cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 1,709 Documents
 127   128   129   130   131 
Analisis Upaya Pemberdayaan Desa Wisata Pandanrejo Dalam Keberhasilan Menjadi 50 Desa Wisata Unggulan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 Mushthafa Is - Nurwanda; Budi - Setiyono; Wijayanto - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa wisata hadir dengan potensi untuk dapat dikembangkan guna menunjang kebangkitan pariwisata nasional. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mendorong kebangkitan pariwisata nasional pasca pandemi COVID-19 melalui program Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI). Desa Wisata Pandanrejo merupakan salah satu desa wisata yang saat ini telah berkembang cukup pesat dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki dan berhasil terpilih menjadi 50 Desa Wisata Unggulan Kemenparekraf pada tahun 2021. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses serta upaya pemberdayaan masyarakat maupun optimalisasi Desa Wisata Pandanrejo dalam keberhasilannya menjadi 50 Desa Wisata Unggulan Kemenparekraf pada tahun 2021. Kemudian penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis peran serta masyarakat Desa Wisata Pandanrejo terhadap berbagai program pemberdayaan yang ada.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif untuk dapat memaparkan hasil temuan dengan analisis secara lebih mendalam mengenai keberjalanan pemberdayaan yang telah dilakukan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dan selanjutnya dilakukan tahap analisis data secara bertahap mulai dari proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Narasumber pada penelitian ini berjumlah 17 informan yang terdiri dari berbagai pihak mulai dari pihak Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, Kepala Desa Pandanrejo, Tim Pengelola Dewa Pandan, Kedua Kelompok Sadar Wisata, Masyarakat umum dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan serta wisatawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang diusung oleh Desa Wisata Pandanrejo melalui tiga tahapan dalam pemberdayaan yakni tahap sosialisasi, transformasi kemampuan, dan tahap kemandirian guna menciptakan arah pemberdayaan yang tepat dengan menyesuaikan pilar pembangunan pariwisata berkelanjutan dan kategori penilaian pada ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2021 untuk mengembangkan tiap aspek yang ada. Kemudian peran serta masyarakat dalam berbagai bentuk pemberdayaan terbagi menjadi tiga yaitu partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, bentuk uang, dan bentuk harta benda.
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK PADA MASA PANDEMI DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 Aditya Yoga Prakosa; Kushandajani - -; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada pemilihan kepala daerah serentak yang dilakukan pada tahun 2020 dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia setiap 5 tahun sekali, salah satunya di Kabupaten Blora. Pemilihan ini diikuti oleh berbagai golongan masyarakat yang memiliki hak memilih sesuai dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2019. Pilkada serentak di Kabupaten Blora diadakan pada saat itu memiliki kenaikan dalam partisipasi, salah satunya dipengaruhi oleh partisipasi pemilih pemula. Pemilih pemula merupakan kategori pemilih yang memiliki peran yang penting karena jumlahnya yang cukup tinggi, selain itu pemilih pemula sangat sulit ditebak karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasinya. Penelitian ini menggunakan metode campuran (Mixed Metode). Penelitian ini menggunkan tipe mixed method yalitu strategi eksploratoris sekuensial yang lebih mendahulukan data kualitatif kemudian diiringi dengan pengolahan data kuantitatif. Pengumpulan data dalam skripsi ini dengan observasi aktif, wawancara, survey kuesioner dengan teknik pengambilan informan sampling insidental serta sampel data kuantitatif dengan menggunakan rumus slovin dengan nilai signifikasi sebesar 10% serta mengukur skala dengan menggunakan skala Likert dan skala Guttmann. Peneliti melakukan pengolahan data dengan cara editing, coding, tabulasi, menganalisis data dan mengolah data menggunakan program asisten komputer SPSS versi 20.0 for Windows. Hasil temuan penelitian ini menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada Kabupaten Blora tahun 2020 yaitu pengaruh adanya sosialisasi, kedua karena kondisi covid-19 yang ada pada saat itu, ketiga pemilih pemula memiliki pemikiran yang cenderung tidak rasional dan lebih bersifat pragmatis
KOMPLEKSTIFITAS PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KABUPATEN BENER MERIAH PROVINSI ACEH DALAM PERSPEKTIF GENDER Andi Harisa Pane; fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan serius yang harus ditangani dengan cara serius pula, adanya pandangan yang bias gender terhadap korban kekerasan perempuan semakin membuat korban tidak mampu untuk berdaya memperoleh hak-haknya. Kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bener Meriah yang berada di Provinsi Aceh masih memiliki tantangan yang kompleks karena masih banyaknya melekatnya budaya patriarki di berbagai sendi-sendi kehidupan masyarakat karena adanya penafsiran agama yang bias, adat istiadat yang menempatkan posisi perempuan tidak berdaya dan masih banyak ketidak pedulian oleh masyarakat akan pentingnya penanganan kekerasan terhadap perempuan. Berangkat dari fenomena tersebut penangan yang semata-mata dari institusi yang berwenang saja tidak akan mampu menyelesaikan penangan kekerasan terhadap perempuan, melainkan harus dilihat pokok permasalahan secara lebih kompleks baik itu dari sektor pemerintah, masyarakat maupun ranah yang lebih privat atau domestik dengan menggunakan perspektif gender. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Hasil Penelitian menunjukan bahwasannya kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bener Meriah tidak terlepas dari mengakarnya cara pandang patriarki dalam adat gayo yang diyakini oleh masyarakat, ketidak pedulian masyarakat akan pentingnya penangan kekerasan terhadap perempuan, serta kekerasan lebih banyak terjadi di ranah keluarga sehingga sulit untuk diidentifikasi oleh pemerintah karena korban kerap mendapat ancaman jika dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bener Meriah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi untuk terus berjuang menangani kekerasan terhadap perempuan dilihat dari perspektif gender di tengah tingginya angka kekerasan perempuan serta budaya masyarakat yang patriarki yang masih mengakar
Analisis Inovasi Kebijakan Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran (SIBADRA) Kota Bogor untuk Penguatan Demokrasi dan Partisipasi Publik Raihan Ardi Muhana; Puji - Astuti; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran atau disingkat SiBadra merupakan inovasi kebijakan Pemerintah Kota Bogor di bidang layanan aduan dan saran, dimana melalui aplikasi tersebut masyarakat dapat dengan mudah melaporkan aduan maupun sarannya serta berdiskusi melalui kolom komentar terkait permasalahan yang diajukan, dan didisposikan langsung kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Bogor. Aplikasi SiBadra memiliki potensi lebih lanjut sebagai sebuah inovasi kebijakan sehingga tidak hanya sebatas efisiensi pelaporan aduan dan saran saja, tetapi juga bisa menjadi penguat demokrasi dan partisipasi publik, serta mampu mendorong proses demokrasi deliberatif di Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap obyek penelitian yang terdiri dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bogor, lalu pihak pengguna yakni OPD penanggungjawab laporan lingkup Kota Bogor serta masyarkat Kota Bogor selaku pelapor. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan analisa data. Adapun konsep yang digunakan pada penelitian ini yaitu konsep adopsi inovasi kebijakan, e-demokrasi, dan partisipasi publik digital. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi inovasi kebijakan SiBadra berjalan dengan baik dan tanpa kendala yang signifikan, dimana penyelenggara dan pengguna dapat memanfaatkan atau dengan kata lain "mengadopsi" kebijakan ini dengan baik. Pada variabel konsep e-demokrasi, ditemukan bahwa proses e-demokrasi yang terjadi pada aplikasi SiBadra masih pada tingkatan demokrasi liberal, dimana OPD masih mengutamakan efisiensi pelaporan dan masyarakat masih terbatas pada paradigma penyelesaian laporan saja, belum mencapai level diskusi membahas permasalahan bersama. Terakhir pada variabel konsep partisipasi publik digital, faktor pendorong masyarakat menggunakan aplikasi SiBadra masih sebatas penyelesaian laporan saja, belum nampak adanya upaya untuk membahas isu bersama sebagai manifestasi deliberasi publik. Kesimpulan penelitian ini adalah adanya keberjalanan proses demokrasi pada aplikasi tersebut, dimana keputusan kebijakan OPD diambil pula berdasarkan masukan dari masyarakat. SiBadra dapat dimaksimalkan potensinya untuk menjadi wadah demokrasi deliberatif apabila terdapat arahan dari Pemerintah Kota Bogor. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan terkait dengan bagaimana kasus besar pada SiBadra didiskusikan dan dieksekusi lebih lanjut oleh OPD terkait, maupun komparasinya dengan aplikasi aduan dan saran serupa dari pusat yakni SP4N LAPOR
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA SALAMAN KECAMATAN SALAMAN TAHUN 2021 Shabrillah - Murni; Kushandajani - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran BPD Desa Salaman dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa dan untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan BPD tersebut. Tipe penelitian ini adalah deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang digunakan diperoleh melalui wawancara kepada informan yang telah dipilih secara sengaja baik informan kunci maupun informan pendukung berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Adapun data sekunder berasal dari dokumentasi dan arsip yang diperoleh di Kantor Desa Salaman. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan fakta di lapangan bahwa terkait peran BPD Desa Salaman dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa meliputi pengawasan dari tahap prapenyaluran dan prapenggunaan hingga tahap pascapenyaluran dan pascapenggunaan belum berjalan dengan baik. Belum dilaksanakan peran pengawasan BPD Desa Salaman dengan baik disebabkan oleh beberapa faktor yakni keterbatasan sarana dan prasarana karena tidak ada ruangan khusus untuk BPD, kurangnya pemahaman BPD dalam melakukan pengawasan SPI melalui aplikasi Siskeudes dan kurang ketatnya pengawasan yang dilakukan BPD sehingga penggunaan Dana Desa belum dilakukan secara adil dan merata.
Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Program Pendataan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Gresik Tahun 2021-2022 (Tinjauan dari Aspek Penganggaran Dan Sumber Daya Manusia) Syafira Amalia Isthifadah; Dwunuanus Ghulam Manar; Dewi - Erowati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem Informasi Program Pendataan Rumah Tidak Layak Huni atau SigapRTLH yang diimplementasikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik merupakan upaya untuk mengatasi data RTLH yang tidak valid dan membantu mempercepat perbaikan dengan tepat sasaran, penganggaran, dan waktu. Pelaksanaannya didukung oleh aspek SDM agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan aspek anggaran untuk proses realisasi perbaikan RTLH. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Sigap-RTLH dari aspek SDM dan anggaran serta hambatan-hambatan yang muncul. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggambarkan situasi dari partisipan dan lingkungan menggunakan teks. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu 1) wawancara dengan informan terkait, 2) observasi dengan menganalisis penggunaan Sigap-RTLH, dan 3) mengkaji dokumen-dokumen yang tersedia di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sigap-RTLH sudah cukup baik. Dibuktikan dengan terlaksananya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh aspek SDM yang mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana. Komunikasi antar SDM turut dijaga agar tidak terjadi kesalahan informasi yang dapat mengakibatkan kegagalan implementasi Sigap-RTLH. Selain SDM, aspek anggaran juga berpengaruh dalam keberjalanannya. Sumber anggaran diperoleh dari APBD dan APBN dengan total Rp. 18.221.000.000,00 pada tahun 2021 dan Rp. 13.329.525.000,00 pada tahun 2022. Namun, anggaran tersebut belum mampu memenuhi target sehingga pihak dinas bekerja sama dengan CSR Habitat for Humanity Indonesia untuk mengatasinya. Setelah tertangani, anggaran diberikan kepada Panitia Pelaksana Desa untuk direalisasikan. Pada tahun 2021 terdapat 799 unit RTLH yang tertangani dan 452 pada tahun 2022. Dengan demikian, kurangnya anggaran menjadi hambatan dalam proses perbaikan RTLH. Adapun hambatan lainnya adalah PPD belum sepenuhnya memahami penggunaan fitur-fitur dalam Sigap-RTLH serta kesulitan melakukan verifikasi data yang disebabkan oleh kerusakan dari sistem itu sendiri. Saran untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu bekerja sama dengan beberapa CSR di Kabupaten Gresik untuk menangani kekurangan anggaran, menyediakan buku atau video panduan penggunaan fitur-fitur Sigap-RTLH, dan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik terkait kesulitan dalam melakukan verifikasi data
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU PRAKERJA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG Heni Sukma Ningrum; Wijayanto - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kartu Prakerja merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berbasis pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Antusiasme masyarakat terhadap Kartu Prakerja sangat tinggi mengingat Tahun 2020 banyak masyarakat yang terdampak Covid-19. Namun pada pelaksanaanya, banyak keluhan yang muncul di masyarakat karena kesulitan mendaftar hingga merasa kesal karena tidak lolos setelah beberapa kali mendaftar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala Disnaker Kota Semarang dalam implementasi program kartu prakerja di Kota Semarang. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggambarkan tentang suatu variabel, berupa lisan dari narasumber dan situasi yang dapat diamati. Hasil penelitian, implementasi kebijakan kartu prakerja yang dilaksanakan di Kota Semarang oleh Disnaker Kota Semarang telah berjalan dengan baik seperti sosialisasi kepada masyarakat Semarang baik secara langsung maupun melalui social media, tersedianya perangkat kerja dan sarana prasarana yang menunjang dalam pendampingan masyarakat terkait kartu prakerja, sikap jujur pegawai dalam melayani masyarakat Semarang, serta adanya pembagian kerja dan SOP yang jelas. Keberhasilan program ini juga terbukti karena telah membantu dalam meningkatkan kompetensi dan memperbaiki perekonomian hidup para penerima manfaat kartu prakerja
IMPLEMENTASI PERATURAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DALAM MEREALISASIKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DI KOTA BOGOR TAHUN 2020 Shafa Annisya Rachmalia Adhiyat; Dewi - Erowat
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota/Kabupaten Layak Anak adalah kota yang memiliki sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Perda Kota Bogor nomor 3 tahun 2017 sebagaimana mencakup antara lain; anak yang berada dalam situasi yang darurat, anak yang dalam berhadapan dengan hukum, anak yang berada dalam posisi eksploitasi serta anak yang termasuk pada kelompok minoritas serta terisolasi. Peraturan daerah Kota Bogor ini menguraikan terhadap landasan pelayanan perlindungan khusus anak guna menyikapi kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Bogor. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe deskriptif dengan menunjuk kepada sepuluh informan. Dalam penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik oleh George Edward III, teori implementasi dan teori kekerasan anak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Bogor masih terus berupaya dalam meningkatkan kualitas dari KLA tersebut, antara lain para implementor KLA melakukan Pelatihan Konvensi Hak Anak, dibentuknya lembaga perlindungan di ranah masyarakat yaitu PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), sudah dibentuk pula aplikasi untuk melapor dan konsultasi kebutuhan keluarga. Namun KLA Kota Bogor masih dikatakan belum sepenuhnya optimal seperti sosialisasi KLA masih belum merata kepada masyarakat Bogor, belum terbentuknya Rumah Singgah Anak bagi anak yang mengalami eksploitasi dan sikap pelaksana kegiatan yang kadang kala berubah-ubah serta beberapa lembaga perlindungan yang masih bergerak secara tersentral yang mengakibatkan peringkat KLA Kota Bogor belum ada peningkatan sejak 2018 hingga 2021.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) DALAM MENINGKATKAN IKLIM INVESTASI DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 Almira Tasya Vicesa; dewi - erowati; hendra Try Ardianto
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam upaya pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satunya dengan mengadakan pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan model Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Tujuan penyelenggaraan PTSP yakni terselenggaranya pelayanan perijinan serta nonperizinan yang cepat, murah, sederhana, dan transparan, serta perluasan akses masyarakat terhadap pelayanan perizinan serta nonperizinan. Pencapaian realisasi investasi di Kabupaten Banyumas tidak terlepas dari adanya proses perizinan yang lebih mudah yaitu dengan adanya PTSP, sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan PTSP dalam meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Banyumas serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat proses implementasi kebijakan tersebut menggunakan teori George Edward, yaitu variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.
PENGELOLAAN EKOWISATA DI KABUPATEN SEMARANG DALAM PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE Leny Dwi Purnama Sari; Nur Hidayat - sardini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Collaborative governance menjadi parameter penting dalam menganalisis kegiatan di suatu daerah yang kaitannya untuk pengelolaan bahkan pengembangan sektor potensial di daerah tersebut. Wisata menjadi salah satu sektor paling potensial yang dioptimalkan di tiap daerah, termasuk Kabupaten Semarang yang dikenal sebagai surganya Jawa Tengah. Banyaknya objek wisata di Kabupaten Semarang membuat peneliti untuk berfokus pada ekowisata yang ada. Wisata yang mewakili konsep ekowisata setidaknya yang diklasifikasikan dalam wisata budaya ataupun alam. Penelitian dilakukan pada dua wisata di Kabupaten Semarang, yaitu Candi Gedongsongo dengan bercorak budaya dan Lereng Kelir yang diklasifikasikan dalam wisata bercorak alam. Penelitian dilakukan untuk melihat implementasi collaborative governance dalam pengelolaan ekowisata di Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap masalah. Metode penelitian yang digunakan didukung dengan menerapkan tipe penelitian eksplanatif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pengelolaan ekowisata dan collaborative governance. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah implementasi collaborative governance pada pengelolaan ekowisata Candi Gedongsongo sudah cukup optimal, sedangkan implementasi collaborative governance pada pengelolaan ekowisata Lereng Kelir belum optimal lantaran belum adanya sinergi antar sektor.

Page 129 of 171 | Total Record : 1709

 127   128   129   130   131 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue