Articles
1,709 Documents
<![CDATA[RESOLUSI KONFLIK LINGKUNGAN LIMBAH CAIR ETANOL DI DESA BEKONANG KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO ]]>
<![CDATA[Kurniawan Handoko Budi Satriyo]]>;
<![CDATA[Turtiantoro - -]]>;
<![CDATA[Supratiwi - -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Desa Bekonang merupakan desa pengrajin etanol dimana limbah etanol yang dihasilkan setiap hari mencapai 7000 liter. Limbah yang dihasilkan oleh pengrajin tersebut terlalu banyak sehingga mencemari lingkungan disekitarnya terutama lingkungan area pertanian. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menggabarkan serta melakukan analisis penyebab terjadinya konflik, menggambar kan proses resolusi konflik yang yang telah dilakukan dan mengetahui pihak-pihak yang berperan dalam mengatasi konflik tersebut. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa limbah cair etanol telah memicu konflik sosial antara pengrajin etanol dengan petani yang disebabkan oleh empat faktor. Faktor dasar yang membuat konflik laten limbah cair etanol adalah adanya oknum yang dengan sengaja membuang limbah ke sungai dan kesenjangan ekonomi yang dipicu perbedaan penghasilan antara petani dan pengrajin etanol. Resolusi konflik yang dilakukan adalah dengan melakukan mediasi menggunakan pihak ketiga yaitu pemerintah kecamatan Mojolaban, namun sampai saat ini masih berlangsung konflik laten. Kesimpulan: Resolusi konflik yang dilakukan dalam penyelesaian konflik limbah cair etanol di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, dilakukan dengan cara mediasi. Saran: Tahapan-tahapan kesepakatan yang telah disetujui perlu dilakukan peninjauan berkala yang dilakukan oleh pihak kecamatan bergandengan dengan dinas lingkungan hidup]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN DALAM UPAYA MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DINI TAHUN 2021 ]]>
<![CDATA[Diah Noval Lestari]]>;
<![CDATA[Nunik Retno Herawat]]>;
<![CDATA[Turtiantoro - -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam berupaya mengurangi angka pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini di Kabupaten Lamongan serta upaya apa saja yagh f ng telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan untuk mengurangi fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur dengan teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling. Sebagai data pendukung, dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Terdapat hasil bahwa pernikahan dini di Kabupaten Lamongan saat ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari faktor sosial, faktor ekonomi, hingga faktor, religiusitas. Adanya faktor tersebut membuat angka pernikahan dini di Kabupaten Lamongan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan melakukan beberapa upaya untuk mengurangi angka pernikahan dini tersebut. Melalui peran sebagai Katalisator, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan memberikan upaya berupa adanya program Bina Remaja, Forum Anak Lamongan (FOL), dan Kerjasama dengan berbagai instansi. Kemudian sebagai Fasilitator, Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan fasilitas berupa pembentukan Layanan PUSPAGA dan Spiker Perak. Namun sebagai regulator, Pemerintah Kabupaten Lamongan belum memiliki regulasi yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat]]>
<![CDATA[Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan di Kota Bekasi Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[Dzikrina - Asri]]>;
<![CDATA[Muhammad - Adnan]]>;
<![CDATA[Dewi - Erowati]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2015 memiliki tujuan mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Dalam poin 5 (lima) membahas mengenai Gender Equality, yang berfokus dalam kesetaraan antara perempuan dan laki – laki dalam berbagai aspek kehidupan. Tingginya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan menjadi dasar bagi peneliti untuk mengkaji implementasi program pemberdayaan perempuan yang ditetapkan oleh Kota Bekasi. Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif, alasan peneliti menggunakan metode penelitian tersebut dikarenakan dengan metode penelitian ini peneliti dapat lebih mendalami proses dan fenomena yang terjadi di Kota Bekasi secara lebih detail karena dapat dilihat/dibandingkan hasil setiap tahunnya. Penelitian kualitatif yang diperoleh oleh peneliti disini melibatkan proses pengumpulan dan pengolahan data dari berbagai sumber empiris (data laporan, wawancara, dan pengamatan pribadi). Selain itu, peneliti juga menggunakan teori manajemen pembangunan guna mengetahui tingkat pencapaian dari tujuan kebijakan, mengukur efisiensi kebijakan, mengatasi dampak kebijakan, dan memperoleh evaluasi untuk masukan kebijakan kedepannya. Hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa implementasi pemberdayaan gender di Kota Bekasi setiap tahunnya berjalan sesuai agenda dan telah memenuhi target serta tujuan dari program tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang. Semakin meningkatnya peran dari stakeholders juga membantu pemerintah dalam menjalankan programnya walaupun masih terbatas pada beberapa aspek. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Kota Bekasi pada tahun 2020 terlaksana dengan sangat baik melalui terlaksananya kegiatan dan tercapainya target pembangunan yang telah dirancang bila merujuk pada indikator sasaran berupa perolehan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Sedangkan kendala dari pelaksanaan program pemberdayaan perempuan berasal dari belum optimalnya koordinasi antar lembaga serta masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai program]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SGDs) DALAM UPAYA MENGURANGI ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) DAN ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) DI KABUPATEN BOJONEGORO ]]>
<![CDATA[Berliana Syafa Kirana]]>;
<![CDATA[Puji - Astuti]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Bergulirnya fenomena Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Mendorong hadirnya implementasi program kesehatan masyarakat sebagai garda utama untuk mendukung terwujudnya SDGs dalam upaya penurunan. Metode yang digunakan adalah kualitatif yang berusaha mengeksprolarsi lebih lebih luas melalui observasi, ketepatan data dan realisasi masalah yang terjadi di lapangan. Didukung dengan pengaplikasian tipe penelitian Case Study yang melakukan pengamatan mendalam terhadap suatu peristiwa beserta variabel yang mempengaruhinya. Menggunakan teori implementasi Grindle hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program kesehatan masyarakat tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari, belum tercapainya target kinjera khususnya pada penurunan kematian ibu, ditambah dengan keruhnya pemerataan kualitas alat penunjang didaerah terpencil, serta kusutnya derajat kepatuhan aktor pelaksana dalam pelaksaan SOP karena tanggung jawab tugas yang bertambah, keterlambatan waktu pelayanan, dan pemenuhan agenda lain. Perkara kian meruncing dengan terbatasanya pelibatan lembaga non pemerintah secara lebih dalam, hingga lemahnya pengawasan implementasi pada sektor terbawah akibat sulitnya aksesbilitas, pemberian insentif yang tidak teratur hingga keruhnya pembatasan usia pada tenaga Kader Posyandu. Semakin diperumit dengan hadirnya unsur soaial dan kepercayaan yang masih melekat erat di masyarakat seperti budaya Tarak’an, Pantangan keluar rumah sebelum Selapan, hingga pembatasan waktu istirahat pada ibu khususnya pagi hari. Menjadi catatan persoalan sangat serius yang harus segera terselesaikan dalam menjalankan roda implementasi program kesehatan masyarakat]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS BANTUAN PRODUKTIF USAHA MIKRO TAHUN 2021 DI SENTRA UKM KOTA LAMA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Muhammad Irfan Akbar]]>;
<![CDATA[Dewi - Erowati]]>;
<![CDATA[Puji - Astuti]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif pada perekonomian Indonesia khususnya pada eksistensi UKM padahal UKM berperan besar dalam pembangunan Indonesia. Sentra UKM Kota Lama Semarang merupakan salah satu daerah potensial yang terdampak pandemi. Pemerintah berupaya untuk memulihkan perekonomian dengan menerapkan program Bantuan Produktif Usaha Mikro dengan menetapkan kebijakan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Semarang merupakan pelakasana kebijakan yang menyalurkan bantuan ini kepada pelaku usaha Sentra UKM Kota Lama Semarang. Walaupun begitu, dalam pelaksanan programnya ditemukan banyak kendala di lapangan sehingga dibutuhkan penelitian yang mampu menganalisis efektivitas program Bantuan Produktif Usaha Mikro. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro di Sentra UKM Kota Lama Semarang menggunakan teori efektivitas dari Nakamura dan Smallwood. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa program Bantuan Produktif Usaha Mikro pada tahun 2021 di Sentra UKM Kota Lama Semarang tidak efektif. Rekomendasi dari penelitian ini adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang perlu melakukan monitoring dan evaluasi, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaksana dengan mengadakan pelatihan, serta meningkatkan kualitas komunikasi antar pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran melalui pertemuan rutin]]>
<![CDATA[Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Dalam Menanggulangi Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid-19 Pada Tahun 2021 ]]>
<![CDATA[Afia - Azkia]]>;
<![CDATA[Nunik Retno Herawati]]>;
<![CDATA[Turtiantoro - -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena PHK di Kabupaten Tangerang pada masa Covid-19, rencana strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang untuk menanggulangi masalah PHK, dan pelaksanaan rencana strategis dinas tenaga kerja untuk menanggulangi PHK pada tahun 2021. Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Setelah data dikumpulkan maka selanjutnya data di analisis secara kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa PHK saat pandemi Covid-19 merupakan kondisi force majeure yang disebabkan penurunan jumlah order yang diterima pelaku usaha yang berdampak pada penurunan omset dan terpaksa melakukan PHK. Dinas tenaga kerja menanggulangi fenomena tersebut dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan visi-misi Bupati Kabupaten Tangerang, upaya tersebut berupa program pembinaan hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja yang terdiri dari kegiatan, seperti dialog lembaga kerja sama tripartit, jaminan kehilangan pekerjaan, dan bantuan sosial upah]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA PADA MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Zilda Clarita Reditania]]>;
<![CDATA[Wijayanto - -]]>;
<![CDATA[Supratiwi - -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia membuat pemerintah terus berupaya untuk menekan jumlah penyebaran Covid-19. Kebijakan pemerintah berupa karantina wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak pada pergerakan masyarakat terutama di sektor usaha yang mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) di Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19 dan faktor penghambat dalam pelaksanaanya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode penelitian ini didasarkan atas data yang terkumpul dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan pembayaran THR di Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19 belum berjalan maksimal karena masih adanya aduan yang diterima Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Aduan tersebut terkait dengan waktu pemberian THR, nominal yang tidak sesuai, dan mekanisme pembayaran THR. Dalam pelaksanaan pembayaran THR juga ditemukan beberapa faktor penghambat baik dari perusahaan maupun Dinas Tenaga Kerja yaitu belum maksimalnya komunikasi terkait sosialisasi kepada perusahaan akibat terbatasnya petugas pelaksana dan kesulitan ekonomi yang dialami perusahaan hingga sanksi yang tidak membuat perusahaan merasa jera. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi pekerja di perusahaan yanga ada di Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19 kurang terimplementasi sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan]]>
<![CDATA[Inovasi Ladis Song Malam Pemerintah Kota Tegal dan Tantangan Sosial Kemasyarakatan : Analisis Pro dan Kontra Kebijakan ]]>
<![CDATA[Aifa Dafa Assyifa]]>;
<![CDATA[Teguh - Yuwono]]>;
<![CDATA[Laila Kholid Alfirdaus]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Inovasi artinya membuat suatu kebaharuan, ide baru yang kemudian diimplementasikan kepada masyarakat, bertujuan untuk memperbaiki suatu kondisi pada masyarakat tersebut. Suatu kebaharuan sudah tentu diperlukan adaptasi, hingga akhirnya dapat diterima oleh masyarakat. Sehingga, dibalik inovasi pasti tersimpan cerita luar biasa. Meski begitu, tidak banyak penelitian mengenai dibalik sebuah inovasi. Inovasi Ladis Song Malam yang berusaha mengubah tatanan Terminal Kota Tegal menjadi lebih baik melalui pendidikan dan sukses memperoleh Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Tentu memiliki kisah menarik dibalik kesuksesannya, Oleh karena itu, artikel ini berusaha untuk menggali kisah dibalik inovasi dalam bingkai pro dan kontra masyarakat serta strategi pemerintah terkait hal tersebut, sekaligus berusaha melengkapi celah penelitian sebuah inovasi sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pro dan kontra dalam tubuh masyarakat terminal kota tegal. Inovasi yang sesuai dengan kebutuhan dan adanya tokoh masyarakat yang terlibat telah mengantarkan masyarakat memilih pro terhadap inovasi. Sedangkan sistem inovasi tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dan rasa ancaman akan ekosistem yang telah dibangun selama bertahun-tahun menjadi alasan kontra masyarakat. Hingga saat ini, inovasi terus berjalan, akan tetapi pemerintah perlu adanya keseriusan dalam pengelolaan dan pengembangan inovasi, agar tujuan dapat terwujud sepenuhnya]]>
<![CDATA[PEMBANGUNAN SETENGAH-SETENGAH WILAYAH PERBATASAN ERA JOKOWI (STUDI KASUS: WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN KAPUAS HULU) ]]>
<![CDATA[Maria Lidwina Resti]]>;
<![CDATA[Teguh - Yuwono]]>;
<![CDATA[Laila Kholid Alfirdaus]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pembangunan kawasan perbatasan semenjak era Jokowi semakin diperhatikan terutama di Provinsi Kalimantan Barat tepatnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Namun, pada kenyataannya pembangunan dilapangan yang tidak selesai dan masih kurangnya perhatiannya ke desa yang tidak termasuk PKSN sehingga mempertanyakan kesungguhan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pembangunan wilayah perbatasan. Pada penelitian bertujuan untuk menganalisis strategi yang digunakan Pemerintah kepada wilayah perbatasan dan menganalisis adanya bias pembangunan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan studi kasus yang menghasilkan bahwa produk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Teori dari Mintzberg dan bisa diimplementasikan untuk wilayah perbatasan dan bias pembangunan terjadi karena masalah anggaran, pemborong infrastruktur yang kurang bertanggung jawab, pembangunan yang berfokus pada satu Kecamatan serta Pemerintah Daerah belum maksimal dalam menyaring aspirasi masyarakat perbatasan]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA SMA NEGERI DI DKI JAKARTA ]]>
<![CDATA[Maria Mutiara Natauli Malau]]>;
<![CDATA[Rina - Martini]]>;
<![CDATA[Fitriyah - -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kebijakan pendidikan inklusif adalah kebijakan yang menerapkan konsep pengintegrasian atau penyatuan siswa berkebutuhan khusus atau inklusi dengan siswa non-inklusi dalam memperoleh pendidikan. Salah satu provinsi di Indonesia yang menerapkan kebijakan pendidikan inklusif adalah DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah kebijakan pendidikan inklusif pada SMA Negeri di DKI Jakarta telah diimplementasikan dengan baik, sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Mengingat manfaat yang diharapkan dari diterapkannya pendidikan inklusif dapat dirasakan, baik oleh siswa inklusi maupun bagi siswa non-inklusi, hanya apabila implementasinya sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Knowledge, Attitude, Practice (KAP). Dari hasil wawancara dengan narasumber, ditemukan beberapa masalah dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada SMA Negeri di DKI Jakarta]]>
