Garuda - Garba Rujukan Digital

EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI PUSKESMAS MANYARAN KOTA SEMARANG Rifai, Mochammad Yoga; Hariani, Dyah
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Perilaku merokok merupakan perilaku yang masuk dalam perilaku tidak sehat, hal ini membuat perilaku merokok haruslah diatur agar tidak menimbulkan efek negatif bagi orang lain yang berada di sekitar perokok. Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 03 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, menjadi bagian dari upaya dari mengatur perilaku merokok. Puskesmas Manyaran lokus penerapan kebijakan tersebut, selain didukung menjadi puskesmas percontohan pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Puskesmas Manyaran yang telah lama berlangsung, beserta faktor penghambat yang mempengaruhi. Penelitian dilakukan berdasar teori evaluasi kebijakan dari beberapa ahli. Metode yang digunakan penelitian dengan tipe deskriptif kualitatif, data penelitian didapatkan dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menyatakan dari subyek utama (para perokok) mempunyai kesadaran hidup sehat tetapi pada kesadaran berhenti belum, kemudian pada perilaku merokok lebih menyesuaikan tempat. Kelompok lain diketahui mendukung penerapan kebijakan, selain itu pada aspek kenyamanan menjadi lebih baik. Manfaat tidak langsung yang didapatkan yaitu masyarakat menjadi sadar akan pentingnya hidup sehat tanpa rokok. Faktor penghambat evaluasi berasal dari beberapa faktor seperti sumber daya manusia masih ada permasalahan, cara implementasi terkadang kurang pada pengawasan, cara menanggapi kebijakan kurang kepada komitmen para perokok untuk menaati dan terdapat tujuan kebijakan yang bertentangan dengan semangat anti rokok. Saran yang diberikan adalah pemerintah Kota Semarang haruslah lebih serius melaksanakan kebijakan dan inovasi dalam sosialiasi dan pelayanan konsultasi rokok bisa lebih ditingkatkan lagi.

PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI BPSPAMS MENGGUNAKAN INDIKATOR MALCLOM BALDRIGE CRITERIA FOR PERFORMANCE EXCELLENCE (MBCFPE) PADA PROGRAM PAMSIMAS DI DESA PURWOSARI, WONOBOYO, TEMANGGUNG Dhita Arika; Amni Zarkasyi Rahman
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

The availability of clean water is a basic need of the community. This is realized by the government through the community based Drinking Water and Sanitation Provision Program (PAMSIMAS). Previous studies on PAMSIMAS mostly focused on program evaluation, community participation, and the effectiveness of the program. Research on the performance of organizations that depart from the community as program administrators is still rarely found. Therefore, this research examined the performance of the Managing Board of Drinking Water and Sanitation (BPSPAMS) which manages the built drinking water facilities, and which has a great influence on the sustainability of program operations. The purpose of this study was to assess the performance of the BPSPAMS in the PAMSIMAS Program in Purwosari Village, Wonoboyo, Temanggung, using the 7 indicators of Malclom Baldrige for Performance Excellence (Leadership, Strategic Planning, Community Focus, Information and Knowledge Management System, Team Focus, Operational Focus, and Work Results). The population taken in this study were members of the BPSPAMS in Purwosari village. This research used descriptive quantitative method, using the determination of the interval class and calculate the weight of each indicator. The results showed that the BPSPAMS has well performed since the provided are in accordance with the community needs, a good development Plan exist, members' knowledge is in accordance with the conditions of the field, and community relations with members are in accordance with ethical values and politeness. However, some internal problems are found, such as the inactive leaders and some members in carrying out their duties and functions, as well as lack of organizational revenue that hinders the fulfillment of the operational needs. It is recommended that all members of BPSPAMS in Purwosari village to reorganize, and collaborate with those who can help with financial needs, and not to use Malclom Baldrige for Performance Excellence indicators in the scope of performance measurement for public organization, especially in rural level organizations.

MANAJEMEN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BANK SAMPAH ‘NGUDI LESTARI’ KELURAHAN TINJOMOYO, KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG Ilham Wicaksono; Hardi Warsono
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Sampah merupakan permasalahan yang cukup serius di Kota Semarang, berbagai macam upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk menanggulangi hal tersebut, salah satunya adalah melalui pendirian bank sampah. Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui Bagaimana manajemen dalam pemberdayaan Bank Sampah „Ngudi Lestari‟ di Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dan apa saja faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan dengan 8 narasumber. Data tersebut selanjutnya, dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dan diuji kualitas datanya menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukan bahwa Manajemen dalam pemberdayaan bank sampah di Kelurahaan Tinjomoyo sudah cukup baik meskipun masih kurang maksimal. Adapun faktor yang mendukung adalah: masyarakat bersifat terbuka, adanya pelatihan bagi pengelola, adanya arahan yang jelas, adanya fasilitas pendukung, partisipasi masyarakat yang tinggi, adanya komunikasi dua arah, dan pimpinan yang berintegritas. Sedangkan faktor penghambat yang ditemukan adalah: masyarakat terkadang masih lupa kegiatan pengelolaan bank sampah, pengelola yang sudah berumur, kurangnya kemampuan dalam penggunaan teknologi, pola pikir konvensional, data yang kurang update, dan tingkat partisipasi masyarakat yang hanya mencapai tingkat RT dan RW.

Evaluasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Auretha Angeline; Susi Sulandari
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah yang menarik untuk diteliti yaitu mengapa Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang belum dilakukan secara optimal. Faktanya adalah pelaksanaan PATEN di Kecamatan Kota Semarang masih berjalan setengah, Pemerintah Kota Semarang dan kecamatan belum siap melaksanakan kebijakan PATEN, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai PATEN dan kurangnya pegawai teknis di bagian pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kebijakan PATEN, serta menganalisis dan mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan kebijakan PATEN. Teori yang digunakan adalah evaluasi kebijakan publik beserta tolak ukur evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N Dunn meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan, dan faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan kebijakan dikemukakan oleh George C Edwards III meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Gunungpati belum sepenuhnya dapat melaksanakan kebijakan PATEN sesuai dengan pedoman PATEN. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan PATEN belum tercapai maksimal. Namun, pegawai dalam memberikan pelayanan sudah bersikap adil kepada masyarakat. Respon masyarakat terhadap PATEN tidak begitu berdampak bagi masyarakat karena masyarakat dalam melakukan pelayanan masih berpedoman pada kelonggaran waktu. Kebijakan PATEN memiliki maksud dan tujuan yang baik demi meningkatkan kualitas pelayanan, dan kebijakan PATEN tepat adanya diterapkan di Kecamatan Gunungpati apabila dibandingkan dengan sebelum adanya PATEN, lebih baik sekarang. Sedangkan faktor pendorong kebijakan PATEN adalah komunikasi, sedangkan penghambatnya adalah sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA SEMARANG Nadya Misva Laila; Zainal Hidayat
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah dengan berbagai tempat hiburan yang menjual berbagai minuman beralkohol. Bahkan, adapun minuman ciri khasnya yaitu congyang yang mudah ditemui diberbagai tempat. Hal ini menunjukkan maraknya penjualan minuman beralkohol di Kota Semarang baik itu legal maupun ilegal. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan organisasi pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok, fungsi, serta wewenang dalam menciptakan kondisi serta lingkungan yang tertib serta aman di masyarakat. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat khususnya di Kota Semarang berkaitan pula dengan pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol yang diatur pada Perda Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis kinerja Satpol PP dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang serta faktor-faktor penghambatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menjelaskan mengenai fenomena yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi lapangan, wawancara dengan narasumber, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang masih belum maksimal. Hal tersebut dilihat dari kurangnya produktivitas dalam hal koordinasi sebelum pelaksanaan operasi, lalu belum adanya responsibilitas dalam bentuk ketidaksesuaian antara Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang SOP Satpol PP sebagai acuan bekerja dengan pelaksanaan di lapangan, serta kurangnya responsivitas dalam menanggapi aduan penutupan/penyegelan. Namun, dalam akuntabilitas sudah baik dilihat dari pelaporan dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Terdapat pula kendala dalam sumber daya manusia, keamanan informasi serta koordinasi. Saran yang dapat dilakukan yaitu dilaksanakannya koordinasi sebelum operasi, bekerja sesuai SOP dan dilaksanakan pembacaan, bersikap tegas dan tidak segan menutup tempat penjualan ilegal, tetap humanis dan dilaksanakan penambahan personil.

PELAKSANAAN STRATEGI PENANGANAN PENATAAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN MIROTO, KECAMATAN SEMARANG TENGAH, KOTA SEMARANG Evita Artanadya Doloksaribu; Zainal Hidayat
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Kelurahan Miroto merupakan kelurahan yang termasuk dalam lokasi permukiman kumuh tertinggi di Kecamatan Semarang Tengah. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah melakukan pelaksanaan strategi peningkatan jumlah rumah tidak layak huni melalui Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk mengurangi jumlah permukiman kumuh yang ada di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan strategi penanganan penataan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kelurahan Miroto. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif tipe deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pelaksanaan strategi penanganan penataan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kelurahan Miroto dilakukan dengan analisis lingkungan strategis serta identifikasi faktor penghambat. Hasil penelitian menunjukkan proses pelaksanaan strategi yakni perumusan, pelaksanaan dan evaluasi serta faktor penghambat yang dialami dalam pelaksanaan strategi penanganan penataan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kelurahan Miroto. Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni belum optimal karena masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Faktor penghambat pelaksanaan strategi adalah kuantitas sumberdaya manusia, anggaran, gangguan keamanan, kondisi cuaca serta laporan aduan masyarakat. Saran yang dapat diberikan adalah menyesuaikan perbaikan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan jumlah sumberdaya manusia dan anggaran serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program

Evaluasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Auretha Angeline; Susi Sulandari
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah yang menarik untuk diteliti yaitu mengapa Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang belum dilakukan secara optimal. Faktanya adalah pelaksanaan PATEN di Kecamatan Kota Semarang masih berjalan setengah, Pemerintah Kota Semarang dan kecamatan belum siap melaksanakan kebijakan PATEN, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai PATEN dan kurangnya pegawai teknis di bagian pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kebijakan PATEN, serta menganalisis dan mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan kebijakan PATEN. Teori yang digunakan adalah evaluasi kebijakan publik beserta tolak ukur evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N Dunn meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan, dan faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan kebijakan dikemukakan oleh George C Edwards III meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Gunungpati belum sepenuhnya dapat melaksanakan kebijakan PATEN sesuai dengan pedoman PATEN. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan PATEN belum tercapai maksimal. Namun, pegawai dalam memberikan pelayanan sudah bersikap adil kepada masyarakat. Respon masyarakat terhadap PATEN tidak begitu berdampak bagi masyarakat karena masyarakat dalam melakukan pelayanan masih berpedoman pada kelonggaran waktu. Kebijakan PATEN memiliki maksud dan tujuan yang baik demi meningkatkan kualitas pelayanan, dan kebijakan PATEN tepat adanya diterapkan di Kecamatan Gunungpati apabila dibandingkan dengan sebelum adanya PATEN, lebih baik sekarang. Sedangkan faktor pendorong kebijakan PATEN adalah komunikasi, sedangkan penghambatnya adalah sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Analisis Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Kudus) Bagus Noor Handika; Dewi Rostyaningsih
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Analisis Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Kudus) Oleh: Bagus Noor Handika, Dra. Dewi Rostyaningsih, M.Si Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman : http// www.fisip.undip.ac.id email fisip@undip.ac.id ABSTRAK Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat, ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tapi juga untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama. Akan tetapi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sendi pelayanan antara lain yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar penduduk, masih dirasakan belum seperti yang diharapkan oleh masyarakat, terutama pada pelayanan yang diberikan di Kantor SAMSAT Kabupaten Kudus. Masalah yang muncul adalah bagaimana kualitas pelayanan publik di Kantor SAMSAT Kabupaten Kudus? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan publik pada kantor SAMSAT Kabupaten Kudus dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada pelaksanaan pelayanan di Kantor SAMSAT Kabupaten Kudus. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pelayanan publik di Kantor SAMSAT kabupaten Kudus sudah menerapkan dimensi Tangibel, Realibility, Responsiviness, Assurance dan Emphaty beserta kriteria-kriterianya, akan tetapi masih terdapat beberapa kriteria yang belum berjalan antara lain, kenyamanan fasilitas, kemudahan dalam proses pelayanan, kecermatan pegawai, pelayanan dengan cepat dan tepat, dan menghargai setiap pelanggan. Kriteria yang belum terlaksana dalam penelitian ini antara lain, kurangnya jumlah tempat duduk, kurang jelasnya alur pelayanan, kurang aktifnya petugas dalam memberikan informasi tentang alur pelayanan, kurangnya tingkat ketelitian petugas dalam melaksanakan pelayanan dan petugas yang dinilai kurang menghargai masyarakat penerima pelayanan.

Implementasi Program Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta (Studi di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi) Raafinda Nur Afifa; Ari Subowo
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Pendidikan inklusif menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 70 Tahun 2009 adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi program pendidikan inklusif di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi dengan mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program pendidikan inklusif menurut Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan informan dari pihak pengelola program pendidikan inklusif, Staff Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Pihak penyelenggara program pendidikan inklusif, SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi; pihak penerima program pendidikan inklusi, orang tua peserta didik berkebutuhan khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi program pendidikan inklusif di SD Negeri Meruya Selatan sudah berjalan dengan baik namun masih ditemui beberapa hambatan yaitu adanya daya tampung yang berlebih, sosialisasi dalam pelaksanaan prosedur penerimaan peserta didik baru, belum sepenuhnya disertakan tenaga professional dalam pelaksanaan identifikasi dan asesmen, kurangnya staff tata usaha, dan bangunan yang belum ramah disabilitas. Saran yang diberikan untuk meningkatkan implementasi program pendidikan inklusif di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi yaitu melakukan sosialisasi langsung terkait dengan jadwal pelaksanaan prosedur penerimaan peserta didik baru ke masyarakat sekitar, menyertakan tenaga professional dalam pelaksanaan identifikasi dan asesmen bagi peserta didik berkebutuhan khusus, melakukan analisis beban kerja bagi Guru Pembimbing Khusus dan tenaga TU dan pengajuan akses bangunan yang ramah disabilitas.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2018 PASAL 1 AYAT 6 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK KOS DI KECAMATAN TEMBALANG Kharisma Lufiana; Nina Widowati
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Boarding tax is a levy that is levied on the operation of rented houses with more than 10 (ten) rooms. The existence of the tax is expected to be able to increase regional revenue so that it has an impact on increasing Local Revenue (PAD). In reality, there are still taxpayers whose boarding houses are not listed as tax objects, this is the background of this research. This policy is stated in Semarang City Regulation Number 4 of 2018 Article 1 Paragraph 6 About Hotel Taxes. The purpose of this research is to describe how the implementation of Semarang City Regional Regulation number 4 of 2018 article 1 paragraph 6 regarding boarding tax in the District of Tembalang and determine the inhibiting factors of implementation. The theory used is theory 5 (five) accuracy of the implementation of Riant Nugroho and Van Meter Van Horn with standard and target variables, and social conditions. This research is a descriptive qualitative research. Data collection techniques using interviews and documentation. The selection of informants uses accidental sampling. The results showed that the implementation of the kos tax collection policy in Tembalang sub-district was still not running as expected from the policy, target and process accuracy. The inhibiting factors for the implementation of the kos tax collection policy are unclear standards and targets and social conditions for the community's response to the existence of these policies, which accept and reject them. Recommendations that can be given are finding or formulating the implementation of the tax tax policy, increasing the provision of understanding of the tax policy for the public, especially taxpayers.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA