cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Shita Dewi
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 2089 2624     EISSN : 2620 4703     DOI : -
Core Subject : Health,
Public Health
Arjuna Subject : -
Articles 436 Documents
 29   30   31   32   33 
Evaluasi Kesiapan Rumah Sakit Menghadapi Bencana Non-Alam: Studi Kasus COVID-19 di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta Yohana Puji Dyah Utami; Rizaldy T. Pinzon; Andreasta Meliala
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.61686

Abstract

Pandemi COVID-19 menjadi masalah global sejak kemunculannya di Wuhan, Cina pada akhir 2019. Pengalaman di Cina dan di berbagai negara termasuk Indonesia menunjukkan upaya penyiapan fasilitas kesehatan untuk pasien COVID yang melonjak dalam waktu singkat. Tujuan utama penelitian ini adalah mengukur tingkat kesiapan rumah sakit Bethesda Yogyakarta dalam menyiapkan sumber daya untuk mengatasi lonjakan pasien COVID-19. Penelitian ini adalah studi kasus. Populasi penelitian adalah staf dan manajemen rumah sakit yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Instrumen penelitian berupa panduan wawancara mendalam, daftar pertanyaan wawancara, dan form Hospital Safety Index (HSI). Analisis data ditampilkan sesuai dengan konsep surge capacity rumah sakit yaitu meliputi aspek space, staff, stuff/supplies, dan system berdasarkan data penelitian. Indeks keamanan modul 2 sebesar 0,38 dan klasifikasi b. Indeks keamanan modul 3 sebesar 0,70 dan klasifikasi a. Indeks keamanan modul 4 sebesar 0,29 dan klasifikasi c. Status keseluruhan fasilitas kesehatan termasuk klasifikasi B, dengan indeks keamanan sebesar 0,46. Faktor-faktor penentu manajemen bencana di rumah sakit Bethesda Yogyakarta berdasarkan aspek space adalah perubahan tata ruang, penyiapan dan penggunaan ruang isolasi, penyiapan eskalasi ruang, dan alur ke ruang isolasi. Faktor-faktor penentu berdasarkan aspek staff adalah kesediaan, kriteria, dan kompetensi SDM, perlindungan terhadap staf, skrining dan isolasi bagi staf yang terpapar COVID-19, dan upaya memotivasi staf untuk pelayanan COVID. Faktor-faktor penentu berdasarkan aspek supplies adalah upaya mencukupkan APD yang sesuai standar dan level, sinkronisasi kebutuhan dan ketersediaan logistik, upaya mencukupkan logistik, peran jejaring dalam mencukupi kebutuhan seperti ventilator dan donasi. Faktor-faktor penentu berdasarkan aspek sistem adalah upaya meminimalkan risiko penularan, pemisahan area, skrining, komunikasi eksternal dan internal, sistem informasi, tren selama pandemi, dan inovasi pelayanan sebagai strategi rumah sakit untuk bertahan. Selama status kedaruratan belum dicabut, rumah sakit harus terus melakukan langkah-langkah intervensi untuk mengantisipasi lonjakan pasien COVID atau jika ada gelombang kedua pandemi.
Apakah Pelaksanaan Program Jogo Tonggo di Dusun Pelem Kabupaten Rembang Efektif? Rizani Shofi; Sutopo Patria Jati; Ayun Sriatmi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 9, No 4 (2020)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.61712

Abstract

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan COVID-19 Di Tingkat Rukun Warga (RW) Melalui Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Jogo Tonggo. Desa Sendangasri merupakan salah satu desa di Kabupaten Rembang yang menerapkan Jogo Tonggo tepatnya di Dusun Pelem. Pada awal bulan Juli dilaporkan terdapat 1 kasus positif covid-19 di Dusun Pelem. Artikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Jogo Tonggo hanya mencakup dua bidang, yaitu bidang kesehatan dan bidang sosial keamanan. Tidak optimalnya pelaksanaan jogo tonggo dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kurangnya komunikasi antar birokrasi dalam mensosialisasikan jogo tonggo, satgas belum memahami pedoman pelaksanaan program sehingga tidak mengetahui tugas, fungsi dan kewenangannya. Kewenangan pelaksana yang terbatas akibat tidak adanya SK serta adanya ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah desa dalam perencanaan program dan pemenuhan sumber daya.Regional Government of Central Java Province issued Instruction Number 1 of 2020 concerning Community Empowerment in Accelerating Handling of COVID-19 at the Rukun Warga (RW) through the Establishment of a satgas Jogo Tonggo. Sendangasri is  one of the villages in Rembang Regency, which implements Jogo Tonggo, precisely in Pelem Hamlet. In July, Pelem Hamlet has reported a positive case of Covid-19. This article is based on qualitative research with a descriptive approach. The results of this study indicate that the implementation of jogo tonggo in Pelem Hamlet covers two sectors namely the health sector and the social security sector. The implementation of jogo tonggo has not been running optimally due to lack of communication between the bureaucracy in socializing jogo tonggo program, the implementers does not understand the guidelines so they do not know their duties, functions and responsibilities. Limited authority of implementers because there is no organization decree. Theres is high dependence on village governments in program planning and fulfillment of resources.
Perlindungan Hukum Residen dalam Penanganan Pasien Covid-19 di Indonesia Tri Aktariyani
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 9, No 4 (2020)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.61758

Abstract

Jumlah penduduk yang terinfeksi dan meninggal akibat pandemi Covid-19 meningkat sampai saat ini. Pada 2 November 2020, tercatat 412.784 penduduk Indonesia terinfeksi Covid-19 dan sebanyak 13.943 orang diantaranya meninggal akibat wabah ini. Situasi pandemi Covid-19 menuntut peran dokter dengan kompetensi tertentu. Kondisi keterbatasan dokter spesialis di Indonesia mendorong mahasiswa Program Pendidikan Profesi Spesialis (PPDS/Residen) untuk terlibat langsung menangani pasien di hampir seluruh Rumah Sakit Pendidikan di Indonesia. Ada sebanyak 978 residen yang sudah terinfeksi Covid-19. Di sisi lain, ratusan residen di Manado terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan dan memberikan pelayanan kesehatan pasien Covid-19 karena tidak mendapat keringanan dalam membayar biaya pendidikan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Pengumpulan data menggunakan data sekunder, yakni melalui inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, klafisifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian, studi kepustakaan, dan menelaah informasi dari media massa yang bereputasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tinjauan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek perlindungan hukum bagi residen sebagai tenaga medis dalam penanganan lonjakan (surge) pasien pandemi Covid-19 secara normatif telah diatur dalam UU No.20/2013 tentang Pendidikan kedokteran & UU kesehatan lainnya. Namun, masih terjadi kekosongan regulasi pada tataran teknis atau pelaksana dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran di Indonesia seperti mengenai hak dan kewajiban residen. Situasi ini menimbulkan kerentanan perlindungan hukum bagi residen tidak hanya saat pandemi, tetapi pada waktu pendidikan dan pelayanan kesehatan ini berlangsung.The number of individuals infected and dying due to Covid-19 has increased to date. On November 2, 2020, it was recorded that 412.784 Indonesians were infected with Covid-19 as well as over 13.943 of them died. This outbreaks demands the role of doctors with professional competencies. The limited number of specialist doctors in Indonesia encourages specialist professional education program (Resident) to be directly involved in handling with patient in all hospital. In fact, there are 978 residents who have been infected with Covid-19. On the other hand, many residents in Manado are threatened with being unable to continue their specialist professional education program and provide health service for Covid-19 patients. It cause they cannot pay education fees. This study is a normative legal research. It used secondary data. The data analysis in this study used a judicial review. The results showed that the aspect of legal safeguards for residents as medical personnel in tackling surge of Covid-19 patients has been regulated in Law No.20/2013 on Medical Education and Laws related to other health service in Indonesia. However, there is a regulatory vacuum at the implementing of medical education. For instance, over rights and responsibility of the residents. This situation raises the vulnerability of legal safeguards for the resident at the time.
Time to Track Endemic Diseases: Extraordinary Occurrence Diseases Shrinkage, Policy and Its Resources Management (2000-2018) in Indonesia Al Fauzi Rahmat
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.62181

Abstract

During 2000-2018 various disease outbreaks (extraordinary occurrences) continued to occur in Indonesia. Its endemic disease outbreak has fluctuated with other endemic, both infectious and non-communicable diseases. This epidemic's vulnerability gives concern for the government to try to deal with various outbreaks that hit Indonesian citizens. This paper aims to review and analyze frequent outbreaks and the extent of the Indonesian government's in tackling disease outbreaks – including policies and its health resources. By analyzing the successes and failures of policies that have occurred, our findings conclude that adequate governance is needed in dealing with disease outbreaks –including Diarrhea, DFH, and Measles. Therefore, the government's key concern is the need for new policies alternative in dealing with disease outbreaks (in cases; Diarrhea, DFH, and Measles), health budget ability, equitable development of health facilities, and equal medical distribution personnel.
Analisis Pola Pemberian Insentif Residen di Berbagai Negara: Sebuah Desk Review - Scoping Study Diaz Novera
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.62404

Abstract

Undang-undang Pendidikan Kedokteran menyatakan bahwa residen memiliki hak atas perlindungan hukum, waktu istirahat dan insentif finansial atas pelayanan kesehatan yang diberikan. Residen di rumah sakit berperan ganda sebagai peserta didik sekaligus profesional pemberi asuhan kepada pasien. Ketidakjelasan status residen sebagai mahasiswa atau pekerja melatarbelakangi belum tersedianya standar pola pemberian insentif untuk residen di Indonesia meskipun telah diterbitkan berbagai regulasi untuk mendukung kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan benchmark terhadap status hukum, pola pemberian insentif, jam kerja dan waktu istirahat residen di delapan negara serta merumuskan rekomendasi model sebagai bahan penyusunan standar dan kebijakan yang dapat diterapkan di rumah sakit pendidikan di Indonesia. Penelitian ini merupakan desk research yang menggunakan metode scoping study untuk penelusuran dokumen dan sintesis informasi. Berbagai negara menerapkan sistem berbasis rumah sakit dengan status residen sebagai pekerja yang terintegrasi dalam sistem kesehatan nasional dibawah kementerian kesehatan negara tersebut. Pembiayaan kegiatan pendidikan dan insentif residen di berbagai negara dapat berasal dari asuransi kesehatan nasional atau anggaran belanja pemerintah. Besaran insentif yang diberikan serupa dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita dari negara tersebut dengan pola yang bersifat progresif sesuai dengan pencapaian tahapan pendidikan residen tersebut. Berbagai negara memililiki regulasi yang mengacu pada standar dalam pembatasan jam kerja dan waktu istirahat untuk residen. Rincian terkait insentif, jam kerja, waktu istirahat, serta hak dan kewajiban lainnya tertuang dalam kontrak individu residen dengan pemberi kontrak. Indonesia dapat mengadopsi pola pemberian insentif residen dengan penyesuaian terhadap struktur dan organisasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
Akses Ibu Hamil terhadap Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19 Rahmah Hida Nurrizka; Yuri Nurdiantami; Feda Anisah Makkiyah
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.62752

Abstract

Pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap terganggunya sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk pelayanan kesehatan bagi ibu hamil. Studi ini menganalisis dampak pandemi COVID-19 terhadap akses pelayanan kesehatan pada ibu hamil. Studi ini merupakan studi potong lintang (cross-sectional) berbasis survey online. Sampel pada studi ini adalah ibu yang hamil pada masa pandemi COVID-19, yang tinggal di wilayah Jabodetabek. Jumlah sampel yang berhasil didapatkan sebanyak 120 sampel. Hasil studi menunjukan sebesar 14,1% ibu hamil tidak lengkap melakukan pemeriksaan kehamilan. Terdapat hubungan antara kelengkapan pemeriksaan kehamilan dan pekerjaan ibu dengan P = 0.047. Ibu hamil memilih rumah sakit sebagai tempat pemeriksaan kehamilan selama masa pandemi, dengan proporsi 44,1%. Terdapat hubungan antara pilihan fasilitas kesehatan dan pendidikan ibu hamil dengan nilai P = 0.019 dan jumlah anak dengan nilai P = 0.013. Perlu merancang sistem pelayanan kesehatan dengan protokol kesehatan yang ketat. Meningkatkan pelayanan di semua fasilitas pelayanan kesehatan, terutama Puskesmas dan mengembangkan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil secara online atau telemedicine.
Anteseden Patient Satisfaction Dan Dampaknya Terhadap Intention To Revisit Serta Intention To Recommend Malonda, Julcharnaeni Jahyani
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.64065

Abstract

Salah satu fokus rumah sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien adalah dengan menyediakan layanan homecare yang mempunyai peranan sangat penting dan dibutuhkan terutama di era pandemi covid-19.  Penelitian ini dilakukan untuk menentukan anteseden dari patient satisfaction dengan elemen customer service, service delivery, nursing services, hospital management of homecare dan efeknya terhadap intention to revisit dan intention to recommend.Model penelitian ini diuji pada populasi pasien homecare di rumah sakit swasta penyedia layanan homecare. Koleksi data dilakukan menggunakan purposive sampling dengan 178 responden. Data kemudian dianalisis dengan metode PLS-SEM. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa customer service, service delivery, nursing services, dan hospital management of homecare memiliki pengaruh yang signifikan terhadap patient satisfaction. Selanjutnya, patient satisfaction memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap intention to revisit dan intention to recommend. Intention to revisit juga terbukti termediasi dari patient satisfaction terhadap intention to recommend. Penemuan ini menunjukkan implikasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja operasional dan pendapatan rumah sakit. 
Analisis Pembiayaan JKN Pasien Hipertensi Di FKTP Jawa Barat Tahun 2015-2016 (Analysis of JKN Non Capitation Financing for Hypertension Patients at West Java FKTP 2015-2016) Eleonora Anindya Tiara Dewi; Yulia Sofiatin; Elsa Pudji Setiawati; Kurnia Wahyudi; Irvan Afriandi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.64165

Abstract

Tahun 2015-2016, angka prevalensi hipertensi di Provinsi Jawa Barat melebihi angka prevalensi nasional. Hipertensi adalah salah satu penyakit yang pengobatannya ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pelayanan kesehatan diberikan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang mendapat penggantian biaya dari BPJS Kesehatan berdasarkan sistem kapitasi dan non kapitasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran pembiayaan non kapitasi untuk kasus-kasus hipertensi yang dilayani di FKTP. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan retrospektif. Data tersier yang digunakan didapat dari data sampel BPJS Kesehatan tahun 2015-2016. Dalam analisis setelah pembobotan, terdapat 9056 peserta BPJS Kesehatan di Jawa Barat yang mendapat pelayanan untuk hipertensi yang dibayarkan secara non kapitasi. Pasien hipertensi pada data sampel ini didominasi peserta perempuan di kelompok usia 15-64 tahun dan terdaftar di segmen kepesertaan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) pada kelas premi III. Dari segi pembiayaan, tiga jenis FKTP serta enam dari sembilan macam diagnosis mendapat penggantian dana lebih besar dari yang ditagihkan.In 2015-2016, the prevalence of hypertension in West Java Province exceeds the national rate. Hypertension is one of the diseases which treatment is covered by the Social Security Administrator for Health (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, BPJS Kesehatan). Health services are provided at the Primary Health Facility (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, FKTP) which are reimbursed by BPJS Kesehatan based on the capitation and non capitation systems. This study aims to look at the description of non capitation financing for hypertension cases served at FKTP. This study is a descriptive research with a retrospective approach. Tertiary data used were obtained from the 2015-2016 BPJS Kesehatan sample data. In the post-weighted analysis, there were 9056 BPJS Kesehatan participants in West Java who received services for hypertension paid on a non-capitation basis. Hypertension patients in this sample data are predominantly female participants in the 15-64 years age group and registered in the Special Participants of Non-Wage Receiver (Peserta Bukan Penerima Upah, PBPU)  membership segment in premium class III. In terms of financing, three types of FKTP and six of the nine types of diagnosis have been reimbursed greater than the expenditure.
Government Policy on Covid-19 : Perspective of Certain Professions in Indonesia Dyah Indraswati; Uwi Martayadi; Sovia Rahmaniah; Mohammad Archi Maulyda; Prihma Sinta Utami
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 10, No 3 (2021)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.61745

Abstract

On December 2019, Wuhan, the capital city of Hubei, China, became the center of a pneumonia outbreak that indicated the discovery of a new type of Coronavirus named Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) which caused Covid-19. The type of this research was descriptive qualitative. Data collection procedures were done by literature study, interviews, and documentation. The subject of the study was 16 people with different professions. Some professions which came in contact with Covid-19 and the policies include healthcare professionals, online transportation drivers, sellers, teachers/lecturers, and journalists. To analyze the data, the researcher used data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This study aimed to examine government policy and observe the perspectives of Indonesian people from different professions about the Covid-19 virus outbreak and its impact on socio-economic life. The results of the study showed that Indonesian government's policies were appropriate in overcoming the Covid-19 virus outbreak even though the benefits were not evenly distributed for the entire community.
Evaluasi Kebijakan Mutu Layanan Kesehatan dalam Era JKN di Provinsi DKI Jakarta: Studi Kasus Hipertensi dengan Data Sistem Kesehatan (DaSK) Eva Tirtabayu Hasri; Hanevi Djasri
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 10, No 3 (2021)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.62647

Abstract

Kematian tertinggi di Provinsi DKI Jakarta disebabkan oleh iscemic heart disease dan stroke, salah satu risiko terjadinya kedua penyakit tersebut adalah hipertensi. Tingginya kasus penyakit ini menjadi dasar diperlukannya analisa efektifitas upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan, melalui regulasi kendali mutu dan kendali biaya, pencegahan kecurangan, dan kapitasi berbasis kinerja. Penelitian menggunakan metode penelitian analisa statistik deskriptif sederhana, data dikumpulkan secara sekunder dari DaSK PKMK FK-KMK UGM yang memuat data IHME dan sampel BPJS Kesehatan. Hasil tiga regulasi mutu menunjukkan bahwa: 1) regulasi KMKB belum efektif, karena total klaim diagnosa hipertensi (I11, I12, I13, I15) di provinsi DKI Jakarta dari tahun 2015 ke tahun 2016 menunjukan adanya peningkatan; 2) regulasi pencegahan kecurangan telah efektif berjalan, karena jumlah kunjungan dan total biaya diagnosa hipertensi esensial tahun 2015 ke tahun 2016 di provinsi DKI JAKARTA terlihat sebanding dari tahun 2015 ke tahun 2016; 3) regulasi KBK juga telah efektif berjalan karena rasio peserta sakit diagnosa hipertensi esensial yang dirujuk ke rumah sakit di provinsi DKI Jakarta tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan. Kebijakan KBK dan pencegahan kecurangan efektif meningkatkan mutu tata laksana hipertensi di provinsi DKI Jakarta sedangkan kebijakan KMKB belum efektif meningkatkan mutu tata laksana hipertensi di provinsi DKI Jakarta.

Page 31 of 44 | Total Record : 436

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 4 (2025): December Vol 14, No 3 (2025): September Vol 14, No 2 (2025): June Vol 14, No 1 (2025): March Vol 13, No 4 (2024): December Vol 13, No 3 (2024): September Vol 13, No 2 (2024): June Vol 13, No 1 (2024): March Vol 12, No 4 (2023): December Vol 12, No 3 (2023) Vol 12, No 2 (2023): June Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 4 (2022) Vol 11, No 3 (2022) Vol 11, No 3 (2022): September Vol 11, No 2 (2022): June Vol 11, No 1 (2022): March Vol 10, No 4 (2021) Vol 10, No 3 (2021): Special Issues Vol 10, No 3 (2021) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 4 (2020) Vol 9, No 3 (2020) Vol 9, No 2 (2020) Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 4 (2019) Vol 8, No 3 (2019) Vol 8, No 2 (2019) Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 4 (2018) Vol 7, No 3 (2018) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 4 (2017) Vol 6, No 3 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 4 (2016) Vol 5, No 3 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2016) Vol 4, No 4 (2015) Vol 4, No 4 (2015) Vol 4, No 3 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 4 (2014) Vol 3, No 3 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 04 (2013) Vol 2, No 03 (2013) Vol 2, No 02 (2013) Vol 2, No 01 (2013) Vol 2, No 4 (2013): December Vol 2, No 4 (2013) Vol 2, No 3 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 01 (2012) Vol 1, No 4 (2012) Vol 1, No 3 (2012) Vol 1, No 2 (2012) Vol 1, No 1 (2012) More Issue