cover
Contact Name
Shita Dewi
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
ISSN : 2089 2624     EISSN : 2620 4703     DOI : -
Core Subject : Health,
Arjuna Subject : -
Articles 436 Documents
Evaluasi Implementasi JKN pada Studi Kasus Layanan Operasi Caesar Di Provinsi Jawa Timur (Evaluation of the JKN program implementation: a case study of sectio caesarean in East Java Province, Indonesia) Edit Oktavia Manuama; Puguh Priyo Widodo; Yennike Tri Herawati; Ni’mal Baroya; Muhammad Faozi Kurniawan
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 10, No 3 (2021): Special Issues
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.67088

Abstract

Tingginya pembiayaan untuk prosedur layanan kesehatan tertentu termasuk operasi seksio menjadi ditengarai menjadi penyebab defisit anggaran JKN pada periode 2015 - 2020. Selain itu, berbagai studi menemukan bahwa adanya pemanfaatan layanan operasi caesar yang tidak perlu pada kelompok tertentu, sekaligus tidak tersedianya akses ke pelayanan operasi caesar pada kelompok masyarakat lainnya. Dengan menggunakan studi kasus layanan operasi seksio di Jawa Timur, penelitian ini mengkaji aspek ekuitas dari implementasi JKN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menganalisis data survei Pemerintah (SUSENAS dan RISKESDAS) serta data sampel BPJS 2015 – 2018. Data dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk proporsi dan absolut. Studi ini memberikan gambaran bahwa telah terjadi ketimpangan utilisasi layanan operasi caesar berdasarkan segmen kepesertaan di mana 86% pelayanan operasi caesar dinikmati oleh segmen kepesertaan PPU dan PBPU dibandingkan dengan segmen sasaran utama program JKN yaitu segmen PBI. Selain itu, layanan dokter spesialis kebidanan dan kandungan hanya terkonsentasi di wilayah kotamadya di Provinsi Jawa Timur. Sistem single pool dan belum optimalnya tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemerataan fasilitas kesehatan di Jawa Timur telah menjadikan masyarakat miskin Jawa Timur justru mensuplai golongan yang mungkin tidak perlu mendapatkan bantuan akses ke layanan kesehatan, termasuk layanan operasi caesar. The increasing trend in section caesarean procedure has been associated with the deficit of health insurance program in Indonesia. Previous studies highlighted that both underutilisation and overutilisation of SC procedure are present.  Using SC as a case study, this research analyzes the equity of the implementation of the Indonesia Health Insurance Program, namely JKN. This study used a quantitative approach to analyse the government survey ( SUSENAS and RISKESDAS) and the data sample of BPJS. This study provides an inequity in SC services where 86% of the SC procedure were used by the secondary target of the NHI program, PPU and PBPU group compared to the targeted group, the PBI. Besides, there is a gap in the distribution of the obstetric gynaecologists, where most of the doctors are in the city. To conclude, the existing single pool system and suboptimal role of national and local government to provide more equitable access to health facility have widen the inequality as currently the poor is supplying the wealthier groups, including access to SC procedure.
An Exploration study into Good Governance and Equity Aspects of JKN Program in Cardiovascular Care Services in Central Java, Indonesia Suryani Yulianti; Edit Oktavia Manuama; Tri Aktariyani; Tiara Marthias; Laksono Trisnantoro
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 10, No 3 (2021): Special Issues
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.68350

Abstract

To achieve equitable access of its citizen to health care, since 2014, the Government of Indonesia has implemented the national health insurance scheme, namely JKN. However, equal access to specialistic health care is still challenging. Using a convergent parallel mixed-method approach, and the utilization of cardiovascular services as an example, this study aims to evaluate the good governance and equity aspects of the JKN program in Central Java, a province in Indonesia which records a high poverty rate above the national rate. Based on IHME, Central Java has the highest proportion of mortality associated with cardiovascular diseases among the provinces in Indonesia. This study found that most of the districts in this province are struggling to achieve the 2019 JKN roadmap target in terms of JKN participation coverage.  Unequal distribution of health facilities and human resources is recorded affecting access to and utilization of cardiovascular care services. More contribution from the district and provincial government as well participation from private sectors (the employers) to fund the JKN program is essential to ensure the availability of specialistic care services in rural areas to narrow the gaps in cardiovascular care services.  
Kajian Capaian Tata Kelola dan Ekuitas Layanan ISPA dalam Implementasi Program JKN di Provinsi Kalimantan Timur Rahmat Bakhtiar; Hilda Hilda; Krispinus Duma; Laksono Trisnantoro
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 10, No 3 (2021): Special Issues
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.68513

Abstract

JKN adalah instrumen negara berupa jaminan kesehatan yang diselenggarakan untuk mengalihkan risiko individu secara nasional melalui mekanisme asuransi sosial, kepesertaan bersifat wajib, dan asas keadilan sosial. Sementara, pemerataan layanan kesehatan merupakan masalah yang kronis di wilayah kabupaten atau rural Provinsi Kaltim. Jenis penelitian yang dilakukan adalah mixed methods dengan pendekatan studi kasus di Provinsi Kaltim tahun 2018-2019. Data sekunder dianalisa secara kuantitatif dilanjutkan wawancara mendalam secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kepesertaan PBPU yang belum adaptif menyebabkan belum optimalnya perlindungan layanan kesehatan bagi pekerja informal. Capaian ekuitas sudah cukup baik pada layanan ISPA di wilayah perkotaan. Namun, pemerintah perlu membentuk kebijakan yang bersifat afirmatif untuk menutup kesenjangan utilisasi layanan ISPA di wilayah pedesaan. Capaian tata kelola dan ekuitas ini perlu dijawab dengan praktik agile governance dalam program JKN.
KESENJANGAN KETERSEDIAAN LAYANAN CARDIOVASCULAR DISEASES (CVD) DI SUMATERA UTARA Juanita Juanita
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 10, No 3 (2021): Special Issues
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.69490

Abstract

Penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah atau Cardiovascular Diseases (CVD) merupakan penyebab utama kesakitan dan kematian baik di tingkat global, nasional, maupun daerah. Policy brief ini berfokus pada ketidakmerataan persebaran dokter spesialis jantung dan pembuluh darah (Sp.JP) di Provinsi Sumatera Utara. Dokter Sp.JP hanya tersedia di sebagian kabupaten/kota di Sumatera Utara dengan jumlah yang paling banyak ada di Kota Medan. Ketidakmerataan ini berdampak pada akses dan ketersediaan pelayanan jantung di daerah. Selain itu, hal ini juga menjadi kendala dalam penanganan penyakit jantung dan dapat memengaruhi angka kesakitan dan kematian. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan distribusi dokter kardiologis dengan insentif yang memadai, beasiswa program dokter Sp.JP dengan ikatan dinas untuk putra daerah dan perjanjian mengabdi di daerah, serta adanya kebijakan “flying doctor” ke daerah-daerah guna mengantisipasi ketimpangan pelayanan CVD di daerah tujuan.
Pelatihan Alat Ukur Data Stunting (Alur Danting) sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Kader dalam Optimalisasi Pengukuran Deteksi Stunting (Denting) Sri Herlina
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 10, No 3 (2021): Special Issues
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.69491

Abstract

Dalam upaya pencegahan kasus stunting atau kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya, dibutuhkan data yang valid terkait kondisi balita terutama saat pengambilan data di posyandu. Minimnya pemahaman dan keterampilan kader posyandu dalam pengukuran antropometri menyebabkan banyak hasil penimbangan, pendataan, dan pencatatatan deteksi kejadian stunting menjadi tidak akurat. Pelatihan yang sudah ada untuk para kader pun dinilai belum optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan metode Pelatihan Alat Ukur (Alur) Data Stunting (Danting) yang merupakan salah satu model praktik keterampilan penimbangan antropometri (ukuran tubuh). Metode ini secara langsung diberikan kepada kader dengan menggunakan media tikar stunting dengan standar pengukuran berdasarkan World Health Organization (WHO).
Penguatan Layanan Primer dalam Mencegah Kurang Energi Kronis pada Ibu Hamil di Kota Bandar Lampung Dian Isti Angraini; Delmi Sulastri; Hardisman Hardisman; Yusrawati Yusrawati
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 10, No 3 (2021): Special Issues
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.69492

Abstract

Prevalensi Kurang Energi Kronis (KEK) di Kota Bandar Lampung yaitu sebesar 17,36 persen. Hal ini setara dengan KEK di tingkat nasional sebesar 17,3 persen. KEK dalam kasus ibu hamil yang tidak ditangani dapat menyebabkan jumlah angka kesakitan dan angka kematian ibu dan anak menjadi tinggi. Terkait hal tersebut, Kota Bandar Lampung belum memiliki sistem, sarana dan prasarana yang baik untuk mendeteksi sejak dini keadaan KEK pada ibu hamil sehingga KEK belum bisa dicegah. Oleh karena itu, diperlukan adanya seperangkat sistem untuk mendeteksi dini melalui expert system yang bisa digunakan secara online oleh petugas kesehatan di layanan primer.
Regulasi Pengendalian Bahan Karsinogen di Tempat Kerja: Upaya Mitigasi Morbiditas dan Mortalitas Kejadian Kanker pada Pekerja Sani Rachman Soleman
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 10, No 3 (2021): Special Issues
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.69494

Abstract

Paparan bahan karsinogen di tempat kerja banyak menyebabkan terjadinya kasus penyakit kanker. Indonesia merupakan negara tertinggi kedua setelah Thailand terkait paparan karsinogen di tempat kerja. Hal ini disebabkan belum adanya regulasi khusus untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Selain itu, terdapat tiga faktor penyebab permasalahan ini belum teratasi antara lain faktor tata kelola, ekonomi, dan ketersediaan layanan yang cukup sebagai tindakan preventif. Oleh karena itu, diharapkan adanya program pengendalian bahan industri, optimalisasi peran dokter perusahaan dalam melakukan skrining dan deteksi dini, serta pembukaan program studi pendidikan spesialis kedokteran okupasi sebagai tindakan pencegahan untuk mengurangi kasus morbiditas dan mortalitas kejadian kanker pada pekerja.
Pelibatan Lembaga Keuangan Daerah di Jawa Tengah untuk Meningkatkan Kepemilikan Sarana Sanitasi Layak Silva Liem; Hana Panggabean; Rustono Farady Marta; Clara R.P. Ajisuksmo
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 10, No 3 (2021): Special Issues
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.69495

Abstract

Tidak memiliki jamban memaksa keluarga miskin buang air besar sembarangan (BABS). Hal tersebut meningkatkan risiko terjadinya masalah gizi kronis sehingga mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan pada anak (stunting), yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Opsi kredit jamban keluarga tersedia bagi keluarga miskin yang belum mampu membangun sarana sanitasi dasar ini. Namun, kurangnya promosi dan karakter calon nasabah mengakibatkan sedikit lembaga keuangan yang menawarkan kredit jamban. Berbagi peran dengan stakeholders terkait untuk menerapkan fitur kredit yang lebih ‘ramah’ bagi keluarga miskin serta penyediaan insentif diharapkan dapat meningkatkan kepemilikan jamban melalui keterlibatan lembaga keuangan.
Upaya Pemulihan Dampak COVID-19 terhadap Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak / Keluarga Berencana di Provinsi Sumatera Utara Siti Khadijah Nasution
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 10, No 3 (2021): Special Issues
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.69496

Abstract

Pandemi COVID-19 (Coronavirus Disease of 2019) berdampak terhadap menurunnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) serta dikhawatirkan menyebabkan peningkatan morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi baru lahir. Adanya pembatasan dalam hampir semua layanan rutin, kekhawatiran ibu hamil untuk mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan, dan ketidaksiapan layanan menyebabkan beberapa indikator pelayanan KIA/Keluarga Berencana (KB) di Provinsi Sumatera Utara menurun. Hingga akhir tahun 2020, pandemi COVID-19 belum berdampak pada kematian ibu dan bayi, namun beberapa indikator pelayanan yang menurun adalah cakupan kunjungan pemeriksaan pertama dan keempat (K1 dan K4), pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, kunjungan neonatus lengkap (KN lengkap), KB, imunisasi dasar lengkap, dan cakupan balita dipantau tumbuh kembang. Kebijakan yang ada pada saat ini belum terlihat berdampak signifikan terhadap peningkatan cakupan pelayanan KIA/KB. Oleh karena itu, dibutuhkan peran pemerintah provinsi sebagai koordinator untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota agar mengikuti pedoman pelayanan KIA/KB pada masa adaptasi kebiasaan baru serta melakukan upaya inovasi atau modifikasi kegiatan pelayanan KIA/KB pada masa pandemi COVID-19.
CAPAIAN IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KHUSUS KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA): SOLUSI PENURUNAN KEMATIAN IBU & ANAK DI SUMATERA BARAT Ch. Tuty Ernawati
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 10, No 3 (2021): Special Issues
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.69497

Abstract

Angka Kematian ibu dan anak di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 masih cukup tinggi. Terdiri dari 116 kematian ibu (meningkat dari tahun 2018), 547 kematian bayi, dan 665 kematian balita. Sudah banyak intervensi yang dilakukan, tetapi belum mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diharapkan. Keaktifan tim penerapan SPM kabupaten / kota setempat, perbaikan manajemen data, kepastian kegiatan SPM kesehatan ibu dan anak dalam Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja) kabupaten/kota, kepastian pembiayaan kegiatan SPM, informasi yang jelas bagi masyarakat, dan optimalisasi Puskesmas melakukan Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) diharapkan akan mampu meningkatkan target SPM.