cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 1,709 Documents
“ NGEYEL” Studi Tentang Pembangkangan Pedagang Kaki Lima terhadap Penataan Lahan di Pasar Bintoro Demak Ainiyah, Ika Putri Qurrotul; Martini, rina -; Adnan, Muhammad -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berangkat dari “NGEYEL” Pembangkangan Pedagang Kaki Lima terhadap Penataan lahan Pasar Bintoro Demak. Adanya PKL yang berjualan di Pasar Bintoro Demak menimbulkan permasalahan cukup besar yaitu kurangnya lahan parkir di area Pasar serta timbul kemacetan, Pedagang kaki lima beranggapan bahwa berjualan di pinggir jalan Pasar Bintoro Demak merupakan tempat strategis dikarenakan banyak masyarakat yangberdatangan di Pasar. Pasar Bintoro Demak merupakan pusat oleh-oleh yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Para PKL yang tidak mempunyai lahan toko di Pasar berhamburan untukberjualan di area pinggir jalan, hal ini yang tidak menjalankan Implementasi Peraturan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan top-down menurut Geogre C. Edward III (1980) untuk mengetahui hasil wawancara yaitu Dinas Perdagangan sebanyak1 orang, Satpol PP sebanyak 1 orang, Pedagang kaki lima yang menaati aturan menempati lahan hijau sebanyak 3 orang dan Pedagang kaki lima tidak menaati aturan 3 orang dilaksanakan secara trianggulasi, observasi serta mendokumentasi segala keperluan yang dijalankan oleh Peneliti. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Peraturan Daerah No.8 Tahun 2021 Kabupaten Demak tidak berjalan dengan baik karena Pedagang KakiLima tidak menaati aturan, mereka memilih berjualan di tempat yang strategis sertaDinas terkait telah berusaha menjalankan tugas seperti yang di jalankannya sosialisasi serta denda untuk Pedagang ngeyel terhadap aturan sehingga dapat pindah namun tetap saja Pedagang Kaki Lima tidak menjalankan peraturan yang berlaku menimbulkan kemacetan, kecelakaan serta kerumunan yang mengakibatkan rusaknya estetika di wilayah Pasar karena menjadi kotor dan sering terjadinya kemacetan akibat para pedagang kaki Lima yang tidak menaati aturan
ANALISIS KEPEMIMPINAN KEPALA DESA PEREMPUAN DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN (STUDI PADA DESA GUWOKAJEN KECAMATAN SAWIT KABUPATEN BOYOLALI) Pambayun, Aisyah Fieta; Astuti, puji -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The involvement of women in leadership positions within the Indonesian government remains largely overshadowed by male counterparts. This situation is primarily due to gender inequality and injustice that women face in society. A similar lack of female leadership is evident in village governance in Boyolali Regency, particularly in the role of village head. This research focuses on the leadership of Evy Nurdina, the only female village head in Sawit Sub-district, overseeing Guwokajen Village. The aim of this study is to analyze how Village Head Evy Nurdina engages in the decision-making process. The research adopts a descriptive qualitative approach. Data collection methods include interviews and documentation, which are analyzed through data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions.The results indicate that Village Head Evy Nurdina successfully represents herself as a female leader, particularly in decision-making. She highlights traits commonly associated with female leaders, such as strong persuasive and communication skills, the ability to counter unfounded criticism effectively, a spirit of cooperation, democratic leadership capabilities, and the willingness to take risks.Consequently, her leadership showcases that women are deserving of leadership roles and possess unique characteristics in their approach, particularly in decision-making, where they often excel in verbal skills, assertiveness, and democratic principles. Recommendations from this study include providing greater opportunities for women to assume leadership roles in the public sector, especially within village governance
DIBALIK FENOMENA CALON KADES SUAMI- ISTRI: ANALISIS MUNCULNYA CALON BONEKA PADA PILKADES DI DESA TLOGOWATU KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 Kusumaningtyas, Winugraheni -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas fenomena pencalonan suami-istri dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, yang menimbulkan paradoks antara praktik demokrasi semu dan konsekuensi regulasi Pilkades yang tidak kontekstual terhadap kondisi sosial masyarakat. Studi ini bertujuan menganalisis modal yang dimiliki petahana dan pengaruhnya terhadap dinamika demokrasi di tingkat lokal. Lalu membahas bagaimana sistem pemilihan dapat menciptakan praktik pencalonan suami- istri. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe studi kasus. Dengan menggunakan teori praktik sosial Pierre Bourdieu untuk menganalisis modal yang dimiliki petahana dan teori demokrasi Huntington sebagai kerangka analisis, penelitian ini menemukan bahwa dominasi modal ekonomi, sosial, kultural, dan simbolik petahana menciptakan ketidakinginan bagi calon lain untuk bersaing. Regulasi yang mewajibkan minimal dua calon dalam Pilkades semakin memperkuat dominasi ini, memaksa petahana mencalonkan istrinya sebagai calon formal untuk memenuhi persyaratan administratif. Istri dipilih karena alasan strategis dianggap tidak mengancam kekuatan petahana dan perempuan sering kali hanya dijadikan calon boneka tidak dipandang sebagai subjek politik yang mandiri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa fenomena pencalonan suami-istri lebih merupakan konsekuensi dari sistem regulasi yang tidak kontekstual dengan realitas sosial masyarakat, dibandingkan praktik manipulasi demokrasi. Regulasi yang tidak fleksibel gagal mengakomodasi kondisi sosial-politik masyarakat desa yang didominasi petahana. Penelitian ini merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi dampak peraturan terbaru terkait calon tunggal terhadap partisipasi masyarakat, legitimasi kepemimpinan, dan kualitas demokrasi di tingkat desa
KEMELUT PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2018 (STUDI SENGKETA HASIL PILKADA KOTA TEGAL TAHUN 2018) Suci, Annisa Rahma; Sardini, nur hidayat -; -, fitriyah -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji kemelut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tegal tahun 2018 yang menimbulkan sengketa hasil pemilihan antara pasangan calon Habib Ali Zaenal Abidin-Tanty Prasetyoningrum dan pasangan terpilih, Dedy Yon Supriyono dan Muhammad Jumadi. Konflik ini dipicu oleh selisih suara yang sangat tipis, yaitu 0,23%, serta dugaan pelanggaran administratif, praktik politik uang, hingga rehabilitasi Ketua KPU Kota Tegal tahun 2018. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelesaian sengketa pemilihan yang melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan konflik dipengaruhi oleh kelemahan pengawasan penyelenggaraan Pilkada karena masih bersifat ad hoc, inkonsistensi kinerja KPPS selaku administrator utama Pemilu, serta ketidakmampuan mengelola bukti dari Pihak Pemohon. Kelemahan ini yang mengakibatkan Pemohon menganggap penyelenggaraan Pilkada Kota Tegal tahun 2018 dilaksanakan secara „asal-asalan‟. Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum menolak gugatan karena ketidakjelasan isi permohonan (obscuur libel). Penerapan Sistem Keadilan Pemilu secara profesional dan transparan diperlukan untuk mencegah sengketa serupa di masa depan. Langkah strategis edukasi pemilih yang inklusif, pengawasan partisipatif, dan penguatan integritas kelembagaan menjadi kunci untuk menciptakan demokrasi secara substantif
Evaluasi Output & Outcome Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Ke Purbalingga Food Center Tahun 2021 – 2024 Nuraini, Hanisa Dwi; -, supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan relokasi pedagang kaki lima di kawasan Alun – Alun Purbalingga dilakukan sebagai upaya yang ditempuh Pemerintahan Kabupaten Purbalingga untuk mengembalikan Alun – Alun Purbalingga sesuai dengan fungsinya sebagai ruang publik, tanpa mengkesampingkan keberadaan para PKL yang berjualan disana. Untuk itu, dibangun sebuah sentra kuliner baru yang lebih representatif yang disebut dengan Purbalingga Food Center sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 94 Tahun 2019. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis output(hasil) dan outcome (dampak) dari adanya kebijakan relokasi ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Ripley untuk output dan K. Bennet dan Rockwell untuk outcome. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang mana data diperoleh dari proses wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa evaluasi terhadap output dan outcome dari kebijakan relokasi ini belum dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Pedagang belum menerima kegiatan pemberdayaan secara konsisten sehingga belum mampu memasarkan produknya secara online. Alhasil, para pedagang hanya mengandalkan konsumen yang datang langsung ke Purbalingga Food Center saja. Kurangnya pengawasan menjadi salah satu faktor penyebab sepinya Purbalingga Food Center yang mengakibatkan tumbuhnya pedagang liar di zona berjualan, sehingga secara tidak langsung berimbas terhadap para pedagang di Purbalingga Food Center. Hal tersebut sekaligus menandakan revitalisasi yang dilakukan gagal dengan tumbuhnya pedagang liar disana. Tujuan yang belum tercapai tersebut diharapkan dapat mendorong keseriusan dan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga ke depannya
ANALISIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI KELOMPOK WANITA TANI DI KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus : Kelompok Wanita Tani Karang Melati Kelurahan Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman) Sunu, Adlu Hafiiza; -, supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi upaya pemberdayaan perempuan melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) Karang Melati di Kelurahan Sinduadi, Kabupaten Sleman. Kajian ini memfokuskan pada tahapan pemberdayaan, strategi yang diimplementasikan, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan program tersebut. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa KWT Karang Melati memiliki peran yang signifikan dalam mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif, memperkuat kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan, serta membangun solidaritas sosial di antara anggota. Strategi yang digunakan mencakup penyadaran potensi, pengembangan keterampilan, dan perluasan jaringan kemitraan. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan akses terhadap teknologi modern, minimnya modal usaha, serta beban kerja ganda. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan dukungan kelembagaan, perluasan akses modal, serta pengelolaan waktu yang lebih efektif untuk memperkuat pemberdayaan perempuan di sektor pertanian
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EMBUNG DI DESA MANGGIHAN KECAMATAN GETASAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 Hamidah, Aliefia -; -, supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai masalah infrastruktur yang kurang memadai di Desa Manggihan. Sudah sejak lama masyarakat Desa Manggihan menggunakan cara konvensional untuk mendapatkan air dengan memanfaatkan sumur bor dan air sungai. Cara ini dinilai tidak efisien karena besarnya tenaga yang dibutuhkan dan memerlukan waktu yang lama. Maka dari itu, diperlukan teknologi tepat guna dan aplikatif untuk mengatur ketersediaan pemenuhan kebutuhan air. Skripsi ini menggali tentang bagaimana pelaksanaan program pembangunan embung di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Proses pembangunan diawali dari proses pengambilan kebijakan, perencanaan, dam pelaksanaan pembangunannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode deskriptif analisis dengan menjabarkan segala “fenomena” yang tampak dan memaknai gejala-gejala (noumena) dibaliknya. Untuk melihat hal tersebut, peneliti berusaha untuk memahami dan memberikan informasi yang merinci terhadap suatu gejala atau fenomena dengan sangat dalam serta memberikan simpulan terhadap fenomena tersebut sesuai dengan konteksnya dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari George Edward III. Hasil penelitian menujukkan bahwa pembangunan embung di Desa Manggihan dapat meningkatkan kemudahan untuk mendapatkan air dan memberikan infrastruktur yang memadai untuk tampungan air, irigasi pertanian, kebutuhan peternakan, dan kebutuhan rumah tangga. Dalam proses implementasi kebijakan, pemerintah sebagai implementor seharusnya lebih tanggap dan cepat dalam alokasi dana kejelasan dalam Standar Opersional Prosedur. Akan tetapi, secara keseluruhan dalam aspek komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi implementasi kebijakan ini telah berhasil dilakukan. Implementasi kebijakan ini berlandaskan Peraturan Gubernur No. 81 Tahun 2013 yang pertama kali digagas oleh Ganjar Pranowo yang pada saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2015. Pada realitanya, satu-satunya aspek yang dapat meningkatkan perekonomian desa adalah pembangunan infrastruktur. Mereka telah memiliki potensi tetapi belum dapat mengolah dan mengalokasikan potensi tersebut. Pembangunan embung ini memiliki dampak bagi masyarakat, yaitu sebagai tampungan air untuk kebutuhan rumah tangga, peternakan, dan pertanian yang dialirkan menggunakan meteran air. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai inisiasi desa lain dalam menanggulangi problematika serupa
KOLABORASI ANTAR STAKEHOLDERS DALAM PENGEMBANGAN KAMPUNG TEMATIK (STUDI PENELITIAN KAMPUNG KULINER PUJASERA ENERGI DI KELURAHAN TAMBAKHARJO KOTA SEMARANG) Zinta, Annisa Zahra; Yuwono, Teguh -; Erowati, dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kampung Kuliner Pujasera Energi di Tambakharjo bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan akibat alih fungsi lahan tambak menjadi pemukiman yang menyebabkan pengangguran pada mantan petani tambak. Namun, sejak diresmikan pada tahun 2021 hingga 2022, kampung tematik ini menghadapi kendala seperti minimnya pengunjung dan terbatasnya aksesibilitas. Penelitian ini menganalisis kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan kampung ini beserta faktor pendorong dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, meliputi wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis didasarkan pada teori collaborative governance dengan indikator kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaboratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi awal cukup baik dengan kolaborasi sebelumnya, namun ketidakseimbangan sumber daya masih menjadi kendala. Desain kelembagaan dan kepemimpinan dinilai baik karena adanya aturan pelaksanaan dan pelibatan pemangku kepentingan dalam penyelesaian konflik. Proses kolaboratif juga cukup baik berkat adanya forum diskusi dan komitmen yang tinggi, meskipun masih terdapat kesepahaman antar pemangku kepentingan. Faktor pendorong utamanya adalah komitmen dan kepercayaan, sedangkan faktor penghambatnya adalah ketidakseimbangan sumber daya dan kurangnya pemahaman bersama. Saran yang diberikan adalah pendampingan UMKM untuk literasi digital, evaluasi kebutuhan desa tematik, dan kerja sama dengan akademisi untuk keberlanjutan Pujasera Energi.
Kebijakan Zonasi dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Warga Negara (Studi Kasus Sistem Zonasi SMA Negeri 1 dan 3 Semarang) Qhuraydillah, Muhammad Octavian; Yuwono, Teguh -; Alfirdaus, Laila Kholid
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Semarang. Fokus penelitian diarahkan pada analisis aspek pemenuhan hak pendidikan warga negara, termasuk akses, pelayanan, keuntungan, kerugian, kelemahan, dan bentuk kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan siswa, orang tua, dan guru di kedua sekolah, pengisian kuesioner, serta observasi langsung di lapangan. Data pendukung tambahan diperoleh dari dokumen kebijakan resmi dan laporan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Analisis data dilakukan dengan pendekatan triangulasi untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Penelitian ini memberikan manfaat akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pendidikan, pemerataan pendidikan (Educational Equity Theory), teori keadilan distributif, dan teori pelayanan sektor publik. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan institusi pendidikan dalam meningkatkan implementasi kebijakan zonasi agar lebih efektif, adil, dan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi berhasil memberikan akses pendidikan yang lebih merata, terutama bagi siswa yang tinggal dekat dengan sekolah. Namun, kebijakan ini juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan kuota, ketimpangan fasilitas, dan manipulasi data domisili oleh sebagian orang tua siswa. Selain itu, pelayanan di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 secara umum mempermudah proses pendaftaran siswa, meskipun masih terdapat kendala teknis dalam sistem daring dan validasi lokasi rumah. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem zonasi, meskipun memiliki dampak positif dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan, belum sepenuhnya efektif dalam memenuhi prinsip pemerataan pendidikan dan keadilan distribusi pendidikan. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan edukasi masyarakat untuk memastikan kebijakan zonasi mampu memenuhi hak pendidikan warga negara secara merata dan adil.
PENGELOLAAN ASET BERGERAK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PEMALANG Aprilianto, Panca Prasetio; Alfirdaus, Laila Kholid; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik pengelolaan aset bergerak milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dengan menggunakan Teori Manajemen Aset. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen untuk mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai pengelolaan aset bergerak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang. Hasil penelitian menunjukkan adanya celah antara kondisi aktual dan harapan dalam pengelolaan berdasarkan peraturan tersebut. Terdapat ketidaksesuaian pada tahap penggunaan, penatausahaan, serta pembinaan dalam pengelolaan aset bergerak. Sementara pada tahap perencanaan dan penganggaran, pengadaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, serta pengawasan dan pengendalian sudah sesuai dengan peraturan

Filter by Year

2012 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue