cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 1,709 Documents
 154   155   156   157   158 
EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN FORUM ANAK (Studi Kasus Penyelenggaraan Forum Anak Kota Semarang) Aosa, Kayla Dea; Martini, rina -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berbicara terkait hak anak, Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) Nasional pada tahun 2015 menyatakan bahwa partisipasi anak berada di angka 51,29 dari 100. Angka ini merupakan angka terendah dibandingkan dengan hak lainnya seperti hak memperoleh identitas (80,52), tumbuh kembang (67,26), perlindungan (75,63), dan kelangsungan hidup (77,28). Hal ini direspon KemenPPPA dengan mengesahkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak. Kemudian pada penelitian ini penulis ingin mengulik seberapa jauh pemerintah daerah benar-benar berkomitmen tentang partisipasi anak dalam proses pembangunan melalui forum anak, terkhusus pada Kota Semarang. Jika benar kategori Utama pada penghargaan KLA telah dicapai, maka sudah seharusnya Pelembagaan Partisipasi Anak melalui penyelenggaraan Forum Anak Kota Semarang dapat dibuktikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis naratif. Teori yang peneliti gunakan adalah teori evaluasi kebijakan milik William Dunn serta menggunakan teori partisipasi anak menurut Roger A. Hart. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksaaan penyelenggaraan Forum Anak Kota Semarang (FASE) sama sekali belum memenuhi tujuan dibentuknya forum anak sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak
IMPLEMENTASI INOVASI E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK STUDI KASUS APLIKASI SAMPAH ONLINE BANYUMAS (SALINMAS) Ramadhani, Shofy Nurul; Adnan, Muhammad -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu permasalahn yang masih menjadi momok bagi pemerintah yaitu adanya permasalahan sampah. Sinergitas pemerintah pusat dan daerah menjadi penting dalam penyelesaian masalah tersebut. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sebagai penanggungjawab pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas menciptakan inovasi aplikasi Sampah Online Banyumas “SALINMAS”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi program kebijakan Inovasi Aplikasi Salinmas dengan menggunakan metode implementasi kebijakan Edward III melalui indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap subjek penelitian yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Kelompok Swadaya Masyarakat, dan masyarakat pengguna aplikasi Salinmas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi Salinmas merupakan suatu inovasi pelayanan publik yang segan untuk dihentikan tetapi juga segan untuk diperbaiki. Empat tahun pelaksanaan program Salinmas justru menunjukkan adanya kemerosotan, mulai dari penurunan pengguna dan bahkan aplikasi yang tidak berjalan sesuai fungsinya. Apabila tidak ada upaya serius pemerintah untuk melakukan perbaikan keberhasilan dari adanya program Salinmas masih belum bisa dinantikan
ANALISIS KESIAPAN DIGITAL MASYARAKAT DI DESA BANYUBIRU KABUPATEN SEMARANG TERHADAP DIGITALISASI PERDESAAN Fauzan, Bobby Hasan; Setiyono, budi -; Marlina, neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang kesiapan masyarakat terhadap digitalisasi di Desa Banyubiru Kabupaten Semarang. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, penting untuk mengevaluasi sejauh mana masyarakat desa siap untuk mengadopsi dan memanfaatkan teknologi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan masyarakat Desa Banyubiru terhadap pemahaman dan penerapan teknologi digital Penelitian ini menggunakan teori kesiapan komunitas yang dikembangkan oleh Ruth W. Edwards, Pamela Jumper-Thurman, Barbara A. Plested, E.R Oetting, dan Louis Swanson (2000). Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Banyubiru terdapat hambatan dalam kesiapan masyarakat terhadap digitalisasi. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai pemahaman aplikasi SuPORT, kurangnya dukungan dari pemerintah baik dalam bentuk program pelatihan maupun penyediaan infrastruktur dan rendahnya sumber daya manusia yang memahami teknologi membuat warga merasa kesulitan untuk belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru
PERAN ULAMA KALANGAN NAHDLATUL ULAMA (NU) DALAM KONTESTASI PEMILIHAN BUPATI DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 Cahyani, Amalia Sukma; -, supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to determine the role and factors that made Ulama from the Nahdlatul Ulama circle play a role in the contestation for the Purbalingga Regency Regent Election in 2020. By using the thory of political behavior by Ramlan Surbakti and Elite Theory bya Pareto and Putnam, the research that the author conducted was descritive qualitative research by obtaining data and information in accordance with what was in the field. The research results show that the role of Ulama from the Nahdlatul Ulama group in the Regent Election in Purbalingga Regency in 2020 was as a figure who became a reference for this knowledge and became a reference in determining political attitudes. The background of Ulama Nahdlatul Ulama to participate in the Regent Election process in Purbalingga is mainly religious factors and the mutual need for relegion and politics
ANALISIS KEKALAHAN PETAHANA DPRD KLATEN BONDAN ZAKARIA DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 Prakosa, Fandy Faisal; -, Fitriyah -; Martini, rina -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The dominance of the PDI-P in Klaten Regency has caused fierce competition from the PDIP party in the 2019 election contest. This caused the phenomenon of Bondan Zakaria's defeat in the 2019 Klaten Legislative Local Election. The phenomenon of Bondan Zakaria's defeat is interesting because Bondan Zakaria's status as an incumbent was defeated by newcomers, even more so from the same party, namely from the PDIP party. Logically, as an incumbent, he has a greater chance of winning the Legislative Election than a newcomer. This study uses qualitative methods and political strategy approaches by Henry Mintzberg (1998). The findings of the problems in this study were developed using a strategic approach as a plan, pattern, position, tactic, and perspective. The results of field findings showed that Bondan Zakaria's defeat was caused by the failure of the vote acquisition target as a failure of the plan, the turmoil of the internal dynamics of Bondan Zakaria's winning team, the dispute over the opponent's tactics faced by Bondan Zakaria, and Bondan Zakaria's position and perspective as the incumbent of the Klaten DPRD that were not utilized. In this study, the author also recommends improvements in enriching arguments through various subjects as research improvements
Gerakan Menolak Tambang Batu Andesit di Desa Wadas Tahun 2018-2023 (Studi Gerakan Perlawanan Masyarakat terhadap Perampasan Lahan) Kurniawan, Bagas -; Erowati, Dewi -; Astuti, puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 telah memasukkan Desa Wadas dalam Izin Lingkungan dan Izin Penetapan Lokasi yang terbit pada tanggal 7 Juni 2018 sebagai lokasi pertambangan batu andesit untuk memenuhi kebutuhan material dalam pembangunan Bendungan Bener. Hal tersebut telah memicu gelombang penolakan dari warga Wadas hingga seiring berjalannya waktu menjadi satu gerakan sosial masyarakat yang terorganisir dengan nama Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA). Pada studi ini, fokus diberikan pada kajian terkait pola gerakan dan pengaruh faktor-faktor di lapangan dalam mendorong maupun menghambat gerakan sosial dalam menolak tambang batu andesit di Desa Wadas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sebagai teknik dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan wawancara terstruktur kepada warga Desa Wadas, lembaga pendamping, dan solidaritas sebagai pihak yang terlibat dan membersamai gerakan. Kemudian peneliti menggunakan teori Gerakan Sosial Baru oleh McAdam, dkk., Gerakan Ganda Karl Polanyi, dan Teori Konflik Dahrendorf untuk menjelaskan terkait kondisi gerakan menolak tambang batu andesit yang terdapat di Desa Wadas. Selanjutnya, penelitian ini memperoleh temuan bahwa jalur litigasi dan non-litigasi yang ditempuh warga Wadas tidak membuat pemerintah dan pihak pemrakarsa menghentikan segala aktivitas terkait rencana pertambangan. Sikap menolak warga Wadas yang didasari pada usaha melindungi kelestarian alam Desa Wadas dari kerusakan akibat rencana aktivitas tambang justru dibalas dengan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat selama proses pembebasan lahan. Bentuk pendekatan yang demikian dilakukan oleh pemerintah tidak hanya berakibat pada munculnya konflik vertikal antara warga Wadas dengan pemerintah tetapi juga konflik horizontal antar warga Wadas itu sendiri.
ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK DI DISDUKCAPIL KABUPATEN BOGOR Desandry, Mone Rizki; -, Yuwanto -; -, Wijayanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor kegagalan digitalisasi di Disdukcapil Kabupaten Bogor. Disdukcapil Bogor menerapkan digitalisasi sebagai upaya untuk mempermudah pelayanan dan penerapan digital governance. Pemilihan subjek penelitian dikarenakan Bogor memiliki penduduk terbanyak di Indonesia, dengan penduduk yang banyak seharusnya Pemerintah Kabupaten Bogor mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada warganya. Melalui digitalisasi Pemerintah Kabupaten Bogor sebenarnya tidak memiliki aplikasi penunjang digitalisasi pelayanan publik, tetapi mereka hanya mengandalkan aplikasi IKD milik Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Pejabat Disdukcapil Kabupaten Bogor, penentuan subjek tersebut didasarkan kepada siapa yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa Disdukcapil Bogor ternyata gagal dalam pelaksanaan digitalisasi pelayanan publik hal ini disebabkan oleh tiga faktor utama yaitu budaya, infrastruktur dan kepemimpinan. Lingkup permasalahan budaya dalam penerapan e-government yaitu adanya beberapa penolakan terhadap adanya penerapan e-government, kurangnya kesadaran dan penghargaan terhadap e- government dan adanya rasa tidak mau berbagi data dan informasi baik antar individu maupun antar instansi. Dalam lingkup masalah infrastruktur yang dihadapi ketika menerapkan egovernment yaitu adanya ketimpangan digital antara satu daerah dengan daerah lain, kurangnya sistem layanan, dan infrastruktur yang tidak menunjang. Sedangkan dalam lingkup masalah kepemimpinan yaitu adanya konflik antara pemerintah pusat dengan daerah, alokasi anggaran, dan pembakuan
DINAMIKA KONFLIK PERTAMBANGAN DAN PELANGGARAN HAM : Studi Kasus Konflik Tambang di Desa Wadas Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2023 Suhanto, Muhamad Fazri Hasan; Martini, Rina -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini mencoba merekam secara empiris bagaimana dinamika konflik pertambangan yang terjadi di Desa Wadas antara rakyat dengan Negara selama sembilan tahun lamanya. Selain itu, studi ini juga mejajaki persoalan serius yang muncul dalam situasi dinamika konflik yang terjadi di Desa Wadas. Data dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Warga Desa wadas dan pihak-pihak yang terlibat mulai dari lembaga swadaya masyarakat seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Yogyakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, juga pihak -pihak dari pemerintah. Hasil studi menunjukan jika konflik yang terjadi di sebabkan adanya aturan yang dibuat oleh pemerintah melahirkan sikap-sikap ilegal dari Negara, sehingga dalam praktiknya terjadi dinamika konflik yang sangat panjang dan dalam dinamika konflik tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran hak-hak asasi manusia di dalam masyarakat Desa Wadas baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan sipil politik. Dengan demikian Negara harus bertanggung jawab atas terjadinya konflik dan pelanggaran HAM yang terjadi melalui upaya resolusi konflik yang tidak merugikan masyarakat dan menghasilkan win-win solution
PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMASARAN PRODUK UMKM MELALUI GALERI SALAPAK DI KOTA BANDUNG Renata, Azelia -; Erowati, Dewi -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perekonomian di Kota Bandung tidak lepas dari adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat Kota Bandung. Aktivitas perekonomian di Kota Bandung jika dilihat dari segi mata pencaharian masyarakatnya merupakan sebagai wiraswasta. Kota Bandung merupakan kota yang berada di dataran rendah, sehingga aktivitas perekonomian di Kota Bandung didukung olehbanyak kegiatan, salah satu nya kegiatan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dalam upaya untuk mempertahankan kestabilan perekonomian masyarakat Kota Bandung. Melihat permasalahan yang ada terkait UMKM khususnya terkait permasalahan pemasaran, sudah seharusnya pemerintah Kota Bandung ikut andil dan turun tangan dalam menangani permasalahan tersebut. Oleh karenanya, pemerintah Kota Bandung secara resmi meluncurkan program Galeri Salapak Mikroshop pertama. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk melihat peran pemerintah Kota Bandung dalam upaya pemasaran produk UMKM di Kota Bandung. Data didapatkan melalui hasil wawancara,dokumentasi, dan observasi di lapangan. Kemudian ditambah dengan teori pemasaran 4p yaitu product, place, price, promotion dalam mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam upaya pemasaran produk UMKM di Kota Bandung. Hasil penelitian yang didapatkan adalah terciptanya Galeri Salapak Microshop yang menggunakan teori peran pemerintah sebagai Fasilitator,Regulator,dan Katalisator. Peran pemerintah sebagai Fasilitator terdapat empat indikator yaitu mempermudah perizinan,membantu pengembangan usaha dan Kerjasama,membantu pemasaran,dan membantu pengembangan sumber daya. Peran pemerintah sebagai Regulator terdapat tiga indikator yaitu pengawasan kualitas,pemberian bantuan,dan pengawasan kebijakan.Kemudian terakhir peran pemerintah sebagai Katalisator terdapat dua indikator yaitu pendampingan peningkatan kualitas usaha dan pengawasan keamanan produk. Hal tersebut digabungkan dengan teori 4p yaitu product, price, place, people untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Kota Bandung dalam upaya pemasaran produk UMKM di Kota bandung. Pemerintah berupaya untuk menghadirkan UMKM terbaik dari pilihan wiraswasta di Kota Bandung
INTERRELATIONS BETWEEN ACTORS IN TOURISM MANAGEMENT BASED ON THE PENTA HELIX FRAMEWORK : CASE STUDY PASIR PADI BEACH, PANGKALPINANG CITY Nabilah, Siti Maharani; Alfirdaus, Laila Kholid
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study was motivated by the lack of good governance in managing Pasir Padi Beach tourism from the perspective of Penta Helix actors. By collecting and analyzing the roles of actors, this thesis discusses the collaborative process that occurred in developing tourism policy at Pasir Padi Beach, as well as the power relations involved. Researchers used qualitative descriptive methods with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. This research uses two theoretical frameworks, namely the Collaborative Governance Theory in the Penta Helix and the Power Relations Theory in the Penta Helix. The findings of this research are that there is a relationship between actors in the management of Pasir Padi Beach, which shows that there is a central relationship between the government and the private sector. The existence of power relations in Pasir Padi Beach tourism management policies inhibits private investment, creates uncertainty for the business world, and causes an imbalance of power between the government which focuses on revenue, and the private sector which focuses on profits, excluding main stakeholders such as local communities and academics. Government domination of infrastructure and regulations also influences decision-making, hindering collaboration and transparency. This limited transparency limits participation and hinders collaborative governance, raising sustainability concerns

Page 156 of 171 | Total Record : 1709

 154   155   156   157   158 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue