cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Public Policy and Management Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Administrasi Publik diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Arjuna Subject : -
Articles 68 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 13, No 2: April 2024" : 68 Documents clear
ANALISIS USER EXPERIENCE PADA PENGGUNAAN APLIKASI JAKARTA KINI (JAKI) DI PROVINSI DKI JAKARTA Riskasari, Vibby; Rahman, Amni Zarkasyi
Journal of Public Policy and Management Review Vol 13, No 2: April 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i2.43540

Abstract

Aplikasi JAKI merupakan inovasi layanan publik berbasis digital yang menyediakan berbagai fitur. Tujuan dari aplikasi JAKI adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh layanan dan membantu memnuhi kebutuhan masyarakat DKI Jakarta. Hadirnya aplikasi JAKI ini memberikan atensi positif di masyarakat karena menjadi terobosan baru Pemprov DKI Jakarta. Pelayanan aplikasi JAKI ini dipersepsikan oleh seluruh pengguna. Adanya persepsi positif dan persepsi negatif masyarakat dari penggunaan aplikasi JAKI, sehingga hal ini menimbulkan perbedaan yang didasarkan pada aspek pengalaman pengguna. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara dengan beberapa responden. Penelitian ini menggunakan metode analisis data User Experience Quistionnaire (UEQ). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator yang memiliki nilai paling baik berdasarkan perspi pengguna aplikasi JAKI adalah indikator kebaruan (novelty) dengan memperoleh nilai sangat baik, indikator stimulasi (stimulation) memperoleh nilai baik, indikator daya tarik (attractiveness) memperoleh nilai diatas rata-rata, indikator efisiensi (efficiency) memperoleh nilai diatas rata-rata, indikator kejelasan (perspicuity) memperoleh nilai diatas rata-rata dan indikator keandalan (dependability) memperoleh nilai yang masih belum optimal dengan nilai dibawah rata-rata.
ANALISIS MANAJEMEN PENANGGULANGAN STUNTING OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA BANFANU KECAMATAN NOEMUTI KABUAPTEN TIMOR TENGAH UTARA Arianti Nalle, Novi; Larasati, Endang
Journal of Public Policy and Management Review Vol 13, No 2: April 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i2.43651

Abstract

Setiap tahun, pemerintah berkomitmen untuk mengatasi masalah stunting di Indonesia. Desa Banfanu memiliki tingkat prevelensi stunting tertinggi di wilayah Puskesmas Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara. Tujuan dari penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan manajemen yang dilakukan pemerintah desa serta faktor penghambat dalam penanggulangan stunting di Desa Banfanu Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen penanggulangan stunting oleh Pemerintah Desa di Desa Banfanu telah memenuhi tahapan fungsi manajemen menurut teori George R. Terry. Perencanaan program juga didasarkan pada lima pilar strategi percepatan penurunan stunting dan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 179 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting mengatur tahapan pengorganisasian program. Semua pihak, termasuk Kantor BKKBN, Dinas Kesehatan, Tim Pertahanan, Kader, Kepala Desa, TPK, Camat, Pihak Puskesmas, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat, terlibat dalam koordinasi. Pengawasan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui laporan tertulis dan pertemuan yang diselenggarakan secara langsung melalui rembuk stunting. Faktor penghambat termasuk pola asuh keluarga, gaya hidup tradisional, pemahaman orang tua yang terbatas tentang stunting, dan informasi yang tidak merata tentang penyuluhan. Rekomendasi yang dapat diberikan termasuk penetapan standar untuk indikator perencanaan program, penerapan metode yang lebih inovatif atau menarik untuk menarik keluaraga stunting, pelaksanaan survei berkala tentang penyebaran informasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang stunting, khususnya orang tua di Desa Banfanu
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN DI KELURAHAN KUNINGAN, KECAMATAN SEMARANG UTARA, KOTA SEMARANG Intani Mardalina, Dian; Puspo Priyadi, Budi; Hayu Dwimawanti, Ida
Journal of Public Policy and Management Review Vol 13, No 2: April 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i2.43755

Abstract

This research began with the high number of cases of violence against women in Kuningan Village. The type of violence most often experienced by women is Domestic Violence (KDRT). On the other hand, Kuningan Village has the Women and Children Protection Network (JPPA) as the right arm of DP3A which operates in the field of women and children at the village level. JPPA Kuningan Village has guidelines in carrying out its duties, one of which is PERDA Number 5 of 2016. In PERDA Number 5 of 2016 Article 15 paragraph 2 explains seven efforts to prevent violence against women. Therefore, it is interesting to analyze more deeply the implementation of policies by JPPA in efforts to prevent acts of violence against women in the household in Kuningan Village. This research uses qualitative descriptive methods by collecting data through interviews and documentation. The results showed that the JPPA Kuningan Village has not fully implemented this policy. They are judging from the analysis of inhibiting factors using Van Metter and Van Horn's theory with six influencing components. Inhibiting factors that influence include resources, characteristics of implementing agents, economic, social and political conditions, as well as disposition of implementers. As for the aspects of standars and objectives and communication between organizations and strengthening activities they are good.
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA CANDI GEDONGSONGO KABUPATEN SEMARANG Sigalingging, Tessalonika Widi; Nurcahyanto, Herbasuki; Marom, Aufarul
Journal of Public Policy and Management Review Vol 13, No 2: April 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i2.43286

Abstract

Gedongsongo Temple is a tourism destination located in Candi Village, Bandungan District, Central Java, Indonesia. The tourism potential involves temple buildings and cultural sustainability which is still very strong. However, during its development, Gedongsongo Temple faced several obstacles, such as limited bathroom facilities, the condition of the path to the temple which was damaged with lots of rocks, steep and uneven roads, as well as limited parking space and management which still needed to be improved. So, this research aims to analyze the potential and attractiveness of the Gedongsongo Temple tourist attraction, as well as formulate strategies for developing this tourist attraction. The research method used is mix methods, with data collection through observation, interviews, questionnaires and literature studies. This research uses strategic planning theory by John M. Bryson, along with SWOT analysis techniques, Internal Factor Analysis Summary (IFAS), and External Factor Analysis Summary (EFAS) used to analyze the data. The results of this research state that the recommended development strategy for Gedongsongo Temple managers is to utilize strengths and opportunities, which are reflected in Quadrant I, supporting the Growth Strategy. This indicates that the management of the Gedongsongo Temple tourist attraction can combine opportunities such as the popularity of the Gedongsongo Temple tourist destination in Semarang Regency, the government's high attention to the development of this tourism, the use of information technology as a promotional medium, contribution to job creation, and increasing the income of the surrounding community. . Apart from that, Gedongsongo Temple has historical value, such as the tradition of temple rehearsals or temple ruatan, especially in Semarang Regency. The suggestions from this research are to increase government attention, especially in developing tourist facilities and infrastructure at Gedongsongo Temple, preparing the temple rehearsal tradition or temple ruatan as a tourist event, and improving the quality of information technology as a medium, especially in providing information on entrance fees for Gedongsongo Temple tourism.
PROSES DIFUSI INOVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI KABUPATEN BOYOLALI Putri Oktaviana, Prita Veronica; Warsono, Hardi; Astuti, Retno Sunu
Journal of Public Policy and Management Review Vol 13, No 2: April 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i2.43532

Abstract

In the era of digitalization, technological and information developments are increasingly developing. The government has made a new breakthrough in the field of population administration through the innovation of Digital Population Identity (IKD). The aim of the IKD is to facilitate and speed up public service transactions in digital form. The process of diffusion of this innovation is important in ensuring its acceptance and successful implementation in society. This research aims to analyze the process of diffusion of Digital Population Identity (IKD) innovation in Boyolali Regency as well as the obstacles in the process of diffusion of Digital Population Identity (IKD) innovation in Boyolali Regency. This research uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews and documentation and uses Rogers' theory. The research results show that the process of diffusion of Digital Population Identity (IKD) innovation in Boyolali Regency through stages consisting of knowledge, persuasion, decision making, implementation and confirmation has become the focus in efforts to spread this innovation. However, even though they have passed these stages, the IKD innovation diffusion process in Boyolali Regency has still not reached its maximum level. However, this diffusion process does not run without obstacles. Psychological barriers include low levels of trust, concerns about data security, and negative experiences that influence people's attitudes and interest towards IKD. Meanwhile, practical obstacles include limited human resources in dissemination, lack of technological literacy, difficulty in using the application, and complicated requirements. This obstacle shows that even though it has gone through various stages, further efforts are still needed to increase the effectiveness and acceptance of IKD innovation in the Boyolali Regency community.
PERAN STAKEHOLDERS DALAM PENURUNAN ANGKA PREVALENSI STUNTING DI KOTA SEMARANG Nur Alifisyiam, Ferita; Rina Herawati, Augustin; Purnaweni, Hartuti
Journal of Public Policy and Management Review Vol 13, No 2: April 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i2.43597

Abstract

The success of Semarang City in reducing the stunting prevalence rate by 10.4% in 2022 cannot be separated from the involvement of stakeholders who played a role. This achievement was better than the national target (14%) and was the lowest stunting prevalence rate in Central Java. The aim of this research is to identify stakeholders who are involved and analyze their role in reducing the prevalence of stunting in Semarang City. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation and literature study. This research uses Maryono et.al's theory to identify stakeholder and Bryson's theory for analyzing roles stakeholders which are involved. The results of this research show that stakeholders Those involved in successfully reducing stunting prevalence rates in Semarang City were identified into three categories, namely (1) primary stakeholder (target communities, posyandu and puskesmas); (2) secondary stakeholder consisting of private parties; and (3) key stakeholder (Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, and Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang). Meanwhile, the role of stakeholders is divided into four types, namely key players, context setters, subjects, and crowd. The recommendations given in this research are (1) the Semarang City Government needs to apply the concept of community empowerment in handling stunting in order to increase community independence; and (2) the cross-sector program innovations owned by the Semarang City Government can be applied to other regional governments as a pilot project in reducing stunting prevalence rates.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEASISWA PRESTASI PENDIDIKAN TINGGI KABUPATEN REMBANG Anggraini, Dini Dwi; Hanani, Retna; Suwitri, Sri
Journal of Public Policy and Management Review Vol 13, No 2: April 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i2.43737

Abstract

Pendidikan menjadi aspek penting yang disoroti oleh Pemerintah Kabupaten Rembang. Dalam rangka meningkatkan Indeks Pengembangan Manusia yang masih rendah, Pemerintah Kabupaten Rembang menetapkan kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang, dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Rembang. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang melihat implementasi kebijakan sebagai eksekusi dari kebijakan dasar berupa undang-undang dan keputusan yang dikeluarkan oleh badan eksekutif atau badan peradilan. Peneliti menggunakan teori model implementasi oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn untuk dapat mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengambilan studi di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Rembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi masih memiliki banyak kekurangan. Hal ini disebabkan oleh masih ditemukannya faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan yang meliputi sumber daya finansial yang masih terbatas, sumber daya waktu yang belum dimanfaatkan dengan maksimal, hingga lingkungan ekonomi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang berpotensi tidak memenuhi target pendapatan daerah. Peneliti memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Rembang untuk bekerja sama dengan pihak swasta dalam meningkatkan sumber dana, menentukan tenggat waktu pengumpulan laporan pertanggung jawaban yang tegas, dan mendorong diversifikasi sektor ekonomi lokal yang potensial.
PENGARUH PRODUKTIVITAS PEGAWAI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PDAM KOTA SEMARANG CABANG SELATAN UNTUK MENINGKATKAN AIR BERSIH DI KECAMATAN TEMBALANG Titiasvi Wahyudi, Resynia; Purnaweni, Hartuti; Rina Herawati, Augustin
Journal of Public Policy and Management Review Vol 13, No 2: April 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i2.43835

Abstract

Penyediaan air bersih di Indonesia dijamin oleh pemerintah berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa hak air merupakan hak asasi manusia. Salah satu langkah Pemerintah Indonesia untuk menangani permasalahan air bersih adalah dengan menyediakan layanan air bersih melalui (PDAM). Kota Semarang menjadi salah satu kota dengan penurunan Indeks Kualitas Air (IKA) selama 2 tahun terakhir yaitu 2021 dan 2022. Salah satu cara meningkatkan IKA yaitu perlu kinerja dan produktivitas pegawai PDAM Kota Semarang yang baik untuk menghasilkan air bersih yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh produktivitas pegawai terhadap kinerja pegawai PDAM Kota Semarang Cabang Selatan untuk Meningkatkan Air Bersih di Kecamatan Tembalang. Penelitian ini berjenis mix method. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Sumber data dari penelitian ini yaitu data primer berupa kuesioner dan wawancara serta data sekunder berupa data dari lembaga pemerintahan, website dan perpusatakaan. Data dianalisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan ujikorelasi spearman. Berdasarkan hasil uji, terdapat pengaruh Produktivitas Pegawai (X) terhadap Kinerja Pegawai (Y) untuk Meningkatkan Air Bersih di Kecamatan Tembalang. Oleh karena itu, diperlukan produktivitas pegawai PDAM Kota Semarang Cabang Selatan yang baik agar kinerja pegawai juga baik sehingga air bersih di Kecamatan Tembalang dapat meningkat.
EFEKTIVITAS MAL PELAYANAN PUBLIK DALAM MELAKSANAKAN POLA PELAYANAN TERPADU DI KABUPATEN JEPARA a Septiana, Niken Putri Mia; Marom, Aufarul; Nurcahyanto, Herbasuki
Journal of Public Policy and Management Review Vol 13, No 2: April 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i2.43148

Abstract

Mal Pelayanan Publik merupakan penyelenggaraan layanan yang menyediakan berbagai jenis layanan publik dalam satu lokasi. MPP memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam menerima pelayanan publik, namun dalam penyelenggaraan MPP Kabupaten Jepara masih terdapat beberapa permasalahan yang mengindikasikan kurang efektifnya MPP Kabupaten Jepara dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Jepara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas MPP dalam melaksanakan pola pelayanan terpadu di Kabupaten Jepara serta faktor pendorong dan faktor penghambat efektivitas tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta menggunakan analisis model Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPP Kabupaten Jepara dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terdapat indikator yang telah tercapai dan terdapat indikator yang masih terdapat permasalahan. Hal ini berdasarkan indikator efektivitas organisasi menurut Duncan yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Sedangkan faktor pendorong dan penghambat efektivitas tersebut dianalisis berdasarkan karakteristik yang menentukan efektivitas organisasi menurut Steers yaitu karakteristik organisasi, lingkungan, dan pegawai, serta kebijakan dan praktek manajemen. Saran yang diberikan adalah menentukan waktu yang tepat untuk memperbaiki sistem pelayanan, penyesuaian regulasi SOP yang mengatur terkait waktu perizinan dan non perizinan, melakukan sosialisasi tentang keberadaan MPP secara masif baik langsung maupun melalui sosial media, memberikan identitas bangunan MPP, lebih memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada seperti mesin antrian, serta menegaskan regulasi khususnya kepada OPD-OPD teknis agar terwujud keterpaduan terkait penyelenggaraan MPP Kabupaten Jepara.
IMPLEMENTASI LAYANAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DI INSPEKTORAT KABUPATEN REMBANG Kristiawan, Daffa Aulya; Hanani, Retna; ., Kismartini
Journal of Public Policy and Management Review Vol 13, No 2: April 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i2.43302

Abstract

The public complaint service is a form of government policy to increase agency accountability in providing service to the community. One of the agencies that has implemented an online-based public complaint service is the Rembang Regency Inspectorate in the form of a Whistleblowing system. This research aims to analyze the implementation of Whistleblowing system services, as well as the elements that support or hinder its implementation. This research uses a descriptive approach using qualitative strategies. This research result show that implementation of the Whistleblowing system is not optimal due to the lack of complaint reports from the public. The driving factors in implementing the Whistleblowing system service at the Rembang Regency Inspectorate are the quality of the implementers and the bureaucratic structure. The obstacles faced include communication, authority, financial and human resource constraints. It can be concluded that the implementation of the Whistleblowing system service at the Rembang Regency Inspectorate as a whole has gone well, but several inhibiting factors have caused the implementation of the program to be less than optimal. Suggestions from researchers are implementing a special forum to introduce complaint services, shifting the previously conventional complaint system to now using Whistleblowing system services, adding employees in other work units, using outsourching services for updates, optimizing employees to update the Whistleblowing system, lobbying with BKD employee considerations.

Page 1 of 7 | Total Record : 68

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 1: Januari 2025 Vol 13, No 4: Oktober, AP Rembang 2024 Vol 13, No 4: Oktober 2024 Vol 13, No 3: Juli, Administrasi Pubik Rembang 2024 Vol 13, No 3: Juli 2024 Vol 13, No 2: April 2024 Vol 13, No 1: Januari 2024 Vol 12, No 4: Oktober 2023 Vol 12, No 3: Juli 2023 Vol 12, No 2: April 2023 Vol 12, No 1: Januari 2023 Vol 11, No 4: Oktober 2022 Vol 11, No 3: Juli 2022 Vol 11, No 2: April 2022 Vol 10, No 4: Oktober 2021 Vol 10, No 3: Juli 2021 Vol 10, No 2: April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari Volume 9 Nomer 4 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 3 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020 Volume 8 Nomer 4 Tahun 2019 Volume 8, Nomer 3, Tahun 2019 Volume 8, Nomer 2, Tahun 2019 Volume 8, Nomer 1, Tahun 2019 Volume 7, Nomer 4, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 3, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 2, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 1, Tahun 2018 Volume 6, Nomer 4, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 3, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 2, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 1, Tahun 2017 Volume 5, Nomer 4, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 3, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 2, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 3, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014 Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Volume 1, Nomor 3, Tahun 2012 Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012 Volume 1, Nomor 1, tahun 2012 Vol 11, No 1: Januari More Issue