cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Shita Dewi
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 2089 2624     EISSN : 2620 4703     DOI : -
Core Subject : Health,
Public Health
Arjuna Subject : -
Articles 436 Documents
 38   39   40   41   42 
Systematic Literature Review: Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Peserta PBPU dalam Membayar Iuran JKN Tsuroyya, Sabrina Luthfi; Maharani, Chatila
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 12, No 4 (2023): December
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.87944

Abstract

Tingkat kolektibilitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang rendah disebabkan karena rendahnya tingkat kepatuhan dalam membayar iuran. Segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) menunggak iuran paling banyak dibandingkan dengan segmen lain yaitu sebesar Rp5,65 triliun (86,88%). Tinjauan sistematis ini bertujuan untuk meninjau secara sistematis faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan peserta PBPU dalam membayar iuran JKN di Indonesia. Metode penelitian adalah systematic literature review yang bersumber dari database PubMed, Google Scholar, dan GARUDA dengan rentang waktu dari tahun 2014-2022. Pencarian dan seleksi artikel dilakukan dengan berpedoman pada protokol PRISMA. Protokol penelitian ini telah terdaftar pada PROSPERO (CRD42022378124). Dari 13 artikel yang dianalisis didapatkan faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan peserta PBPU dalam membayar iuran JKN meliputi faktor pendapatan, persepsi, motivasi, pendidikan, pengetahuan, usia, jumlah keluarga, pekerjaan, manfaat program, jarak dan waktu tempuh ke tempat pembayaran. BPJS Kesehatan diharapkan dapat terus berinovasi pada sistem pembayaran dalam program JKN agar memudahkan peserta dalam membayar iuran serta rutin melakukan sosialisasi terkait program JKN secara menyeluruh.
Penerapan Vedika di RSUD dr. H. Jusuf SK Tahun 2022 Agustino, Rizki; Meliala, Andreasta
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 1 (2024): March
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.88792

Abstract

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan optimalisasi proses verifikasi klaim, BPJS Kesehatan membentuk sistem verifikasi klaim digital yang disingkat VEDIKA. Sejak diimplementasikannya sistem Vedika pada tahun 2018, terdapat peningkatan jumlah klaim yang dipending setelah implementasi Vedika di RSUD dr. H. Jusuf SK. Sampai saat ini masih belum ada evaluasi mengenai implementasi Vedika yang telah berjalan lebih dari 5 tahun, baik dari pihak RSUD dr. H. Jusuf SK maupun dari pihak BPJS Kesehatan Cabang Tarakan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain Studi Kasus. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam. Data sekunder berupa telaah dokumen pendukung. Dalam pelaksanaan Vedika di RSUD dr. H Jusuf SK Kota Tarakan tahun 2022 terdapat permasalahan klaim yang menyebabkan klaim tidak dibayarkan. Faktor penyebab permasalahan klaim yang paling sering ditemukan adalah faktor verifikator, aplikasi Vedika dan kelengkapan dokumen klaim yang diajukan. Temuan ini dapat menjadi masukan untuk BPJS Kesehatan agar bisa menyeragamkan cara verifikasi yang dilakukan oleh masing-masing verifikator agar hasil verifikasi tidak jauh berbeda. BPJS Kesehatan juga dituntut untuk memperbaiki aplikasi agar permasalahan dalam penerapan Vedika bisa berkurang. Temuan ini juga menjadi masukan bagi RS untuk menyusun dan mengembangkan rekam medis elektronik untuk meminimalisir permasalahan klaim yang disebabkan oleh rekam medis. Dalam penerapan Vedika di RSUD dr. H Jusuf SK Kota Tarakan tahun 2022, ditemukan bahwa masih terdapat klaim-klaim yang ditunda pembayarannya yang disebabkan oleh adanya kasus readmisi, ketidaksesuaian kode diagnosa dan prosedur serta kasus yang masuk dalam penjaminan pihak lain. Selain itu Verifikator BPJS Kesehatan memiliki persepsi yang berbeda-beda terkait proses verifikasi klaim, sehingga hasil verifikasi akan berbeda pada masing-masing verifikator.
Gambaran Layanan Konsultasi Kesehatan Mental Aplikasi Riliv di Indonesia Pada Masa Endemi COVID-19 Overview of Riliv Mental Health Consultation Service in Indonesia During COVID-19 Endemic Wardani, Riastuti Kusuma; Zaenab, Balqis Dara
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 1 (2024): March
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.88840

Abstract

ABSTRAK Layanan telepsikiatri mulai marak digunakan akibat dampak pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mental masyarakat, namun masih terdapat keluhan oleh pengguna aplikasi layanan telepsikiatri seperti Riliv karena kesulitan dan ketidaksesuaian dalam penggunaan aplikasi. Riliv sebagai penyedia layanan telepsikiatri harus mempertahankan kemajuan serta meningkatkan dan mempertahankan standar perawatan. Melihat persepsi pengguna berdasarkan pengalaman mereka menggunakan layanan dapat membantu pemberi layanan dalam mengambil keputusan dan memberikan layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran layanan konsultasi kesehatan mental aplikasi Riliv di Indonesia pada masa endemi COVID-19 menurut pengguna berdasarkan lima dimensi End User Computing Satisfaction (EUCS), yaitu isi, keakuratan, tampilan, kemudahan penggunaan, dan ketepatan waktu. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan secara daring pada Maret – Juni 2023 dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak lebih dari setengah responden memiliki persepsi baik terhadap isi (56,8%), keakuratan (69,9%), tampilan (54,8%), dan kemudahan penggunaan (53,4%) serta lebih dari tiga perempat responden (87,7%) memiliki persepsi baik terhadap ketepatan waktu layanan konsultasi kesehatan mental di aplikasi Riliv. Pemberi layanan telepsikiatri di aplikasi Riliv disarankan untuk memastikan adanya pelatihan untuk meningkatkan self-efficacy dan kemampuan komunikasi digital bagi psikolog yang terdaftar di Riliv, melakukan optimalisasi sistem aplikasi Riliv, dan memastikan adanya pengembangan berkelanjutan pada aplikasi. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi yang diberikan kepada pengguna dan meningkat pemanfaatannya oleh masyarakat. ABSTRACT Telepsychiatry services have begun to be widely used due to the impact of the COVID-19 pandemic on people's mental health, but there are still complaints by telepsychiatry applications, such as Riliv, users due to the difficulties and inconsistency in using telepsychiatry applications. Riliv as a telepsychiatry service provider must maintain progress and also improve and maintain standards of care. Looking at user perceptions based on their experience using the service can help service providers make decisions and provide the right service according to user needs. This study aims to describe the Riliv application mental health consulting services in Indonesia during the COVID-19 endemic according to users based on the five dimensions of End User Computing Satisfaction (EUCS), namely content, accuracy, appearance, ease of use, and timeliness. The approach applied in this study is a quantitative approach with a descriptive design. Data was collected online from March to June 2023 using a purposive sampling technique. The results showed that more than half of the respondents had good perceptions of content (56.8%), accuracy (69.9%), format (54.8%), and ease of use (53.4%) and more than three a quarter of respondents (87.7%) had a good perception of the timeliness of mental health consultation services on the Riliv application. Riliv applications are advised to ensure that there is training to improve self-efficacy and digital communication skills for psychologists registered with Riliv, optimize the Riliv application system, and ensure continuous development of the application. This is expected to improve the quality of the information provided to users and increase its utilization by the public.
Inovasi Program Sejiwa dengan Jempol di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Rodiyah, Isnaini
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 1 (2024): March
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.89096

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan inovasi layanan 'Sejiwa dengan Jempol' dan hambatan dari inovasi layanan tersebut di Puskesmas Jabon. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan kunci dalam penelitian ini adalah ketua coordinator program 'Sejiwa dengan Jempol'. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pelayanan kesehatan melalui program Sejiwa dengan Jempol di Puskesmas Jabon telah dilakukan dengan adanya inisiatif dari Kepala Puskesmas Jabon melalui perjanjian kerjasama dengan Camat Jabon. Selain itu, sikap inovasi telah dibentuk melalui inisiatif Puskesmas Jabon untuk membentuk KBK (Kelompok Budaya Kerja) dari gugus bidang untuk memotivasi petugas. Kemampuan inovasi petugas dalam pelayanan kesehatan dibuktikan dengan upaya peningkatan pengetahuan dan keahlian dalam memahami Program 'Sejiwa dengan Jempol' melalui minilokakarya. Tim kerja dalam program ini menggabungkan lintas program terkait seperti Promkes KIA (Promosi Kesehatan Ibu dan Anak), gizi, gigi, lab, dan P2, serta membangun kemitraan lintas sektoral termasuk Camat Jabon, Kepala Desa, kader, Dispendukcapil, PKK, KUA, Polsek, dan Koramil. Kinerja inovasi Puskesmas dalam pelayanan program 'Sejiwa dengan Jempol' ditunjukkan dengan kunjungan ibu hamil yang meningkat 2 kali lipat, program P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) berjalan secara otomatis, dan ibu hamil semakin sadar akan pentingnya BPJS. Saat ini ibu hamil mau tidak mau mencari donor darah sendiri. Intinya peran masyarakat menjadi lebih aktif, petugas hanya memotivasi saja. Melalui program tersebut, kasus ibu hamil yang berisiko tinggi dapat dicegah dan juga menurunkan angka kematian ibu dan bayi
Pemanfaatan Penggunaan Aplikasi Mobile JKN Kusumawati, Rindha Mareta; Apriyani, Apriyani; Wulandari, Kartina; Suwignyo, Suwignyo
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 1 (2024): March
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.89234

Abstract

Aplikasi Mobile JKN merupakan inovasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan. Melihat dengan sudah berjalannya aplikasi ini dapat diketahui  apakah penggunaan aplikasi mobile  JKN sudah dimanfaatkan  atau  belum. Tujuan penelitian ini untuk  mengetahui  pemanfaatan penggunaan  aplikasi  mobile  JKN. Tempat penelitian di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan dilaksanakan pada bulan Desember 2022 dengan sampel penelitian berjumlah 96 orang. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan desain cross sectional. Hasil yang didapatkan ada hubungan antara pengetahuan (chi square hitung: 9,762) dan aksesbilitas (chi square hitung: 4,641) terhadap pemanfaatan aplikasi mobile JKN. Disarankan BPJS aktif melakukan sosialisasi terhadap penggunaan aplikasi mobil JKN kepada kalangan umur produktif.
Kebijakan Kompensasi untuk Dokter Spesialis di RSUD Kota Sabang Anwar, Rajmalita; Meliala, Andeasta; Sulistyo, Dwi Handono
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 12, No 4 (2023): December
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.89560

Abstract

Tunjangan atau tambahan penghasilan ASN menjadi salah satu bagian dari manajemen Pegawai Negeri Sipil. ASN menjadi isu sentral secara nasional dari segi kedisiplinan dan kinerjanya. Untuk menyelesaikan permasalahan kedisiplinan, prestasi kerja dan kesejahteraan ASN daerah, melalui Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan, Pemerintah memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan tambahan penghasilan kepada seluruh ASN yang berada di wilayah kerjanyaHu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam mengatasi masalah tersebut dan dengan pertimbangan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan objektif lainnya. Pemerintah Kota Sabang mengatur kembali terkait pemberian tambahan penghasilan kepada ASN dilingkungannya melalui Peraturan Walikota Sabang No. 6 Tahun 2021 tentang tambahan penghasilan ASN dilingkungan Pemerintah Kota Sabang. Adanya perbedaan besaran tambahan penghasilan yang cukup signifikan kepada dokter spesialis yang tercantum dalam kebijakan ini dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya serta adanya fenomena beberapa dokter spesialis di RSUD Kota Sabang pindah hampir secara bersamaan setelah pelaksanaan kebijakan tersebut.
Analisis Kesiapan Penerapan Rekam Medis Elektronik RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung Tahun 2023 Kapitan, Rifki; Farich, Achmad; Perdana, Agung Aji
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 12, No 4 (2023): December
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.89841

Abstract

Permenkes Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis,  menyebutkan bahwa seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik (RME) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan penerapan rekam medis elektronik di RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung tahun 2023. Jenis penelitian kualitatif, dengan rancangan studi kasus. Penelitian dilakukan di RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2023. Jumlah subyek penelitian sebanyak 6 informan, yaitu Direktur, Kepala Bidang Program, Hukum dan Informasi, Kepala Seksi Hukum dan Informasi, Kepala Rekam Medis, Tenaga Informasi Teknologi (IT), dan Kepala Seksi Perencanaan. Pengumpulan data dengan metode wawancara, telaah dokumentasi, dan observasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi. Analisis data meliputi reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian didapatkan, kesiapan penerapan RME mendapatkan dukungan dari aspek manajemen dan pemangku kepentingan, aspek analisa pemangku kepentingan, aspek persiapan operasional, dan aspek teknologi, namun terdapat satu aspek yang belum mendukung kesiapan penerapan RME, yaitu aspek pelatihan. Rumah sakit belum melakukan pelatihan bagi tenaga operasional dan pengguna akhir. Secara umum dapat dikatakan RSUD Bandar Negara Husada siap menerapkan RME namun perlu melakukan perbaikan pada beberapa aspek terutama pada aspek pelatihan. Penanggung jawab penyelenggara RME yaitu Kepala Seksi Hukum dan Informasi perlu melakukan percepatan untuk mengadakan pelatihan bagi pegawai untuk menggunakan RME agar rumah sakit sepenuhnya siap menerapkan RME.
Reducing Unmet Need for Family Planning in Indonesia: A Policy Analysis Report Frans, Sandra; Djasri, Hanevi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 12, No 4 (2023): December
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.89933

Abstract

The Indonesian government has already initiated many policies to reduce unmet need for Family Planning (FP), which is one of the three zeros commitment.  It is crucial to understand whether a regulatory perspective is sufficient to solve the unmet need for family planning in Indonesia. This report explores the policy response to the unmet need of FP in Indonesia. This report draws from two sets of data. First, a document review contained 45 policies. The second set of data was qualitative interviews with the key informants collected as part of the policy analysis process of unmet need of FP. Forty five policies identified in the form of decrees, government regulations, and presidential regulations related to the unmet need for FP. Three themes emerged from the analysis: demand creation, supply side, and socio-demographic factors related to women. In the demand creation, we found varying commitments of the Provincial and District Governments in manage the FP programs. On the supply side, the government guaranteed the availability of contraceptives for all public and private health facilities, as long as they are registered in the BKKBN reporting system. However, there are still problems in distributing contraceptives, especially at the district level to the facilities. The last factors related to the unmet need for FP are the socio-demographic factors, such as fertility and socio-economic factors. In conclusion, at the national level, the policy covered has been adequate to address the demand creation and supply side, but not many about couple factors. The success of FP programs depends on the local government's strong commitment to including the unmet need of FP as their strategic plans
Analisis Keselarasan Kebijakan Nasional dan Kebijakan Daerah Terkait Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bulungan Partadisastra, Amanda Mirasherly; Octaria, Yessi Crosita
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 12, No 4 (2023): December
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.90281

Abstract

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 sebagai landasan percepatan penurunan stunting di tingkat nasional, yang diikuti dengan RAN PASTI sebagai panduan di tingkat daerah.Akan tetapi, keberagaman kondisi daerah di Indonesia menghasilkan prevalensi stunting yang bervariasi sehingga komitmen pemerintah daerah menjadi kunci utama percepatan penurunan stunting. Namun, masih terdapat implementasi kebijakan stunting di daerah yang belum terlaksana dengan baik. Kabupaten Bulungan berhasil melaksanakan penurunan prevalensi stunting sebesar 7,68% dari tahun 2022 sehingga dapat dijadikan acuan terkait identifikasi praktik baik kebijakan di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keselarasan antara kebijakan nasional dan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya untuk mengatasi stunting secara spesifik di tingkat daerah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dianalisis menggunakan Teori Segitiga Kebijakan dari Walt dan Gilson melalui hasil studi dokumen, yakni menyandingkan substansi kebijakan nasional dengan kebijakan yang ada di Kabupaten Bulungan. Dokumen kebijakan daerah diperoleh melalui Bappeda Litbang setempat. Kemudian, hasilnya ditriangulasi melalui wawancara mendalam semi terstruktur dengan Kabid Kesmas Dinkes Kabupaten Bulungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan oleh Kabupaten Bulungan telah melibatkan lintas sektor dan berbagai aktor yang berbasis pentahelix, serta telah terkoordinasi dengan pemerintah pusat dengan baik. Strategi yang diterapkan bersifat berkelanjutan dan telah terintegrasi dengan program kesehatan nasional yang ada. Kebijakan daerah yang ditetapkan telah mengacu pada kelima pilar strategi nasional dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Terdapat juga SK TPPS guna mengatur mekanisme tata kerja TPPS di Kabupaten Bulungan yang telah mengacu pada RAN PASTI. Namun, terdapat beberapa hambatan, seperti kondisi pandemi covid-19, keterbatasan tenaga kesehatan, infrastruktur, dan fasilitas layanan kesehatan, serta persepsi masyarakat yang salah tentang stunting. Meskipun demikian, implementasi kebijakan Kabupaten Bulungan dinilai sudah selaras dengan kebijakan nasional.
Kepatuhan Membayar Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) di Wilayah Pulau Jawa Magdalena, Magdalena; Ainy, Asmaripa
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 2 (2024): June
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.90408

Abstract

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan merupakan program pemerintah Indonesia sebagai upaya menuju Universal Health Coverage (UHC). Jaminan kesehatan nasional ditujukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, mulai dari pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kepatuhan peserta JKN Non PBI dalam pembayaran iuran JKN adalah penting, guna keberlanjutan pembiayaan program JKN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kepatuhan membayar iuran JKN peserta Non PBI di enam provinsi di wilayah Pulau Jawa sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia yakni data profil kabupaten/kota meliputi jumlah penduduk, penduduk usia produktif, status pekerjaan penduduk, penduduk tamatan SMA/sederajat, pendapatan per kapita penduduk dan data kepatuhan membayar iuran JKN dari website sistem monitoring evaluasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Analisis data secara univariat yang disajikan melalui tabel, grafik dan peta digital. Didapatkan hasil bahwa provinsi Jawa Barat di tahun 2022 memiliki jumlah penduduk terbanyak. Penduduk berusia produktif, memiliki pekerjaan, dan tamatan SMA/sederajat terbanyak juga berada di provinsi Jawa Barat. Sedangkan pendapatan per kapita tertinggi ditemukan di provinsi DKI Jakarta. Trend kepatuhan membayar iuran JKN pada peserta Non PBI di Indonesia selama tahun 2018-2022 adalah fluktuatif. Penurunan kepatuhan selama terjadinya pandemi Covid-19 di tahun 2020 hingga 2021 dan kembali naik di tahun 2022 setelah pandemi Covid-19 berakhir. Pada tahun 2022, lebih dari separuh wilayah kabupaten/kota di Pulau Jawa menunjukkan persentase kepatuhan membayar iuran JKN di bawah persentase nasional (73,7%). 

Page 40 of 44 | Total Record : 436

 38   39   40   41   42 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 4 (2025): December Vol 14, No 3 (2025): September Vol 14, No 2 (2025): June Vol 14, No 1 (2025): March Vol 13, No 4 (2024): December Vol 13, No 3 (2024): September Vol 13, No 2 (2024): June Vol 13, No 1 (2024): March Vol 12, No 4 (2023): December Vol 12, No 3 (2023) Vol 12, No 2 (2023): June Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 4 (2022) Vol 11, No 3 (2022) Vol 11, No 3 (2022): September Vol 11, No 2 (2022): June Vol 11, No 1 (2022): March Vol 10, No 4 (2021) Vol 10, No 3 (2021): Special Issues Vol 10, No 3 (2021) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 4 (2020) Vol 9, No 3 (2020) Vol 9, No 2 (2020) Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 4 (2019) Vol 8, No 3 (2019) Vol 8, No 2 (2019) Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 4 (2018) Vol 7, No 3 (2018) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 4 (2017) Vol 6, No 3 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 4 (2016) Vol 5, No 3 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2016) Vol 4, No 4 (2015) Vol 4, No 4 (2015) Vol 4, No 3 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 4 (2014) Vol 3, No 3 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 04 (2013) Vol 2, No 03 (2013) Vol 2, No 02 (2013) Vol 2, No 01 (2013) Vol 2, No 4 (2013): December Vol 2, No 4 (2013) Vol 2, No 3 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 01 (2012) Vol 1, No 4 (2012) Vol 1, No 3 (2012) Vol 1, No 2 (2012) Vol 1, No 1 (2012) More Issue