cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 1,709 Documents
 139   140   141   142   143 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT DI KELURAHAN SRONDOL KULON TERHADAP KETAHANAN EKONOMI Alvita Putri Khandria; Rina - Martini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persebaran Virus Covid-19 yang terjadi saat ini semakin banyak menimbulkan berbagai problematika. Dampaknya dapat terlihat dari berbagai sisi kehidupan, yaitu dibidang ekonomi, sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ditambah lagi dengan jumlah kasus yang terus meningkat. Oleh karena itu, Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam pencegahan maupun penanganan kasus Covid-19 sesuai amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Langkah yang ditempuh pemerintah ialah dengan melalui implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun kebijakan ini teryata berdampak pada aspek ketahanan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak ketahanan ekonomi dan apa saja faktor keberhasilan dalam menstabilkan ketahanan ekonomi di Kelurahan Srondol Kulon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan tipe metode ini, isi penelitian berisikan upaya pendeskripsian, pencatatan, analisis dan interpretasi dengan kondisi yang terjadi. Dari hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa kebijakan pemerintah dengan menerapkan PPKM memberikan dampak yang sangat besar dalam sektor ekonomi terutama pada pedagang dan UMKM. Pembatasan untuk melakukan aktivitas dengan skala yang besar otomatis akan mengakibatkan kondisi ketahanan ekonomi Kelurahan Srondol Kulon diambang ketidakstabilan yang berimbas pada tingkat pengangguran yang semakin melonjak. Maka dengan itu dalam penelitian ini juga bertujuan untuk melihat apasaja faktor-faktor pendorong keberhasilan untuk menstabilkan ketahanan ekonomi di Kelurahan Srondol Kulon
KONFLIK AGRARIA SULTAN GROUND ANTARA KERATON NGAYOGYAKARTA HADININGRAT VERSUS KEPENTINGAN MASYARAKAT DESA, STUDI KASUS DESA JOMBORAN, KECAMATAN SENDANGAGUNG, KABUPATEN SLEMAN Abednego - Briantama; Nur Hidayat - Sardini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Landasan konseptual dan filosofis dari konflik, mengisyaratkan bahwa konflik merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan dari kehidupan manusia. Konflik dan keterkaitannya terhadap konteks perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh nilai, status, kekuasaan dan otoritas oleh dua pihak atau lebih yang pada dasarnya tidak sejalan secara tujuan dan asas perjuangan, maka dimaknai sebagai fakta kehidupan yang tidak mungkin untuk dihindari dalam proses dinamika sosial masyarakat. Sejak zaman kolonial hingga era reformasi, telah terjadi konflik berupa sabotase hak rakyat atas sumber daya alam di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menjadi sebuah refleksi bagi keberjalanan bangsa ini, melalui manifestasi hadirnya permasalahan konflik agraria yang masih terjadi di bangsa ini, terutama apa yang terjadi di sektor daerah–daerah di Indonesia terkhusus Daerah Istimewa Yogyakarta. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teori konflik dan ekologi politik, penelitian ini akan mengungkap suatu keterhubungan, dimana konflik agraria menjadi suatu permasalahan yang kompleks ketika kita berbicara mengenai dinamika konflik yang ada serta kewenangan pemerintah daerah serta aktor – aktor yang terlibat. Hasil penelitian menunjukan bahwa konflik agraria akan terus hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya faktor konflik kepentingan, namun hadirnya kebijakan sultan ground menjadi titik pusat permasalahan dan dinamika yang terjadi untuk ditinjau lebih lanjut secara implementatif.
Analisis Gerakan Desa Membangun (GDM) Sebagai Gerakan Kolektif Masyarakat Desa Menginisiasi Pengembangan Kemandirian Desa (Studi Kasus Di Desa Melung, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas) May Hesti Cahya Intan Fadilla; kushandajani - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gerakan Desa Membangun ( GDM ) lahir sebagai bentuk inisiatif kolektif desadesa untuk mengelola sumber daya desa dan tata pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan kemandirian desa. GDM dicetuskan sebagai antitesis dari program-program membangun desa oleh pemerintah yang lebih merujuk pada pengembangan perdesaan sebagai suatu kawasan. Akibatnya, desa sekadar menjadi objek pembangunan, bukan sebagai subyek pembangunan. Program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah selama ini lebih kepada pengembangan kawasan perdesaaan dan disesuaikan dengan sudut pandang pemerintah sebagai subyek atau pelaku pembangunan dan desa menjadi obyeknya. Sebagai kritik atas praktik pembangunan perdesaan yang cenderung dari atas ke bawah (top down) dibanding dari bawah ke atas (bottom up). Penulis memilih Desa Melung Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas dimana pertama kali dicetuskan, oleh karena itu penluis melihat dari aspek history, serta perkembangan Gerakan Desa Membangun di dalam menginisiasi kemandirian desa di bidang teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan sumber daya serta tata kelola pemerintahan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan studi kasus sebagai metode untuk menjabarkan Gerakan Desa Membangun melalui wawancara dan dokumentasi. Temuan di dalam penelitian ini adalah sebagai gerakan kolektif masyarakat desa, tidak membuat Gerakan Desa Membangun sama seperti gerakan sosial pada umumnya, dikarenakan perbedaan pendekatan yaitu desa membangun. Selain itu perkembangan Geakan Desa Membangun di Desa Melung di dalam menginisiasi kemnadirian desa menunjukan bahwa Gerakan Desa Membangun menjadi subyek pembangunan desa yang mandiri, melalui portal atau website desa dan pengelolaan sumber daya desa berupa Pagubugan Melung. Ide dan gagasan pembangunan dari perangkat dan masyarakat Desa Melung mendapat dukungan banyak pihak termasuk pihak supra desa (Negara/pemerintah). Disarankan agar Gerakan Desa Membangun terus mendorong pengembangan kapasitas seluruh aktor di dalamnya, dan perlunya pola pengembangan pola hubungan yang baik dengan pihak supra desa sebagai bentuk pendekatan bottom-up dan top down untuk bersama-sama mengembangkan Gerakan Desa Membangun dalam pengembangan kemandirian desa
PERSEPSI MASYARAKAT RELIGIUS TERHADAP “SEDEKAH UANG” DALAM PILKADA (Studi Kasus Politik Uang dalam Pilkada Kabupaten Demak 2015) Khisbatul - Faizah; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Money politics merupakan isu yang menarik untuk dibahas sebab ketika dalam penyebutannya menggunakan istilah sedekah maka dipahami pemilih bukan barang “haram” yang dilarang oleh undang-undang pemilu. Upaya pelurusan pernah dilakukan saat menjelang pilkada 2015, Bupati Demak (2012-2016), HM Dachirin Said, memasang baliho disejumlah titik strategis yang bertuliskan “Demak Kota Wali Sukseskan Pemilu 2014 Bermartabat, Politik Uang Haram” . Money politics masuk kategori pelanggaran pemilu yang mengancam integritas pemilu. Pemilu yang seharusnya terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil), namun, dalam kenyataannya ada praktik politik uang. Fenomena ini menarik untuk diteliti, sebab Kabupaten Demak yang dikenal dengan citra kereligiusannya tidak sejalan dengan fakta suburnya politik uang yang hidup dalam masyarakat. Menarik untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap sedekah uang dalam pemilu. Persepsi memiliki arti sebagai suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan atau menginterpretasikan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Penelitian ini menggunakan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian kuantitatif yang digunakan jenis survei yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme yang digunakan untukmeneliti populasi atau sampel (dalam hal ini untuk mengukur persepsi respondententang sedekah politik). Pengumpulan data menggunakan kuesioner, analisis data bersifat kuantitatif.47 Metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi pemaknaan politik uang dan sedekah politik di kelompok kunci (stakeholder) yang pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA DESA DI DESA KALISIDI KABUPATEN SEMARANG Amari Shofi Maulani Oktavia; kushandajani - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat menjadi komponen penting untuk terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa tersebut. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan desa, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat secara aktif juga dimaksudkan sebagai kekuatan kontrol atas kebijakan yang diambil pemerintah, sehingga yang terjadi adalah sinergi antara sumber daya lokal, kekuatan politik pemerintah, dan sumberdaya modal dari investor luar. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data berupa indepht interview, participant observation dan documentation (Moleong, 1991). Metode Participatory Poverty Assessment (PPA) dan Focus Group Discussion (FGD) digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat dan steakholder lain. Metode ini sangat baik digunakan untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan menjalankan aksi-aksi yang berkelanjutan. Kesimpulan yang didapat, Di Desa Kalisidi sudah mengoptimalkan semua sumber daya Pemerintah Desa, masyarakat, dan Lembaga Desa untuk terlibat dalam pengelolaan anggaran dana desa walaupun disadari oleh pemerintah desa masih banyak kekuarangan yang belum tercapai
EVALUASI PROGRAM E-RETRIBUSI PASAR DI PASAR KOTA REMBANG KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 Afif - Fadhilah; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia membuat daerah memiliki kewenangan untuk mengelola rumah tangga pemerintahan daerahnya sendiri dan mampu mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki untuk kebutuhan perkembangan dan pembangunan daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu dari sektor retribusi. Pengelolaan keuangan daerah kini telah semakin maju dengan perkembangan teknologi salah satunya yaitu adanya transaksi non tunai. Sebagai salah satu wujud penerapan transaksi non tunai yaitu penerapan program e-retribusi pasar di Pasar Kota Rembang Kabupaten Rembang. Program e-retribusi pasar bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pelayanan pasar dan kebersihan. Namun dengan adanya program e-retribusi pasar justru membuat tunggakan retribusi pasar meningkat dari tahun ke tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program E-Retribusi Pasar di Pasar Kota Rembang Kabupaten Rembang yang ditinjau dari pedagang Pasar Kota Rembang Kabupaten Rembang terhadap diberlakukannya Program E-Retribusi Pasar yang diukur dengan 6 kategori yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan metode penggabungan dua pendekatan yakni penelitian mixed methods dengan jenis analisis data statistik dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan kuesioner. Sampel dari penelitian ini adalah pedagang pasar yang berjumlah 271 pedagang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program e-retribusi pasar telah sesuai dengan rencana awal yaitu perubahan metode penarikan dari manual menjadi berbasis elektronik. Namun tujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan masih belum tercapai. Program ini masih memiliki kekurangan yaitu kurang efisien dalam pengisian ulang saldo kartu e-retribusi pasar serta kekurangan dalam sistem pembayaran bulanan yang dikeluhkan oleh pedagang karena merasa keberatan dalam membayar. Akibatnya pedagang menjadi enggan untuk membayar retribusi dan menyebabkan tunggakan retribusi menjadi semakin meningkat
Involuntary Resettlement dan Strategi Bertahan Perkumpulan Warga Kampung Bayam: Studi Kasus Pembangunan Jakarta International Stadium Alvin Trisiena Putra; Wijayanto - -; bangkit Aditya Wiryawan
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu perihal dampak pembangunan terhadap suatu komunitas warga di Kampung Bayam, suatu kampung di Jakarta Utara yang terpaksa dibongkar menjadi tempat pembangunan Jakarta International Stadium, melalui konsep involuntary resettlement dari United Nations. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk meneliti strategi bertahan dari Perkumpulan Warga Kampung Bayam (PWKB), sebuah perkumpulan yang dibuat oleh warga untuk menyatukan pendapat dan kekuatan komunitas, melalui perspektif Identity-oriented theory. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menangkap kompleksitas yang terjadi pada subjek penelitian. Pada tahap pengumpulan data primer, penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara dan juga menggunakan jurnal ilmiah, buku, dan artikel internet sebagai sumber dari data sekunder. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelola pembangunan, yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) tidak mengimplementasikan konsep involuntary resettlement yang baik kepada warga eks-Kampung Bayam, utamanya karena tidak adanya pemberian kompensasi yang berkelanjutan untuk membantu pemulihan kualitas hidup warga. Terdapat juga pengabaian tanggung jawab hukum dari pengelola karena belum bisa dihuninya Kampung Susun Bayam oleh warga eks-Kampung Bayam, kendati terdapat kekuatan hukum yang telah dipegang warga. Selain itu, PWKB memberlakukan tiga faktor penting dalam perspektif identity-oriented theory, yakni identitas kolektif, solidaritas, dan komitmen, sebagai strategi bertahan dan juga cara untuk mencapai tujuan kolektif mereka, walau terdapat perpecahan di dalam komunitas warga yang menjadi suatu kompleksitas tersendiri
POLITIK INOVASI DAERAH: PENDEKATAN TOP DOWN DAN KETIDAKBERLANJUTAN PROGRAM Fairuz Thifal Nabila; Dzunuwanus Ghulam Manar; Laila Kholid Alfirdaus
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Inovasi merupakan gagasan yang sedang gencar dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Program terkait inovasi dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah dalam memberikan pelayanan serta tepat sasaran pada kebijakan tertentu. Program Wakuncar merupakan terobosan inovasi berbasis teknologi informasi yang digagas oleh Ketua TP PKK Kota Metro dan menggandeng Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro untuk bermitra dalam mewujudkan program kepada masyarakat. Program Wakuncar merupakan pendataan yang diinput pada google form oleh Kader Dasawisma, pendataan meliputi identitas kepemilikan rumah, kepala keluarga, lansia, ekonomi keluarga, UP2K (Usaha Peningkatan Pendatapan Keluarga), pola perilaku keluarga, sanitasi rumah tangga, kesehatan keluarga, pengelolaan sampah, dan keanggotaan dasawisma. Pendataan berbasis digital selain untuk mencerdaskan masyarakat akan teknolgi informasi, juga untuk memudahkan pemerintah dalam memberikan pelayanan serta tepat sasaran dalam kebijakan-kebijakan yang berlangsung (validitas data masyarakat). Penelitian bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan inovasi teknologi informasi berupa Program Wakuncar di Kelurahan Rejomulyo Kota Metro dengan melihat aspek politik inovasi dan ketidakberlanjutan program. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian memiliki temuan bahwa permasalahan yang muncul dari program Wakuncar yaitu substansi regulasi, tupoksi OPD, dan keterbatasan anggaran. Tidak ada upaya dan tindak lanjut pemerintah dalam membenahi permasalahan yang terjadi. Komitmen pemerintah dalam melakukan perubahan tidak diimbangi dengan pembenahan permasalahan yang terjadi di lapangan. Ketidaksiapan sistem inovasi secara administatif menjadikan program tidak optimal dalam pelaksanaannya. Kemudian kurang optimalnya insentif berupa keterbatasan anggaran yang diberikan kepada enumerator pada program Wakuncar. Karena sumber anggaran hanya terbatas pada APBD. Pada temuan yang diperoleh pada penelitian dapat disimpulkan bahwasannya program tidak siap secara administratif dan membutuhkan keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti permasalahan yang terjadi pada keberjalanan program Wakuncar.
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN DARI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER DAN HAK-HAK PEKERJA PEREMPUAN (STUDI KASUS PEKERJA PEREMPUAN PT X DI KABUPATEN JEPARA) Shinta Milania Rohmany; Laila Kholid Alfirdaus; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Memiliki hak untuk bekerja tidak membuat perempuan terbebas dari belenggu patriarki dan merasakan keadilan. Pekerja perempuan masih harus menghadapi diskriminasi baik dari pemberi kerja maupun pekerja laki-laki. Untuk itu, penulis meneliti terkait Kebijakan Perlindungan Pekerja Perempuan dari Perspektif Gender dan Hak-Hak Pekerja Perempuan dengan studi kasus pekerja perempuan PT X di Kabupaten Jepara. PT X dipilih karena mayoritas pekerja adalah perempuan dengan hubungan patron-klien antara perusahaan dan pekerja perempuan yang masih gagal mencegah adanya diskriminasi gender. Menggunakan teori gender, diskriminasi gender, keadilan gender, hak-hak pekerja perempuan, dan kebijakan perlindungan pekerja perempuan, penulis menyelisik terkait permasalahan yang dihadapi pekerja perempuan serta bagaimana kebijakan perlindungan pekerja perempuan dari perusahaan dan pemerintah dapat melindungi hak-hak pekerja perempuan. Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, penulis mencoba menggali informasi dengan melakukan wawancara mendalam kepada pekerja perempuan, pihak perusahaan, dan satuan pengawas ketenagakerjaan. Hasilnya, masih didapati praktik-praktik diskriminasi, seperti pelecehan seksual berupa siulan; beban kerja yang tidak setara; pemberian upah pekerja borongan yang tidak adil; dan tidak adanya perlindungan bagi pekerja perempuan yang bekerja di atas pukul sebelas malam. Adapun kebijakan perusahaan untuk melindungi pekerja perempuan berupa: teguran untuk pelaku pelecehan seksual; upah yang dibayarkan dua kali dalam sebulan; cuti haid, hamil, dan melahirkan; serta fasilitas dan jaminan kecelakaan kerja. Sementara itu, langkah yang diambil pengawas ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja perempuan adalah dengan: memberikan pengarahan; membuka akses pengaduan dan melakukan pemeriksaan; pemberian nota represif non-yudisial; dan pemberian nota represif yudisial kepada perusahaan. Diskriminasi gender dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, stereotip, dan beban ganda yang diperparah dengan anggapan perempuan sebagai the second sex atau makhluk kedua, kanca wingking atau teman di belakang dalam budaya Jawa, serta relasi kuasa dan patron-klien antara pekerja dan pemberi kerja menjadi alasan utama diskriminasi gender di pabrik masih terjadi. Namun, status quo menunjukkan perkembangan melalui perlindungan baik dari perusahaan maupun pengawas ketenagakerjaan. Untuk itu, demi mencegah terjadinya diskriminasi gender kepada pekerja perempuan di masa depan, diperlukan kesadaran terkait keadilan gender di mana kesetaraan tidak hanya dicapai dari aspek regulasi, tetapi juga pada aspek sosial budaya di masyarakat.
Relasi Tokoh Politik dengan Pondok Pesantren Segoro Agung Kabupaten Mojokerto Jawa Timur Tahun 2018-2021 Arinta - Nuriyah; Muhammad - Adnan; Nur Hidayat - Sardini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keterlibatan Pesantren dalam dunia politik di Indonesia yang kini menjadi hal yang biasa terjadi. Eksistensi pesantren tidak sebatas berkutat sebagai lembaga pendidikan saja tetapi juga memiliki basis penting dalam dunia perpolitikan ini. Sehingga pesantren mengalami pergeseran orientasi menjadi kombinasi politik dan agama yang sangat berpengaruh bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejarah terjadinya relasi, bentuk-bentuk relasi yang dihasilkan, dan motif dari relasi antara tokoh politik dengan pondok pesantren. Maka dalam penelitian ini berusaha menganalisis fenomena relasi antara tokoh politik dengan Pondok Pesantren Segoro Agung. Penelitian ini teori vested interest yang merupakan tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam suatu forum. Selain itu teori pilihan rasional oleh James S. Coleman yang mengemukakan bahwa tindakan individu dalam memenfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Metode yang digunakan adalah kualitatif yang berusaha mengeksprolarsi lebih luas melalui observasi, wawancara, ketepatan data dan realisasi masalah yang terjadi di lapangan. Didukung dengan pengaplikasian tipe penelitian fenomenologi berusaha menganalisis suatu fenomena dengan sudut pandang tertentu untuk mendapatkan kejelasan suatu fenomena yang dialami seseorang secara langsung. Ponpes Segoro Agung yang berprinsip “Pancasila Rumah Kita Bersama” tidak menjadikan lingkungan tersebut bebas dalam muatan politis. Kehidupan ini berdampingan dengan dunia politik, terutama agama dan politik yang merupakan 2 entitas tidak terpisahkan. Kemudian bentuk dari relasi sangat beragam yaitu secara ekonomi, sosial dan agama, dan pendidikan. Kerjasama tersebut melahirkan menfaat yang berpengaruh bagi masyarakat kaitannya pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Adanya relasi tidak terlepas dari 3 motif yang menjadikan pesantren juga terlibat dalam politik langsung maupun tidak langsung. Pertama, motif teologis Kedua, motif perubahan struktural dan konstektual pesantren. Ketiga, motif ekonomi pragmatis. Upaya Pondok Pesantren Segoro Agung dalam menerapkan prinsip Pancasila justru semakin mendapat atensi dari pemerintah untuk menyalurkan bantuan Sikap netral yang telah ditunjukkan tidak menjadikan sebuah pondok pesantren akan mendapatkan pengecualian dari tokoh politik dan pemerintah. Justru banyaknya tokoh politik yang datang akan semakin mendatangkan banyak manfaat baik secara politik dan agama

Page 141 of 171 | Total Record : 1709

 139   140   141   142   143 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue