi Ilham Adzim]]>;
<![CDATA[Nunik Retno Herawati]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sistem zonasi PPDB SMA 2021/2022 merupakan metode seleksi yang mengutamakan calon siswa untuk mendaftar di sekolah berdasarkan jenjang pendidikan ditentukan oleh jarak dari sekolah. Dengan adanya program sistem zonasi PPDB SMA 2021/2022, masyarakat akan diberikan pemerataan pendidikan dan stigma terkait sekolah unggulan dan non unggulan akan dihilangkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana zonasi SMA PPDB Kota Semarang pada tahun 2021/2022. Saat pelaksanaannya, penting untuk memahami hambatan permasalahan yang dialami dalam penerapan kebijakan sistem zonasi PPDB SMA di Kota Semarang, serta upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, membahas tentang bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB SMA di Kota Semarang pada tahun 2021 yang sudah berjalan dengan cukup baik. Kebijakan berjalan cukup baik ditinjau beberapa indikator dari enam indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan berdasar teori Van Metter dan Van Horn, terdapat 2 indikator yang belum tercapai dikarenkan ditemukan permasalahan yang menghambat tercapainya indikator ukuran dan tujuan kebijakan yang belum sesuai dan adanya miskomunikasi antar organisasi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah selaku penanggung jawab PPDB SMA Negeri di Kota Semarang mempunyai solusi penyelesaian masalah dan akan mengevaluasi dan memperbaiki untuk tahun berikutnya. Rekomendasi yang peneliti berikan kepada pemerintah, baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah adalah memperbaiki pelaksanaan program kebijakan sistem zonasi PPDB SMA di Kota Semarang pada tahun 2021 dan mengevaluasi. Pada tahun kedepan program zonasi PPDB SMA di Kota Semarang pada tahun 2022 dan seterusnya bisa lebih baik dan terpenuhi ukuran dan tujuan dibuatnya kebijakan tersebut.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG ANTI POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN MAGELANG (STUDI DUSUN SAWANGAN, DESA SAWANGAN, KECAMATAN SAWANGAN, KABUPATEN MAGELANG) ]]>
<![CDATA[Anisa Destyana Sasabilla]]>;
<![CDATA[Nur Hidayat - Sardini]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia masih kerap disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Penyalahgunaan tersebut terkait dengan politik uang yang sudah menjadi budaya oleh masyarakat. Penelitian ini meninjau upaya untuk mengurangi praktik politik uang dengan cara implementasi program Kampung Anti Money Politics (KAMP). Dengan menggunakan cara tersebut diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengantisipasi praktik politik uang yang kerap kali muncul menjelang pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Tujuan dilakukam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi program KAMP dalam Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Magelang khususnya Dusun Sawangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode tersebut dipilih guna memberikan gambaran yang lebih faktual terhadap fenomena yang sedang diteliti. Lokasi penelitian terletak di Dusun Sawangan, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara kepada aktor dan masyarakat yang terlibat dalam implementasi program KAMP yang berjumlah enam orang. Teknik lain yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan dengan studi literature dan dokumentasi yang akan menjadi data tambahan untuk melengkapi data sebelumnya. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi program KAMP di Dusun Sawangan secara umum telah berjalan cukup baik, program KAMP dibentuk dalam rangka mengurangi praktik politik uang yang terjadi di masyarakat pada saat pelaksanaan Pemilu. Dengan adanya pogram KAMP praktik politik uang menjadi berkurang dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menolak, melawan dan melaporkan praktik politik uang. Saran yang dapat diberikan yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat, memperhatikan hal-hal mendasar dan dalam implementasinya dapat dilakukan dengan lebih baik lagi]]>
<![CDATA[Analisis Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gotputuk Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora Tahun 2021 ]]>
<![CDATA[Dinno Mukti Setyoaji]]>;
<![CDATA[Rina - Martini]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pelaksanaan otonomi daerah, kini desa dianggap mempunyai peran penting dalam pembangunan. Dalam hal tersebut masyarakat desa menjadi objek dari pembangunan, dikarenakan keadaan masyarakat desa yang hidup dibawah garis kemiskinan. Untuk menangani masalah tersebut masyarakat harus diberdayakan. Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pemberdayaan yaitu dengan memberikan dana desa. Dikarenakan nominal dana desa yang relatif besar wajar apabila mendapatkan perhatian dari publik tentang penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui pemanfaatan dana desa dan manfaat dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemberdayaan masyarakat. penelitian ini menggunakan metode keabsahan data triangulasi dan data yang telah terkumpul akan dianalisis. Hasil dari penelitian menunjukkan pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Gotputuk sudah berjalan dengan baik. Dibuktikan dengan program pemberdayaan yang dipilih membawa manfaat untuk masyarakat, selain itu program pemberdayaan ini juga meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Simpulan dan saran dari penelitian ini yaitu pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Gotputuk dalam pemanfaatan dana desa sudah bisa dinyatakan efektif. Diharapkan dana untuk program pemberdayaan masyarakat lebih diperbesar lagi, dikarenakan pemberdayaan masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat]]>
<![CDATA[Peran Fungsi Partai Politik Terhadap Lingkungan Hidup ]]>
<![CDATA[Muhammad Catur Utama]]>;
<![CDATA[Rina - Martini]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dalam kaitan fungsi partai politik Gerindra di Kota Semarang terhadap lingkungan hidup, dan untuk mengetahui komitmen ketua partai Gerindra di Kota Semarang dalam membawa partainya untuk lebih peka terhadap lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan hasil temuan didapatkan bahwa partai Gerindra kota Semarang secara umum menjalankan fungsi partai dengan memerhatikan aspek lingkungan hidup juga komitmen yang tinggi dari ketua partai Gerindra kota Semarang untuk membawa partainya lebih peduli terhadap lingkungan hidup]]>
<![CDATA[Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah : Lek Paijo (Layanan Elektronik Pajak Daerah Sistem Jaringan Online) Untuk Menciptakan Good Governance di Kota Semarang ]]>
<![CDATA[Tania Ikalia Putri Permana]]>;
<![CDATA[Teguh - Yuwono]]>;
<![CDATA[Dzunuwanus Ghulam Manar]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Inovasi merupakan salah satu cara yang dapat meningkatkan kualitas public sehingga dapat menciptakan good governance. Kota Semarang melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang meluncurkan suatu aplikasi yang bernama “Lek Paijo” atau Layanan Online Pajak Daerah Sistem Jaringan Online. Tujuan dari penerapan aplikasi ini untuk menjawab permasalahan yang ada dalam kepengurusan administrasi perpajakan di Kota Semarang. Sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberi kemudahan bagi para wajib pajak. Maka, tujuan dari penelitian ini ialah ingin mengetahui proses bagaimana inovasi tersebut dapat berjalan dan mengetahui tingkat kepuasan dari pengguna aplikasi lek paijo hingga dapat menciptakan good governance. Penelitian ini menggunakan Metodologi penelitian mixed method dengan teknik pengumpulan data yakni dengan wawancara, pengumpulan data sekunder, serta kuesioner. Data dianalisis menggunakan triangulasi teori, sumber dan metode. Selain itu data mentah juga diolah menggunakan aplikasi pengolahan data yaitu SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dari proses keputusan inovasi pada penggunaan aplikasi lek paijo berjalan dan diterapkan dengan baik. Aplikasi lek paijo memberikan kemudahan bagi wajib pajak yaitu untuk melakukan kepengurusan administrasi pajak bisa dilakukan dari rumah saja. Hal ini membuat meningkatnya penerimaan pajak daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang ikut meningkat secara signifikan. Ditemukan juga, aplikasi lek paijo dapat memberikan edukasi kepada wajib pajak sehingga kepatuhan untuk mengurus, membayar da melaporkan mengenai administrasi perpajakan juga semakin tinggi. Hal ini dibuktikan dengan 62% kepuasan wajib pajak dalam penggunaan Aplikasi Lek Paijo. Namun masih terdapat kendala yang membuat pelaksanaan dari penggunaan aplikasi lek paijo ini kurang berhasil yaitu terdapat jenis layanan yang tidak dapat diakses seperti layanan E-bphtb dan masalah jaringan yang tidak stabil sehingga terkadang membuat web eror. Sehingga, Bapenda sebaiknya melakukan evaluasi dan uji coba secara berkala terkait system yang terdapat di aplikasi lek paijo dan penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi bahan evaluasi agar aplikasi lek paijo dapat menjadi lebih baik.]]>
<![CDATA[BUDAYA MATRILINEAL DALAM KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEGISLATIF DAERAH KOTA BUKITTINGI ]]>
<![CDATA[Dewi Kurnia Putri]]>;
<![CDATA[Nur Hidayat - sardini]]>;
<![CDATA[puji - astuti]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[there are analytical tools used in formulating the influence of matrilineal culture on women's representation in the legislature. The analytical tool used here is a SWOT analysis. This study aims to analyze the influence of matrilineal culture on women's representation in the legislative body of Bukittinggi City, analyze matrilineal cultural factors in women's representation and formulate strategies in the context of matrilineal culture to increase women's representation in the DPRD Kota Bukittinggi. This study uses a qualitative research type. Data collection was carried out by in-depth interviews. The results of this study indicate that the Minang community does adhere to a matrilineal system but this system only applies to adat. In the world of politics, women have the same position as men, there are no privileges. There are many factors that prevent women from entering politics, but they have nothing to do with adat. One of the biggest factors for the low representation of women in the Legislative Council of Bukittinggi is the low interest of women to run for council members.]]>
<![CDATA[Strategi Sosialisasi KPU Kota Semarang dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[muhammad mifthul huda Setiaji]]>;
<![CDATA[fitriyah - -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Latar belakang dalam penelitian ini adalah kenaikan tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam Pilwakot Tahun 2020 dibandingkan hasil Pilwakot 2015 padahal ada pandemi Covid-19. Penelitian ini bermaksud menjelaskan strategi sosialisasi KPU Kota Semarang dan apakah mendorong pemilih pemula untuk berpartisipasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara untuk mendapatkan data dari informan, lalu peneliti menambahkan kuesioner sebagai pembanding antara rencana program sosialisasi dengan penerapannya di lapangan serta mengetahui tingkat penerimaan responden. Hasil dari penelitian ini adalah Strategi Sosialisasi KPU Kota Semarang sudah disiapkan lebih awal menggunakan berbagai metode. Namun karena Pilkada pada masa Covid-19 KPU Kota Semarang lebih mengutamakan media sosial. Strategi ini memiliki dampak yang baik kepada pemilih pemula di Kota Semarang. Tingkat penerimaan sosialisasi pemilih pemula tinggi sehingga mereka mendapatkan pengetahuan mengenai Pilwakot Semarang 2020 dan mendorong mereka untuk menggunakan hak pilih. Terdapat saran kepada KPU Kota Semarang dalam melaksanakan sosialisasi terhadap pemilih pemula untuk lebih mengenalkan pasangan calon serta visi misi yang diusung sehingga pemilih pemula mengetahui rencana program tersebut, penggunaan media sosial dan internet tetap dipertahankan sebagai sarana sosialisasi karena kemudahan dalam mengakses informasi menjadi keuntungan bagi KPU Kota Semarang dalam mensosialisasikan pemilu di masa yang akan datang.]]>
<![CDATA[KONTINUITAS PROGRAM FASILITASI UMKM DI KOTA SEMARANG OLEH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Adrian Rafi Arkananta]]>;
<![CDATA[Puji - Astuti]]>;
<![CDATA[Neny - Marlina]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang bagaimana dampak program fasilitasi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Peneliti tertarik mengangkat topik ini karena program yang diselenggarakan merupakan upaya pengembangan UMKM, namun didapati kekurangan terkait penyebarluasan informasi yang terlihat sehingga manfaatnya kurang merata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis mendalam. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan tujuh informan, dan dokumentasi. Sebagai data pendukung, dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Peneliti juga menggunakan teknik triangulasi sumber, dengan cara cross-check hasil wawancara/sumber yang diperoleh dari berbagai informan. Penelitian ini melihat bagaimana program fasilitasi UMKM di Kota Semarang berjalan serta dapat mengetahui dampak dan manfaatnya. Manfaat fasilitas pendampingan, pelatihan, pemasaran, dan pembiayaan terlaksana dengan baik dan diikuti oleh UMKM yang membutuhkan, walau didapati adanya penyebarluasan informasi terkait fasilitas tersebut yang kurang baik. Penelitian ini merekomendasikan agar penyebarluasan informasi perlu dibenahi dengan lebih memperhatikan SMS Gateway agar UMKM mengetahui segala informasi penting yang ada. UMKM perlu lebih aktif untuk menggunakan layanan ini agar terdaftar dan diketahui oleh pemerintah]]>
