cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 1,709 Documents
 165   166   167   168   169 
DIBALIK KEKALAHAN KEPALA DESA PETAHANA KERTOSARI : Kasus Pemilihan Kepala Desa Kertosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Aurellia, Vianda Shafa; al_firdaus, laila kholid
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses kemenangan dalam setiap kontestasi politik yang dilakukan oleh kandidat pada Pemilihan Kepala Desa memiliki berbagai macam strategi pemenangan yang dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan. Strategi pemenangan kandidat memerlukan perencanaan pencalonan yang terorganisir agar bisa memaksimalkan perolehan dukungan dari masyarakat. Adapun dibalik kekalahan Petahana dalam Pilkades melawan kandidat pasangan suami istri menjadi sesuatu yang menarik. Kegagalan petahana dikarenakan kinerja kepemimpinnanya yang dinilai masyarakat kurang baik, menjadikan adanya peralihan dukungan dari pihak petahana ke pihak lawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dibalik kekalahan petahana dalam Pilkades Kertosari Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menyajikan data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dengan menilik teori modalitas politik dan politik uang menunjukkan bahwa Supriyanto berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Desa dengan menerapkan strategi pemenanganmelalui pendekatan intensif kepada masyarakat, sehingga pemilih melihat bagaimana figuritas, visi misi, dan program kerja yang dimiliki kandidat dibandingkan kekuatan finansial. Terlebih mendapat pengaruh dari kegagalan pencalonan petahana yang dinilai masyarakat bahwa kinerja kepemimpinan petahana kurang baik. Hal ini dibuktikan bahwa masyarakat Desa Kertosari mendukung kemenangan Supriyanto yang menghasilkan terpilih secara mutlak
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di Kabupaten Purbalingga Mukti, Ndaru Nedya; -, supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui TPS 3R di Kabupaten Purbalingga. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi lapangan dan analisis dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) belum terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun pengelolaan sampah di Kabupaten Purbalingga telah mengalami kemajuan, namun tantangan utamanya terletak pada ketersediaan sarana, sumber daya manusia, dan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kapasitas dan dukungan yang lebih besar dari pemerintah daerah serta peran serta aktif masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih optimal melalui prinsip 3R. Implementasi TPS 3R yang lebih luas dan terpadu diharapkan mampu
IMPLEMENTASI DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK (DRPPA) DI DESA SEMPOR LOR DAN DESA PANDANSARI PURBALINGGA Martiani, Astrid Tania; Yuwono, Teguh -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran gender adalah perilaku dan sikap yang umumnya dapat diterima, sesuai, atau diinginkan oleh seseorang sebagai kegiatan, tugas-tugas atau tanggung jawab bagi laki-laki maupun perempuan. Revolusi budaya yang lebih setara dan inklusif sangat penting untuk dilakukan untuk menjamin bahwa perempuan dapat memperoleh kebebasan dan hak-hak yang menjadi hak setiap orang. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dalah desa atau kelurahan yang berperspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Desa Ramah Perempuan Peduli Anak (DRPPA) dan indikator-indikator yang ada dalam implementasi DRPPA di Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari, Purbalingga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik purposive sampling digunakan dalam memilah sampel informan wawancara, yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak (DINSOSDALDUKKBP3A) Purbalingga, Pemerintahan Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari, dan masyarakat di Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari, Purbalingga. Hasil penelitian menunjukkan program DRPPA berperan signifikan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Desa Pandansari berhasil menerapkan program dengan baik, berkat dukungan komunikasi yang efektif, struktur kelembagaan yang jelas, dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Sebaliknya, Desa Sempor Lor masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kurang optimalnya koordinasi antar agen pelaksana. Disarankan agar Desa Sempor Lor fokus pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar agen pelaksana, serta memperbaiki sistem pendataan dan dokumentasi. Penting untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap pelaksanaan program dan memastikan regulasi yang mendukung program DRPPA selalu diperbarui
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERBUP NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINSTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN TANGERANG (Studi Implementasi Kebijakan di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang) Primandoro, Mochammad Fawwaz Milenio; Martini, Rina -; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan (PATEN) hadir untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pelayanan administrasi sehingga masyarakat dapat terbantu dalam mengurus dokumen-dokumen kependudukan. Kabupaten Tangerang juga telah mengatur PATEN dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Tangerang. Sejak peraturan tersebut berlaku, khususnya PATEN di Kecamatan Kelapa Dua telah berkembang dengan baik. Hal ini ditandai dengan kualitas pelayanan dan infrastruktur serta survey kepuasan masyarakat yang meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan PATEN yang ada di Kecamatan Kelapa Dua dan menganalisis faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan PATEN yang ada di Kecamatan Kelapa Dua. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan teori implementasi Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Kelapa Dua sudah berjalan dengan baik dengan terpenuhinya unsur-unsur implementasi kebijakan yang baik yaitu: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Birokrasi. Selain itu, penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Kelapa Dua didukung oleh beberapa faktor seperti: Koordinasi yang baik, pengembangan SDM yang baik, Peningkatan kualitas sarana dan prasarana, Komitmen pimpinan, dan Pengembangan Teknologi informasi. Saran dari penelitian ini adalah perlu mempertahankan capaian positif yang telah diraih oleh pihak kecamatan serta terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas PATEN. Kemudian, perlu adanya pembaruan informasi dan data terkait perubahan sistem PATEN dan capaian pelayanan secara rutin untuk memastikan transparansi pelayanan yang kemudian guna memastikan kualitas pelayanan dapat terjaga
“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO DI KOTA BEKASI TAHUN 2023” Ristiani, Tri Meila; Herawati, Nunik Retno; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejak tahun 2020 hingga 2023, Kota Bekasi memiliki permasalahan terkait kemiskinan. Kota ini memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di antara kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat. Pemerintah mengimplementasikan Program Sembako sebagai bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk tunai maupun nontunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebagai kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menjadi mekanisme dalam perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023, program ini dilaksanakan dengan prinsip dekonsentrasi melalui pendelegasian sebagian wewenang Kementerian Sosial kepada Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Sembako di Kota Bekasi pada tahun 2023 dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Sembako di Kota Bekasi tahun 2023 sudah berjalan dengan baik. Program ini berhasil mencapai tujuan dalam mengurangi beban pengeluaran dan memberi kendali bagi KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Program juga dapat mewakili kepentingan berbagai pihak dan memberikan manfaat seperti peningkatan ketahanan pangan dan menurunkan jumlah penduduk miskin di Kota Bekasi tahun 2023. Para pelaksana telah menjalankan tugas sesuai prosedur dan memiliki daya tanggap yang tinggi dalam menangani keluhan KPM. Lingkungan program yang kondusif dengan pembagian kewenangan yang jelas turut mendukung keberhasilan program ini. Namun, terdapat beberapa hambatan seperti KPM yang tidak melakukan transaksi, keterbatasan jumlah Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), dan sulitnya pengawasan penggunaan dana bantuan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan saran bagi pemerintah untuk menindaklanjuti KPM yang tidak melakukan transaksi, menambah personel TKSK di setiap kecamatan beserta kompensasi yang lebih layak, serta memperkuat sosialisasi dan pemantauan penggunaan bantuan untuk memastikan dana dimanfaatkan sesuai tujuan program
LEGAL DOCUMENTATION AND INFORMATION NETWORK (JDIH) AS AN IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT SYSTEM IN THE REGIONAL OF REPRESENTATIVE COUNCIL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Adhiasti, Tryavena Martha; -, Yuwanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the implementation of the Legal Documentation and Information Network (JDIH) as an e-government initiative within the Regional Representative Council (DPD RI) of Indonesia. The primary objective of this research is to assess the system's role in improving transparency, accountability, and accessibility of legal documentation for stakeholders and the public. By employing qualitative research methods, which include interviews with DPD RI staff and public users as well as document analysis, the study highlights the significant contributions made by JDIH while also addressing its limitations. The findings reveal that the implementation of JDIH has led to remarkable improvements in public access to legal documents. However, challenges such as limited technological infrastructure and low public awareness persist. This research underscores the need for ongoing investment in technology and enhanced public outreach initiatives to fully optimize JDIH’s potential. By providing an in-depth analysis, the study contributes to the broader understanding of how digital governance initiatives function in the context of developing countries
HUBUNGAN CALON KEPALA DESA DAN BOTOH DALAM PILKADES DLIMOYO NGADIREJO TEMANGGUNG TAHUN 2020 Wuryani, Dhea -; -, Fitriyah -; Astuti, puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang upaya pemenangan kandidat yang dilakukan oleh Botoh dan klientelisme yang terjadi antara Cakades, Botoh, dan Masyarakat pemilih pada proses Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo Tahun 2020. Botoh berperan penting dalam keterpilihan Saryono sebagai Cakades terpilih. Dalam proses tersebut, Botoh bertindak sebagai perantara yang memobilisasi dukungan masyarakat melalui berbagai strategi lokal (tahlilan, ngendong, jagongan, dan penyediaan makanan gratis, serta janji materi dengan penyewaan maupun pemberian lahan bengkok kades). Praktik tersebut mencerminkan hubungan klientelisme, di mana dukungan elektoral diperoleh melalui pertukaran manfaat material antara kandidat dan pemilih (Aspinall & Berenschot, 2019). Saryono berhasil mengalahkan dua kandidat lainnya, yaitu Dalyanto selaku petahana dan Tumari selaku penantang baru. Penelitian ini menggunakan Teori Klientelisme dari Edward Aspinall & Ward Berenschot (2019) serta Teori Politik Uang dari Edward Aspinall & Mada Sukmajati. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pilkades Dlimoyo 2020 tidak hanya menampilkan dinamika hubungan patron-klien pra-pilkades, tetapi juga perubahan hubungan pasca-pilkades. Hubungan patronklien dalam Pilkades Dlimoyo berbeda dari konsep aslinnya. Scott menemukan hubungan patron-klien pada Masyarakat petani (hubungan ekonomi) yang sifatnya sebagai hubungan diadik, resipokral, sukarela dan berdurasi panjang. Dalam konteks hubungan cakades dan botoh Pilkades hubungan tersebut hanya diadik dan sukarela yang masih ada, aspek durasi dan resipokral berubah karena hubungan yang terjalin sebelumnya tidak berkelanjutan dan mengalami kerenggangan
“PERMASALAHAN PERLINDUNGAN PENGEMIS ANAK DAN RESPON PEMERINTAH : STUDI KASUS KOTA TANGERANG SELATAN” Rachman, Syachnaz Rafida; Martini, rina -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan terhadap kelangsungan hidup anak jalanan adalah isu krusial yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan. Selama di jalanan, anak anak sering menjadi korban perlakuan kasar, eksploitasi, kekerasan fisik, dan bahkan terlibat dalam tindak kriminal. Kondisi ini berdampak negatif pada perkembangan mental, fisik, dan sosial mereka. Kota-kota besar seperti Tangerang Selatan memiliki daya tarik tersendiri bagi para urban, namun kepadatan penduduk di wilayah perkotaan seringkali menimbulkan konflik sosial yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan pengemis anak di Kota Tangerang Selatan tidak berjalan dengan baik karena masih banyaknya pengemis anak yang belum mendapatkan perlindungan mengenai hak-hak perlindungan yang sudah seharusnya mereka dapatkan. Dalam upaya memenuhi hak asasi dan kebebasan anak, pemerintah telah melakukan berbagai intervensi melalui dinas-dinas terkait. namun mereka masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Sementara itu, dalam konteks perlindungan kesejahteraan anak, meski pembagian tugas antar lembaga telah berjalan sebagaimana mestinya, kebijakan yang ada tidak selalu efektif untuk menjangkau pengemis anak. Bahkan ketika pengemis anak berhasil dijangkau, program yang tersedia seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan mereka yang sebenarnya. Beberapa faktor penghambat dalam upaya perlindungan pengemis anak dan penciptaan kota bebas pengemis di Tangerang Selatan perlu mendapat perhatian serius. Pertama, belum adanya regulasi khusus yang mengatur larangan aktivitas mengemis anak di kota ini. Kedua, ketiadaan panti atau rumah perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk menangani pengemis. Ketiga, keterbatasan kapasitas Rumah Singgah yang hanya dapat menampung 8 orang. Keempat, minimnya anggaran untuk penanganan masalah perlindungan pengemis anak. Kelima, lemahnya efek jera baik bagi pengemis anak maupun orang tua yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan program maupun kebijakan dan memaparkan hambatan yang terjadi di lapangan dan bagaimana respon pemerintah sangat penting untuk memberikan perlindungan bagi pengemis anak jalanan menggunakan teori Barda Nawawi Arief. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perlindungan pengemis anak dan dokumentasi
E-GOVERNMENT DAN AKUNTABILITAS SOSIAL Studi Kasus Website “Laporgub!” Siahaan, Audrey Loemongga Shaloom; Alfirdaus, Laila Kholid; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

LaporGub! is a digital platform that functions as a public complaint channel, designed to provide access to the public in reporting various problems related to public services directly to the local government. This platform is present as part of the e-government initiative to increase public involvement in government and public services. This study aims to analyze in depth how the quality of e-government services provided through the LaporGub! website can affect public involvement in monitoring and evaluating services provided by the government. The quality of service in question includes several aspects, namely efficiency, transparency, and responsibility for services received by the public. Using quantitative descriptive methods, the results of the study show that openness of access to information through the LaporGub! Platform plays a very important role in increasing social accountability. The faster and more responsive the government is in responding to reports given, the higher the public’s trust in the success of e-government in creating good governance. The use of digital technology to bridge interactions between the government and the public as done through LaporGub! Is expected to be a model for similar development platforms in other regions. In other words, LaporGub! Not only functions as a reporting tool, but also as a data source that can provide valuable insights for more responsive decision-making that is oriented towards community needs. This shows that when local governments are able to provide efficient, transparent, and responsive services, community participation will also increase, and public trust in the government will be stronger. These findings are expected to be a reference for local governments in improving and developing more effective e-government platforms for supporting the creation of accountable and participatory governance.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELURAHAN PARTISIPATIF DI KELURAHAN SIDOREJO KIDUL, KECAMATAN TINGKIR, KOTA SALATIGA Kania Rizky, Tara Qis-Hayya; Adnan, Muhammad -; Alfirdaus, Laila Kholid
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan dana kelurahan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam mencapai tujuan pembangunan. Penelitian menggunakan teori Partisipasi Arnstein, yang membagi tingkatan partisipasi masyarakat menjadi delapan tingkatan melalui tahapan Musrenbang Kelurahan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang diperoleh dari observasi, interaksi dengan informan, serta data empiris baik secara lisan maupun tertulis. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada tiap tahapanan Musrenbangkel bervariasi dari parsial hingga penuh, dengan usulan yang sudah mencerminkan kebutuhan keinginan masyarakat. Namun, masih ditemui beberapa faktor penghambat seperti tidak terakomodasinya database usulan, fokus sektoral OPD, intervensi politik, antrean realisasi usulan yang cenderung lama, dan kurangnya kapasitas perwakilan masyarakat dalam menyampaikan rencana pembangunan

Page 167 of 171 | Total Record : 1709

 165   166   167   168   169 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue