cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Shita Dewi
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 2089 2624     EISSN : 2620 4703     DOI : -
Core Subject : Health,
Public Health
Arjuna Subject : -
Articles 436 Documents
 39   40   41   42   43 
Analisis Implementasi Kebijakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Kabupaten Soppeng Tahun 2023 (Studi Kasus di Puskesmas Goarie) Yusmaniar, Wilda; Satrianegara, Muhammad Fais; Arranuy, Zil Fadhilah
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 1 (2024): March
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.90778

Abstract

Keluarga merupakan bagian terpenting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan. Salah satu target dalam upaya tersebut adalah dengan adanya program PIS-PK untuk menilai status kesehatan keluarga yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Indeks Keluarga Sehat (IKS). Kabupaten Soppeng merupakan salah satu kabupaten dengan IKS yang rendah yaitu 0,418. Termasuk di Puskesmas Goarie yang berada di Kabupaten Soppeng dengan IKS yang rendah yaitu 0,33 dari target 0,800. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan program PIS-PK dan mengetahui pengaruh kebijakan dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program PIS-PK di Puskesmas Goarie Kabupaten Soppeng. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian didapatkan bahwa program PIS-PK telah dilaksanakan di Puskesmas Goarie dibuktikan dengan dengan adanya Surat Keputusan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng dan Puskesmas Goarie, hanya saja program tersebut belum disosialisasikan lintas sektor. Dan juga tidak semua pelaksana program mengikuti pelatihan program PIS-PK yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Propinsi, akibatnya dalam pelaksanaannya kadang kala terjadi perbedaan persepsi di antara pelaksana. Diharapkan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng untuk memantau pelaksanaan program PIS-PK untuk meminimalisir hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga IKS di Puskesmas Goarie mengalami peningkatan.
Evaluasi Sumber Daya Manusia Dalam Program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Di Kabupaten Tapin Susetyo, Muriandono Budi; Mahendradhata, Yodi; Suryobintoro, Bagas
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 1 (2024): March
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.90838

Abstract

Latar Belakang : WHO menyatakan bahwa 70% kematian di dunia saat ini disebabkan Penyakit Tidak Menular, hal ini merupakan masalah global. Sementara itu penelitian yang dilakukan Bapelitbangkes menunjukkan perkembangan Penyakit Tidak Menular di Indonesia kian menghawatirkan dan menyerap biaya terbesar dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Pemerintah berupaya mengatasi masalah PTM dengan program Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu PTM) yang sudah dikembangkan sejak tahun 2011 dan diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015. Posbindu PTM merupakan program kesehatan yang melibatkan kesehatan (UKBM). Kabupaten Tapin merupakan wilayah Kalimantan Selatan dimana penanganan PTM masih rendah sehingga belum mencapai SPM kesehatan. Diketahui terdapat aspek – aspek yang dapat mempengaruhi implementasi pelaksanaan Posbindi PTM salah satunya sumber daya manusia yang memiliki peran penting dalam keberhasilan program Posbindu PTM. Dimana perilaku SDM akan mempengaruhi keberhasilan kinerja suatu organisasi.Tujuan Penelitian : untuk mengevaluasi manajemen SDM dalam pelaksanaan program Posbindu PTM di Kabupaten Tapin dalam upaya mencapai target SPM.Metode : Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif, dengan purposive sampling untuk menentukan sampel. Informan dalam penelitan ini berjumlah 21 orang. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen.Hasil : Program Posbindu PTM di Kabupaten Tapin sudah berjalan sesuai dengan jiknis dan pedoman, namun belum memenuhi capaian SPM. SDM merupakan kunci keberhasilan sebuah program, namun di Kabupaten Tapin kebutuhan SDM di Puskesmas dan Dinas Kesehatan masih dirasa kurang. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya dalam menangani sebuah program dikarenakan terdapat kelebihan beban kerja yang dipegang oleh SDM di tingkat Puskesmas. Monitoring dan evaluasi SDM dalam menjalankan program dilakukan situasional, hanya monitoring dan evaluasi capaian program saja yang dilakukan berkala setiap bulan. Kebijakan pimpinan dalam masalah kekurangan SDM perlu mendapat perhatian khusus, sebab keberhasilan program merupakan cerminan keberhasilan pemerintah daerah itu sendiri.Kesimpulan : Pelaksanaan Pandu PTM di Puskesmas bergabung dengan pelayanan kuratif dikarenakan SDM yang terbatas. Pelaksanaan Posbindu PTM sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku dan dilaksanakan seluruhnya oleh kader desa. Dalam upaya melaksanakan program dan mencapai target SPM, kepala Puskesmas menerapkan manajemen lapangan dan memanfaatkan tenaga sukarela. Pemerintah daerah perlu mencari solusi SDM kesehatan Bersama lintas sektor terkait yang di prakarsai oleh Bupati.
Exploring the Ethical Dimensions of Mandatory Immunization Discourse for School Attendance in Indonesia Marpaung, Yosi Marin
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 1 (2024): March
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.90869

Abstract

Mandating complete vaccination for school attendance is still in the discourse for the future policy in Indonesia. Like any other policy, this discourse needs to be given an open space to be looked in a critical point view of ethic. This article critically examines the ethical dimensions surrounding the discourse of implementing mandatory immunization for school attendance in Indonesia, employing a multi-faceted ethical analysis. A case study utilizing moral reasoning through the lenses of utilitarianism, Kantian ethics, virtue ethics, and principlism was employed. From a utilitarian standpoint, mandatory vaccination is ethically justifiable, emphasizing its potential to yield substantial health benefits for society, reduce healthcare spending, and contribute to economic growth. The straightforward nature of this intervention, unlike other complex public health measures, makes it an appealing strategy for increasing vaccination coverage. However, Kantian, non-maleficence, and autonomy perspectives introduces ethical complexities, as mandatory immunization may be perceived as infringing upon individual beliefs and personal choice. The article advocates for open and honest discussions, understanding religious perspectives, and fostering trust in governmental decision-making to address these concerns. Virtue ethics are explored to underscore the importance of cultivating social responsibility in the success of public health measures. It further emphasizes the need for a just implementation of the policy, treating the specific needs of regions. In conclusion, the article posits that while the benefits of mandatory immunization are substantial, ethical considerations demand a delicate balance between promoting public health goals and respecting individual freedom. It suggests that achieving immunization targets necessitates a comprehensive approach, including respecting individual choices, building trust, widespread education on vaccine benefits and risks, and ensuring sustainable financing and vaccine procurement across all segments of Indonesia.
Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pelunasan Tunggakan Iuran Peserta PBPU Mandiri yang Beralih Segmen Kepesertaan menjadi PBPU Pemerintah Daerah di Kota Bengkulu Fitria, Adian; Puspandari, Diah Ayu
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 2 (2024): June
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.90904

Abstract

Dalam rangka menjamin keberlanjutan, status kepesertaan PBPU Mandiri menunggak dapat dialihkan ke segmen kepesertaan yang lain namun tidak menghapus kewajiban untuk melunasi tunggakan iuran selambatnya 6 bulan setelah beralih. Adanya tren peningkatan peserta dengan tunggakan PBPU Mandiri yang beralih ke segmen lain di Kota Bengkulu terutama ke segmen PBPU Pemda namun belum melakukan pembayaran tunggakan iuran. Metode: Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian yaitu Peserta PBPU Pemda yang memiliki tunggakan iuran PBPU Mandiri, Pemerintah Kota Bengkulu dan BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Hasil: Terdapat 202 jiwa (4% dari 5.362 jiwa) yang telah melakukan pelunasan tunggakan iuran PBPU Mandiri setelah beralih segmen kesepesertaan menjadi PBPU Pemda di Tahun 2022 dengan 1,6 % kolektibilitas piutang. Faktor yang mempengaruhi pelunasan tunggakan iuran terdiri dari faktor predisposisi yaitu pengetahuan dan sikap; faktor enabling yaitu pendapatan, jumlah tunggakan pembayaran bertahap dan bantuan pendanaan; dan faktor reinforcing yaitu pelaksanaan program UHC PBPU Pemda langsung aktif, himbauan Pemda untuk pembayaran tunggakan, penagihan oleh BPJS Kesehatan dan tidak adanya sanksi. Kesimpulan: Penelitian ini menyarankan adanya intervensi berupa sosialisasi intensif dengan melibatkan seluruh stakeholder JKN; meningkatkan peran Pemda, Perusahaan, dan lembaga filantropi dalam bantuan pendanaan; pengembangan mekanisme cicilan pada program REHAB yang fleksibel sesuai keinginan dan kemampuan peserta; pengembangan strategi penagihan khusus kepada Peserta PBPU menunggak yang sudah beralih segmen, menjadikan keikutsertaan program REHAB atau cicilan pelunasan tunggakan sebagai prasyarat pendaftaran peralihan segmen; pengembangan kebijakan insentif dan sanksi terkait pelunasan tunggakan setelah beralih segmen.
Tinjauan Etik dalam Pelaporan dan Penindakan Kasus Perundungan di Pendidikan Kedokteran Sudarmanto, Alif Muhammad; Wisnuwardhana, Aldi Maheswara; Aufa, Ilma Mufidatul; Adiwijaya, Janice Nathania; Ricardo, William; Bhima, Sigid Kirana Lintang; Hartiana, Kristianti
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 2 (2024): June
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.91740

Abstract

Perundungan dapat terjadi di dunia pendidikan kedokteran. Studi yang melibatkan 6084 mahasiswa kedokteran menemukan bahwa pelaku perundungan adalah konsulen (43,1%), residen (35,7%), perawat (12,4%), dan mahasiswa kedokteran lainnya (8,8%). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan etik yang tersedia untuk melindungi koas dan residen dari perundungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis data berupa data sekunder, seperti peraturan, buku, dan jurnal penelitian. Landasan etik yang tersedia dari organisasi profesi adalah berupa Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Surat Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Nomor 044/PB/K/MKEK/03/2022. Landasan tersebut memberikan pedoman yang jelas terkait perundungan, tetapi tidak mengikat koas. Landasan etik yang tersedia dari perguruan tinggi dapat berupa Kode Etik Mahasiswa dan Dosen, sedangkan dari rumah sakit dapat berupa Pedoman Perilaku. Dari 5 perguruan tinggi, 3 institusi secara eksplisit mencantumkan kata perundungan, dengan 1 perguruan tinggi memiliki aturan tambahan perihal mekanisme pelaporan dan penindakan yang spesifik. Dari 5 rumah sakit yang berafiliasi dengan perguruan tinggi tersebut, hanya 3 institusi yang memiliki Pedoman Perilaku yang tersedia secara digital, dengan 1 institusi tanpa Pedoman Perilaku memiliki peraturan bersama yang mengatur perundungan. Dengan demikian, landasan etik yang bersumber dari organisasi profesi telah cukup jelas dan mengikat. Akan tetapi, landasan etik yang bersumber dari perguruan tinggi dan rumah sakit masih belum tegas, dengan beberapa Kode Etik Mahasiswa, Dosen, dan Pedoman Perilaku Pegawai masih menyikapi perundungan secara tersirat.
Collaborative Governance sebagai Strategi Inovatif dalam Mengatasi Stunting di Kabupaten Flores Timur Ibrahim, Siti Noor Khatija; Leus, Jeronimo Da Cruz Neno; Dewi, Maya Puspita
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 2 (2024): June
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.92992

Abstract

Meskipun telah dilakukan berbagai program intervensi untuk mengatasi stunting di Kabupaten Flores Timur, angka prevalensi stunting masih belum mencapai target 10% pada tahun 2023. Salah satu tantangan adalah kurang keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam penanganan stunting. Padahal, intervensi stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga memerlukan kolaborasi lintas sektor untuk bersinergi dalam optimalisasi program. Penelitian ini membahas tentang collaborative governance sebagai strategi inovatif dalam mengatasi stunting di Kabupaten Flores Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Lima Tenaga Kesehatan dan dua Kader Pembangunan Masyarakat menjadi informan penelitian yang dipilih secara purposive. Analisis data menggunakan model interaktif Miles B. Huberman. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukan penerapan collaborative governance dengan model penta helix yakni pemerintah, pengusaha, akademisi, masyarakat madani, dan media massa menjadi solusi inovatif yang dapat diterapkan dalam mengatasi stunting. Kelima pemangku kepentingan utama dalam model collaborative governance penta helix dapat bekerja sama secara sinergis guna mencapai hasil yang optimal dalam mengatasi permasalahan stunting.
Analisis Kasus Malapraktik di Rumah Sakit di Indonesia Dhamanti, Inge; Rachman, Taufik; Amiati, Mia
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 2 (2024): June
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.93363

Abstract

Malapraktik medis merupakan penyebab utama mortalitas dan morbiditas di seluruh dunia. Selama rentang tahun 2010-2015, Persatuan Perawat Nasional Indonesia memperkirakan adanya sekitar 485 kasus malapraktik dalam praktik keperawatan di Indonesia, terdiri dari 357 kasus malapraktik administratif, 82 kasus malapraktik sipil, dan 46 kasus malapraktik kriminal yang melibatkan unsur kelalaian.Tujuan dari studi ini adalah melakukan pemetaan terhadap kasus malapraktik yang terjadi di rumah sakit di Indonesia.Peneliti melakukan penelusuran kasus malapraktik pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dari tahun 2011 sampai tahun 2021. Semua kasus malapraktik yang terjadi di rumah sakit masuk dalam kriteria inklusi. Setelah itu, dilakukan analisis deskriptif terkait kategori insiden, tenaga kesehatan yang terlibat, jenis dan status akreditasi rumah sakit.Hasil analisis terdapat 24 kasus malapraktik yang memenuhi kriteria inklusi. Berdasarkan hasil penelitian, kasus malapraktik di Indonesia menyebabkan kecacatan permanen (37,5%), melibatkan dokter (95,8%), terjadi di rumah sakit swasta (75%), terjadi di rumah sakit tipe B (79,2%), dan terjadi di rumah sakit terakreditasi paripurna (70,4%).Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, masih banyaknya kasus malapraktik yang terjadi di rumah sakit di Indonesia. Studi ini juga menunjukkan bahwa tingginya status akreditasi rumah sakit belum tentu memberikan jaminan tidak terjadinya insiden.
Analisis Kebijakan RAD Membangun Generasi Unggul melalui 8000 HPK di Kota Yogyakarta Siswati, Tri; Tjaronosari, Tjaronosari; Susilo, Joko; Sujiyatini, Sujiyatini; Wuryaningsih, Dewanti Evita Julian Wulandari; Utami, Siti Budi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 2 (2024): June
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.94906

Abstract

Sasaran percepatan penurunan stunting meliputi periode kehamilan hingga remaja, dimana setiap periode kehidupan mempunyai peluang untuk memperbaiki kegagalan pertumbuhan masa lampau. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan hasil evaluasi implementasi kebijakan Rencana Aksi Daerah (RAD) membangun generasi unggul melalui 8000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) tahun 2021-2025 Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah mix method, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan desain cross sectional meliputi analisis situasi kesehatan dan faktor yang berkaitan serta capaian program. Sumber data diperoleh dari dokumen laporan data rutin dan web resmi lainnya. Data dianalisis dengan cara deskriptif dengan menyajikan proporsi, trend, narasi, tabel dan gambar. Sedangkan penelitian kualitatif dilakukan dengan desain rapid assessment procedures (RAP) melalui FGD dan in depth interview serta dianalisis secara manual berdasarkan tema dan sub-sub tema. Instrumen penelitian ini adalah panduan wawancara, panduan FGD dan recorder. Hasil penelitian menyatakan bahwa prevalensi stunting di Kota Yogyakarta telah mengalami penurunan. Hingga akhir tahun 2023, evaluasi penanggulangan stunting dilakukan dengan menggunakan indikator sesuai Perpres tahun 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, namun evaluasi dengan indikator yang tertera dalam RAD 8000 HPK belum dilaksanakan secara menyeluruh. Beberapa faktor yang mendukung penurunan prevalensi stunting adalah komitmen pimpinan daerah, tata kelola stunting yang baik, capaian program yang tinggi/diatas target, indeks pembangunan manusia (IPM) dan rata-rata lama sekolah (RLS) yang tinggi. Sedangkan faktor penghambat penurunan stunting adalah kesenjangan ekonomi, pengetahuan, partisipasi masyarakat ke Posyandu, perilaku buang sampah sembarangan dan akses layanan jaminan kesehatan bagi penduduk non KTP Kota Yogyakarta.
Penanganan Stunting di Tingkat Desa: Perlunya Pengembangan Kegiatan yang Tepat dari Dana Desa Purwaningrum, Digna Niken; Sapardi, Harumanto; Wahab, Abdul
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 2 (2024): June
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.96669

Abstract

Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan untuk menyelesaikan masalah gizi dari level pusat hingga daerah. Salah satu kebijakan yang saat ini diintensifkan adalah Dana Desa untuk menangani stunting secara langsung di tingkat masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pendekatan strategis untuk mengoptimalkan penanganan stunting melalui penggunaan Dana Desa.Penelitian kualitatif ini menggunakan desain participatory action research. Tim peneliti melibatkan pemerintah desa, kader pembangunan manusia, kader kesehatan, perwakilan masyarakat, staf Puskesmas dan tokoh setempat dalam diskusi kelompok terarah dan wawancara mendalam. Penelitian dilaksanakan di dua kecamatan (disebut “kapanewon” di Daerah Istimewa Yogyakarta), yaitu kecamatan Dlingo (Kabupaten Bantul) dan kecamatan Patuk (Kabupaten Gunung Kidul). Serangkaian kegiatan berlangsung dari bulan November 2021 hingga Juli 2022.Hasil penelitian menunjukkan bahwa staf pemerintah desa membutuhkan dukungan dalam menentukan kegiatan nyata yang tepat sesuai dengan menu yang terdapat dalam penggunaan Dana Desa untuk mengatasi stunting. Dukungan dibutuhkan tidak hanya saat menerjemahkan kegiatan, namun juga dalam pengelolaan kegiatan. Koordinasi antara pemerintah desa, Puskesmas setempat, kader pembangunan manusia, kader kesehatan dan pihak lain perlu ditingkatkan, terutama untuk mendiskusikan akar penyebab permasalahan stunting di desa tersebut dan mengidentifikasi intervensi yang tepat sesuai konteks lokal. Penerjemahan program ke dalam aktivitas yang sesuai dengan konteks desa setempat perlu dilakukan melalui musyawarah desa dengan memperhatikan siklus perencanaan yang berlaku.Dana Desa untuk menangani stunting memungkinkan perencana di tingkat desa untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam merencanakan dan mengelola kegiatan spesifik lokal yang mendukung peningkatan status kesehatan masyarakat. Pengembangan kegiatan penanganan stunting perlu disesuaikan dengan alur perencanaan di tingkat desa, dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki wilayah tersebut.
Perspektif Masyarakat Terhadap Kebijakan Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Roza, Shelvy Haria; Sari, Ayulia Fardila; Syafrawati, Syafrawati
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 3 (2024): September
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.86607

Abstract

Adanya perubahan kebijakan pemerintah mengenai kenaikan iuran jaminan kesehatan nasional dalam beberapa kali mengakibatkan terjadinya perspektif positif dan negatif dari masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perspektif masyarakat terhadap kenaikan iuran JKN bagi peserta mandiri. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancangan cross sectional. Lokasi penelitian di fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Padang, yaitu Puskesmas, Klinik, Praktek Bidan, Populasi adalah peserta mandiri JKN di Kota Padang dengan jumlah sampel 100 orang yang dipilih secara simple random sampling. Data diperoleh dengan wawancara menggunakan kuesioner.Variabel independen meliputi penghasilan, kelas JKN, dan pengetahuan sedangkan variabel dependen adalah perspektif kenaikan iuran. Analisis data secara univariat, dan bivariat dengan uji Chi-Square. Hasil penelitian adalah sebagian besar responden menyatakan  perspektif negatif dengan kenaikan besaran iuran JKN, dimana perspektif negatif terbesar pada responden kelompok dewasa dan berpendidikan tinggi. serta responden yang berada pada kelas III. Adanya kebijakan iuran JKN ini menimbulkan perspektif negatif dari masyarakat pada JKN. Ada hubungan yang bermakna antara penghasilan, pekerjaan terhadap perspektif kenaikan iuran JKN. Perlunya kajian ulang dalam mengidentifikasi pendapatan keluarga terhadap kelas pembayaran JKN.

Page 41 of 44 | Total Record : 436

 39   40   41   42   43 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 4 (2025): December Vol 14, No 3 (2025): September Vol 14, No 2 (2025): June Vol 14, No 1 (2025): March Vol 13, No 4 (2024): December Vol 13, No 3 (2024): September Vol 13, No 2 (2024): June Vol 13, No 1 (2024): March Vol 12, No 4 (2023): December Vol 12, No 3 (2023) Vol 12, No 2 (2023): June Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 4 (2022) Vol 11, No 3 (2022) Vol 11, No 3 (2022): September Vol 11, No 2 (2022): June Vol 11, No 1 (2022): March Vol 10, No 4 (2021) Vol 10, No 3 (2021): Special Issues Vol 10, No 3 (2021) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 4 (2020) Vol 9, No 3 (2020) Vol 9, No 2 (2020) Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 4 (2019) Vol 8, No 3 (2019) Vol 8, No 2 (2019) Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 4 (2018) Vol 7, No 3 (2018) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 4 (2017) Vol 6, No 3 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 4 (2016) Vol 5, No 3 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2016) Vol 4, No 4 (2015) Vol 4, No 4 (2015) Vol 4, No 3 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 4 (2014) Vol 3, No 3 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 04 (2013) Vol 2, No 03 (2013) Vol 2, No 02 (2013) Vol 2, No 01 (2013) Vol 2, No 4 (2013): December Vol 2, No 4 (2013) Vol 2, No 3 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 01 (2012) Vol 1, No 4 (2012) Vol 1, No 3 (2012) Vol 1, No 2 (2012) Vol 1, No 1 (2012) More Issue