cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 1,709 Documents
 167   168   169   170   171 
KOLABORASI PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN STUNTING: STUDI KASUS PROGRAM RUMAH SIGAP (SIAPKAN GENERASI ANAK BERPRESTASI) DI KELURAHAN BANDARHARJO KECAMATAN SEMARANG UTARA Septiani, Dhuhika Nikmah; Alfirdaus, Laila Kholid; Yuwono, Teguh -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to explain collaboration in the stunting prevention program at Rumah SIGAP in Bandarharjo Village, North Semarang District involving the government, private sector, and community. Stunting is a serious health problem that impacts the growth and development of children and the stunting rate in North Semarang District shows a serious number. The theory used is by implementing the Collaborative Governance theory according to Ansel & Gash and the role of collaboration according to Donahue & Zeckhauser. In this context, researcher identified five main indicators of the Collaborative Governance process. They are face-to-face dialogue, building trust, commitment to the process, shared understanding, and intermediate outcomes. In addition, the role of each actor in the collaboration is also described using 4 indicators; productivity collaboration, information collaboration, legitimacy collaboration, and resource collaboration. It was used qualitative approach, with a purposive sampling informant collection technique. The types of data used are primary data from informants directly and secondary data from library references; with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The results of the study showed that close collaboration between parties is very important to increase public awareness of nutrition and good parenting. This program has succeeded in reducing stunting rates from 1,416 people at the end of 2022 to 872 people at the end of 2023, and 801 people in October 2024. Although there were some challenges, such as lack of public awareness and economic problems still exist, commitment and regular evaluation from all parties involved are the keys to the success of the program. Thus, it can be seen that effective cross-sector collaboration can have a positive impact on preventing stunting, and is expected to continue to achieve the ultimate goal of zero stunting in the future
PEMAHAMAN ANAK DAN ORANG TUA TERHADAP KEKERASAN BERBASIS ELEKTRONIK: PELACAKAN TERHADAP PEMBENTUKAN AGENDA SETTING TERKAIT KEKERASAN BERBASIS ELEKTRONIK DARI MASYARAKAT Ishmah, Nadhilah -; Alfirdaus, Laila -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Electronically mediated violence or digital bullying, a form of electronically mediated violence targeting children, is an increasingly urgent issue as internet usage among young people grows. This study investigates how societal engagement can significantly contribute to addressing electronically mediated violence, particularly digital bullying, through policy responses. Emphasizing the critical role of community involvement via advocacy initiatives, collaborative partnerships, and stakeholder engagements ensures that this issue garners governmental attention. Furthermore, the study examines parental and child understanding of electronically mediated violence and its influence on the formation of protective policies within child safeguard frameworks. Utilizing a descriptive qualitative approach, the study incorporates insights derived from extensive interviews with key informants. Findings reveal that communities are becoming more aware of the importance of preventing digital bullying and other forms of electronically mediated violence. However, a gap remains between awareness and practical actions, such as reporting incidents or implementing preventive measures. Existing regulations are often too vague to address digital bullying effectively. To create a safe digital environment for children, collaboration among various stakeholders is essential. Comprehensive policies should include prevention strategies, legal enforcement, and recovery programs. This study is expected to serve as a foundation for future research and policy development while encouraging community-driven prevention and advocacy initiatives
IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KELURAHAN GAJAHMUNGKUR KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG TAHUN 2024 Fadilla, Zano Akbar; Herawati, nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik di kelurahan Kota Semarang dilandasi oleh Peraturan Walikota Semarang (Perwal Kota Semarang) No. 50 Tahun 2016 sebagai standar pelayanan publik di kelurahan. Pelaksanaan pelayanan ini memuat beberapa standar pelayanan yang dilaksanakan oleh kelurahan kepada masyarakat. Kelurahan Gajahmungkur merupakan salah satu kelurahan yang berada di lingkup pemerintahan Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang. Oleh karenanya implementasi pelayanan di Kelurahan Gajahmungkur didasari Perwal Kota Semarang No. 50 Tahun 2016. Sepanjang tahun 2024, Kelurahan Gajahmungkur telah melaksanakan sebanyak 778 pelayanan dengan standar implementasi Perwal Kota Semarang tersebut. Kemudian, secara mendalam penelitian ini bertujuan untuk meneliti standar operasional prosedur pelayanan publik dan implementasi kebijakan Perwal Kota Semarang No. 50 Tahun 2016 di Kelurahan Gajahmungkur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus. Teori yang diadopsi dalam penelitian ini menitik beratkan pada teori implementasi kebijakan publik Edward III (1980). Sumber data dalam penelitian ini diambil dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan sumber data pustaka. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan adanya SOP pelayanan publik di Kelurahan Gajahmungkur standar yang sesuai dengan Perwal Kota Semarang No. 50 Tahun 2016. Kemudian, implementasi kebijakan oleh pelaksana pelayanan publik telah mencapai dimensi komunikasi yang jelas dan konsisten kepada masyarakat; ketersediaan SDM dan fasilitas yang sesuai; disposisi yang disadari dengan baik oleh pelaksana kebijakan; dan struktur birokrasi yang memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan. Penelitian ini menunjukkan adanya keberhasilan pelaksanaan SOP pelayanan publik dan implementasi kebijakan pelayanan publik yang di Kelurahan Gajahmungkur. Oleh karenanya bagi penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengadopsi teori yang sama untuk menganalisis peraturan pelayanan publik yang berada di tingkat kelurahan.
ANALISIS SIGNIFIKANSI MODAL SOSIAL DAN MODAL EKONOMI DALAM KETERPILIHAN KANDIDAT PEREMPUAN: KOMPARASI ANTARA KADER PDIP DAN PSI PADA PILEG 2024 (Studi Kasus di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang) Perwita Sari, Adisty Widyan; -, supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu upaya untuk mendukung adanya kesetaraan gender dalam lingkup politik diwujudkan melalui adanya figur perempuan di berbagai lini pemerintahan. Pemerintah telah mengesahkan ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 2017, yang mewajibkan adanya keterwakilan perempuan dalam daftar caleg sebanyak 30%. Akan tetapi, keterpilihan perempuan dalam kontestasi politik dikatakan cukup rendah mengingat minimnya jumlah anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Semarang pada periode 2024-2029, yakni sebanyak 12 anggota saja. Dalam keterpilihan tersebut, terdapat dua partai yang mengalami perubahan dinamika cukup besar, yakni PDIP dan PSI. PDIP mengalami penurunan jumlah dari 5 menjadi 3 anggota, sedangkan PSI mengalami kenaikan dari 1 menjadi 3 anggota. Trifena Weyatin merupakan kandidat perempuan yang memperoleh suara terbanyak di PDIP, yakni 13.671 suara. Begitu pula dengan Melly Pangestu yang memperoleh suara terbanyak di PSI, yakni 3.531 suara. Tujuan dalam penelitian adalah untuk menganalisis penerapan modalitas, serta membuktikan bahwa modal sosial dan modal ekonomi merupakan modal-modal yang paling signifikansi dalam keterpilihan di Pemilihan Umum. Penelitian ini menggunakan Teori Modalitas oleh Bourdieu dalam (Listiani, dkk, 2013). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, serta studi dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa modal ekonomi dan modal sosial terbukti sebagai modal-modal yang paling signifikan terhadap keterpilihan Trifena Weyatin dan Melly Pangestu pada Pileg 2024 di Kota Semarang. Pernyataan tersebut dapat dilihat berdasarkan pernyataan dari kedua kandidat, pernyataan pendukung kandidat, serta melalui perolehan suara. Sementara itu, modal lainnya, yakni modal budaya dan modal simbolik tidak begitu signifikan karena cenderung lebih abstrak dan tidak terlihat secara langsung.
GERAKAN SOSIAL PEREMPUAN EKOFEMINISME MENOLAK PERTAMBANGAN BATUAN ANDESIT UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER, PURWOREJO (STUDI KASUS WADON WADAS 2018-2023) Yuliasari, Devi Putri; Manar, Dzunuwanus Ghulam; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas gerakan sosial perempuan Wadon Wadas dalam menolak penambangan batuan andesit untuk pembangunan Bendungan Bener di Purworejo pada periode 2018–2023. Menggunakan pendekatan kualitatif penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana keterkaitan Wadon Wadas dengan lingkungan sebagai titik awal gerakan dan bagaimana bentuk gerakan ekofeminisme yang dilakukan Wadon Wadas dalam upaya menolak tambang. Analisis dilakukan menggunakan teori gerakan sosial, dengan fokus pada mobilisasi dan pembingkaian gerakan, serta teori ekofeminisme yang mengungkap hubungan antara perempuan dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam gerakan ini didasari oleh hubungan mendalam mereka dengan lingkungan Desa Wadas, yang menjadi sumber penghidupan sekaligus bagian dari identitas sosial dan budaya mereka. Ancaman terhadap lingkungan memunculkan perlawanan perempuan yang diwujudkan melalui berbagai bentuk aksi ekofeminisme, seperti aksi damai, ritual budaya, advokasi hukum, dan penggalangan solidaritas. Mobilisasi gerakan dilakukan dengan memanfaatkan jaringan lokal dan nasional, sementara pembingkaian gerakan dilakukan melalui narasi kolektif yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan ekologis. Kesimpulannya, gerakan Wadon Wadas menunjukkan peran strategis perempuan dalam melindungi lingkungan dan memperjuangkan hak atas tanah. Gerakan ini tidak hanya menolak eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga menawarkan solusi berbasis ekofeminisme untuk menghadapi ketidakadilan sosial dan ekologis. Penelitian ini memberikan kontribusi pada wacana gerakan sosial dan ekofeminisme di Indonesia, sekaligus menegaskan pentingnya solidaritas dalam melawan perusakan lingkungan.
ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang) Nabilla, Dhea -; -, Kushandajani -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the role of the village government in improving the institutional quality of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Kalongan Village, Ungaran Timur District, and to identify the application of good governance principles. The phenomenon indicates that although there was an increase in the capital score of BUMDes in 2022, the scores for institutional quality, business, and administration experienced a significant decline during the 2019–2022 period. This condition demands attention to more effective and sustainable management strategies. The study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, in-depth interviews with the village head, village officials, and BUMDes managers, as well as document analysis. The data analysis process was conducted inductively to obtain a comprehensive understanding of the research problems and to systematically address the research questions. The findings reveal that the application of good governance principles, including transparency, accountability, and community participation, is a key factor in improving the institutional quality of BUMDes. The role of the village government as a coordinator, stimulator, and facilitator significantly contributes to optimizing the functions of BUMDes. The village government also plays a critical role in creating a supportive environment through policies and development programs based on local needs. This study concludes that improving the institutional quality of BUMDes requires governance based on good governance principles with active support from the village government and the community. This study provides practical implications for village governments in formulating strategic policies to strengthen the role of BUMDes as drivers of the village economy
RESPONSIVE GOVERNANCE DALAM REALISASI LAYANAN ADUAN MASYARAKAT (STUDI PENELITIAN SP4N LAPOR! OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023) Amelia, Nabilah -; Yuwono, Teguh -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebutuhan akan saluran untuk mewadahi keluhan masyarakat, kondisi aduan yang tidak ditangani, duplikasi pada penanganan aduan, dan lempar tanggung jawab antar penyelenggara pemerintahan mendorong penciptaan SP4N Lapor!. Pemerintah Kabupaten Klaten telah melaksanakan SP4N Lapor! sejak tahun 2019 hingga saat ini. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan SP4N Lapor! Pemerintah Kabupaten Klaten dalam konteks complaint management dan responsive governance dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan SP4N Lapor! Pemerintah Kabupaten Klaten belum berjalan sesuai dengan complaint management dan kehadiran SP4N Lapor! belum dapat mewujudkan responsive governance di lingkup Pemerintah Kabupaten Klaten. SP4N Lapor! merupakan produk kebijakan top-down dimana kebijakan pemerintah yang top-down cenderung tidak efektif dan memiliki banyak masalah. Ini karena kebijakan top-down yang dipaksakan dalam kondisi ketidaksiapan budaya partisipatif dari pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Permasalahan pelaksanaan SP4N Lapor! di Kabupaten Klaten, yakni kendala teknis dan kompleksnya sistem SP4N Lapor!, pemerintah daerah yang belum berpartisipasi secara responsif dan belum eksis untuk memberdayakan masyarakat guna meningkatkan kuantitas aduan, serta masyarakat yang kurang aktif berpartisipasi dalam pendayagunaan SP4N Lapor!. Kurangnya etos kerja dan profesionalitas memperlambat penanganan aduan SP4N Lapor! Pemerintah Kabupaten Klaten. Kondisi statis yaitu jarang adanya aduan yang masuk ke sistem SP4N Lapor! Pemerintah Kabupaten Klaten membentuk cara pandang dan kebiasaan pemerintah yang menyepelekan penanganan aduan. Ini adalah representasi dari pemerintah yang bersemangat di awal saja dan mulai mengalami demotivasi yang menyebabkan penurunan kinerja pemerintah dalam penanganan aduan. Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah pusat perlu mengkaji SP4N Lapor! dengan mempertimbangkan aspek relevansi kebutuhan dan kemudahan akses masyarakat lokal. Diskominfo Klaten perlu meningkatkan motivasi, kedisiplinan, dan profesionalitas; rutin memeriksa aduan SP4N Lapor! Pemerintah Kabupaten Klaten selama jam kerja berlangsung; meningkatkan responsivitas dan ketaatan waktu sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) SP4N Lapor! dan Pelayanan Aduan; serta intensif melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang SP4N Lapor!.
Respon Gen Z di Media Sosial Instagram terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Persyaratan Capres/Cawapres mengenai Batasan Usia Capres/Cawapres 2024 Yusyifa, Zafira Zahra; Alfirdaus, Laila Kholid
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan memahami respon Generasi Z (Gen Z) di Instagram terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden (capres/cawapres) Pemilu 2024. Analisis kualitatif menunjukkan bahwa Gen Z memiliki pandangan beragam: mayoritas menolak batas usia minimal 40 tahun karena dianggap menghambat partisipasi politik generasi muda, sementara sebagian mendukungnya dengan alasan kematangan usia dalam kepemimpinan. Faktor-faktor yang memengaruhi respon Gen Z meliputi akses informasi digital, pengaruh tokoh publik, dan nilai politik mereka. Instagram digunakan sebagai media untuk menyuarakan opini melalui konten kreatif seperti meme, infografis, dan video, sekaligus menjadi ruang diskusi dinamis yang memperkuat identitas dan sikap politik. Kemampuan Gen Z dalam mengakses, menyaring, dan menyebarkan informasi sangat memengaruhi respon mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya peran media sosial dalam membentuk opini dan partisipasi politik generasi muda, serta memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang lebih inklusif terhadap aspirasi mereka
NETRALITAS BIROKRASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 Saputra, Azhes Melodi; Sardini, Nur Hidayat -; Martini, rina -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Birokrasi memainkan peran vital sebagai jantung negara, sehingga profesionalisme dan netralitas birokrasi menjadi kunci dalam menjaga kualitas demokrasi. Penelitian ini berfokus pada fenomena ketidaknetralan birokrasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) tahun 2018, dengan metode deskriptif kualitatif yang menggunakan wawancara dan dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan adanya pelanggaran netralitas ASN yang signifikan di tingkat kabupaten/kota, sementara di tingkat provinsi pelanggaran serupa tidak ditemukan. Perbedaan ini disebabkan oleh mekanisme pengawasan yang lebih ketat, regulasi yang tegas, serta transparansi pelaporan di tingkat provinsi. Faktor penyebab utama ketidaknetralan di tingkat kabupaten/kota meliputi tekanan politik lokal, ambisi individu, pengaruh kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), serta regulasi yang kurang tegas. Secara praktis, penelitian ini menegaskan perlunya reformasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan netralitas ASN, khususnya di tingkat kabupaten/kota dengan memperkuat penerapan sistem merit, meningkatkan transparansi, dan memastikan regulasi yang jelas serta tegas. Dari sisi teoritis, penelitian ini memperkaya diskursus akademik tentang relasi antara birokrasi dan politik dalam konteks demokrasi lokal, dengan menegaskan pentingnya netralitas sebagai pilar utama birokrasi yang profesional dan berintegritas. Kesimpulan ini menegaskan bahwa birokrasi yang tidak netral tidak hanya merusak tatanan demokrasi, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, peneliti memberikan beberapa rekomendasi strategis untuk memperbaiki sistem birokrasi dan mencegah pelanggaran netralitas ASN dalam konteks Pilgub Jawa Barat 2018, yaitu Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum, Peninjauan Ulang Peran Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Penguatan Penerapan Sistem Merit, Implementasi Sistem Reward and Punishment yang Adil dan Transparan, Penguatan Peran KASN dalam Pengawasan Netralitas ASN, Sosialisasi dan Edukasi terkait Netralitas ASN
STRATEGI KAMPANYE POLITIK CALON TUNGGAL HENDI-ITA PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus: Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020) Prasnadjati, Ravendra Bimo; -, wiajayanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini meneliti kemenangan mutlak Hendi-Ita pada Pilwalkot Semarang Tahun 2020, hal ini didasari atas perolehan suara pada persentase 91%. Kemenangan tersebut didukung dengan adanya modal politik dan modal sosual yang dimiliki Hendi-Ita dalam kontestasi politik. Modal tersebut kemudian dikolaborasikan dengan sebuah strategi dan proses kampanye yang baik. Meski melawan kotak kosong, penyusunan strategi kampanye juga perlu dilakukan hal ini didasari atas tantangan besar mengenai kondisi Covid-19 yang dimana segala kegiatan harus dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan dengan jarak jauh atau virtual. Hal ini juga tidak mudah karena dengan adanya kotak kosong juga sebagai lawan yang tidak bisa diprediksi. Tentu kampanye politik yang digunakan memerlukan alternatif yang kreatif dan unik untuk memanfaatkan berbagai cara serta jaringan politik agar terlibat dalam kemenangan Hendi-Ita pada Pilwalkot 2020. Penelitian ini kemudian bertujuan untuk meneliti strategi kampanye politik yang dilakukan oleh Hendi-Ita pada Pilwalkot 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan marketing politik (Firmanzah, 2008). Hasil penelitian menunjukkan adanya proses strategi kampanye politik yang digunakan oleh Hendi-Ita dengan metode teknis melalui pemanfaatan media konvensional dan media digital; metode non-teknis dengan pendekatan kepada simpul PDI-P Kota Semarang, partai koalisi, jaringan relawan, jaringan profesional, dan masyarakat umum; pembuatan brand “Semarang Hebat”; serta pendekatan psikologi nilai kefiguran Hendi-Ita. Hasil perolehan suara 91% Hendi-Ita di Kota Semarang melebihi dari target 80% perolehan suara yang telah ditetapkan sebelumnya. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan adanya keberhasilan strategi kampanye politik Hendi-Ita untuk memperoleh suara masyarakat pada Pilwakot Semarang tahun 2020

Page 169 of 171 | Total Record : 1709

 167   168   169   170   171 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue