cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 1,709 Documents
 137   138   139   140   141 
IMPLEMENTASI TELUNJUK SAKTI DALAM MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN WONOGIRI, JAWA TENGAH Nuri Adhi Saputr; supratiwi - -; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle (1980), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi Telunjuk Sakti dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Wonogiri serta faktor pendorong dan penghambat yang menyertai prosesnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Telunjuk Sakti dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Wonogiri telah berjalan dengan baik, meskipun loket faskes, loket kecamatan, dan loket desa/kelurahan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri belum mampu memberikan pelayanan pembetulan data kependudukan. Keberhasilan Telunjuk Sakti dalam meningkatkan kualitas pelayanan didukung oleh faktor jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dikerahkan serta sarana dan prasarana yang memadai. Sementara itu, faktor yang menghambat implementasi Telunjuk Sakti berasal dari kompetensi pelaksana loket faskes, loket kecamatan, dan loket desa/kelurahan yang kurang mumpuni
Implementasi Aplikasi Jakarta Kini (JAKI) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima di DKI Jakarta Nevan Alsya Kalihva; Teguh - Yuwono; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi mencakup seluruh aspek tidak terkecuali pemerintahan. Kemampuan teknologi membangun sebuah inovasi di dalam aspek pelayanan publik. Penggunaan teknologi dalam sektor pelayanan publik menjadi inovasi untuk memperbaiki terus layanan dari pemerintah kepada masyarakat dengan memberikan akses peran kepada masyarakat dan privat. Salah satu daerah yang memiliki inovasi di sektor pelayanan publik adalah DKI Jakarta dengan membangun Jakarta Smart City yang bertugas mengelola layanan publik berbasis “kota cerdas” di Jakarta. Untuk mengoptimalkan layanan publik, dihadirkan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) dengan mengintegrasikan seluruh layanan publik dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta. Aplikasi JAKI menjadi salah satu dari 13 kanal aduan di DKI Jakarta. Mengusung integrasi, one stop service, inovasi dan orientasi pada masyarakat, aplikasi JAKI berusaha membangun pelayanan publik yang menghadirkan pelayanan yang prima. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hasil Implementasi Inovasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi JAKI (Jakarta Kini) Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Horn-Van Meter dengan variabel Sasaran Kebijakan, Hubungan Antar Organisasi, Sumber Daya, Karakter Agen Pelaksana dan Lingkungan Sosial,Politik dan Ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi terhadap obyek penelitian yang terdiri dari Unit Pengelola Jakarta Smart City dan masyarakat pengguna aplikasi JAKI. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi dari aplikasi JAKI untuk mewujudkan pelayanan prima sudah berjalan dengan cukup baik meskipun masih ada variabel yang masih belum berjalan dengan baik yang terkait dengan hubungan dengan internal pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sosialisasi yang masih belum sesuai target, isu kebijakan privasi dan perbedaan birokrasi dengan swasta yang menghambat keberhasilan kolaborasi
STRATEGI KAMPANYE POLITIK PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI) PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 Elizabeth Anggit Sekar Citra T; Fitriyah - -; Laila Kholid Alfirdaus
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilu 2019 merupakan ajang kontestasi pertama PSI. PSI sebagai partai yang tersegmentasi, membatasi dirinya hanya untuk para pemilih muda yang merupakan kelompok usia dengan jumlah terbanyak yaitu sekitar 50,4%. Namun berdasarkan hasil pemilu 2019, PSI hanya memperoleh suara 1,8% yang mana berarti PSI gagal untuk memenuhi syarat parliamentary threshold (PT) sebesar 4%.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi dari kampanye politik yang digunakan PSI dalam Pemilu Legislatif 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengambilan data menggunakan wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki kredibilitas atau terlibat langsung dalam proses kampanye politik PSI dan juga menggunakan kuesioner yang diberikan kepada pemilih muda.Hasil dari penelitian ini adalah PSI memiliki beberapa strategi kampanye politik yaitu membangun citra kepemudaan, penggunaan media sosial sebagai alat kampanye, menarik suara minoritas, melibatkan masyarakat dalam pembiayaan dan kegiatan kampanye, kampanye canvassing door to door, dan kampanye kreatif. Beberapa faktor yang menyebabkan berbagai kampanye politik PSI tidak mampu mendulang suara PSI yaitu metode kampanye PSI yang lebih cocok diterapkan bagi pemilih muda didaerah perkotaan, adanya konten kampanye PSI yang mendatangkan resistensi dari masyarakat, dan persepsi masyarakat terhadap partai baru, dimana PSI masih belum mampu untuk meyakinkan pemilih untuk memberikan suara kepada PSI.The 2019 general election was PSI's first contestation event. PSI, as a segmented party, limits itself to young voters who make up the largest age group at around 50.4%. However, based on the 2019 election results, PSI only received 1.8% of the vote, which means PSI failed to meet the parliamentary threshold (PT) requirement of 4%.This research aims to explain the strategy of the political campaign used by PSI in the 2019 Legislative Elections. This research uses a qualitative approach with data collection methods using in-depth interviews with sources who have credibility or are directly involved in PSI's political campaign process and also using questionnaires given to young voters.The results of this study are that PSI has several political campaign strategies, namely building a youth image, using social media as a campaign tool, attracting minority votes, involving the community in financing and campaign activities, door to door canvassing campaigns, and creative campaigns. Some of the factors that caused PSI's various political campaigns to be unable to gain PSI votes were PSI's campaign methods that were more suitable for young voters in urban areas, PSI's campaign content that caused resistance from the public, and public perceptions of new parties, where PSI was still unable to convince voters to vote for PSI
Realitas Pengaduan Masyarakat dalam Grup Facebook Lapor Lumajang Anisa - Azriana; Nunik Retno Herawati; Wijayanto - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaduan masyarakat merupakan jalan komunikasi yang dibuka untuk menampung aspirasi, pengaduan, dan protes dari masyarakat kepada pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lumajang membuka pengaduan masyarakat melalui Grup Facebook Lapor Lumajang sehingga ada kemungkinan menciptakan ruang publik virtual alih-alih sebatas praktik pengaduan masyarakat semata. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Grup Facebook Lapor Lumajang merupakan representasi pengaduan masyarakat melalui media sosial. Sebagai representasi ruang publik virtual Habermas, Grup Facebook Lapor Lumajang belum menunjukkan kesesuaiannya terhadap kriteria ruang publik virtual. Aspek publik dan deliberasi tidak nampak dalam praktik yang diajalankan dalam Grup Facebook Lapor Lumajang. Dalam penelitian ini, saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah perlunya komitmen bersama dalam mendukung praktik demokrasi deliberatif dalam Grup Facebook Lapor Lumajang. Respons pemerintah masih berkisar pada keluhan tentang layanan OPD dan informasi publik lainny
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DI KOTA BANDUNG Aditya Kurnia Akbar; Kushandajani - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Sekolah Penggerak merupakan program pendidikan yang bertujuan untuk mentransformasi dunia pendidikan kearah yang lebih baik. Dalam pelaksanaannya melibatkan peran penting dari pemerintah daerah. Salah satu daerah yang dipercaya untuk melaksanakan program ini adalah Kota Bandung. Dengan demikian penelitian ini membahas bagaimana peran Pemerintah Daerah Kota Bandung pada pelaksanaan Program Sekolah Penggerak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait peran dari Pemerintah Daerah Kota Bandung pada saat pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di Kota Bandung. Indikator yang digunakan dalam menganalisis peran pemerintah daerah ialah dilihat dari peran sebagai regulator, fasilitator, katalisator, stabilisator, dan inovator. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terstruktur dan teknik dokumentasi. Sebagai data pendukung, dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa peran Pemerintah Daerah Kota Bandung pada pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di Kota Bandung ialah kurang optimal. Hal ini ditunjukkan dengan tidak dijalankannya peran sebagai regulator, kurang optimalnya peran sebagai fasilitator dan katalisator, dan tidak dijalankannya peran sebagai inovator. Faktor penyebab kurang optimalnya peran Pemerintah Daerah Kota Bandung adalah kurangnya pemahaman terkait regulasi nasional, kurang baiknya komunikasi antar pemerintah daerah dan sekolah, dan tidak adanya upaya lebih dari pihak pemerintah daerah pada pelaksanaan program
EVALUASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY) DI KOTA SEMARANG Septantri Erika Putri; supratiwi - -; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2019 tentang adanya Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) yang pemerintah Kota Semarang terbitkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat di Kota Semarang. Dengan adanya program Car Free Day akankah memberikan dampak yang baik bagi pemerintah Kota Semarang dan masyarakat atau tidak. Tujuan dari perwal tersebut memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam menggunakan infrastruktur yang ada di Kota Semarang sehingga dapat mengetahui apakah program tersebut akan menjadi program yang berkelanjutan atau tidak. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan memperolah data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi Hasil penelitian menunjukan bahwa program Car Free Day di Kota Semarang berjalan dengan baik dan berhasil dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat yang masih berlangsung hingga saat ini. Banyaknya masyarakat yang berpartisipasi membuat program Car Free Day terus berjalan dan memberikan yang terbaik agar mendapatkan hasil yang maksimal. Tetapi masih kurang adanya pembentukan program lain yang membantu untuk berkelanjutan program Car Free Day di Kota Semarang Menarik kesimpulan bahwa hasil dari program Car Free Day dikatakan berhasil dan mendapatkan hasil yang maksimal menarik masyarakat. Tetapi pemerintah Kota Semarang khususnya DLH masih perlu lebih memperhatikan akan melakukan progres seperti apa agar program Car Free Day ini tidak hanya menjadi program yang stuck walaupun berkelanjutan namun harus diperhatikan agar menjadi program berkelanjutan yang mencapai pada tujuan yang diharapkan
Implementasi Penggunaan Aplikasi Teman Bus pada Batik Solo Trans di Kota Surakarta Tahun 2022 Eka - Rahmawati; supratiwi - -; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aplikasi Teman Bus merupakan bagian dari program Buy the Service sebagai upaya peningkatan kualitas layanan angkutan umum perkotaan yang dicanangkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang ditetapkan pada 5 kota pertama yakni Medan, Palembang, Denpasar, Yogyakarta, dan Surakarta. Teman Bus hadir sebagai upaya strategis dalam menjawab permasalahan layanan angkutan umum berupa ketidakpastian informasi pada armada yang beroperasi. Hal tersebut sejalan dengan penerapan konsep Smart City dan Smart Mobility sebagai bentuk layanan dengan penerapan e-government untuk mempermudah akses layanan transportasi yang memuat informasi umum mengenai layanan Batik Solo Trans di Kota Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi penggunaan aplikasi Teman Bus pada layanan Batik Solo Trans. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara, dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penggunaan aplikasi Teman Bus sebagai aplikasi layanan informasi transportasi umum Batik Solo Trans di Kota Surakarta belum berjalan secara optimal. Meskipun telah bermanfaat bagi pengguna untuk menentukan informasi pada layanan Batik Solo Trans seperti estimasi kedatangan bus, mengetahui titik lokasi halte, dan koridor armada yang beroperasi, namun masih terdapat banyak permasalahan yang perlu dibenahi pada proses keberjalanannya. Penelitian ini merekomendasikan agar implementor untuk meningkatkan sosialisasi pada berbagai kalangan dan dengan berbagai media, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang lebih bertanggungjawab pada tugasnya, peningkatan koordinasi antar instansi yang terlibat untuk mempercepat tindak lanjut permasalahan yang terjadi di daerah. Juga peningkatan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam implementasi penggunaan Aplikasi Teman Bus
“ISO DIDANDANI”: STUDI KETERPILIHAN MUHAMMAD TAMZIL PADA PILKADA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018 DI KAUMAN Nadya Firyal Labiba; Wijayanto - -; Nur Hidayat - Sardini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebanyak 27 calon Kepala Daerah berstatus tersangka ataupun mantan tersangka Narapidana Korupsi maju pada Pilkada periode 2015-2023. Salah satu dari calon tersebut ialah Muhammad Tamzil yang kemudian berhasil memenangkan Pilkada Kabupaten Kudus Tahun 2018. Sebagai basis wilayah kelompok nahdliyin, penting melihat bagaimana preferensi politik Warga Kauman terhadap majunya Tamzil sebagai mantan Narapidana pada kontestasi Pilkada Kudus dan faktor apa saja yang menyebabkan mereka menjatuhkan pilihannya pada Tamzil. Menggunakan teori Perilaku Pemilih menurut Dennis Kavanagh (1983), penelitian kualitatif ini dilakukan menggunakan pedekatan Etnografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Kauman menjatuhkan pilihannya kepada Tamzil melalui pendekatan Sosiologis dan Psikologis. Tamzil dianggap sebagai sosok pemimpin yang ideal karena ketokohan yang dimiliki Tamzil, kesamaan latar belakang, serta adanya afiliasi kuat terhadap partai pengusung. Pemilih Tamzil memandang persoalan korupsi yang menimpa Tamzil sebelum maju pada Pilkada adalah persaingan politik dan tidak memandang korupsi sebagai suatu obyek kejahatan dalam latar belakang Tamzil. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat problem etis yang luar biasa. Tamzil sebagai aktor politik dengan latar belakang sebagai mantan terpidana korupsi yang kembali maju pada Pilkada jelas tidak beretika dan bermoral. Peran Kiai dalam kebudayaan kelompok nahdliyin sebagai tokoh yang mengarahkan suatu kelompok tidak ditemukan lantaran pelanggaran moral yang dilakukan Tamzil jelas merupakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam agama. Kecintaan NU terhadap pemimpinnya di ruang lingkup politik bisa saja membebani demokrasi lantaran latar belakang seorang pemimpin yang jelas tidak bermoral dalam pemerintahan masih menjadi pilihan
EFEKTIVITAS KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI JAWA TENGAH SELAMA PANDEMI COVID-19 Liona - -; supratiwi - -; Laila Kholid Alfirdaus
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi Covid-19 merupakan permasalahan serius yang berdampak pada berbagai bidang karena mobilitas setiap orang yang terbatas. Tentunya, menjadi tantangan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kinerjanya dengan efektif. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan tatap muka ketika pelaksanaan rapat, refocusing anggaran, dan dampakdampak yang dihasilkan akibat masa krisis tersebut. Berangkat dari fenomena di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah selama pandemi Covid-19 dan faktor pendukung serta faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang didukung dengan sumber data primer maupun data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah cukup efektif. Namun, seharusnya lembaga yang efektif ini dapat menunjang kinerja fungsi-fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sayangnya, ketiga fungsi DPRD, seperti fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran belum berjalan dengan optimal selama pandemi Covid-19. Selain itu, faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut antara lain peraturan internal DPRD dan sarana yang menunjang kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah serta data dan informasi, anggaran, dan kualitas anggota dewan yang menghambat kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, terdapat faktor eksternal, yaitu sistem pemilihan umum, sejarah dan iklim politik yang berlaku, serta kurangnya kesadaran dari amanat konstitusi yang menghambat kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah. Secara umum, efektivitas kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah belum optimal selama pandemi Covid-19
KINERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA SEMARANG DALAM PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Kinaya Tirzana Dewi; Kushandajani - -; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Semarang menjadi kota dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan tertinggi di provinsi Jawa Tengah, sehingga telah dilakukan upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, yang bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan agar terpenuhinya hak-haknya atas layanan pemulihan dan penguatan serta mendapat solusi yang tepat yang memungkinkan perempuan dan anak hidup layak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kinerja UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan tipe analisis deskriptif. Pengukuran kinerja dalam penelitian ini menggunakan indikator dari teori kinerja menurut Dwiyanto yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja UPTD PPA Kota Semarang baik dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang dalam hal target realisasi capaian hasil, serta tahapan layanan yang diberikan. Namun dalam hal pemanfaatan sumber daya, kesesuaian dengan regulasi yang mengatur, serta transparansi yang ditunjukkan kepada publik belum memenuhi indikator yang ada. Dari penelitian ini diketahui bahwa UPTD PPA masih belum maksimal dalam memenuhi indikator kinerja yang baik. Saran dari penelitian ini yaitu diperlukan adanya peninjauan ulang mengenai dasar hukum dan konsep, serta sumber daya manusia yang dapat melaksanakan tugasnya dengan perspektif korban dan lebih empatik

Page 139 of 171 | Total Record : 1709

 137   138   139   140   141 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue