cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 1,709 Documents
EVALUASI PROGRAM DESA MANDIRI PANGAN DI DESA NGADIWARNO KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN KENDAL Vina Anissa Dewi; Kushandajani - -; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan tujuan untuk menjelaskan mengenai evaluasi Program Desa Mandiri Pangan di Desa Ngadiwarno Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal. Program Desa Mandiri Pangan ialah salah satu program pemberdayaan yang digagas oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian. Tujuannya agar meningkatkan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan kelompok usaha produktif yang selanjutnya diharapkan dapat berimplikasi pada menurunnya angka kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan di Desa Ngadiwarno menjadikan Desa Ngadiwarno dipilih menjadi salah satu lokasi sasaran pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Wawancara dilaksanakan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan di Desa Ngadiwarno, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Dari penelitian ini, didapatkan hasil mengenai pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan di Desa Ngadiwarno, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal belum berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan tidak tercapainya keberlanjutan dari usaha produktif yang dijalankan kelompok afinitas, tidak sesuainya hasil yang didapatkan dengan sumber daya input dan biaya produksi yang dikeluarkan, tidak cukupnya program yang dijalankan dalam mengatasi permasalahan yang muncul selama pelaksanaan program, serta tidak tepatnya program yang dijalankan dengan sumber daya lokal Desa Ngadiwarno
ANALISIS ANGGARAN RESPONSIF GENDER DI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2017– 2018 Diny Ayu Wulandhari; Puji - Astuti
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gender Responsive Budgeting was an integration of PUG that can accommodate justice for women and men to have equal opportunities in obtaining access, benefits, participation, and equality in development achievements. However, the reality on the ground, especially in Kendal Regency, is that the implementation of gender-responsive budgeting is still not optimal in accommodating gender needs. This is suspected because gender issues have not become a priority issue and SKPD still does not understand what is meant by ARG.This study aims to find out how the implementation and constraints that affect the implementation of the gender-responsive budget in Kendal Regency 2017-2018 fiscal year. The method in study is descriptive qualitative research with data collection techniques through interviews and documentation. In which case, the author will research and interview several informants at SKPD who have implemented ARG in detail in the hope of obtaining comprehensive data related to ARG.The results of this study show that the implementation of ARG in Kendal Regency is still not optimal and there are no points that require SKPD to budget for gender responsiveness. Of the 33 SKPDs, there are only 6 SKPDs that carry out ARG. The analysis of the budget allocation category, Special Budget for Gender Targets, there are 21 programs, the Gender Equality Institutional Budget has 5 programs and the Gender Equality Budget in General there are 22 programs. Constraints on the implementation of gender-responsive budgets are policy factors including legal strength and government commitment, structural factors including human resource capacity and the dominance of structures and cultural factors including the degree of women's participation and gender views.The suggestion that can be conveyed to the Kendal Regency Regional Government is that the Kendal Regency Regional Government can formulate regional policies through regional regulations as a clear implementation guideline in regulating PUG and ARG, so that all SKPD or regional autonomy implementing bodies will overall compile programs and activities that respond to gender needs. So that the implementation of ARG in the Kendal Regency Regional Government can run optimally
ANALYSIS OF JOINT VILLAGE OWNED BUSINESS ENTITIES IN GOOD GOVERNANCE PERSPECTIVE (Case Study of BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati) Nabilla Apriliany Cantik Prameswari; Kushandajani - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study discusses the analysis of the Village-Owned Enterprises Together with Mandiri Sejahtera Pati in the perspective of good governance. This is because in Pati Regency, in fact, each village already has its own BUMDes, but in practice the majority are still constrained by bad loans. A new breakthrough emerged by uniting several villages into a BUMDesma. BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati is predicted to be the latest breakthrough for village business entities operating in the health sector. The problems studied arise to see how this BUMDesma manages its organization.The purpose of this study was to analyze the governance of BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati in the perspective of good governance. The process of analyzing it, this study uses the theory of Good Governance from Dr. Sedarmayanti with the variables of Accountability, Transparency, and Participation. This study uses a qualitative descriptive method using data collection techniques carried out through the process of interviews, observation, and documentation.The results of the study indicate that the management of BUMDesma is still not running well. However, it is undeniable that there are several problems and obstacles faced, especially in terms of accountability, namely accountability and financial reporting, which so far are still being criticized by the management. In addition, there is still a lack of coordination between stakeholders which causes miscommunication between each other.Based on the results of the study, there is a conclusion that BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati based on the Good Governance theory that the author uses, namely Accountability, Transparency, and Participation, overall BUMDesma is still lacking. The disadvantages of BUMDesma are the lack of coordination between members, unclear financial reports, GMS, and profit sharing problems. Suggestions for BUMDesma are to focus more on evaluating financial reporting and improving coordination between members to minimize information misunderstandings. Recommendations for further research so that they can see from other perspectives and for other areas that this research can be a reference in the formation of BUMDesma.
IMPLEMENTASI PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM EVALUASI REFORMASI BIROKRASI (SERABI) KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 Aulia Nursi Kusumaningtyas; fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai implementasi penggunaan aplikasi Sistem Evaluasi Reformasi Birokrasi atau yang disebut dengan SERABI di Kabupaten Pemalang tahun 2019. Teori yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori implementasi kebijakan Franklin & Reply dan Edward III yang digunakan untuk mengetahui hasil implementasi dan hambatan dalam penggunaan aplikasi SERABI sebagai percepatan reformasi birokrasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi dan hambatan penggunaan aplikasi SERABI dalam proses pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Pemalang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SERABI dalam pelaksanaannya telah memberikan kemudahan dalam monitoring dan evaluasi input penilaian reformasi birokrasi di Kabupaten Pemalang, namun belum dapat dikatakan maksimal karena munculnya berbagai hambatan dari faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang mengharuskan aplikasi dihentikan sementara waktu untuk perbaikan dan pengembangan. Implementasi kebijakan penggunaan aplikasi SERABI masih menunjukkan ketidakberhasilan yang mana kebijakan diterapkan tanpa adanya sumberdaya dan peraturan pendukung untuk mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan
Komunikasi Politik Pasangan Hafidz-Hanies Dalam Pilkada Kabupaten Rembang Tahun 2020 Bagus Wahyu Setyawan; Teguh - Yuwono; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang komunikasi politik pasangan Hafidz-Hanies dalam Pilkada Kabupaten Rembang Tahun 2020. Komunikasi Politik dalam kontestasi Pilkada merupakan suatu proses yang sangat penting dan wajib dilakukan oleh bagi setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena proses komunikasi politik menyangkut kemenangan dalam kontestasi Pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pesan dan metode komunikasi politik yang dilakukan oleh pasangan Hafidz-Hanies dalam Pilkada Kabupaten Rembang Tahun 2020.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik wawancara. Sebagai data pendukung dalam penelitian ini menggunakan media informasi. Dalam penelitian ini analisis data meliputi, analisis dan interpretasi, interpretasi langsung, menetapkan pola dan mencari korespondensi langsung serta generalisasi natural.Penelitian ini menunjukkan bahwa pesan dan metode komunikasi politik yang dilakukan oleh pasangan Hafidz-Hanies berhasil dilakukannya hal ini dibuktikan dengan kemenangan Hafidz-Hanies dalam Pilkada Kabupaten Rembang Tahun 2020. Komunikasi politik Hafidz-Hanies kepada partai politik merupakan proses awal terbentuknya koalisi Rembang Gemilang yang diusung oleh 4 partai yaitu PPP, PKB, PDI Perjuangan dan Golkar, 4 partai pengusung tersebut secara mayoritas menguasai kursi parlemen di Kabupaten Rembang dengan jumlah kursi 25 dari 45 kursi DPRD Kabupaten Rembang. Pasangan Hafidz-Hanies berhasil melakukan komunikasi politik kepada partai-partai pengusung, dengan dilihat dari pesan politiknya dalam menyampaikan informasinya kepada partai pengusung, cara mengajaknya kedalam koalisi, permyataan politik yang dilontarkannya kepada partai pengusung serta tidak adanya intimidasi dari Hafidz-Hanies kepada partai politik untuk mengusungnya. Hafidz-Hanies dalam komunikasi politiknya kepada masyarakat juga terjalin dan terlaksana dengan baik. Dari pesan dan metode yang dilakukannya sangat cukup untuk memikat hati masyarakat Kabupaten Rembang untuk memilihnya dalam Pilkada Kabupaten Rembang. Penyampaian informasi dengan baik, tawaran dan ajakan yang diberikan kepada masyarakat yang sangat relevan, penyataan politik yang dilontarkan kepada masyarakat dengan baik serta tidak adanya intimidasi yang dilakukan oleh Hafidz-Hanies untuk memilihnya menjadikan proses komunikasi politik yang dilakukan Hafidz-Hanies telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan kemenangannya dalam Pilkada Kabupaten Rembang Tahun 2020.Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses komunikasi politik yang dilakukan oleh pasangan Hafidz-Hanies dalam Pilkada Kabupaten Rembang telah berjalan dengan baik. Meskipun kemenangannya tipis dengan selisih 1,4% namun secara mayoritas masyarakat Kabupaten Rembang telah menghendaki Hafidz-Hanies untuk memimpin Kabupaten Rembang mendatang. Proses kemenangan ini tidak luput dari proses komunikasi politik yang baik yang dilakukan oleh Hafidz-Hanies
EVALUASI KEBIJAKAN PANCA PROGRAM UNGGULAN BUPATI JOKO SUTOPO DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2016 – 2020 Febi - Wulandari; dewi - erowati; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tingginya angka kemiskinan serta buruknya pembangunan di Kabupaten Wonogiri menjadi latar belakang dirumuskannya kebijakan panca program unggulan. Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menanggapi permasalahan tersebut di bawah pemerintahan Bupati Joko Sutopo tahun 2016 – 2020 merumuskan kebijakan yang dikenal dengan panca pogram unggulan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis kebijakan panca program unggulan di Kabupaten Wonogiri dari tahun 2016 – 2020 dilihat dari kriteria evaluasi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kebijakan panca program unggulan di masing – masing program sudah berjalan. Program pembangunan infrastruktur jalan, revitalisasi pasar tradisional, kesehatan gratis, pendidikan gratis, serta pembangunan pertanian sudah terlaksana dengan capaian yang cukup bagus serta mampu membawa perubahan bagi Kabupaten Wonogiri ke arah yang lebih baik, meskipun di dalam pelaksanannya masih terdapat beberapa program yang berjalan kurang optimal seperti program perluasan kepemilikan jaminan kesehatan dan program pembangunan pertanian. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk memperhatikan ketercapaian dari masing – masing program, melakukan validasi data masyarakat miskin secara berkala, sosialisasi secara massif kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki jaminan kesehatan, serta melakukan penambahan ketersediaan pupuk yang disesuaikan dengan kebutuhan pupuk bagi para petani
UPAYA KPU KOTA SEMARANG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG 2020 Indah Aprilia Putri; Puji - Astuti; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui upaya dan hambatan KPU Kota Semarang terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pilwakot 2020 di Kota Semarang. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif hanya menggambarkan tentang suatu variable, gejala atau keadaan dengan data deskriptif berupa lisan dari narasumber dan perilaku yang dapat diamati.Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka, peneliti mewawancarai Komisaris Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM di KPU Kota Semarang. Hasil penelitian, upaya KPU Kota Semarang untuk meningkatan partisipasi masyarakat dengan teori Cutlip menggunakan 4 indikator yaitu Fact Finding dengan mengidentifikasi masalah yang terjadi. Planning and Programming dengan menyusun strategi yang akan dilakukan untuk sosialisasi yaitu dengan merujuk pada PKPU Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 84. Taking Action and Comunications yaitu tahap implementasi sosialisasi dengan menggunakan metode langsung serta sosialisasi metode tidak langsung dengan mengoptimalkan media digital. Evaluasi sebagai upaya untuk perbaikan dan inovasi pada pilkada selanjutnya
Peran Forum Anak Surakarta Dalam Pembangunan Kota Layak Anak Dan Kawasan Tanpa Rokok Di Surakarta Afrian - Hardani; Rina - Martini
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai peran Forum Anak Surakarta (FAS) dalam pembangunan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Surakarta. Mengingat kebutuhan partisipasi anak-anak guna pembangunan kota serta menjaga hak-hak anak untuk mendapatkan kesehatan yang layak, maka FAS ikut mendorong keberhasilan kebijakan KLA dan KTR guna kepentingan anak-anak. Permasalahan ini muncul dikarenakan masih adanya pengguna rokok yang berkontak langsung dengan anak-anak sehingga perokok tersebut tidak memperhatikan kesehatan anak tersebut. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana partisipasi Forum Anak Surakarta secara mendalam mengenai proses mereka dalam memperjuangkan hak anak yang berlandas kepada kebijakan KLA serta melihat FAS dalam memperjuangkan hak-hak anak untuk terbebas dari pengaruh bahaya rokok.. Penelitian ini menggunakan kacamata teori peran, partisipasi, KLA dan KTR. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana pengumpulan data penelitian menggunakan metode dokumentasi, metode obseravsi, serta melalui wawancara dengan fasilitator FAS, Sekertaris FAS, anggota FAS dan dari Dinas PP PA Kota Surakarta. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) FAS melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung program KLA yang terdiri dari bidang pendidikan, layanan sosial, perlindungan hukum, dan kesehatan, (2) Upaya yang dilakukan FAS dalam program KTR adalah melakukan monitoring iklan, promosi, dan sponsor (IPS) rokok, rapat hasil monitoring IPS rokok, dan audiensi dengan pemangku kebijakan terkait IPS rokok yang tersebar dikota Surakarta (3) beberapa hambatan yang dirasa oleh FAS seperti pemotongan dana program kerja, permasalahan komunikasi internal antar anggota, dan orang dewasa yang mengangap FAS hanyalah kumpulan anak-anak. Dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu FAS melakukan upaya didalam KLA maupun KTR yang terdiri dari pengawasan, sosialisasi dan audiensi. Saran bagi FAS adalah mulai untuk membangun komunikasi antar anggota dan mulai mencari donatur untuk menunjang program kerja. Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya agar bisa melihat sudut pandang lain, serta bagi daerah lain bahwa penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pembangunan KLA
Implementasi Good Corporate Governance Dalam Peningkatan Pelayanan Publik RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang Guna Mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Riska Meilawati Fajrin; Puji - Astuti
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menguji bagaimana implementasi dari faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan yaitu Good Corporate Governance. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sequential explanatory design dimana data kualitatif bobotnya lebih banyak daripada data kuantitatif. Teknik sampling penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling (tidak seluruh populasi diambil), kategori purposive yang menggunakan rumus Wibisono (jumlah populasi tidak diketahui). Sampel penelitian ini berjumlah 68 pasien RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro, dimana 34 pasien rawat jalan dan 34 pasien rawat inap. Keduanya diambil seimbang supaya penilaian dalam penelitian berbobot sama, dengan kategori penilaian sama. Data diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh pasien dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Good Corporate Governance dalam hal peningkatan pelayanan publik di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro sudah berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Dibuktikan dengan penguatan tingkat akuntabilitas dan transparansi lembaga melalui publikasi laporan berkala sejak tahun 2019 hingga sekarang. Peran implementor sebagai kunci penting lembaga untuk mempertahankan Zona Integritas WBK/WBBM sangat berarti dimana disposisi yang dimiliki oleh implementor berbanding positif dengan tingkat keberhasilan meraih dan mempertahankan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. Disposisi seperti kejujuran, demokratis, komitmen, dan integritas juga berpengaruh positif bagi lembaga maupun sumber daya yang ada. Implementasi Good Corporate Governance juga berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DI KABUPATEN WONOGIRI Aldila Rizky Aga; Yuwanto - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada penelitian ini dilatarbelakangi dengan permasalahan mengenai tingginya angka putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Wonogiri. Hal tersebut menjadi faktor rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Wonogiri. Dikarenakan setiap daerah memiliki peran untuk mengatur daerah otonomnya secara mandiri, pemerintah Kabupaten Wonogiri menerapkan kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi. Kebijakan tersebut merupakan bantuan biaya kuliah bagi mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Wonogiri. Untuk menjaga kebijakan agar berjalan secara terkontrol dan pada klimaksnya mampu mencapai tujuan, Joko Sutopo (Bupati Wonogiri) menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis tentang bagaimana implementasi dari Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari kebijakan penghargaan bagi mahasiswa berprestasi di Kabupaten Wonogiri. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti berdasarkan teori David C. Korten dikenal dengan sebutan model kesesuaian implementasi dan menggabungkan dengan beberapa teori untuk mendalami hasil analisis. Hasil penelitian tentang Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 60 Tahun 2020 telah diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri sejak 2016 hingga 2020 namun dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal. Hal tersebut disebabkan kurang keterbukaan yang terjadi pada tahap seleksi calon penerima penghargaan mahasiswa berprestasi. Sistem penilaian yang sepenuhnya dilakukan pihak ketiga membuat perolehan nilai yang didapat calon mahasiswa berprestasi kurang terpublikasi sehingga mahasiswa tidak mengetahui keseluruhan nilai yang telah dilakukan dari tahap administrasi, tahap uji kompetensi hingga tahap wawancara. Untuk itu, disarankan bagi pelaksana kebijakan berani mengevaluasi terhadap kekurangan pada pelaksanaan kebijakan dengan melibatkan penerima penghargaan sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas sistem pelaksanaan

Filter by Year

2012 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue