cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 1,709 Documents
 133   134   135   136   137 
PROFILING RELAWAN DEMOKRASI (STUDI ORIENTASI POLITIK DAN SIKAP POLITIK RELAWAN DEMOKRASI PEMILU SERENTAK 2019 KPU KABUPATEN PURWOREJO) Lusia Brilian Dian Pratiwi; Yuwanto - -; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Relawan demokrasi menjadi mitra KPU Kabupaten Purworejo dalam menjalankan agenda sosialisasidan pendidikan pemilih berbasis masyarakat dengan melibatkan 54 anggota relasi terpilih yangberasal dari 10 basis pemilih strategis. Sebagian besar relawan demokrasi Kabupaten Purworejo(87%) termasuk dalam generasi millenial (berumur 24-41 tahun). Hal yang menjadi fokus penelitianini yaitu orientasi politik dan sikap politik dari relawan demokrasi sebagai agen sosialisasi KPU.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Instrumenpenelitian ini menggunakan pertanyaan terstruktur berupa kuesioner atau angket yang dibagikankepada 54 relasi terpilih. Kemudian jawaban dianalisis menggunakan SPSS. Hasil dari penelitian inidijelaskan bahwa orientasi politik relawan demokrasi KPU Kabupaten Purworejo memiliki nilai yangrelatif baik dengan rata-rata menunjukkan 3.54 dalam skala 1-5 dan standar deviasi 0.326. Adapunpada lingkup aspek-aspek pendukungnya, rata-rata nilai aspek pengetahuan berada pada nilai 3.81,rata-rata nilai aspek afektif berada pada nilai 3.97 dan rata-rata nilai aspek evaluatif berada pada nilai3.41. Hal ini menunjukkan bahwa Relawan Demokrasi masih perlu meningkatkan kemampuannyauntuk melakukan evaluasi terhadap sistem politik Indonesia. Adapun aspek sikap politik relawandemokrasi menunjukkan bahwa Relawan Demokrasi telah memiliki respon yang baik terhadapberjalannya sistem politik di Indonesia
ANALISIS MANAJEMEN BENCANA DAN KETAHANAN MASYARAKAT TERHADAP BANJIR PASANG AIR LAUT (ROB) DI KAMPUNG NELAYAN TAMBAK LOROK Hildan Cahya Mahesa; Puji - Astuti; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banjir seakan tidak dapat lepas dengan Kota Semarang terlebih ketika musim penghujan tiba. Hingga sekarang, penanganan masalah banjir masih menjadi tugas yang belum selesai dan membawa dampak bagi masyarakat baik secara materiil ataupun secara moriil. Daerah Kampung Nelayan Tambak Lorok di Kota Semarang merupakan salah satu area yang rawan terkena banjir. Pemandangan air yang menggenang disertai dengan bau tidak sedap seakan menjadi hal lumrah di wilayah ini. Hal tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai berbagai mitigasi bencana dalam meminimalisir konsekuensi dan keberlanjutan warga dalam menghadapi situasi bencana. di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan teori manajemen bencana dan ketahanan masyarakat terhadap bencana dengan metode kualitatif deskriptif melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Pengambilan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data pendukung dalam melakukan penelitian ini diambil melalui studi pustaka. Pengolahan data melalui pengurangan jumlah data, visualisasi data, dan inferensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan bencana yang dilakukan di wilayah Tambak Lorok belum terlaksana secara optimal baik pada mitigasi bencana, ketika bencana terjadi, ataupun proses rehabilitasi pasca bencana. Selain itu, ketahanan masyarakat Tambak Lorok terhadap bencana juga masih kurang baik khususnya aspek pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, fisik/infrastruktur, ekonomi, sosial, dan kesehatan. Pemerintah sebagai aktor pengambil kebijakan masih belum optimal dalam melaksanakan perannya, disisi lain masyarakat Tambak Lorok terhambat berbagai keterbatasan yang mereka miliki dalam menghadapi bencana di wilayah mereka. Berbagai kebijakan yang telah dirumuskan masih belum berjalan optimal seperti kebijakan air tanah, program Kampung Bahari Tambak Lorok, ataupun proses pembangunan yang terkesan masih lamban. Oleh karena itu, perlu adanya ketegasan dalam pelaksanaan kebijakan dan koordinasi antar lembaga yang berwenang dalam mengatasi permasalahan banjir pasang air laut (rob) dan dampak yang ditimbulkannya
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KAMPUNG TEMATIK DI KAMPUNG BATIK KOTA SEMARANG Mazidatur - Rohmaniyah; Nunik Retno Herawati; Turtiantoro - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Urbanization has a very complex impact on urban life, including poverty and slum settlements. Both of these problems are things that are the responsibility of the government to address. The city of Semarang has a thematic village policy to overcome these problems. In the development of thematic villages, high community participation is required so that the program can run in a sustainable manner, unfortunately the characteristics of urban communities that are individualistic, less familiar with each other, and heterogeneous make community participation in urban areas difficult to carry out. This research uses a qualitative method with a case study type. The results obtained by community participation in the thematic village program in Batik Village have not been optimal because they are still dominated by the Semarang City Government and have not fully involved the community in its development. As a result, the conditions that occur actually disrupt the harmony of society among its citizens
Analisis Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Selama Pandemi Covid-19 Tahun 2020 – 2021 Melalui Perspektif Kebijakan Publik Nadia - Tiarasari; Nunik Retno Herawati; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai lembaga legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat maka sudah sepantasnya rakyat mendapatkan akses informasi dan data untuk mengawasi wakilnya di DPR RI. Melalui keterbukaan informasi publik (KIP), hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi dan data sudah terjamin undang-undang. Ketika pandemi covid-19 terjadi perubahan dalam tatanan masyarakat, termasuk budaya kerja. Perubahan ini dikhawatirkan membuat pelaksanaan KIP tidak maksimal atau bahkan tidak terwujud. KIP di DPR RI dijalankan oleh PPID Setjen DPR RI maka penelitian ini berfokus untuk mengetahui implementasi KIP di PPID Setjen DPR RI selama masa pandemi covid-19 tahun 2020 – 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menjabarkan data data non numerik penelitian seperti hasil wawancara, dokumentasi, dan hasil observasi. Kesimpulan penelitian menyatakan keterbukaan informasi publik di PPID Setjen DPR RI selama masa pandemi covid-19 tahun 2020 – 2021 telah dilaksanakan dengan sangat baik tanpa terganggu perubahan saat pandemi. Dari dimensi komunikasi, sesama pelaksana telah memaksimalkan penggunaan media daring seperti Whatsapp dan Zoom Meeting sehingga tidak ada permasalahan alur komunikasi sesama pelaksana. PPID Setjen DPR RI memiliki sumber daya yang lengkap meskipun PPID perlu melakukan penyesuaian fitur-fitur dalam laman resmi secara keberlanjutan sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi publik. Sifat pelaksana selama pandemi covid-19 tetap terbuka dan tidak berubah. Terakhir, struktur birokasi PPID Setjen DPR RI sangat jelas sehingga mampu membagi kewenangan pelaksana tanpa ada tumpang tindih. Penelitian ini merekomendasikan agar PPID Setjen DPR RI dapat mempertahankan kinerjanya dalam pelaksanaan KIP. Dengan terus memperbarui dan menyesuaikan fitur-fitur dalam laman resmi yang berkesinambungan dengan kebutuhan masyarakat akan informasi. Bukan hanya menyesuaikan fitur dengan standar-standar dari Komisi Informasi Pusat
EVALUASI PROGRAM NJUH SEKOLAH MANING SEBAGAI UPAYA DALAM MENGATASI ANGKA PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 Indriani - Noviastuti; Kushandajani - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Pemalang pada tahun 2021 dengan jumlah 34.955 anak putus sekolah. Untuk mengatasi tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Pemalang, pemerintah mengimplementasikan program Njuh Sekolah Maning yang menemukan 278 anak tidak sekolah di 5 desa namun yang berhasil kembali bersekolah hanya 26 anak saja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat keberhasilan program Njuh Sekolah Maning sebagai upaya dalam mengatasi angka putus sekolah di Kabupaten Pemalang. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif pendekatan studi kasus dengan pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, program Njuh Sekolah Maning belum memberikan keberhasilan secara maksimal dalam mengatasi permasalahan angka putus sekolah di Kabupaten Pemalang. Hal ini ditunjukkan melalui kriteria evaluasi William N. Dunn dalam pelaksanaan program ini terutama pada kriteria efektivitas, kriteria efisiensi, dan kriteria perataan pada program Njuh Sekolah Maning di Kabupaten Pemalang
Relokasi Pasar Tradisional di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Nahda Naila Ranti; Turtiantoro - -; Dewi - Erowati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keputusan Permendagri No. 42 Tahun 2007 tentang pasar kerjasama bertujuan untuk memberikan akses leluasa kepada pemerintah desa dalam mengelola pasar. Ditiadakannya keterikatan pasar kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah desa menginisiasi kesadaran masyarakat sekitar akan pentingnya peran pasar. Lokasi pasar yang sudah ada saat itu diniliai tidak mendukung sebagai tempat transaksi akhir dari penjual dan pembeli. Selain itu, eksistensi pasar tradisional dinilai redup melihat ekspansi pasar modern yang menjangkau berbagai lokasi. Keadaan tersebut membuat pemerintah desa mencanangkan keputusan untuk melakukan relokasi. Relokasi pasar tradisional mengacu pada proses pemindahan pasar dari lokasi yang ada ke lokasi baru. Tidak adanya keterkaitan pemerintah daerah membuat proses relokasi pasar tradisional dapat menjadi rumit dan melibatkan negosiasi dengan otoritas lokal, vendor, dan pemangku kepentingan lainnya. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif untuk mendalami fenomena resolusi konflik yang terjadi di masyarakat. Penelitian kualitatif yang didapatkan melibatkan proses pengumuplan dan pengolahan data dari berbagai sumber empiris (wawancara, data laporan dan observasi). Menggunakan modal sosial selaku teori pendukung untuk menganalisa kehidupan dalam resolusi konflik proses relokasi yang berlangsung dalam waktu yang lama. Kesimpulan penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan relokasi secara tidak langsung membentuk revitalisasi pasar, dibersamai dengan usaha masyarakat dalam mengembangkan mempertahankan keberlangsungan pasar tradisional yang dibuktikan dengan capaian meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pasar tradisional
EFEKTIVITAS “LAPOR BUPATI” DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN WONOSOBO Helena Harin Nindya Rani; Muhammad - Adnan; Turtiantoro - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lapor Bupati merupakan layanan aduan masyarakat yang diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik serta mewujudkan adanya sarana pengaduan yang mudah digunakan, transparan dan terintegrasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas Lapor Bupati dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Wonosobo. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif dengan tipe analisis deskriptif. Pengukuran efektivitas dalam penelitian ini menggunakan indikator mengenai efektivitas layanan aduan masyarakat yang ditetapkan oleh Ombudsman. Populasi penelitian ini merupakan pengguna layanan aduan Lapor Bupati yang berjumlah sebanyak 82 responden yang ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukan indikator fokus pelanggan memperoleh nilai 4.03 dengan kategori efektif, visibilitas memperoleh nilai 4.00 dengan kategori efektif, aksesibilitas memperoleh nilai sebesar 4.01 dengan kategori efektif, responsivitas memperoleh nilai 3.79 dengan kategori efektif, objektivitas dan keadilan memperoleh nilai 3.93 dengan kategori efektif, kerahasiaan memperoleh nilai 4.14 dengan kategori efektif, perbaikan memperoleh nilai 3.80 dengan kategori efektif, tinjauan memperoleh nilai 3.79 dengan kategori efektif, akuntabilitas memperoleh nilai 3.94 dengan kategori efektif, perbaikan berkelanjutan memperoleh nilai 3.97 dengan kategori efektif. Hasil keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa layanan Lapor Bupati Wonosobo efektif dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Wonosobo
IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN BANTUL PADA MASA PEMERINTAHAN MUSLIH-JOKO TAHUN 2021 Fina Audya Indah Cahyani; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengarusutamaan gender atau gender mainstreaming merupakan strategi yang digunakan pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi adanya ketidaksamaan hak yang diperoleh antara laki-laki dengan perempuan. Indikator capaian yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahu implementasi kebijakan pengarusutamaan gender pada masa JokoMuslih tahun 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun pengumpulan data dilakukan dnegan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses implementasi kebijakan belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut dikarenakan belum adanya Standart Operational Procedure (SOP) dan dua program prioritas yang kurang memberikan hasil yang signifikan terhadap pembangunan perempuan di Bantul
Relasi Patron Klien Pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dengan Jawara dan Ulama dalam Kemenangan Pemilihan Gubernur Banten Tahun 2017 Rt. Ta’sya Ismaya Putri; supratiwi - -; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan desentralisasi pasca jatuhnya Orde Baru akhirnya telah memperkuat kekuasaan orang kuat lokal. Hingga seiring dengan adanya upaya demokratisasi,mereka pun turut menggunakan demokrasi yang ada. Salah satunya adalah para Jawara dan Ulama membangun aliansi dengan pejabat publik. Kondisi yang terjadi di Provinsi Banten ini tidak hanya membuat kedua entitas itu menjadi subkultur yang hidup dalam masyarakat setempat, melainkan sebuah kekuatan riil yang berperan dalam politik lokal di Banten. Basis massanya yang besar dijadikan strategi oleh politisi untuk melibatkan mereka melalui relasi patron klien sebagai upaya memenangkan kontestasi Pemilu. Alhasil, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menjelaskan mengenai relasi patron klien yang terjadi antara politisi serta Jawara dan Ulama dalam Pemilu, khususnya pada Pemilihan Gubernur Banten tahun 2017 dalam upaya memenangkan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori patron-klien menurut Scott (1972). Data dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan para Jawara, Ulama, dan masyarakat pemilih sebagai pihak yang terlibat dalam Pemilihan Gubernur Bantentahun 2017. Adapun, para informan tersebut dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling serta snowball sampling yang digunakan untuk meraih informan kunci dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa relasi patron klien terjadi di antara pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dengan Jawara dan Ulama. Hubungan yang dirawat melalui relasi patron klien ini telah teridentifikasi melalui adanya hubungan personal, hubungan resiprositas akibat adanya ketimpangan sumber daya, dan hubungan loyalitas di antaranya. Dalam hal ini, terdapat relasi kluster piramida yang terjadi, yakni relasi patron klien antara Wahidin Halim dan Andika Hazrumy dengan Jawara serta Ulama, juga antara Jawara dan Ulama dengan masyarakat. Pada gilirannya, Jawara dan Ulama ini dapat memobilisasi masyarakat sekitar untuk memilih pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy. Penelitian ini menyarankan untuk adanya studi lebih lanjut perihal relasi patron klien dalam Pemilu. Kekurangan dalam mendapatkan akses informasi perihal pemberian secara personal yang mungkin terjadi pada tokoh strategis diharapkan menjadi dasar dalam penelitian selanjutnya untuk melengkapi. Lebih lanjut, studi yang melengkapi diharapkan memperkaya referensi akademis serta referensi dalam memperbaiki keberlangsungan Pemilu di Indonesia
DISPENSASI KAWIN PADA ANAK DI BAWAH UMUR: TINJAUAN TERHADAP PERSPEKTIF HAM ANAK DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN JEPARA) Theresia Rosari Sekar Cakraningtyas; Teguh - Yuwono; Laila Kholid Alfirdaus
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menejabarkan tentang Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Pengambilan Kebijakan Dispensasi Kawin dan Implikasi dari Kebijakan Dispensasi Kawin di Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskripstif. Hasil ditemukan bahwa permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Jepara semakin meningkat sebelum ataupun setelah perubahan Undang-Undang Perkawinan. Dispensasi kawin yang seharusnya diajukan karena alasan mendesak, tetapi pada masyarakat Kabupaten Jepara masih sangat mudah untuk mendapatkan diluar alasan yang mendesak. Pernikahan memanglah hak manusia, namun ada kewajiban yang harus ditaati karena kita masih berlindung dibawah hukum. Apabila hal tersebut dilakukan sama saja dengan melanggar Hak Asasi Manusia karena telah memperbolehkan pernikahan dibawah usia

Page 135 of 171 | Total Record : 1709

 133   134   135   136   137 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue