cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 1,709 Documents
 155   156   157   158   159 
PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS MASYARAKAT DI DESA HEGARMUKTI, KECAMATAN CIKARANG PUSAT, KABUPATEN BEKASI Khairunnisa, Nadifa -; Adnan, Muhammad -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian ini adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Rawa Binong, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Hegarmukti, Pemerintah Desa Hegarmukti, Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan perwakilan tokoh masyarakat Hegarmukti. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Hegarmukti menggunakan 4 pendekatan oleh Sunuantari (2017) yaitu partisipasi aktif masyarakat, kesejahteraan komunitas, pelestarian budaya dan lingkungan, serta kemitraan dan kolaborasi. Partisipasi masyarakat Hegarmukti dalam pengelolaan pariwisata bergantung pada sektor perdagangan (tempat usaha, UMKM, agrowisata) dan budaya (Sanggar Seni Cahaya Gumelar) yang berpusat di Kawasan Situ Rawa Binong. Di kawasan tersebut juga terdapat kegiatan tahunan Upacara Sedekah Bumi yang ditujukan untuk pelestarian budaya dan kesenian lokal. Pemerintah Desa Hegarmukti, BUMDesa, hingga Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Bekasi membentuk Pokdarwis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberikan bimbingan teknis terkait pengelolaan paket wisata, fasilitas tempat usaha. Selain itu, seluruh pihak tersebut juga berkolaborasi dengan pihak lain seperti BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) dalam pelestarian Kawasan Situ Rawa Binong, Restoran Alam Sari Deltamas yang memberikan bantuan bebek gowes, dan Brimob Datasemen D Cikarang dengan penebaran bibit ikan di Kawasan Situ Rawa Binong dan pembangunan MCK serta pengecoran jalan
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PRAKERJA DI KOTA PEKALONGAN Arnie, Harnum Tiara; -, Yuwanto -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Kartu Prakerja yang sistemnya  terpusat menjadikan peserta program langsung terhubung dengan Pemerintah Pusat. Perpres No. 36 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berperan dalam mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan hambatan Dinperinaker dalam implementasi Program Kartu Prakerja di Kota Pekalongan ditinjau dengan teori implementasi kebijakan Grindle. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Adapun datanya diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sosialisasi berhasil dilaksanakan melalui pertemuan langsung dan pemberian informasi melalui media sosial. Dinperinaker berhasil memanfaatkan website E-Makaryo dan media sosial untuk menyebarkan informasi kebutuhan tenaga kerja daerah. Berkaitan dengan fasilitasi, Dinperinaker telah memberikan fasilitas pelayanan umum dan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Adapun pendampingan dilakukan dengan memberikan rekomendasi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Namun, peran penyediaan data Lembaga Pelatihan dan sistem berbagi biaya belum berhasil terlaksana karena adanya hambatan, yaitu keterbatasan akses Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program. Pemerintah Daerah tidak diberi akses data-data penerima, tidak dilibatkan dalam seleksi pemilihan Jenis Pelatihan, serta tidak berperan dalam alokasi anggaran program. Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Dinperinaker sejatinya tidak ditemukan peran yang dilaksanakan secara signifikan. Peran yang dilaksanakan oleh Dinperinaker hanya sebatas teknis yang sebenarnya sudah merupakan tugas pokok Dinperinaker. Dalam memaksimalkan Program Kartu Prakerja di daerah, sebaiknya pemerintah membangun sistem yang kolaboratif yaitu mengedepankan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Analisis Komparasi Sistem Kenagarian di Nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh dan Nagari Koto Baru Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Perspektif The Local Wisdom of Self Governing Community dan Institusionalisme Baru Akbar, Rahmat -; -, Kushandajani -; Alfirdaus, Laila Kholid
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan Nagari Koto Nan Gadang di Kota Payakumbuh dan Nagari Koto Baru Simalanggang di Kabupaten Lima Puluh Kota sangat berbeda dalam tinjauan berbagai sudut pandang. Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulis mencoba untuk menganalisis serta membandingkan Nagari Koto Nan Gadang di Kota Payakumbuh dengan Nagari Koto Baru Simalanggang di Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan pendekatan institusionalisme baru dan the local wisdom of self governing community. Dalam operasionalisasi konsep, terdapat 3 pendekatan yang penulis gunakan yakni pendekatan institusionalisme historis, institusionalisme sosiologis, dan institusionalisme rasional dengan 38 sub indikator yang dipecah pada masing masing pendekatan. Desain penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan serta teknis analisis data menggunakan teori komparasi konstan dengan teknis menulis catatan, identifikasi konsep-konsep, dan pengembangan batasan konsep. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat banyak perbedaan kelembagaan dalam tataran operasional yang diukur pada ranah praksis. Nagari Koto Nan Gadang bersifat Nagari Adat sementara Nagari Koto Baru Simalanggang bersifat Pemerintahan. Akan tetapi, terdapat banyak ciri khusus yang membedakan 2 Nagari ini jika ditinjau dari perbandingan yang dilaksanakan dalam kerangka the local wisdom of self governing community
KOOPTASI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP JURNALISME MEDIA LOKAL: ANALISI POLA RELASI WARTAWAN DAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA INDRAMAYU DALAM PEMBERITAAN Diaslestarie, Frisky -; Yuwono, Teguh -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah sebagai penyedia informasi publik memiliki kewajiban untuk menyediakan akses informasi publik. Diseminasi merupakan penyebarluasan informasi dengan memperhatikan prinsip pengelolaan informasi dan komunikasi. Efektivitas diseminasi informasi ditentukan oleh aktivitas komunikasi yang dijalinnya terutama dengan membentuk relasi. Pemerintah menjalin relasi dengan media massa untuk mencapai masifikasi. Hubungan ini sering dikategorikan sebagai hubungan mutualisme. Pada kenyataanya hubungan mutualisme tersebut susah untuk dicapai karena terdapat tekanan sistem yang memaksa untuk diikuti agar tetap eksis. Dalam menjalankan profesinya wartawan berpegang teguh pada apa yang disebut sebagai etika profesi jurnalistik. Namun, pengaplikasian etika jurnalistik ini susah untuk dicapai ketika sistem yang diciptakan tidak dalam keadaan setara sehingga menjadi fitur buruk dalam hubungan mutualisme jurnalis dan pemerintah. Hal ini dibuktikan dalam penelitian mengenai relasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika dan wartawan daerah Kabupaten Indramayu dalam pemberitaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola relasi antara jurnalis dan pemerintah berdasar pada etik. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena sosial. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta studi dokumentasi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa hubungan mutualisme antara Dinas Komunikasi dan Informatika dan wartawan daerah Indramayu merupakan hubungan yang didominasi oleh satu aktor. Wartawan daerah terkooptasi oleh sistem yang diciptakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Sistem tersebut juga tanpa sadar membawa keduanya untuk mengabaikan esensi serta etika jurnalistik. Sistem mutualisme yang diciptakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Indramayu berkontribusi besar atas pelanggaran etika jurnalistik. Sistem kooperatif mutualis tersebut tidak cocok untuk diaplikasikan membina hubungan pemerintah dan jurnalis. Hubungan antara jurnalis dan pemerintah dapat dibangun melalui kontribusi pemerintah untuk mengembangkan kompetensi jurnalis melalui workshop, diskusi, dan uji kompetensi
SAYA MELIHAT, SAYA TERSENTUH, SAYA MEMILIH? PENGGUNAAN INSTAGRAM DALAM MENYOSIALISASIKAN PEMILU TAHUN 2024 DI KALANGAN PEMILIH MUDA STUDI KASUS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SEMARANG Putri Utami, Kharisma Kusuma; -, Wijayanto -; Sardini, Nur Hidayat -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penggunaan Instagram KPU Kota Semarang dalam menyosialisasikan Pemilu 2024 di Kota Semarang dengan memanfaatkan media sosial Instagram untuk melakukan komunikasi, meningkatkan kesadaran politik, dan memotivasi pemilih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada analisis deskriptif dengan menggunakan bantuan triangulasi dalam melakukan pengolahan data yang mengkombinasikan pendekatan etnografi digital dan wawancara. Etnografi digital dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati Instagram KPU Kota Semarang dalam rentang waktu 3 bulan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini memperoleh 8 informan yang terdiri dari 1 informan validitas dari KPU Kota Semarang dan 7 informan sebagai pemilih muda di Kota Semarang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan temuan penelitian sebagai berikut. Pertama, Instagram KPU Kota Semarang telah meningkatkan pengetahuan dan membuat pemilih muda di Kota Semarang berminat pada Pemilu 2024. Kedua, informasi yang diunggah di Instagram KPU Kota Semarang mampu meningkatkan kesadaran dan memotivasi pemilih untuk berinteraksi pada Pemilu 2024. Ketiga, informasi yang diunggah di Instagram KPU Kota Semarang bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi pemilih untuk tergerak pada Pemilu 2024. Keempat, pada Instagram KPU Kota Semarang belum mencerimkan adanya komunikasi yang interaktif. Sehingga dalam penelitian ini Instagram KPU Kota Semarang masih pasif dan berada pada level membuat pemilih mengetahui terkait Pemilu 2024 dan memotivasi pemilih, belum sampai membuat pemilih tergerak untuk memilih pada Pemilu 2024
Analisis Implementasi Pasal 138, 139, dan 140 mengenai Kantor Sekretariat dan Protokoler Universitas dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 Prasetyo, Dikka -; Martini, Rina -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 138, 139, dan 140 Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 membahas Kantor Sekretariat dan Protokoler Universitas yang muncul sebagai kantor baru dengan tujuan untuk memfokuskan aktivitas sekretariat Rektor dan protokoler universitas. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi peraturan. Metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data mengacu model Miles dan Huberman, dan keabsahan hasil penelitian diuji melalui triangulasi. Teori yang digunakan Teori Implementasi Kebijakan Van Horn dan Van Meter dan Teori Good University Governance Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti Kemdikbud. Hasil penelitian menunjukkan implementasi peraturan tersebut memenuhi tiaptiap indikator implementasi kebijakan, meskipun pada beberapa indikator terdapat perbedaan informasi yang disampaikan oleh informan, sehingga menjadi catatan. Selanjutnya, dalam implementasinya, peraturan ini memiliki faktor pendukung dan penghambat yang dinilai dari delapan indikator Good University Governance, dan terdapat indikator yang mendukung penuh, tetapi juga terdapat indikator yang menjadi penghambat. Kesimpulannya implementasi Pasal 138, 139, dan 140 Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 telah berjalan dengan baik, dengan terpenuhinya tujuh indikator impelementasi kebijakan. Ketercapaian implementasi ini didukung oleh transparansi, akuntabilitas, independensi dan nirlaba. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat, seperti masalah komunikasi, indikator efektivitas dan efisiensi, serta produk hukum Standar Operasional Prosedur (SOP). Dibutuhkan peningkatan alur komunikasi, pengelolaan sumber daya, pengukuran kinerja dan produk legal SOP agar implementasi peraturan ini dapat berjalan lebih baik.
PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN BADANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023 Jaelani, Yazid Suhada; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementation of the construction project tender system policy in Lamongan Regency. This research aims to analyze the implementation of the construction project tender system policy in Lamongan Regency, as well as evaluate its effectiveness and identify the obstacles faced in its implementation. The research method used is a qualitative method with a case study approach. Data was collected through in-depth interviews with various related parties, direct observation and documentation studies. The research results show that the implementation of the construction project tender system policy in Lamongan Regency is experiencing various challenges. Despite efforts to increase transparency and accountability, there are still problems related to compliance with procedures, corrupt practices, and lack of community involvement in the tender process. The effectiveness of implementing this policy is also closely related to the capacity of the relevant institutions in managing and supervising the implementation of tenders. This research provides recommendations for improving the implementation of construction project tender system policies in Lamongan Regency, including by increasing understanding and awareness of the importance of compliance with tender procedures, strengthening monitoring and control mechanisms, and increasing community participation in the tender process. It is hoped that the results of this research can provide input for local governments in improving the effectiveness of construction project tender policies in order to create better governance and clean government in Lamongan Regency
PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT MELALUI SITUS WEB DI DESA BULAKAN KABUPATEN PEMALANG Nurhidayah, Novita Umi; -, Wijayanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang website yang menjadi bagian dari inisiatif e-government di Desa Bulakan dalam menyediakan layanan kepada warganya. Sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 86 mengenai sistem informasi desa. Situs Web Desa Bulakan juga dibangun guna penyampaian layanan publik, termasuk sebagai media promosi potensi desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis elemen sukses pengembangan e-government (support, capacity, value) pada situs web yang dilakukan oleh Desa Bulakan dan dinamika kendala yang dihadapi dalam pengembangan e-government melalui situs web tersebut. Penelitian ini menggunakan Elemen Sukses Pengembangan E-Government (Support, Capacity, dan Value) dari hasil kajian Harvard JFK School of Government. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan in-depth interview, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan e-government melalui situs web di Desa Bulakan telah sesuai dengan apa yang diharapkan. Berhasilnya pengembangan e-government dapat dibuktikan dari ketiga elemen sukses. Support, political will diwujudkan dengan Peraturan Desa Bulakan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Desa Bulakan. Capacity, ketersediaan sumber daya finansial, infrastruktur teknologi, sumber daya manusia ada sebagai kunci keberhasilan penerapan konsep e-government. Value, pemerintah desa dan masyarakat merasakan manfaat yang mempermudah kehidupan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Kendala yang dihadapi ialah ketika akan menyempurnakan dan melengkapi, terdapat perbedaan prioritas anggaran dan kekurangan tenaga IT untuk mempercepat dan memaksimalkan website. Rekomendasi dalam penelitian ini ialah diperlukannya distribusi sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi dan mempertahankan sumber daya manusia yang memiliki keahlian
Analisis Penetapan Desa Sukodono Sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU) yang Pertama di Kabupaten Jepara Mahendra, Dicka -; -, Yuwanto -; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis penetapan Desa Sukodono sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU) yang pertama di Kabupaten Jepara serta bagaimana keberjalanannya jika ditinjau dari pelaksanaan Pemilu 2024. Bawaslu Jepara memiliki komitmen kuat untuk memerangi politik uang di Kabupaten Jepara dalam Pemilu 2024 dengan menuangkannya ke dalam program terobosan baru, yakni Desa Antipolitik Uang (DAPU) sebagai desa mitra Bawaslu Jepara untuk mengajak desa secara partisipatif menolak praktik politik uang. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III (1980) yang mencakup komunikasi, sumberdaya, disposisi, serta struktur birokrasi. Penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan campuran konkuren yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif namun dalam penelitian ini pendekatan kualitatif dijadikan pendekatan utama dan pendekatan kuantitatif dijadikan sebagai pendekatan pendukung. Adapun teknik pengumpulan datanya berupa wawancara, kuesioner, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan Desa Antipolitik Uang (DAPU) di Desa Sukodono telah dihelat pada 2 November 2019. Dalam hal ini, Desa Sukodono menjadi desa pertama yang diresmikan oleh Bawaslu Jepara sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU) yang diorientasikan untuk mengajak desa secara partisipatif menolak praktik politik uang sebagai ajang untuk menyambut Pemilu 2024. Penetapan Desa Antipolitik Uang di Desa Sukodono tidak luput dari berbagai tahapan, mulai dari tahap penentuan dan pertimbangan, tahap verifikasi untuk melihat kesesuaian antara fakta di lapangan dengan indikator yang dimiliki Bawaslu Jepara, tahap koordinasi dengan pihak kecamatan dan desa, hingga pada tahap penetapan. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberjalanan Desa Antipolitik Uang (DAPU) di Desa Sukodono gagal karena tidak ada serangkaian kegiatan sebagai tindaklanjut dari Bawaslu Jepara pasca peresmian. Hal tersebut mengakibatkan keberjalanan program Desa Antipolitik Uang (DAPU) tidak berhasil mencapai tujuan utamanya untuk mengajak masyarakat desa sukodono secara aktif dalam memerangi politik uang pada Pemilu 2024. Dalam hal ini, tingkat kasus politik uang di Desa Sukodono pada Pemilu 2024 belum dapat diketahui dengan jelas apakah menurun sejak diresmikan sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU). Kegagalan Bawaslu Jepara dalam menindaklanjuti Program Desa Antipolitik Uang di Desa Sukodono tidak terlepas dari berbagai hambatan, baik hambatan yang ditinjau dari proses komunikasi, sumberdaya, disposisi, hingga struktur birokrasi Bawaslu Jepara
Sepak Bola dan Politik: Mobilisasi Suporter PSIS untuk Pemenangan Yoyok Sukawi dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Baskara, Norman Aditya; -, Yuwanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam dunia modern sepakbola bukan hanya sebagai cabang olahraga saja baik permainan ataupun prestasi karena pada dunia modern sepakbola juga menjadi cabang bisnis yang menguntungkan, fenomena ini disebut sebagai “modern football” , sepakbola sendiri adalah salah satu bidang olahraga yang sangat popular di seluruh dunia termasuk di Indonesia yang bisa dikatakan masyarakatnya gila bola, sepakbola sendiri sudah menjadi identitas dalam bermasyarakat dengan kata lain sepakbola menjadi pembeda dengan lainnya dalam hal dukungan terhadap klub sepakbola favoritnya. Sejatinya salah satu sifat dari sepakbola itu sendiri ialah sepakbola dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa. Hal seperti ini dapat menjadi celah beberapa politisi dalam mencari pencitraan, dengan memberikan janji-janji-nya terhadap persepakbolaan nasional, biasanya para politisi ini memulai mengurus klub daerah asal untuk dijadikan alat peningkat elektabilitasnya, karena mereka tahu sendiri masyarakat Indonesia yang gila bola maka hal seperti ini menjadi lahan emas atau kesempatan emas bagi mereka, unsur politik praktis masuk k edalam sistem dengan alur politisi yang merangkul para supporter dan masyarakat untuk ikut mendukung klub kebanggaannya dengan harapan imbalan dapat dukungan suara yang besar dari mereka. Dalam hal ini ada beberapa nama yang terkait politisasi sepakbola dan suporter dalam pemilu 2019 di Semarang, salah satunya adalah AS. Sukawijaya atau yang kerap disapa Yoyok Sukawi kader Partai Demokrat yang dapat mendapatkan kursi DPR RI pada pemilu 2019 berkat dukungan dari dua elemen supporter besar PSIS. Tujuan dalam penelitian adalah untuk menganalisis mobilisasi suporter PSIS untuk pemenangan Yoyok Sukawi dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019. Penelitian menggunakan Teori Modal Sosial oleh Putnam (1993) diperdalam dengan Teori Jaringan Sosial dan Teori Kepercayaan sebagai pembentuk modal sosial yang dimiliki Yoyok Sukawi. Pada penelitian ini akan menggunakan metode penelitian berupa deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menemukan upaya mobilisasi suporter PSIS oleh Yoyok Sukawi diperkuat dengan kumpulan jaringan sosial yang dimiliki serta pemberian kepercayaan dari suporter PSIS yang memvalidasi kinerja Yoyok Sukawi sebagai CEO PSIS menjadi modal sosial yang kuat menjadi faktor kemenangan Yoyok Sukawi pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019

Page 157 of 171 | Total Record : 1709

 155   156   157   158   159 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue